alexametrics
23.5 C
Jember
Saturday, 21 May 2022

Penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro pada KPPN Jember

Mobile_AP_Rectangle 1

Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) adalah program fasilitas pembiayaan kepada usaha ultra mikro, baik dalam bentuk pembiayaan konvensional maupun pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Tujuan pembiayaan UMi adalah menyediakan fasilitas pembiayaan yang mudah dan cepat bagi usaha ultra mikro serta menambah jumlah wirausaha yang difasilitasi oleh Pemerintah. Pembiayaan UMi disalurkan oleh Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (BLU PIP) yang merupakan unit organisasi noneselon di bidang pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan (DJPb).

Dalam penyaluran pembiayaan UMi, BLU PIP bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebagai penyalur pembiayaan kepada para Debitur. Saat ini LKBB yang ditunjuk sebagai penyalur UMi adalah PT Pegadaian (Persero), PT Bahan Artha Ventura, serta PT Permodalan Nasional Madani. Dalam praktiknya, LKBB bekerja sama dengan Lembaga Linkage untuk menyalurkan pembiayaan UMi melalui pola penyaluran tidak langsung. Beberapa Lembaga Linkage yang terdaftar sebagai penyalur pembiayaan UMi antara lain Koperasi Mitra Dhuafa, BMT Nuansa Umat, BMT UGT Sidogiri, KSU Karya Abadi, dan BMT Harapan Bersama.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.05/2020 tentang Pembiayaan Ultra Mikro, masing-masing Debitur dapat menerima pembiayaan hingga Rp20,000,000,00. Pengajuan pembiayaan UMi dapat dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan tenor pinjaman kurang dari 52 minggu. Pembiayaan yang diajukan secara berkelompok tidak dikenakan agunan. Atas penyaluran pembiayaan UMi yang disalurkan secara langsung maupun tidak langsung, dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodik oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai instansi vertikal DJPb di daerah.

Mobile_AP_Rectangle 2

Sampai dengan 20 Desember 2021 total nilai penyaluran pembiayaan UMi di wilayah kerja KPPN Jember (Kabupaten Jember dan Lumajang) sebesar Rp 305.446.006.434,00 dengan Debitur sejumlah 98.185 orang. PT Permodalan Nasional Madani (Persero) mencatatkan penyaluran terbesar sebesar Rp 243.132.270.298,00 atau 79,60 persen dari total penyaluran diikuti oleh BMT UGT Sidogiri sebesar Rp 43.207.767.856,00 atau 14,15 persen dari total penyaluran. Jika dibandingkan dengan periode yang sama dengan tahun sebelumnya, penyaluran pembiayaan UMi pada tahun ini mengalami peningkatan sebesar Rp 170.983.566.334,00 atau 127,16 persen dari total penyaluran tahun sebelumnya yang mencatatkan nilai Rp134.462.440.100,00.

Sebagai salah satu program strategis pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional (PEN), pemerintah perlu memastikan pembiayaan UMi disalurkan tepat sasaran. Kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh KPPN memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga akuntabilitas penyaluran pembiayaan UMi. Kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh KPPN Jember terdiri atas monitoring ketepatan data penyaluran dan pengukuran nilai keekonomian debitur. Petunjuk teknis terkait monitoring dan evaluasi pembiayaan UMi diatur dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-25/PB/2018 tentang Petunjuk Teknis Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan Ultra Mikro oleh Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Monitoring ketepatan data penyaluran dilaksanakan triwulanan untuk menguji keakuratan data penyaluran dan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku. KPPN melakukan pencocokan data sampel pada web Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) dengan hard copy yang dikirim oleh Penyalur/Lembaga Linkage. Jenis data yang dicocokkan adalah nomor induk kependudukan (NIK), nama debitur, tanggal akad, tanggal jatuh tempo, nilai akad, skema, dan agunan. Selanjutnya, masing-masing data diberikan nilai dari 0-100.

