Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kelompok yang kontra mungkin akan berusaha untuk mempertanyakan time series peristiwa si penulis status seraya berusaha melakukan koreksi kepada si penulis dan memunculkan kesan seperti upaya pemihakan kepada institusi walaupun diselimuti dengan seolah-olah mendukung si penulis.
Namun, tulisan ini berusaha untuk tidak terjebak dalam pro dan kontra, mari kita mempertanyakan kembali, sebenarnya apa sih pelayanan itu? apa yang menjadikan sebuah pelayanan itu dikatakan berkualitas dan tidak berkualitas? Sebelumnya mari kita membahas tentang feedback masyarakat pengguna layanan.
Kotak pengaduan dan UU ITE
Kadangkala kita mendapati dalam institusi pelayanan ada kotak pengaduan, namun, kadang tidak diindahkan. Hanya sekadar sebuah kewajiban menyediakan layanan kotak pengaduan saja tanpa melihat saran apa yang diberikan. Terdiri atas kotak yang kadang kecil, tidak terlihat karena ditaruh di pojok ruang, ataupun kalaupun besar isinya malah sampah bekas makanan.
Masyarakat penerima layanan pun malas memberikan feed back layanan utama dikarenakan tidak ditanggapi, dilihat dari tidak ada perubahan setelah memberikan saran. Belum lagi sarana untuk memberikan saran masih berupa media tradisional, dengan menulis surat dan dimasukkan dalam kotak tertentu dengan tulisan kotak pengaduan.
Akhirnya, dengan tipikal masyarakat era digital, mereka lebih memilih saluran digital melalui media sosial, contohnya melalui Facebook. Dengan menuliskan keluh kesahnya di grup informasi warga di wilayahnya masing-masing. Harapannya adalah, dapat ditanggapi oleh pihak yang berwenang di atasnya, seperti kepala daerah.
Namun, dalam era digital ini, saran dan kritik tanpa diimbangi dengan kemampuan literasi digital yang baik dan tanpa diimbangi kognitif yang memadai serta tata bahasa Indonesia yang baik malah menimbulkan ekses yang negatif.
Dengan menggunakan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 45 ayat (1), seseorang yang berniat menyampaikan keluhannya bisa dituntut balik oleh atas dasar berita bohong.
Apakah mungkin bisa terjadi? Bisa jadi demikian, karena ketidaktahuannya secara kognitif tentang konsep pelayanan publik. Hanya dengan penyampaian ketus tukang parkir di institusi pemerintahan, lalu menyimpulkan adanya kualitas pelayanan yang tidak baik dalam institusi tersebut.
Masyarakat harus membekali diri secara kognitif berupa ilmu pengetahuan memadai tentang konsep pelayanan publik. Selain itu, harus ada goodwill dari kepala daerah untuk mengatasi hal ini (bila benar-benar terjadi) tanpa perlu menggunakan UU ITE, sehingga saran dari masyarakat tidak ditandai sebagai sebuah hoax, namun ditandai sebagai usaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Konsep Pelayanan Publik
Pelayanan secara umum adalah setiap kegiatan yang memiliki tujuan untuk memberikan perasaan puas atas sebuah layanan dengan terpenuhinya keinginan dan kebutuhan subjek yang dilayani, dalam hal ini masyarakat. Lalu apa yang menjadikan sebuah pelayanan itu dikatakan berkualitas dan tidak berkualitas?
Sebenarnya mantra dari kualitas pelayanan adalah, apabila pelayanan yang diberikan melebihi dari keinginan, kebutuhan, dan harapan masyarakat, di situlah kualitas pelayanan akan terwujud.
Mari kita telisik mengenai indikator kualitas pelayanan. Sejauh yang bisa ditemukan dalam literatur, kita bisa merujuk kepada Parasuraman (1998) mengenai lima dimensi pelayanan yaitu keandalan, daya tanggap, jaminan, empati, dan berwujud.
Reability (keandalan)
Berkaitan dengan kemampuan abstrak dalam memberikan pelayanan yang tepat berkaitan dengan waktu yang dijanjikan dalam pelayanan. Berapa lama pelayanan dari awal diterima pelayanan hingga selesai pelayanan disampaikan secara akurat.
