alexametrics
22.9 C
Jember
Thursday, 18 August 2022

Perda Kepariwisataan, Urgensi Menuju Jember Konkret

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Jember tengah menggebu menggagas pembangunan pariwisata. Salut dan patut diacungi jempol. Tidak tertutup kemungkinan, jika harapan ini terwujud, Jember akan menjadi salah satu kota tujuan wisata ternama. Tempat transit wisatawan sebelum orang menginjakkan kaki di Pulau Dewata. Memiliki tradisi bulan berkunjung ke Jember sebagai kalender wisata tahunan. Di Puncak Rembangan, wisatawan akan meneguk nikmatnya susu segar dan ketela goreng sembari melempar pandang. Tingkat hunian hotel menjadi penuh wisatawan karena JFC mengundang. Rumah-rumah bambu yang populis disebut Jendra Budaya akan sarat hunian. Mereka bebas melepas penat dalam suasana harmoni alam. Bahkan orang-orang bule juga bisa berimajinasi historis tentang kakek moyangnya yang pernah tinggal di Indonesia tatkala mereka datang berkunjung ke daerah Kencong. Di sana terdapat eks bangunan pabrik gula berikut lojo-loji atau rumah Belanda yang belum disentuh perencanaan.

Implementasi BTA dalam Terbentuknya Profil Pelajar Pancasila

Salah satu garda depan komunikator pariwisata di Kabupaten Jember adalah Gus-Ning Jember. Gus dan Ning sebagai Duta Wisata telah dideklarasikan dan dikukuhkan pada Selasa, 19 Juli 2022. Seleksinya panjang dan melelahkan. Telah dijaring dan disaring guna mendapatkan SDM terbaik.  Dua belas pasangan Gus Ning telah terpilih. Tentu tidak sekadar cantik. Mereka adalah representasi terbaik Jember. Brain, beautiful dan behavior.  Memiliki karakter, kecerdasan otak, dan prilaku teruji. Sebagai ujung tombak pariwisata, tugasnya tidak ringan. Mengomunikasikan potensi wisata dalam ranah  nasional dan internasional. Tagline-nya, wis wayahe Jember Keren.

Mobile_AP_Rectangle 2

Beragam potensi wisata ada di Jember. Green (taman nasional dan satwa liar), Blue (wisata pantai) dan Dark (tragedi atau peristiwa masa lalu) Tourism. Namun semua itu masih sebatas cita-cita. Belum sepenuhnya bisa dieksplorasi. Tidak lebih sebagai statistika gagasan di angan-angan, mengingat hingga kini Jember belum memiliki Peraturan Daerah tentang Pariwisata. Disebutkan dalam UU Nomor10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Pasal 8 ayat (1), bahwa pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan. Karenanya, dalam konteks kabupaten, upaya membangun kepariwisataan, Jember harus memiliki perda tentang rencana induk kepariwisataan (RIK).

Dalam RIK diatur tentang perencanaan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan. Secara fungsional, RIK akan memberikan legalitas sekaligus arah kebijakan pengembangan wisata di Jember. Melalui RIK, dapat dipahami dalam lingkup Jember menyangkut antara lain potensi usaha pariwisata, hak setiap orang atau masyarakat  dalam usaha pariwisata baik sebagai pekerja, partisipasi menjaga dampak negatif, termasuk pengelolaan dana pariwisata. Regulasi daerah tentang RIK ini merupakan kebutuhan. Indikasi konkrit komitmen Jember dalam upaya membangun kepariwisataan, adalah keberadaan RIK. Melalui RIK dapat dipahami visi pembangunan kepariwisataan kini dan mendatang.

Dengan demikian beragam kebijakan pemerintah kabupaten Jember di bidang kepariwisataan  memiliki landasan hukum yang bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga tujuan baik pemerintah kabupaten tidak dipahami salah. Kreativitas kebijakan pariwisata tidak dipandang sebelah mata. Tujuan pengembangan pariwisata di Jember, tentu visioner. Namun tujuan itu potensi membangun pemahaman yang keliru manakala dilakukan tanpa landasan hukum yang berkepastian.

