alexametrics
30.9 C
Jember
Monday, 16 May 2022

Gerakan Desa Jember Berdaya, Bagaimana Implementasinya?

Mobile_AP_Rectangle 1

Hal problematika mendasar terkait database di desa adalah, jika masih mencari data penduduk menurut kelompok umur saja kesulitan, apalagi data data lainnya? Bagaimana bisa melayani? Bukankah desa seperti miniatur negara? Maka diperlukan cara cerdas mengatasi agar lebih mudah. Berharap pelayanan pemerintah desa bisa seperti mbah Google. Ditanya data apa pun, secara artificial intelligence dan detail mampu menjawabnya. Tinggal ketik saja, cling, maka keluarlah data yang diinginkan.

Maka PR-nya adalah perlu Sistem Informasi Desa dengan cara cerdas yang pada akhirnya menuju pada suatu titik dalam menyelesaikan persoalan data yang dihadapi pemerintahan desa secara lebih baik. Bukan hanya untuk kebutuhan yang sifatnya internal, namun terlebih-lebih banyaknya pelayanan kepada masyarakat serta kebutuhan dari luar termasuk pemerintah supra desa yang seringkali membutuhkan data desa dengan berbagai macam kepentingannya. Dengan demikian, apakah sejumlah desa yang tanggap dan responsif perihal di atas, bisa dianggap sebagai desa cerdas atau smart village. Jane opo tho Smart Village?

Definisi smart village dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang para ahli yang berbeda-beda. Desa cerdas didefinisikan sebagai daerah dan masyarakat perdesaan yang dibangun di atas kekuatan dan aset mereka sendiri, serta pada saat yang sama memiliki usaha untuk mengembangkan peluang baru di mana jaringan baik tradisional maupun pelayanan yang ditingkatkan melalui teknologi digital, telekomunikasi, inovasi, dan penggunaan pengetahuan yang lebih baik (European Network for Rural Development, 2018).

Mobile_AP_Rectangle 2

Menurut Ramachandra et al (2015) smart village merupakan sebuah desa yang mampu mencukupi kebutuhan sendiri dan tidak bergantung pada pihak lain (mandiri) dengan memberdayakan sumber manusia yang ada yaitu pemuda desa melalui pengembangan sumber daya alam lokal yang tersedia dan penggunaan teknologi.

Sedangkan menurut Chatterje dan Kar (2017), smart village adalah sebuah desa yang menyediakan kumpulan layanan kepada masyarakat atau penduduknya yang ramah terhadap bisnis warga. Serta bertindak sebagai penyedia bagi para pelaku ekonomi di desa dan menyediakan semua layanan yang diperlukan warga desa dengan cara yang lebih efektif dan efisien dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi.

Menurut Herdiana (2019), pengembangan smart village didasarkan kepada pendekatan dari bawah atau bottom-up atas prakarsa dan keinginan masyarakat, sehingga adanya penguatan kelembagaan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa melalui pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dengan pemanfaatan teknologi informasi sepenuhnya dilakukan dalam kapasitas pemerintah sebagai fasilitator.

Dari pengertian-pengertian yang telah disebutkan dapat disimpulkan bahwa smart village adalah sebuah konsep pengembangan kepada masyarakat lokal desa untuk mengembangkan potensi dan menyelesaikan masalah yang ada secara cerdas dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas hidup, efisiensi, dan daya saing ekonomi, yang sepenuhnya dilakukan dalam kapasitas pemerintah sebagai fasilitator.

Pengembangan smart village dalam prosesnya memerlukan analisis tentang berbagai nilai, karakter, dan norma yang ada di masyarakat. Hal ini menjadi penting karena masyarakat ditempatkan sebagai customer dari teknologi informasi. Masyarakat diberikan prioritas mengenai potensi dan karakter mana yang ingin dikembangkan dan dilembagakan melalui dukungan teknologi informasi, sehingga akan tercipta pemanfaatan teknologi yang tepat guna didasarkan kepada kebutuhan dan karakter masyarakat dalam kerangka smart village. Dari perspektif perkembangan teknologi informasi, konsep smart village tidak lepas dari perkembangan smart city atau kota cerdas. Hal ini karena desa merupakan pemerintahan yang paling rendah di antara instansi pemerintah Indonesia yang juga memerlukan perkembangan pembaruan dan adopsi teknologi informasi, sehingga penerapan teknologi informasi akan mempercepat perkembangan kota pintar yang sedang dilaksanakan.

