alexametrics
26.4 C
Jember
Tuesday, 28 June 2022

Waspada! Mata-mata di kantong Kita 

Mobile_AP_Rectangle 1

Hari Jumat dan Sabtu (17-18 Juni 2022) kemarin, saya mengikuti seminar dan workshop pandu digital yang digelar Kemkominfo RI (Kementerian Komunikasi dan Informasi) di Hotel Aston Jember. Acara itu tak sekedar menambah wawasan (insight) dunia digital, tapi yang lebih penting menurut hemat saya adalah penyadaran (awareness) akan bahaya gawai (smart phone). Saya jadi teringat dengan pemikiran filsuf terkenal Marshall McLuhan. Menurut McLuhan, apakah ikan sadar dirinya basah hidup di air? Jawabnya tidak sadar, karena keberadaan ikan didominasi air. Ikan akan sadar jika meniadakan air. Demikian pula dengan kita yang dipenuhi dengan media, utamanya media massa seperti internet. Eksistensi Media dalam kehidupan ini, tidak lagi kita sadari, khususnya dampak yang ditimbulkan. Kita terlalu asyik menggunakannya dan abai akibatnya.

Teknologi saat ini bergerak begitu cepat, eksponensial, dan keberadaannya bukan hanya dominasi masyarakat perkotaan (urban society), namun saat ini sudah menjadi kebutuhan masyarakat pedesaan (rural society). Loncatan teknologi pun semakin canggih, kini telah hadir blockchain, metaverse. Teknologi smart phone semakin ‘gila’, itu sebuah keniscayaan, penggunanya semakin meningkat, itulah realitanya.

Pemerintah di satu sisi telah menyediakan infrastruktur berupa akses internet berkecepatan tinggi, di sisi lain juga menyiapkan masyarakat digital. Menurut para narasumber di seminar itu, keberadaan smart phone dan internet bagaikan jalan tol yang semua pemilik dan jenis kendaraan bisa bebas menggunakannya. Resikonya, pengguna akan menggunakan sekehendak hati. Oleh sebab itu, kebebasan tersebut harus ada yang mengontrol dan peran pemerintah menjadi sangat penting untuk mengontrol kebebasan dunia maya. Namun, pemerintah dalam hal ini Kemkominfo juga menyadari regulasi yang ada belum sepenuhnya mampu mengatasi kemajuan teknologi yang begitu cepat. Maka, kontrol dunia maya bukan hanya domain pemerintah, tapi masyarakat juga punya andil untuk bisa mengendalikan kebebasan itu agar bertanggung jawab.

Mobile_AP_Rectangle 2

 

Literasi Digital

Akselerasi digital yang didengungkan oleh Kemkominfo adalah jawaban dalam menghadapi era digital saat ini. Suka tidak suka realitanya kita hidup di era ini, sehingga kita harus siap menghadapinya. Oleh sebab itu, kita membutuhkan literasi agar tidak menjadi ‘korban digital’. Saya mengapresiasi langkah Ditjen Aplikasi Informatika, Direktorat Pemberdayaan Informatika Kemkominfo yang merangkul berbagai komunitas untuk menjadi fasilitator dan meliterasi masyarakat agar melek digital.

Fasilitator dibekali empat pilar literasi digital, yakni: pertama, Digital skill. Mengajak masyarakat untuk mengenal, memahami, menggunakan perangkat keras dan lunak teknologi digital. Kedua, Digital Culture. Masyarakat diajak lebih sadar dalam menggunakan TIK (Teknologi Informasi Komunikasi), sebab acap kali masyarakat abai dengan nilai-nilai luhur bangsa ini. Semestinya, nilai kebangsaan, Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika menjadi landasan kita bermasyarakat dan bernegara termasuk bermasyarakat di dunia maya. Ketiga, Digital ethics. Menyampaikan ke masyarakat bahwasanya pola pikir, sikap, perilaku kita di dunia maya harus disandarkan pada etika yang ada, netiquette. Keempat, Digital Safety.  ini yang tak kalah penting. Masyarakat harus sadar (awareness) pada keamanan digital. Poin keempat tentang keamanan digital (digital safety) ini menggelitik saya untuk membahasnya lebih jauh. Salah satu alasannya adalah aset kita saat ini sudah banyak tersimpan di dunia digital, baik itu perbankan, kartu kredit, atau aset digital seperti crypto currency, NFT.

