alexametrics
21.9 C
Jember
Friday, 19 August 2022

Indonesia Negara Demokrasi: No Gender Difference

Mobile_AP_Rectangle 1

Demokrasi di masa reformasi saat ini sangat mengkhawatirkan. Kebebasan seseorang pun masih dibilang tersimpul. Saat ini dinamika persoalan negara Indonesia adalah tentang perempuan yang menjadi perwakilan dalam ranah politik. Perempuan dianggap menjadi makhluk kedua atau second person setelah laki-laki. Di mana ia hanya perlu mengikuti perintah dari seorang imam. Sering sekali banyak yang menganggap bahwa seorang women tidak perlu menduduki jabatan di dalam pemerintahan karena mereka dianggap tidak mampu untuk menjalani bagian dari seorang leader.

Sering kali kita lihat bahwa partisipasi perempuan terhadap perpolitikan sangat sedikit atau rendah. Hal itu disebabkan oleh anggapan bahwa seorang perempuan sebagai makhluk kedua dari laki-laki atau second person. Di Asia Tenggara, Indonesia menduduki posisi ketujuh sebagai negara yang di mana partisipasi perempuan dalam suatu parlemen sangat rendah. Hal itu dilihat dari data World Bank pada tahun 2019. Keterwakilan perempuan dalam ranah politik paling 30 persen. Hal itu pula telah dijelaskan pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008. Akan tetapi, secara realitasnya 30 persen tersebut masih belum terpenuhi dalam melakukan partisipasi politik. Penilaian masyarakat dan marginalisasi masyarakat kepada perempuan dalam persoalan menjadi keterwakilan ataupun leader, menjadi suatu faktor penghambat perempuan untuk tidak ikut berpartisipasi dalam ranah perpolitikan.

Dalam suatu sistem demokrasi, tidak perlu adanya memarginalisasi perempuan. Pada dasarnya setiap orang bisa untuk menjadi perwakilan dalam daerahnya masing-masing ataupun mereka bisa untuk menjadi leader. Seorang leader tidak harus seorang laki-laki. Akan tetapi, perempuan pun bisa menjadi pemimpin karena sejatinya seorang pemimpin hanya perlu dilihat dari bagaimana ia menjalankan kewajibannya, tanggung jawabnya, ketegasannya dan kepedulian mereka terhadap rakyatnya, no gender difference.

Mobile_AP_Rectangle 2

Negara Indonesia adalah negara demokrasi tetapi hal itu menyimpang seakan menjadi negara yang democrazy. Jika dikatakan sebagai negara yang demokrasi, hal itu terlalu jauh dari kata kebebasan yang akan diberikan kepada semua masyarakat, termasuk kebebasan seseorang dalam ranah politik. Partisipasi kaum hawa rendah karena perbedaan gender, yang di mana selalu dikaitkan dengan peran perempuan, sifat biologisnya, serta hak dan juga posisinya. Jika suatu negara itu demokrasi seharusnya tidak ada suatu perbedaan gender jika harus mengambil alih dalam ranah politik. Seperti yang kita ketahui pula bahwa tidak ada suatu larangan yang melarang seorang perempuan untuk menjadi perwakilan dalam daerah ataupun harus menjadi seorang pemimpin. Yang ada hanyalah suatu sistem demokrasi yang ada di Indonesia dengan memberikan kebebasan hak individu dalam hal apa pun termasuk dalam ranah politik.

Adanya suatu kekangan masyarakat kepada pihak perempuan dalam keterwakilannya dalam ranah politik maka akan memberikan rasa takut kepada perempuan untuk ikut andil. Stigma yang membuat seorang perempuan takut adalah karena banyaknya penilaian masyarakat bahwa perempuan tidak bisa memimpin dan mengambil keputusan serta perempuan selalu plin-plan. Stereotip dan marginalisasi yang berkembang di masyarakat tentang perempuan dalam ranah politik akan membuat penilaian baru bahwasanya perempuan tidak sepatutnya ada di tempat ranah perpolitikan.

Jika memang benar adanya bahwa negara Indonesia ini adalah negara demokrasi. Maka kita harus memberikan suatu hak kebebasan kepada siapa pun untuk menjadi perwakilan ataupun pemimpin bagi negara Indonesia. Memberikan ruang dalam ranah politik kepada kaum perempuan untuk menyalurkan aspirasi serta memberikan ruang untuk menjadi seorang pemimpin di dalam daerahnya ataupun harus menjadi pemimpin negara Indonesia. Perempuan yang benar-benar peduli terhadap masyarakatnya akan memikirkan rakyatnya tidak hanya logika saja yang ia pakai saat memimpin akan tetapi perasaannya, maka karena kepeduliannya selalu memikirkan kepentingan rakyatnya dan juga kebutuhannya. Hal itu akan sangat membuat daerahnya ataupun negara menjadi makmur. Seperti yang kita ketahui bahwa menjadi seorang pemimpin tidak hanya selalu menggunakan logika akan tetapi perasaan simpati dan empatinya pun juga harus ikut.

