alexametrics
23.7 C
Jember
Sunday, 25 September 2022

Partai Politik Alat Demokrasi tapi Tidak Demokratis

Mobile_AP_Rectangle 1

Pasca-Reformasi, kehadiran partai-partai politik memberi harapan besar bagi semakin luasnya praktik-praktik demokrasi. Terlebih lagi diiringi dengan hadirnya kebijakan otonomi daerah. Sehingga kader-kader partai di daerah yang duduk di parlemen daerah semakin antusias untuk menjalankan tugasnya sebagai corong menyuarakan demokrasi.

Otonomi daerah dan kader-kader partai daerah menjadi tumpuan bagi realisasi kebijakan-kebijakan yang sesuai atau tepat sasaran bagi daerah. Tapi, meskipun reformasi telah bergulir lama, internal kepartaian kita, terutama dalam kaitan relasi hierarkis partai pusat dan daerah, masih menemui ganjalan, yang akhirnya melahirkan kebijakan kontra produktif bagi daerah.

Demokrasi Internal Partai Politik

Mobile_AP_Rectangle 2

Titik soalnya adalah tidak berjalannya “internal democracy” di tubuh parpol. Thomas Meyer sudah pernah mengingatkan masalah ini. Dalam salah satu dari sembilan tesisnya, Meyer mengingatkan betapa pentingnya apa itu internal democracy di dalam parpol. Bahkan ia menegaskan demokrasi internal perlu diundangkan supaya pada praktiknya tidak bergantung hanya pada kebaikan para pemimpin partai.

Saya kira peringatan ini masih terus berdengung dan relevan hingga saat ini. Sebab, internal democracy dalam kepartaian sejauh ini belum sepenuhnya sesuai harapan. Padahal, kata Meyer, ancamannya tidak main-main jika internal democracy tidak jalan, yakni demokrasi terancam.

Untuk semakin menemukan kontekstualisasi dari tesis Meyer di atas, mari kita tilik relasi partai pusat dan daerah atau lokal terutama dalam konteks kebijakan yang diperjuangkan kader daerah. Sejauh ini, dalam relasi partai pusat dan daerah, sering kali kebijakan internal parpol di daerah asimetris atau mengalami ketidaksejalanan dengan pusat. Dalam konteks ini, sering kali pada akhirnya kebijakan dari kader-kader partai di tingkat lokal harus “mengekor” pada kemauan pusat.

Kondisi ini tentu saja menjadi gambaran betapa relasi partai pusat-daerah gagal dalam menjalankan internal democracy di partai. Kader partai di tingkat lokal seakan hanya jadi penggerak demokrasi semu (pseudo-demokrasi). Sebab kenyataannya, kader-kader partai tidak memiliki ‘kemerdekaan’ di internal partai lokal sejauh menyangkut kebijakan yang tidak sejalan dengan pusat. Ironis tentunya bila kondisi ini terus dibiarkan. Sebab, secara tidak langsung kader partai di tingkat lokal pada akhirnya hanya akan menjadi robot-robot demokrasi yang dikendalikan oleh pimpinan partai dengan remote jarak jauhnya. Remote dari pusat.

Seharusnya, apabila internal democracy berjalan dengan baik, apabila terjadi perbedaan di dalam internal partai pusat-daerah dalam hal kebijakan bagi daerahnya, yang terjadi bukan sikap “membeo” atau mengekor dari kader parpol daerah kepada pusat, melainkan dimungkinkannya adanya “dialog”, tukar pendapat di dalamnya. Sebab, hanya dengan dialog, kualitas kebijakan menjadi bernilai.

Kebijakan Daerah Tersandera Pusat

Ada banyak kasus-kasus terkait kebijakan atau pandangan dari kader partai lokal untuk daerahnya masing-masing yang pada akhirnya terhambat dan kontra-produktif lantaran dipaksakan mengekor dengan kebijakan partai pusat. Saya hanya akan menyebut beberapa saja.

Pertama, kebijakan terkait rekrutmen CPNS. Dulu, dalam rekrutmen CPNS, daerah diberikan kebebasan untuk memetakan sendiri perihal kebutuhan di masing-masing kabupaten. Regulasi ini menguntungkan bagi lahirnya kebijakan yang produktif dan tepat sasaran bagi daerah. Kader-kader partai yang duduk di parlemen lokal, yang lebih mengenal daerahnya sendiri, diberi ruang yang besar dalam menghadirkan kebijakan yang tepat sasaran.

Tetapi, hari ini tidak demikian. Daerah tidak diberi ruang untuk memetakan sendiri kebutuhan perihal rekrutmen CPNS. Sebaliknya, kewenangan daerah hanya sebatas pada pendataan saja. Data-data itu dikirim ke pusat dan pusat yang akhirnya menentukan pemetaan bagi kebutuhan rekrutmen CPNS. Ini jelas kontraproduktif dan tidak tepat sasaran. Pusat tidak mengerti kebutuhan daerah, sebab mereka tidak terlibat langsung di daerah.