 

- Advertisement -

Hari Jumat dan Sabtu (17-18 Juni 2022) kemarin, saya mengikuti seminar dan workshop pandu digital yang digelar Kemkominfo RI (Kementerian Komunikasi dan Informasi) di Hotel Aston Jember. Acara itu tak sekedar menambah wawasan (insight) dunia digital, tapi yang lebih penting menurut hemat saya adalah penyadaran (awareness) akan bahaya gawai (smart phone). Saya jadi teringat dengan pemikiran filsuf terkenal Marshall McLuhan. Menurut McLuhan, apakah ikan sadar dirinya basah hidup di air? Jawabnya tidak sadar, karena keberadaan ikan didominasi air. Ikan akan sadar jika meniadakan air. Demikian pula dengan kita yang dipenuhi dengan media, utamanya media massa seperti internet. Eksistensi Media dalam kehidupan ini, tidak lagi kita sadari, khususnya dampak yang ditimbulkan. Kita terlalu asyik menggunakannya dan abai akibatnya.

Teknologi saat ini bergerak begitu cepat, eksponensial, dan keberadaannya bukan hanya dominasi masyarakat perkotaan (urban society), namun saat ini sudah menjadi kebutuhan masyarakat pedesaan (rural society). Loncatan teknologi pun semakin canggih, kini telah hadir blockchain, metaverse. Teknologi smart phone semakin ‘gila’, itu sebuah keniscayaan, penggunanya semakin meningkat, itulah realitanya.

Pemerintah di satu sisi telah menyediakan infrastruktur berupa akses internet berkecepatan tinggi, di sisi lain juga menyiapkan masyarakat digital. Menurut para narasumber di seminar itu, keberadaan smart phone dan internet bagaikan jalan tol yang semua pemilik dan jenis kendaraan bisa bebas menggunakannya. Resikonya, pengguna akan menggunakan sekehendak hati. Oleh sebab itu, kebebasan tersebut harus ada yang mengontrol dan peran pemerintah menjadi sangat penting untuk mengontrol kebebasan dunia maya. Namun, pemerintah dalam hal ini Kemkominfo juga menyadari regulasi yang ada belum sepenuhnya mampu mengatasi kemajuan teknologi yang begitu cepat. Maka, kontrol dunia maya bukan hanya domain pemerintah, tapi masyarakat juga punya andil untuk bisa mengendalikan kebebasan itu agar bertanggung jawab.

 

Literasi Digital

Akselerasi digital yang didengungkan oleh Kemkominfo adalah jawaban dalam menghadapi era digital saat ini. Suka tidak suka realitanya kita hidup di era ini, sehingga kita harus siap menghadapinya. Oleh sebab itu, kita membutuhkan literasi agar tidak menjadi ‘korban digital’. Saya mengapresiasi langkah Ditjen Aplikasi Informatika, Direktorat Pemberdayaan Informatika Kemkominfo yang merangkul berbagai komunitas untuk menjadi fasilitator dan meliterasi masyarakat agar melek digital.

Fasilitator dibekali empat pilar literasi digital, yakni: pertama, Digital skill. Mengajak masyarakat untuk mengenal, memahami, menggunakan perangkat keras dan lunak teknologi digital. Kedua, Digital Culture. Masyarakat diajak lebih sadar dalam menggunakan TIK (Teknologi Informasi Komunikasi), sebab acap kali masyarakat abai dengan nilai-nilai luhur bangsa ini. Semestinya, nilai kebangsaan, Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika menjadi landasan kita bermasyarakat dan bernegara termasuk bermasyarakat di dunia maya. Ketiga, Digital ethics. Menyampaikan ke masyarakat bahwasanya pola pikir, sikap, perilaku kita di dunia maya harus disandarkan pada etika yang ada, netiquette. Keempat, Digital Safety.  ini yang tak kalah penting. Masyarakat harus sadar (awareness) pada keamanan digital. Poin keempat tentang keamanan digital (digital safety) ini menggelitik saya untuk membahasnya lebih jauh. Salah satu alasannya adalah aset kita saat ini sudah banyak tersimpan di dunia digital, baik itu perbankan, kartu kredit, atau aset digital seperti crypto currency, NFT.