Maka dari itu kita harus memberikan ruang bagi kaum perempuan. Membiarkan mereka berusaha untuk menunjukkan kemampuan dalam menjadi perwakilan ataupun pemimpin. Tidak hanya masyarakat saja yang perlu memberikan ruang kepada perempuan. Akan tetapi, pemerintah juga harus ikut andil dalam permasalahan dan menanganinya. Selain memberikan dukungan dan semangat kepada perempuan cara yang perlu dilakukan pemerintah adalah dengan membuat peraturan mengenai kesetaraan gender dalam ranah politik yaitu perwakilan atau pemimpin. Selain pemerintah, partai politik juga dapat memberikan sosialisasi dan komunikasi untuk mengajak kaum perempuan ikut dan bergabung pada ruang ranah politik.

Solusi lain yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah dengan membuat rancangan UU yang memberikan akses perempuan untuk berpartisipasi dalam dunia perpolitikan. Selain itu membuat rancangan UU yang mengatur keterwakilan perempuan dalam ranah politik. Akan tetapi, hal itu tidak hanya berada di lembaga legislatif tetapi juga eksekutif ataupun yudikatif. Jika hal itu dilaksanakan maka setiap perempuan akan ikut andil pada dunia perpolitikan. Selain itu, mereka tidak merasa insecure ataupun takut karena perbedaan gender. Maka dari itu mari kita memberikan ruang perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam dunia perpolitikan dengan menjadi keterwakilan suatu daerah ataupun pemimpin.

- Advertisement -

Demokrasi di masa reformasi saat ini sangat mengkhawatirkan. Kebebasan seseorang pun masih dibilang tersimpul. Saat ini dinamika persoalan negara Indonesia adalah tentang perempuan yang menjadi perwakilan dalam ranah politik. Perempuan dianggap menjadi makhluk kedua atau second person setelah laki-laki. Di mana ia hanya perlu mengikuti perintah dari seorang imam. Sering sekali banyak yang menganggap bahwa seorang women tidak perlu menduduki jabatan di dalam pemerintahan karena mereka dianggap tidak mampu untuk menjalani bagian dari seorang leader.

Sering kali kita lihat bahwa partisipasi perempuan terhadap perpolitikan sangat sedikit atau rendah. Hal itu disebabkan oleh anggapan bahwa seorang perempuan sebagai makhluk kedua dari laki-laki atau second person. Di Asia Tenggara, Indonesia menduduki posisi ketujuh sebagai negara yang di mana partisipasi perempuan dalam suatu parlemen sangat rendah. Hal itu dilihat dari data World Bank pada tahun 2019. Keterwakilan perempuan dalam ranah politik paling 30 persen. Hal itu pula telah dijelaskan pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008. Akan tetapi, secara realitasnya 30 persen tersebut masih belum terpenuhi dalam melakukan partisipasi politik. Penilaian masyarakat dan marginalisasi masyarakat kepada perempuan dalam persoalan menjadi keterwakilan ataupun leader, menjadi suatu faktor penghambat perempuan untuk tidak ikut berpartisipasi dalam ranah perpolitikan.

Dalam suatu sistem demokrasi, tidak perlu adanya memarginalisasi perempuan. Pada dasarnya setiap orang bisa untuk menjadi perwakilan dalam daerahnya masing-masing ataupun mereka bisa untuk menjadi leader. Seorang leader tidak harus seorang laki-laki. Akan tetapi, perempuan pun bisa menjadi pemimpin karena sejatinya seorang pemimpin hanya perlu dilihat dari bagaimana ia menjalankan kewajibannya, tanggung jawabnya, ketegasannya dan kepedulian mereka terhadap rakyatnya, no gender difference.

Negara Indonesia adalah negara demokrasi tetapi hal itu menyimpang seakan menjadi negara yang democrazy. Jika dikatakan sebagai negara yang demokrasi, hal itu terlalu jauh dari kata kebebasan yang akan diberikan kepada semua masyarakat, termasuk kebebasan seseorang dalam ranah politik. Partisipasi kaum hawa rendah karena perbedaan gender, yang di mana selalu dikaitkan dengan peran perempuan, sifat biologisnya, serta hak dan juga posisinya. Jika suatu negara itu demokrasi seharusnya tidak ada suatu perbedaan gender jika harus mengambil alih dalam ranah politik. Seperti yang kita ketahui pula bahwa tidak ada suatu larangan yang melarang seorang perempuan untuk menjadi perwakilan dalam daerah ataupun harus menjadi seorang pemimpin. Yang ada hanyalah suatu sistem demokrasi yang ada di Indonesia dengan memberikan kebebasan hak individu dalam hal apa pun termasuk dalam ranah politik.