Koperasi Mitra Dhuafa memperoleh skor sempurna pada masing-masing Triwulan. PT Permodalan Nasional Madani (Persero), BMT Nuansa Umat, dan BMT UGT Sidogiri menunjukkan grafik yang meningkat pada setiap triwulannya. Hal ini menunjukkan Penyalur/ Lembaga Linkage telah melakukan perbaikan atau meningkatkan akurasi dalam penginputan data debitur pada web SIKP. Sementara itu, untuk skor yang tidak muncul pada triwulan bersangkutan, menunjukkan bahwa tidak ada debitur pembiayaan UMi yang dijadikan sampel/menerima pembiayaan pada lembaga tersebut.

Kegiatan monitoring dan evaluasi lainnya yang dilakukan oleh KPPN Jember adalah pengukuran nilai keekonomian debitur (NKD). Pengukuran NKD dilaksanakan untuk mengukur dampak pelaksanaan pembiayaan UMi terhadap debitur. NKD terdiri atas nilai keekonomian pribadi (NKP) dan nilai keekonomian usaha (NKU). NKP adalah nilai yang menggambarkan kondisi ekonomi debitur dari aspek kesejahteraan, pendidikan, dan standar hidup debitur. Terdapat tujuh instrumen pengukuran NKP yang terdiri atas pengeluaran untuk daya dan jasa, pengeluaran konsumsi, kondisi rumah, sanitasi, pendidikan, transportasi, dan tabungan. NKU adalah nilai yang mencerminkan kondisi ekonomi debitur. Terdapat tiga instrumen pengukuran NKU yang terdiri atas aset usaha, omset usaha, dan jumlah tenaga kerja debitur.

- Advertisement -

Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) adalah program fasilitas pembiayaan kepada usaha ultra mikro, baik dalam bentuk pembiayaan konvensional maupun pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Tujuan pembiayaan UMi adalah menyediakan fasilitas pembiayaan yang mudah dan cepat bagi usaha ultra mikro serta menambah jumlah wirausaha yang difasilitasi oleh Pemerintah. Pembiayaan UMi disalurkan oleh Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (BLU PIP) yang merupakan unit organisasi noneselon di bidang pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan (DJPb).

Dalam penyaluran pembiayaan UMi, BLU PIP bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebagai penyalur pembiayaan kepada para Debitur. Saat ini LKBB yang ditunjuk sebagai penyalur UMi adalah PT Pegadaian (Persero), PT Bahan Artha Ventura, serta PT Permodalan Nasional Madani. Dalam praktiknya, LKBB bekerja sama dengan Lembaga Linkage untuk menyalurkan pembiayaan UMi melalui pola penyaluran tidak langsung. Beberapa Lembaga Linkage yang terdaftar sebagai penyalur pembiayaan UMi antara lain Koperasi Mitra Dhuafa, BMT Nuansa Umat, BMT UGT Sidogiri, KSU Karya Abadi, dan BMT Harapan Bersama.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.05/2020 tentang Pembiayaan Ultra Mikro, masing-masing Debitur dapat menerima pembiayaan hingga Rp20,000,000,00. Pengajuan pembiayaan UMi dapat dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan tenor pinjaman kurang dari 52 minggu. Pembiayaan yang diajukan secara berkelompok tidak dikenakan agunan. Atas penyaluran pembiayaan UMi yang disalurkan secara langsung maupun tidak langsung, dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodik oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai instansi vertikal DJPb di daerah.

Sampai dengan 20 Desember 2021 total nilai penyaluran pembiayaan UMi di wilayah kerja KPPN Jember (Kabupaten Jember dan Lumajang) sebesar Rp 305.446.006.434,00 dengan Debitur sejumlah 98.185 orang. PT Permodalan Nasional Madani (Persero) mencatatkan penyaluran terbesar sebesar Rp 243.132.270.298,00 atau 79,60 persen dari total penyaluran diikuti oleh BMT UGT Sidogiri sebesar Rp 43.207.767.856,00 atau 14,15 persen dari total penyaluran. Jika dibandingkan dengan periode yang sama dengan tahun sebelumnya, penyaluran pembiayaan UMi pada tahun ini mengalami peningkatan sebesar Rp 170.983.566.334,00 atau 127,16 persen dari total penyaluran tahun sebelumnya yang mencatatkan nilai Rp134.462.440.100,00.