Kadangkala saat kita akan menggunakan suatu pelayanan dalam institusi pemerintah, kita tidak menanyakan berapa lama kita akan dilayani. Ketidakmauan kita dalam mempertanyakan berapa lama pelayanan akan diterima dan menerima saja apa yang diberikan pemberi layanan bisa kita gali dalam sejarah dijajahnya Indonesia selama 350 tahun (yang saat ini diperdebatkan) di mana interaksi sosial antara abdi negara dengan rakyat menjadi timpang. Kala itu masyarakat yang melayani abdi negara, bukan abdi negara yang melayani masyarakat.
Bisa jadi pula hal ini karena ketidakmauan para pengambil kebijakan untuk mengimplementasikan digitalisasi pelayanan publik. Aneh kiranya di era digital ini suatu institusi yang masih menggunakan nomor antrean secara fisik dengan ambil tiket kertas yang dilaminasi(bahkan ada yang menggunakan sandal) dan kemudian tidak terpampang di layar screen sudah sampai mana nomor urutan, hanya mengandalkan pelantang suara yang kadang tidak jelas suaranya, yang berakibat tidak memberikan kejelasan kapan antaranya dilayani, serta berapa lama pelayanan itu dilakukan.
Dengan keandalan akan berdampak jelas bagi banyak pihak, terutama kepada kelas pekerja harian, karena pekerja harian meninggalkan satu hari saja untuk tidak bekerja hanya untuk mendapatkan pelayanan, berarti berdampak kepada penghasilan mereka. Beda dengan pekerja harian, para pegawai kantoran yang digaji bulanan, mungkin meninggalkan satu hari saja tidak berdampak apa pun.
Responsiveness (daya tanggap)
Berkaitan dengan kemampuan kesigapan pelayan masyarakat untuk membantu masyarakat dengan cepat dan tanggap saat masyarakat membutuhkan pelayanan maupun saat menangani keluhan masyarakat. Biasanya diberikan penyampaian layanan yang runtut dan jelas serta mudah dimengerti.
Mungkin ada pula pengalaman kita saat menggunakan layanan, ada petugas (oknum) melayani pertanyaan pengguna layanan dengan memegang HP dan memainkannya serta tidak melihat wajah yang bertanya adalah sikap yang tidak etis dan tidak sopan. Seolah meremehkan yang datang hanya mungkin karena melihat penampilan ataupun melihat sebuah kenyataan kondisi bahwa yang datang di tempat pelayanan itu adalah kelas menengah ke bawah.
Assurance (jaminan)
Berkaitan dengan kemampuan seorang pelayan masyarakat secara kognitif untuk mendapatkan kepercayaan kepada masyarakat dengan keramahan dan kesopanan saat memberi layanan serta cakap dalam berkomunikasi serta memberikan jaminan atas pelayanan yang diberikan sesuai dengan apa yang dijanjikan.
Contoh bila kita menggunakan layanan bank, kita akan melihat bahwa dari satpam maupun cleaning service, teller, sampai costumer service sudah diberikan pelatihan pelayanan dan diajarkan SOP (standard operating procedure) untuk melayani masyarakat dengan tangkas menjawab pertanyaan yang diberikan dan jawaban yang diberikan sama.
“Ada yang bisa kami bantu bapak/ibu...?” adalah pertanyaan template yang sering kita dengar saat di pintu masuk bank, terutama bank swasta. Lalu dengan ramah memberikan jawaban yang tepat atas pertanyaan yang diberikan. Semisal duduk di mana, mengisi formulir apa saja yang dibutuhkan, mengambilkan nomor antrean yang sesuai dan lain sebagainya.
Empathy (empati)
Berkaitan dengan kemampuan untuk memahami apa yang diinginkan serta dibutuhkan masyarakat yang diwujudkan dalam komunikasi yang baik serta memudahkan masyarakat.