Adanya suatu kekangan masyarakat kepada pihak perempuan dalam keterwakilannya dalam ranah politik maka akan memberikan rasa takut kepada perempuan untuk ikut andil. Stigma yang membuat seorang perempuan takut adalah karena banyaknya penilaian masyarakat bahwa perempuan tidak bisa memimpin dan mengambil keputusan serta perempuan selalu plin-plan. Stereotip dan marginalisasi yang berkembang di masyarakat tentang perempuan dalam ranah politik akan membuat penilaian baru bahwasanya perempuan tidak sepatutnya ada di tempat ranah perpolitikan.

Jika memang benar adanya bahwa negara Indonesia ini adalah negara demokrasi. Maka kita harus memberikan suatu hak kebebasan kepada siapa pun untuk menjadi perwakilan ataupun pemimpin bagi negara Indonesia. Memberikan ruang dalam ranah politik kepada kaum perempuan untuk menyalurkan aspirasi serta memberikan ruang untuk menjadi seorang pemimpin di dalam daerahnya ataupun harus menjadi pemimpin negara Indonesia. Perempuan yang benar-benar peduli terhadap masyarakatnya akan memikirkan rakyatnya tidak hanya logika saja yang ia pakai saat memimpin akan tetapi perasaannya, maka karena kepeduliannya selalu memikirkan kepentingan rakyatnya dan juga kebutuhannya. Hal itu akan sangat membuat daerahnya ataupun negara menjadi makmur. Seperti yang kita ketahui bahwa menjadi seorang pemimpin tidak hanya selalu menggunakan logika akan tetapi perasaan simpati dan empatinya pun juga harus ikut.

Maka dari itu kita harus memberikan ruang bagi kaum perempuan. Membiarkan mereka berusaha untuk menunjukkan kemampuan dalam menjadi perwakilan ataupun pemimpin. Tidak hanya masyarakat saja yang perlu memberikan ruang kepada perempuan. Akan tetapi, pemerintah juga harus ikut andil dalam permasalahan dan menanganinya. Selain memberikan dukungan dan semangat kepada perempuan cara yang perlu dilakukan pemerintah adalah dengan membuat peraturan mengenai kesetaraan gender dalam ranah politik yaitu perwakilan atau pemimpin. Selain pemerintah, partai politik juga dapat memberikan sosialisasi dan komunikasi untuk mengajak kaum perempuan ikut dan bergabung pada ruang ranah politik.

Solusi lain yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah dengan membuat rancangan UU yang memberikan akses perempuan untuk berpartisipasi dalam dunia perpolitikan. Selain itu membuat rancangan UU yang mengatur keterwakilan perempuan dalam ranah politik. Akan tetapi, hal itu tidak hanya berada di lembaga legislatif tetapi juga eksekutif ataupun yudikatif. Jika hal itu dilaksanakan maka setiap perempuan akan ikut andil pada dunia perpolitikan. Selain itu, mereka tidak merasa insecure ataupun takut karena perbedaan gender. Maka dari itu mari kita memberikan ruang perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam dunia perpolitikan dengan menjadi keterwakilan suatu daerah ataupun pemimpin.

Demokrasi di masa reformasi saat ini sangat mengkhawatirkan. Kebebasan seseorang pun masih dibilang tersimpul. Saat ini dinamika persoalan negara Indonesia adalah tentang perempuan yang menjadi perwakilan dalam ranah politik. Perempuan dianggap menjadi makhluk kedua atau second person setelah laki-laki. Di mana ia hanya perlu mengikuti perintah dari seorang imam. Sering sekali banyak yang menganggap bahwa seorang women tidak perlu menduduki jabatan di dalam pemerintahan karena mereka dianggap tidak mampu untuk menjalani bagian dari seorang leader.

Sering kali kita lihat bahwa partisipasi perempuan terhadap perpolitikan sangat sedikit atau rendah. Hal itu disebabkan oleh anggapan bahwa seorang perempuan sebagai makhluk kedua dari laki-laki atau second person. Di Asia Tenggara, Indonesia menduduki posisi ketujuh sebagai negara yang di mana partisipasi perempuan dalam suatu parlemen sangat rendah. Hal itu dilihat dari data World Bank pada tahun 2019. Keterwakilan perempuan dalam ranah politik paling 30 persen. Hal itu pula telah dijelaskan pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008. Akan tetapi, secara realitasnya 30 persen tersebut masih belum terpenuhi dalam melakukan partisipasi politik. Penilaian masyarakat dan marginalisasi masyarakat kepada perempuan dalam persoalan menjadi keterwakilan ataupun leader, menjadi suatu faktor penghambat perempuan untuk tidak ikut berpartisipasi dalam ranah perpolitikan.