Sebagai salah satu program strategis pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional (PEN), pemerintah perlu memastikan pembiayaan UMi disalurkan tepat sasaran. Kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh KPPN memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga akuntabilitas penyaluran pembiayaan UMi. Kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh KPPN Jember terdiri atas monitoring ketepatan data penyaluran dan pengukuran nilai keekonomian debitur. Petunjuk teknis terkait monitoring dan evaluasi pembiayaan UMi diatur dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-25/PB/2018 tentang Petunjuk Teknis Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan Ultra Mikro oleh Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Monitoring ketepatan data penyaluran dilaksanakan triwulanan untuk menguji keakuratan data penyaluran dan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku. KPPN melakukan pencocokan data sampel pada web Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) dengan hard copy yang dikirim oleh Penyalur/Lembaga Linkage. Jenis data yang dicocokkan adalah nomor induk kependudukan (NIK), nama debitur, tanggal akad, tanggal jatuh tempo, nilai akad, skema, dan agunan. Selanjutnya, masing-masing data diberikan nilai dari 0-100.

Koperasi Mitra Dhuafa memperoleh skor sempurna pada masing-masing Triwulan. PT Permodalan Nasional Madani (Persero), BMT Nuansa Umat, dan BMT UGT Sidogiri menunjukkan grafik yang meningkat pada setiap triwulannya. Hal ini menunjukkan Penyalur/ Lembaga Linkage telah melakukan perbaikan atau meningkatkan akurasi dalam penginputan data debitur pada web SIKP. Sementara itu, untuk skor yang tidak muncul pada triwulan bersangkutan, menunjukkan bahwa tidak ada debitur pembiayaan UMi yang dijadikan sampel/menerima pembiayaan pada lembaga tersebut.

Kegiatan monitoring dan evaluasi lainnya yang dilakukan oleh KPPN Jember adalah pengukuran nilai keekonomian debitur (NKD). Pengukuran NKD dilaksanakan untuk mengukur dampak pelaksanaan pembiayaan UMi terhadap debitur. NKD terdiri atas nilai keekonomian pribadi (NKP) dan nilai keekonomian usaha (NKU). NKP adalah nilai yang menggambarkan kondisi ekonomi debitur dari aspek kesejahteraan, pendidikan, dan standar hidup debitur. Terdapat tujuh instrumen pengukuran NKP yang terdiri atas pengeluaran untuk daya dan jasa, pengeluaran konsumsi, kondisi rumah, sanitasi, pendidikan, transportasi, dan tabungan. NKU adalah nilai yang mencerminkan kondisi ekonomi debitur. Terdapat tiga instrumen pengukuran NKU yang terdiri atas aset usaha, omset usaha, dan jumlah tenaga kerja debitur.

Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) adalah program fasilitas pembiayaan kepada usaha ultra mikro, baik dalam bentuk pembiayaan konvensional maupun pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Tujuan pembiayaan UMi adalah menyediakan fasilitas pembiayaan yang mudah dan cepat bagi usaha ultra mikro serta menambah jumlah wirausaha yang difasilitasi oleh Pemerintah. Pembiayaan UMi disalurkan oleh Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (BLU PIP) yang merupakan unit organisasi noneselon di bidang pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan (DJPb).

Dalam penyaluran pembiayaan UMi, BLU PIP bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebagai penyalur pembiayaan kepada para Debitur. Saat ini LKBB yang ditunjuk sebagai penyalur UMi adalah PT Pegadaian (Persero), PT Bahan Artha Ventura, serta PT Permodalan Nasional Madani. Dalam praktiknya, LKBB bekerja sama dengan Lembaga Linkage untuk menyalurkan pembiayaan UMi melalui pola penyaluran tidak langsung. Beberapa Lembaga Linkage yang terdaftar sebagai penyalur pembiayaan UMi antara lain Koperasi Mitra Dhuafa, BMT Nuansa Umat, BMT UGT Sidogiri, KSU Karya Abadi, dan BMT Harapan Bersama.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.05/2020 tentang Pembiayaan Ultra Mikro, masing-masing Debitur dapat menerima pembiayaan hingga Rp20,000,000,00. Pengajuan pembiayaan UMi dapat dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan tenor pinjaman kurang dari 52 minggu. Pembiayaan yang diajukan secara berkelompok tidak dikenakan agunan. Atas penyaluran pembiayaan UMi yang disalurkan secara langsung maupun tidak langsung, dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodik oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai instansi vertikal DJPb di daerah.