Apabila dilihat dalam konteks karakter pembangunan, desa memiliki pola pembangunan yang berbeda dengan kota, desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang homogen tidak bisa disamakan dengan kota dalam hal adopsi teknologi informasi karena homogenitas masyarakatnya serta lokalitas karakteristik dan budaya yang berbeda, sehingga perlu adanya upaya konstruksi konseptual yang didasarkan pada karakteristik desa.

Carrasco-Saez et al (2017) berargumen bahwa konsep dan dimensi kota cerdas memungkinkan untuk dikembangkan menjadi pedoman dalam mengembangkan studi desa cerdas. Beberapa karakteristik dalam komponen kota cerdas dapat diadopsi ke dalam konteks desa seperti smart government, smart economy, smart mobility, smart environment, smart people, smart living, dan smart tourism.

Adopsi konsep dan karakteristik kota cerdas ke desa cerdas dalam kerangka pemanfaatan TIK menyelesaikan berbagai permasalahan publik yang kebanyakan akan memberikan pengaruh pada sektor ekonomi, politik, pendidikan, sosial, dan aktivitas kebudayaan. Dalam kondisi sesungguhnya, pemahaman ini diinterpretasikan secara berbeda-beda, sehingga implikasinya setiap desa mendeklarasikan sebagai desa cerdas tanpa didukung dengan ukuran elemen smart village yang sama.

- Advertisement -

Hal problematika mendasar terkait database di desa adalah, jika masih mencari data penduduk menurut kelompok umur saja kesulitan, apalagi data data lainnya? Bagaimana bisa melayani? Bukankah desa seperti miniatur negara? Maka diperlukan cara cerdas mengatasi agar lebih mudah. Berharap pelayanan pemerintah desa bisa seperti mbah Google. Ditanya data apa pun, secara artificial intelligence dan detail mampu menjawabnya. Tinggal ketik saja, cling, maka keluarlah data yang diinginkan.

Maka PR-nya adalah perlu Sistem Informasi Desa dengan cara cerdas yang pada akhirnya menuju pada suatu titik dalam menyelesaikan persoalan data yang dihadapi pemerintahan desa secara lebih baik. Bukan hanya untuk kebutuhan yang sifatnya internal, namun terlebih-lebih banyaknya pelayanan kepada masyarakat serta kebutuhan dari luar termasuk pemerintah supra desa yang seringkali membutuhkan data desa dengan berbagai macam kepentingannya. Dengan demikian, apakah sejumlah desa yang tanggap dan responsif perihal di atas, bisa dianggap sebagai desa cerdas atau smart village. Jane opo tho Smart Village?

Definisi smart village dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang para ahli yang berbeda-beda. Desa cerdas didefinisikan sebagai daerah dan masyarakat perdesaan yang dibangun di atas kekuatan dan aset mereka sendiri, serta pada saat yang sama memiliki usaha untuk mengembangkan peluang baru di mana jaringan baik tradisional maupun pelayanan yang ditingkatkan melalui teknologi digital, telekomunikasi, inovasi, dan penggunaan pengetahuan yang lebih baik (European Network for Rural Development, 2018).

Menurut Ramachandra et al (2015) smart village merupakan sebuah desa yang mampu mencukupi kebutuhan sendiri dan tidak bergantung pada pihak lain (mandiri) dengan memberdayakan sumber manusia yang ada yaitu pemuda desa melalui pengembangan sumber daya alam lokal yang tersedia dan penggunaan teknologi.

Sedangkan menurut Chatterje dan Kar (2017), smart village adalah sebuah desa yang menyediakan kumpulan layanan kepada masyarakat atau penduduknya yang ramah terhadap bisnis warga. Serta bertindak sebagai penyedia bagi para pelaku ekonomi di desa dan menyediakan semua layanan yang diperlukan warga desa dengan cara yang lebih efektif dan efisien dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi.

Menurut Herdiana (2019), pengembangan smart village didasarkan kepada pendekatan dari bawah atau bottom-up atas prakarsa dan keinginan masyarakat, sehingga adanya penguatan kelembagaan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa melalui pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dengan pemanfaatan teknologi informasi sepenuhnya dilakukan dalam kapasitas pemerintah sebagai fasilitator.