Kadang kala entah tidak pernah diberikan pelatihan pelayanan yang berkualitas, atau tidak memiliki SOP yang jelas, atau pun memiliki masalah pribadi di rumah lalu dibawa di tempat kerja, memengaruhi empati seorang pemberi layanan. Tidak berusaha menempatkan diri sebagai pengguna layanan bisa memberikan sebuah dampak negatif saat memberikan pelayanan.
Yang terjadi adalah ketidakpedulian atas keadaan masyarakat yang menggunakan layanan. Semisal harus memenuhi syarat tertentu untuk mendapatkan layanan. Secara ketus memperlihatkan bahwa ada prosedur yang harus dilalui bila ingin mendapatkan layanan.
Tangible (berwujud)
Berkaitan dengan kondisi fisik dalam pelayanan seperti fasilitas parkir, loket, ruang tunggu, kamar mandi, kelengkapan fasilitas, penampilan, kerapian, dan juga kenyamanan masyarakat saat mendapatkan layanan. Kondisi masyarakat merasakan secara fisik mampu dirasakan dengan pengalaman indrawi.
Untuk mewujudkan kondisi fisik diperlukan anggaran yang besar. Tantangannya jelas, yaitu anggaran terbatas menjadikan keterbatasan untuk memberikan hal yang berkaitan dengan fisik. Semisal menyediakan tempat duduk, menyediakan pelayanan berbasis digital, pengadaan penyejuk ruangan dsb.
Apa yang harus dilakukan?
Di Amerika, baru-baru ini tanggal 1 hingga 7 Mei 2022 ditetapkan sebagai Pekan Penghargaan Pelayanan Publik. Presiden Jo Biden menganggarkan $350 miliar untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan memberikan penegasan bahwa Pegawai Negeri Amerika yang berdedikasi adalah urat nadi demokrasi di Amerika.
Di Inggris, sebuah madat 2022 pemerintah Inggris kepada National Health Service (NHS) dengan menganggarkan sekitar ₤152 miliar untuk pelayanan kesehatan terutama dalam penanganan Covid-19.
Dari dua negara tersebut menyiratkan adanya betapa pentingnya aparatur sipil negara untuk memberikan kualitas pelayanan publik yang terbaik kepada masyarakat.
Lalu apa yang harus dilakukan?, dalam menjawab pertanyaan ini, perlu kita tilik terlebih dahulu mengenai ASN sebagaimana diatur dalam UU no 5 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa ASN memiliki tugas memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas.
Ini berarti Pelayanan Publik adalah tugas yang wajib dipenuhi oleh setiap ASN dan dilakukan secara profesional dan berkualitas. Profesional berarti melaksanakan tugas sebaik mungkin sehingga bisa memberikan kepuasan kepada pihak yang diberikan layanan. Seorang dinilai profesional bila memiliki keahlian di bidangnya. Sedangkan berkualitas adalah memenuhi harapan yang diinginkan oleh masyarakat.
Maka, sudah sepatutnyalah institusi yang diberikan saran melalui media sosial menanggapi dengan baik keluhan yang disampaikan masyarakat. Tidak cukup dengan sebuah perwujudan komitmen memberikan pelayanan yang terbaik yang dipampang dalam poster berisi tanda-tangan para pemberi layanan.
Kemudian perlu adanya percepatan digitalisasi pelayanan publik berdasarkan kelima dimensi di atas dengan membuat platform pelayanan publik secara digital, sehingga jelas mutu kualitas pelayanan yang diberikan. Kecepatan pelayanan akan lebih dari sebelumnya. Jaminan pelayanan yang jelas. Masyarakat tidak lagi disibukkan dengan mengantre, karena porsi mengantre sudah diatur sebelum kedatangan. Serta persyaratan yang dilengkapi sudah disiapkan sejak jauh hari.
Kembali, mantra dari kualitas pelayanan adalah, apabila pelayanan yang diberikan melebihi dari keinginan, kebutuhan, dan harapan masyarakat maka di situlah kualitas pelayanan akan terwujud.
Penulis adalah Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Unmuh Jember dan Pengamat Egoverment, Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