Dalam suatu sistem demokrasi, tidak perlu adanya memarginalisasi perempuan. Pada dasarnya setiap orang bisa untuk menjadi perwakilan dalam daerahnya masing-masing ataupun mereka bisa untuk menjadi leader. Seorang leader tidak harus seorang laki-laki. Akan tetapi, perempuan pun bisa menjadi pemimpin karena sejatinya seorang pemimpin hanya perlu dilihat dari bagaimana ia menjalankan kewajibannya, tanggung jawabnya, ketegasannya dan kepedulian mereka terhadap rakyatnya, no gender difference.

Negara Indonesia adalah negara demokrasi tetapi hal itu menyimpang seakan menjadi negara yang democrazy. Jika dikatakan sebagai negara yang demokrasi, hal itu terlalu jauh dari kata kebebasan yang akan diberikan kepada semua masyarakat, termasuk kebebasan seseorang dalam ranah politik. Partisipasi kaum hawa rendah karena perbedaan gender, yang di mana selalu dikaitkan dengan peran perempuan, sifat biologisnya, serta hak dan juga posisinya. Jika suatu negara itu demokrasi seharusnya tidak ada suatu perbedaan gender jika harus mengambil alih dalam ranah politik. Seperti yang kita ketahui pula bahwa tidak ada suatu larangan yang melarang seorang perempuan untuk menjadi perwakilan dalam daerah ataupun harus menjadi seorang pemimpin. Yang ada hanyalah suatu sistem demokrasi yang ada di Indonesia dengan memberikan kebebasan hak individu dalam hal apa pun termasuk dalam ranah politik.

Adanya suatu kekangan masyarakat kepada pihak perempuan dalam keterwakilannya dalam ranah politik maka akan memberikan rasa takut kepada perempuan untuk ikut andil. Stigma yang membuat seorang perempuan takut adalah karena banyaknya penilaian masyarakat bahwa perempuan tidak bisa memimpin dan mengambil keputusan serta perempuan selalu plin-plan. Stereotip dan marginalisasi yang berkembang di masyarakat tentang perempuan dalam ranah politik akan membuat penilaian baru bahwasanya perempuan tidak sepatutnya ada di tempat ranah perpolitikan.

Jika memang benar adanya bahwa negara Indonesia ini adalah negara demokrasi. Maka kita harus memberikan suatu hak kebebasan kepada siapa pun untuk menjadi perwakilan ataupun pemimpin bagi negara Indonesia. Memberikan ruang dalam ranah politik kepada kaum perempuan untuk menyalurkan aspirasi serta memberikan ruang untuk menjadi seorang pemimpin di dalam daerahnya ataupun harus menjadi pemimpin negara Indonesia. Perempuan yang benar-benar peduli terhadap masyarakatnya akan memikirkan rakyatnya tidak hanya logika saja yang ia pakai saat memimpin akan tetapi perasaannya, maka karena kepeduliannya selalu memikirkan kepentingan rakyatnya dan juga kebutuhannya. Hal itu akan sangat membuat daerahnya ataupun negara menjadi makmur. Seperti yang kita ketahui bahwa menjadi seorang pemimpin tidak hanya selalu menggunakan logika akan tetapi perasaan simpati dan empatinya pun juga harus ikut.

Maka dari itu kita harus memberikan ruang bagi kaum perempuan. Membiarkan mereka berusaha untuk menunjukkan kemampuan dalam menjadi perwakilan ataupun pemimpin. Tidak hanya masyarakat saja yang perlu memberikan ruang kepada perempuan. Akan tetapi, pemerintah juga harus ikut andil dalam permasalahan dan menanganinya. Selain memberikan dukungan dan semangat kepada perempuan cara yang perlu dilakukan pemerintah adalah dengan membuat peraturan mengenai kesetaraan gender dalam ranah politik yaitu perwakilan atau pemimpin. Selain pemerintah, partai politik juga dapat memberikan sosialisasi dan komunikasi untuk mengajak kaum perempuan ikut dan bergabung pada ruang ranah politik.

Solusi lain yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah dengan membuat rancangan UU yang memberikan akses perempuan untuk berpartisipasi dalam dunia perpolitikan. Selain itu membuat rancangan UU yang mengatur keterwakilan perempuan dalam ranah politik. Akan tetapi, hal itu tidak hanya berada di lembaga legislatif tetapi juga eksekutif ataupun yudikatif. Jika hal itu dilaksanakan maka setiap perempuan akan ikut andil pada dunia perpolitikan. Selain itu, mereka tidak merasa insecure ataupun takut karena perbedaan gender. Maka dari itu mari kita memberikan ruang perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam dunia perpolitikan dengan menjadi keterwakilan suatu daerah ataupun pemimpin.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/