Dari pengertian-pengertian yang telah disebutkan dapat disimpulkan bahwa smart village adalah sebuah konsep pengembangan kepada masyarakat lokal desa untuk mengembangkan potensi dan menyelesaikan masalah yang ada secara cerdas dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas hidup, efisiensi, dan daya saing ekonomi, yang sepenuhnya dilakukan dalam kapasitas pemerintah sebagai fasilitator.

Pengembangan smart village dalam prosesnya memerlukan analisis tentang berbagai nilai, karakter, dan norma yang ada di masyarakat. Hal ini menjadi penting karena masyarakat ditempatkan sebagai customer dari teknologi informasi. Masyarakat diberikan prioritas mengenai potensi dan karakter mana yang ingin dikembangkan dan dilembagakan melalui dukungan teknologi informasi, sehingga akan tercipta pemanfaatan teknologi yang tepat guna didasarkan kepada kebutuhan dan karakter masyarakat dalam kerangka smart village. Dari perspektif perkembangan teknologi informasi, konsep smart village tidak lepas dari perkembangan smart city atau kota cerdas. Hal ini karena desa merupakan pemerintahan yang paling rendah di antara instansi pemerintah Indonesia yang juga memerlukan perkembangan pembaruan dan adopsi teknologi informasi, sehingga penerapan teknologi informasi akan mempercepat perkembangan kota pintar yang sedang dilaksanakan.

Apabila dilihat dalam konteks karakter pembangunan, desa memiliki pola pembangunan yang berbeda dengan kota, desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang homogen tidak bisa disamakan dengan kota dalam hal adopsi teknologi informasi karena homogenitas masyarakatnya serta lokalitas karakteristik dan budaya yang berbeda, sehingga perlu adanya upaya konstruksi konseptual yang didasarkan pada karakteristik desa.

Carrasco-Saez et al (2017) berargumen bahwa konsep dan dimensi kota cerdas memungkinkan untuk dikembangkan menjadi pedoman dalam mengembangkan studi desa cerdas. Beberapa karakteristik dalam komponen kota cerdas dapat diadopsi ke dalam konteks desa seperti smart government, smart economy, smart mobility, smart environment, smart people, smart living, dan smart tourism.

Adopsi konsep dan karakteristik kota cerdas ke desa cerdas dalam kerangka pemanfaatan TIK menyelesaikan berbagai permasalahan publik yang kebanyakan akan memberikan pengaruh pada sektor ekonomi, politik, pendidikan, sosial, dan aktivitas kebudayaan. Dalam kondisi sesungguhnya, pemahaman ini diinterpretasikan secara berbeda-beda, sehingga implikasinya setiap desa mendeklarasikan sebagai desa cerdas tanpa didukung dengan ukuran elemen smart village yang sama.

Hal problematika mendasar terkait database di desa adalah, jika masih mencari data penduduk menurut kelompok umur saja kesulitan, apalagi data data lainnya? Bagaimana bisa melayani? Bukankah desa seperti miniatur negara? Maka diperlukan cara cerdas mengatasi agar lebih mudah. Berharap pelayanan pemerintah desa bisa seperti mbah Google. Ditanya data apa pun, secara artificial intelligence dan detail mampu menjawabnya. Tinggal ketik saja, cling, maka keluarlah data yang diinginkan.

Maka PR-nya adalah perlu Sistem Informasi Desa dengan cara cerdas yang pada akhirnya menuju pada suatu titik dalam menyelesaikan persoalan data yang dihadapi pemerintahan desa secara lebih baik. Bukan hanya untuk kebutuhan yang sifatnya internal, namun terlebih-lebih banyaknya pelayanan kepada masyarakat serta kebutuhan dari luar termasuk pemerintah supra desa yang seringkali membutuhkan data desa dengan berbagai macam kepentingannya. Dengan demikian, apakah sejumlah desa yang tanggap dan responsif perihal di atas, bisa dianggap sebagai desa cerdas atau smart village. Jane opo tho Smart Village?