 

Hari Jumat dan Sabtu (17-18 Juni 2022) kemarin, saya mengikuti seminar dan workshop pandu digital yang digelar Kemkominfo RI (Kementerian Komunikasi dan Informasi) di Hotel Aston Jember. Acara itu tak sekedar menambah wawasan (insight) dunia digital, tapi yang lebih penting menurut hemat saya adalah penyadaran (awareness) akan bahaya gawai (smart phone). Saya jadi teringat dengan pemikiran filsuf terkenal Marshall McLuhan. Menurut McLuhan, apakah ikan sadar dirinya basah hidup di air? Jawabnya tidak sadar, karena keberadaan ikan didominasi air. Ikan akan sadar jika meniadakan air. Demikian pula dengan kita yang dipenuhi dengan media, utamanya media massa seperti internet. Eksistensi Media dalam kehidupan ini, tidak lagi kita sadari, khususnya dampak yang ditimbulkan. Kita terlalu asyik menggunakannya dan abai akibatnya.

Teknologi saat ini bergerak begitu cepat, eksponensial, dan keberadaannya bukan hanya dominasi masyarakat perkotaan (urban society), namun saat ini sudah menjadi kebutuhan masyarakat pedesaan (rural society). Loncatan teknologi pun semakin canggih, kini telah hadir blockchain, metaverse. Teknologi smart phone semakin ‘gila’, itu sebuah keniscayaan, penggunanya semakin meningkat, itulah realitanya.

Pemerintah di satu sisi telah menyediakan infrastruktur berupa akses internet berkecepatan tinggi, di sisi lain juga menyiapkan masyarakat digital. Menurut para narasumber di seminar itu, keberadaan smart phone dan internet bagaikan jalan tol yang semua pemilik dan jenis kendaraan bisa bebas menggunakannya. Resikonya, pengguna akan menggunakan sekehendak hati. Oleh sebab itu, kebebasan tersebut harus ada yang mengontrol dan peran pemerintah menjadi sangat penting untuk mengontrol kebebasan dunia maya. Namun, pemerintah dalam hal ini Kemkominfo juga menyadari regulasi yang ada belum sepenuhnya mampu mengatasi kemajuan teknologi yang begitu cepat. Maka, kontrol dunia maya bukan hanya domain pemerintah, tapi masyarakat juga punya andil untuk bisa mengendalikan kebebasan itu agar bertanggung jawab.

 

Literasi Digital

Akselerasi digital yang didengungkan oleh Kemkominfo adalah jawaban dalam menghadapi era digital saat ini. Suka tidak suka realitanya kita hidup di era ini, sehingga kita harus siap menghadapinya. Oleh sebab itu, kita membutuhkan literasi agar tidak menjadi ‘korban digital’. Saya mengapresiasi langkah Ditjen Aplikasi Informatika, Direktorat Pemberdayaan Informatika Kemkominfo yang merangkul berbagai komunitas untuk menjadi fasilitator dan meliterasi masyarakat agar melek digital.

Fasilitator dibekali empat pilar literasi digital, yakni: pertama, Digital skill. Mengajak masyarakat untuk mengenal, memahami, menggunakan perangkat keras dan lunak teknologi digital. Kedua, Digital Culture. Masyarakat diajak lebih sadar dalam menggunakan TIK (Teknologi Informasi Komunikasi), sebab acap kali masyarakat abai dengan nilai-nilai luhur bangsa ini. Semestinya, nilai kebangsaan, Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika menjadi landasan kita bermasyarakat dan bernegara termasuk bermasyarakat di dunia maya. Ketiga, Digital ethics. Menyampaikan ke masyarakat bahwasanya pola pikir, sikap, perilaku kita di dunia maya harus disandarkan pada etika yang ada, netiquette. Keempat, Digital Safety.  ini yang tak kalah penting. Masyarakat harus sadar (awareness) pada keamanan digital. Poin keempat tentang keamanan digital (digital safety) ini menggelitik saya untuk membahasnya lebih jauh. Salah satu alasannya adalah aset kita saat ini sudah banyak tersimpan di dunia digital, baik itu perbankan, kartu kredit, atau aset digital seperti crypto currency, NFT.

 

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/