Dengan RIK, tentu tidak lagi terjadi opini negatif terhadap kebijakan bupati dengan menggratiskan tempat wisata saat Lebaran seperti kemarin. Tanpa pretensi menghakimi siapa pun, kepariwisataan merupakan wahana meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Korelatif dengan peningkatan PAD. Jika pemerintah kabupaten secara serta merta ‘menggratiskan’ tentu saja kebijakan ini self contradictory terhadap komitmen dan konsistensi daerah. Di sinilah pentingnya RIK yang juga bersifat sebagai alat komunikasi normatif. Jangan lupa bahwa tujuan baik, tanpa melalui proses dan prosedur yang berkepastian, secara normatif membuka ruang persoalan.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Jember tengah menggebu menggagas pembangunan pariwisata. Salut dan patut diacungi jempol. Tidak tertutup kemungkinan, jika harapan ini terwujud, Jember akan menjadi salah satu kota tujuan wisata ternama. Tempat transit wisatawan sebelum orang menginjakkan kaki di Pulau Dewata. Memiliki tradisi bulan berkunjung ke Jember sebagai kalender wisata tahunan. Di Puncak Rembangan, wisatawan akan meneguk nikmatnya susu segar dan ketela goreng sembari melempar pandang. Tingkat hunian hotel menjadi penuh wisatawan karena JFC mengundang. Rumah-rumah bambu yang populis disebut Jendra Budaya akan sarat hunian. Mereka bebas melepas penat dalam suasana harmoni alam. Bahkan orang-orang bule juga bisa berimajinasi historis tentang kakek moyangnya yang pernah tinggal di Indonesia tatkala mereka datang berkunjung ke daerah Kencong. Di sana terdapat eks bangunan pabrik gula berikut lojo-loji atau rumah Belanda yang belum disentuh perencanaan.

Implementasi BTA dalam Terbentuknya Profil Pelajar Pancasila

Salah satu garda depan komunikator pariwisata di Kabupaten Jember adalah Gus-Ning Jember. Gus dan Ning sebagai Duta Wisata telah dideklarasikan dan dikukuhkan pada Selasa, 19 Juli 2022. Seleksinya panjang dan melelahkan. Telah dijaring dan disaring guna mendapatkan SDM terbaik.  Dua belas pasangan Gus Ning telah terpilih. Tentu tidak sekadar cantik. Mereka adalah representasi terbaik Jember. Brain, beautiful dan behavior.  Memiliki karakter, kecerdasan otak, dan prilaku teruji. Sebagai ujung tombak pariwisata, tugasnya tidak ringan. Mengomunikasikan potensi wisata dalam ranah  nasional dan internasional. Tagline-nya, wis wayahe Jember Keren.

Beragam potensi wisata ada di Jember. Green (taman nasional dan satwa liar), Blue (wisata pantai) dan Dark (tragedi atau peristiwa masa lalu) Tourism. Namun semua itu masih sebatas cita-cita. Belum sepenuhnya bisa dieksplorasi. Tidak lebih sebagai statistika gagasan di angan-angan, mengingat hingga kini Jember belum memiliki Peraturan Daerah tentang Pariwisata. Disebutkan dalam UU Nomor10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Pasal 8 ayat (1), bahwa pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan. Karenanya, dalam konteks kabupaten, upaya membangun kepariwisataan, Jember harus memiliki perda tentang rencana induk kepariwisataan (RIK).

Dalam RIK diatur tentang perencanaan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan. Secara fungsional, RIK akan memberikan legalitas sekaligus arah kebijakan pengembangan wisata di Jember. Melalui RIK, dapat dipahami dalam lingkup Jember menyangkut antara lain potensi usaha pariwisata, hak setiap orang atau masyarakat  dalam usaha pariwisata baik sebagai pekerja, partisipasi menjaga dampak negatif, termasuk pengelolaan dana pariwisata. Regulasi daerah tentang RIK ini merupakan kebutuhan. Indikasi konkrit komitmen Jember dalam upaya membangun kepariwisataan, adalah keberadaan RIK. Melalui RIK dapat dipahami visi pembangunan kepariwisataan kini dan mendatang.

Dengan demikian beragam kebijakan pemerintah kabupaten Jember di bidang kepariwisataan  memiliki landasan hukum yang bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga tujuan baik pemerintah kabupaten tidak dipahami salah. Kreativitas kebijakan pariwisata tidak dipandang sebelah mata. Tujuan pengembangan pariwisata di Jember, tentu visioner. Namun tujuan itu potensi membangun pemahaman yang keliru manakala dilakukan tanpa landasan hukum yang berkepastian.