Sampai dengan 20 Desember 2021 total nilai penyaluran pembiayaan UMi di wilayah kerja KPPN Jember (Kabupaten Jember dan Lumajang) sebesar Rp 305.446.006.434,00 dengan Debitur sejumlah 98.185 orang. PT Permodalan Nasional Madani (Persero) mencatatkan penyaluran terbesar sebesar Rp 243.132.270.298,00 atau 79,60 persen dari total penyaluran diikuti oleh BMT UGT Sidogiri sebesar Rp 43.207.767.856,00 atau 14,15 persen dari total penyaluran. Jika dibandingkan dengan periode yang sama dengan tahun sebelumnya, penyaluran pembiayaan UMi pada tahun ini mengalami peningkatan sebesar Rp 170.983.566.334,00 atau 127,16 persen dari total penyaluran tahun sebelumnya yang mencatatkan nilai Rp134.462.440.100,00.

Sebagai salah satu program strategis pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional (PEN), pemerintah perlu memastikan pembiayaan UMi disalurkan tepat sasaran. Kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh KPPN memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga akuntabilitas penyaluran pembiayaan UMi. Kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh KPPN Jember terdiri atas monitoring ketepatan data penyaluran dan pengukuran nilai keekonomian debitur. Petunjuk teknis terkait monitoring dan evaluasi pembiayaan UMi diatur dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-25/PB/2018 tentang Petunjuk Teknis Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan Ultra Mikro oleh Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Monitoring ketepatan data penyaluran dilaksanakan triwulanan untuk menguji keakuratan data penyaluran dan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku. KPPN melakukan pencocokan data sampel pada web Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) dengan hard copy yang dikirim oleh Penyalur/Lembaga Linkage. Jenis data yang dicocokkan adalah nomor induk kependudukan (NIK), nama debitur, tanggal akad, tanggal jatuh tempo, nilai akad, skema, dan agunan. Selanjutnya, masing-masing data diberikan nilai dari 0-100.

Koperasi Mitra Dhuafa memperoleh skor sempurna pada masing-masing Triwulan. PT Permodalan Nasional Madani (Persero), BMT Nuansa Umat, dan BMT UGT Sidogiri menunjukkan grafik yang meningkat pada setiap triwulannya. Hal ini menunjukkan Penyalur/ Lembaga Linkage telah melakukan perbaikan atau meningkatkan akurasi dalam penginputan data debitur pada web SIKP. Sementara itu, untuk skor yang tidak muncul pada triwulan bersangkutan, menunjukkan bahwa tidak ada debitur pembiayaan UMi yang dijadikan sampel/menerima pembiayaan pada lembaga tersebut.

Kegiatan monitoring dan evaluasi lainnya yang dilakukan oleh KPPN Jember adalah pengukuran nilai keekonomian debitur (NKD). Pengukuran NKD dilaksanakan untuk mengukur dampak pelaksanaan pembiayaan UMi terhadap debitur. NKD terdiri atas nilai keekonomian pribadi (NKP) dan nilai keekonomian usaha (NKU). NKP adalah nilai yang menggambarkan kondisi ekonomi debitur dari aspek kesejahteraan, pendidikan, dan standar hidup debitur. Terdapat tujuh instrumen pengukuran NKP yang terdiri atas pengeluaran untuk daya dan jasa, pengeluaran konsumsi, kondisi rumah, sanitasi, pendidikan, transportasi, dan tabungan. NKU adalah nilai yang mencerminkan kondisi ekonomi debitur. Terdapat tiga instrumen pengukuran NKU yang terdiri atas aset usaha, omset usaha, dan jumlah tenaga kerja debitur.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/