Definisi smart village dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang para ahli yang berbeda-beda. Desa cerdas didefinisikan sebagai daerah dan masyarakat perdesaan yang dibangun di atas kekuatan dan aset mereka sendiri, serta pada saat yang sama memiliki usaha untuk mengembangkan peluang baru di mana jaringan baik tradisional maupun pelayanan yang ditingkatkan melalui teknologi digital, telekomunikasi, inovasi, dan penggunaan pengetahuan yang lebih baik (European Network for Rural Development, 2018).

Menurut Ramachandra et al (2015) smart village merupakan sebuah desa yang mampu mencukupi kebutuhan sendiri dan tidak bergantung pada pihak lain (mandiri) dengan memberdayakan sumber manusia yang ada yaitu pemuda desa melalui pengembangan sumber daya alam lokal yang tersedia dan penggunaan teknologi.

Sedangkan menurut Chatterje dan Kar (2017), smart village adalah sebuah desa yang menyediakan kumpulan layanan kepada masyarakat atau penduduknya yang ramah terhadap bisnis warga. Serta bertindak sebagai penyedia bagi para pelaku ekonomi di desa dan menyediakan semua layanan yang diperlukan warga desa dengan cara yang lebih efektif dan efisien dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi.

Menurut Herdiana (2019), pengembangan smart village didasarkan kepada pendekatan dari bawah atau bottom-up atas prakarsa dan keinginan masyarakat, sehingga adanya penguatan kelembagaan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa melalui pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dengan pemanfaatan teknologi informasi sepenuhnya dilakukan dalam kapasitas pemerintah sebagai fasilitator.

Dari pengertian-pengertian yang telah disebutkan dapat disimpulkan bahwa smart village adalah sebuah konsep pengembangan kepada masyarakat lokal desa untuk mengembangkan potensi dan menyelesaikan masalah yang ada secara cerdas dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas hidup, efisiensi, dan daya saing ekonomi, yang sepenuhnya dilakukan dalam kapasitas pemerintah sebagai fasilitator.

Pengembangan smart village dalam prosesnya memerlukan analisis tentang berbagai nilai, karakter, dan norma yang ada di masyarakat. Hal ini menjadi penting karena masyarakat ditempatkan sebagai customer dari teknologi informasi. Masyarakat diberikan prioritas mengenai potensi dan karakter mana yang ingin dikembangkan dan dilembagakan melalui dukungan teknologi informasi, sehingga akan tercipta pemanfaatan teknologi yang tepat guna didasarkan kepada kebutuhan dan karakter masyarakat dalam kerangka smart village. Dari perspektif perkembangan teknologi informasi, konsep smart village tidak lepas dari perkembangan smart city atau kota cerdas. Hal ini karena desa merupakan pemerintahan yang paling rendah di antara instansi pemerintah Indonesia yang juga memerlukan perkembangan pembaruan dan adopsi teknologi informasi, sehingga penerapan teknologi informasi akan mempercepat perkembangan kota pintar yang sedang dilaksanakan.

Apabila dilihat dalam konteks karakter pembangunan, desa memiliki pola pembangunan yang berbeda dengan kota, desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang homogen tidak bisa disamakan dengan kota dalam hal adopsi teknologi informasi karena homogenitas masyarakatnya serta lokalitas karakteristik dan budaya yang berbeda, sehingga perlu adanya upaya konstruksi konseptual yang didasarkan pada karakteristik desa.

Carrasco-Saez et al (2017) berargumen bahwa konsep dan dimensi kota cerdas memungkinkan untuk dikembangkan menjadi pedoman dalam mengembangkan studi desa cerdas. Beberapa karakteristik dalam komponen kota cerdas dapat diadopsi ke dalam konteks desa seperti smart government, smart economy, smart mobility, smart environment, smart people, smart living, dan smart tourism.

Adopsi konsep dan karakteristik kota cerdas ke desa cerdas dalam kerangka pemanfaatan TIK menyelesaikan berbagai permasalahan publik yang kebanyakan akan memberikan pengaruh pada sektor ekonomi, politik, pendidikan, sosial, dan aktivitas kebudayaan. Dalam kondisi sesungguhnya, pemahaman ini diinterpretasikan secara berbeda-beda, sehingga implikasinya setiap desa mendeklarasikan sebagai desa cerdas tanpa didukung dengan ukuran elemen smart village yang sama.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/