Dengan RIK, tentu tidak lagi terjadi opini negatif terhadap kebijakan bupati dengan menggratiskan tempat wisata saat Lebaran seperti kemarin. Tanpa pretensi menghakimi siapa pun, kepariwisataan merupakan wahana meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Korelatif dengan peningkatan PAD. Jika pemerintah kabupaten secara serta merta ‘menggratiskan’ tentu saja kebijakan ini self contradictory terhadap komitmen dan konsistensi daerah. Di sinilah pentingnya RIK yang juga bersifat sebagai alat komunikasi normatif. Jangan lupa bahwa tujuan baik, tanpa melalui proses dan prosedur yang berkepastian, secara normatif membuka ruang persoalan.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Jember tengah menggebu menggagas pembangunan pariwisata. Salut dan patut diacungi jempol. Tidak tertutup kemungkinan, jika harapan ini terwujud, Jember akan menjadi salah satu kota tujuan wisata ternama. Tempat transit wisatawan sebelum orang menginjakkan kaki di Pulau Dewata. Memiliki tradisi bulan berkunjung ke Jember sebagai kalender wisata tahunan. Di Puncak Rembangan, wisatawan akan meneguk nikmatnya susu segar dan ketela goreng sembari melempar pandang. Tingkat hunian hotel menjadi penuh wisatawan karena JFC mengundang. Rumah-rumah bambu yang populis disebut Jendra Budaya akan sarat hunian. Mereka bebas melepas penat dalam suasana harmoni alam. Bahkan orang-orang bule juga bisa berimajinasi historis tentang kakek moyangnya yang pernah tinggal di Indonesia tatkala mereka datang berkunjung ke daerah Kencong. Di sana terdapat eks bangunan pabrik gula berikut lojo-loji atau rumah Belanda yang belum disentuh perencanaan.

Implementasi BTA dalam Terbentuknya Profil Pelajar Pancasila

Salah satu garda depan komunikator pariwisata di Kabupaten Jember adalah Gus-Ning Jember. Gus dan Ning sebagai Duta Wisata telah dideklarasikan dan dikukuhkan pada Selasa, 19 Juli 2022. Seleksinya panjang dan melelahkan. Telah dijaring dan disaring guna mendapatkan SDM terbaik.  Dua belas pasangan Gus Ning telah terpilih. Tentu tidak sekadar cantik. Mereka adalah representasi terbaik Jember. Brain, beautiful dan behavior.  Memiliki karakter, kecerdasan otak, dan prilaku teruji. Sebagai ujung tombak pariwisata, tugasnya tidak ringan. Mengomunikasikan potensi wisata dalam ranah  nasional dan internasional. Tagline-nya, wis wayahe Jember Keren.

Beragam potensi wisata ada di Jember. Green (taman nasional dan satwa liar), Blue (wisata pantai) dan Dark (tragedi atau peristiwa masa lalu) Tourism. Namun semua itu masih sebatas cita-cita. Belum sepenuhnya bisa dieksplorasi. Tidak lebih sebagai statistika gagasan di angan-angan, mengingat hingga kini Jember belum memiliki Peraturan Daerah tentang Pariwisata. Disebutkan dalam UU Nomor10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Pasal 8 ayat (1), bahwa pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan. Karenanya, dalam konteks kabupaten, upaya membangun kepariwisataan, Jember harus memiliki perda tentang rencana induk kepariwisataan (RIK).

Dalam RIK diatur tentang perencanaan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan. Secara fungsional, RIK akan memberikan legalitas sekaligus arah kebijakan pengembangan wisata di Jember. Melalui RIK, dapat dipahami dalam lingkup Jember menyangkut antara lain potensi usaha pariwisata, hak setiap orang atau masyarakat  dalam usaha pariwisata baik sebagai pekerja, partisipasi menjaga dampak negatif, termasuk pengelolaan dana pariwisata. Regulasi daerah tentang RIK ini merupakan kebutuhan. Indikasi konkrit komitmen Jember dalam upaya membangun kepariwisataan, adalah keberadaan RIK. Melalui RIK dapat dipahami visi pembangunan kepariwisataan kini dan mendatang.

Dengan demikian beragam kebijakan pemerintah kabupaten Jember di bidang kepariwisataan  memiliki landasan hukum yang bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga tujuan baik pemerintah kabupaten tidak dipahami salah. Kreativitas kebijakan pariwisata tidak dipandang sebelah mata. Tujuan pengembangan pariwisata di Jember, tentu visioner. Namun tujuan itu potensi membangun pemahaman yang keliru manakala dilakukan tanpa landasan hukum yang berkepastian.

Dengan RIK, tentu tidak lagi terjadi opini negatif terhadap kebijakan bupati dengan menggratiskan tempat wisata saat Lebaran seperti kemarin. Tanpa pretensi menghakimi siapa pun, kepariwisataan merupakan wahana meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Korelatif dengan peningkatan PAD. Jika pemerintah kabupaten secara serta merta ‘menggratiskan’ tentu saja kebijakan ini self contradictory terhadap komitmen dan konsistensi daerah. Di sinilah pentingnya RIK yang juga bersifat sebagai alat komunikasi normatif. Jangan lupa bahwa tujuan baik, tanpa melalui proses dan prosedur yang berkepastian, secara normatif membuka ruang persoalan.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/