Kedua, terkait dengan distribusi pupuk bersubsidi. Kasus ini menimbulkan kegaduhan luar biasa hari ini di daerah-daerah. Distribusi pupuk tersebut tidak memiliki kejelasan, misterius. Ketidakjelasan ini jadi kesempatan bagi mafia pupuk bersubsidi untuk bermain-main demi keuntungan mereka. Akibatnya, kebijakan distribusi yang tidak jelas ini mengakibatkan petani sebagai korban

Sekali lagi, dalam kasus ini akibat ketidakjelasan pusat yang kurang memberikan peran bagi daerah dalam rangka memetakan sendiri titik-titik yang menjadi kebutuhan daerah.

Dua kasus ini setidaknya memberikan gambaran jelas relasi pusat-daerah sehingga kita semua selaku kader partai, kader yang memperjuangkan praktik-praktik demokrasi dan terutama anggota parlemen daerah sebagai suara bagi rakyat, pihak yang paling dekat dengan kebutuhan daerah, memiliki suara kritis untuk menyoal masalah ini. Parpol adalah alat demokrasi, tapi bagaimana jika di internalnya tidak menjalankan internal democracy?

*) Penulis adalah Anggota DPRD Fraksi Partai Golkar Kabupaten Bondowoso

- Advertisement -

Pasca-Reformasi, kehadiran partai-partai politik memberi harapan besar bagi semakin luasnya praktik-praktik demokrasi. Terlebih lagi diiringi dengan hadirnya kebijakan otonomi daerah. Sehingga kader-kader partai di daerah yang duduk di parlemen daerah semakin antusias untuk menjalankan tugasnya sebagai corong menyuarakan demokrasi.

Otonomi daerah dan kader-kader partai daerah menjadi tumpuan bagi realisasi kebijakan-kebijakan yang sesuai atau tepat sasaran bagi daerah. Tapi, meskipun reformasi telah bergulir lama, internal kepartaian kita, terutama dalam kaitan relasi hierarkis partai pusat dan daerah, masih menemui ganjalan, yang akhirnya melahirkan kebijakan kontra produktif bagi daerah.

Demokrasi Internal Partai Politik

Titik soalnya adalah tidak berjalannya “internal democracy” di tubuh parpol. Thomas Meyer sudah pernah mengingatkan masalah ini. Dalam salah satu dari sembilan tesisnya, Meyer mengingatkan betapa pentingnya apa itu internal democracy di dalam parpol. Bahkan ia menegaskan demokrasi internal perlu diundangkan supaya pada praktiknya tidak bergantung hanya pada kebaikan para pemimpin partai.

Saya kira peringatan ini masih terus berdengung dan relevan hingga saat ini. Sebab, internal democracy dalam kepartaian sejauh ini belum sepenuhnya sesuai harapan. Padahal, kata Meyer, ancamannya tidak main-main jika internal democracy tidak jalan, yakni demokrasi terancam.

Untuk semakin menemukan kontekstualisasi dari tesis Meyer di atas, mari kita tilik relasi partai pusat dan daerah atau lokal terutama dalam konteks kebijakan yang diperjuangkan kader daerah. Sejauh ini, dalam relasi partai pusat dan daerah, sering kali kebijakan internal parpol di daerah asimetris atau mengalami ketidaksejalanan dengan pusat. Dalam konteks ini, sering kali pada akhirnya kebijakan dari kader-kader partai di tingkat lokal harus “mengekor” pada kemauan pusat.

Kondisi ini tentu saja menjadi gambaran betapa relasi partai pusat-daerah gagal dalam menjalankan internal democracy di partai. Kader partai di tingkat lokal seakan hanya jadi penggerak demokrasi semu (pseudo-demokrasi). Sebab kenyataannya, kader-kader partai tidak memiliki ‘kemerdekaan’ di internal partai lokal sejauh menyangkut kebijakan yang tidak sejalan dengan pusat. Ironis tentunya bila kondisi ini terus dibiarkan. Sebab, secara tidak langsung kader partai di tingkat lokal pada akhirnya hanya akan menjadi robot-robot demokrasi yang dikendalikan oleh pimpinan partai dengan remote jarak jauhnya. Remote dari pusat.

Seharusnya, apabila internal democracy berjalan dengan baik, apabila terjadi perbedaan di dalam internal partai pusat-daerah dalam hal kebijakan bagi daerahnya, yang terjadi bukan sikap “membeo” atau mengekor dari kader parpol daerah kepada pusat, melainkan dimungkinkannya adanya “dialog”, tukar pendapat di dalamnya. Sebab, hanya dengan dialog, kualitas kebijakan menjadi bernilai.

Kebijakan Daerah Tersandera Pusat

Ada banyak kasus-kasus terkait kebijakan atau pandangan dari kader partai lokal untuk daerahnya masing-masing yang pada akhirnya terhambat dan kontra-produktif lantaran dipaksakan mengekor dengan kebijakan partai pusat. Saya hanya akan menyebut beberapa saja.

Pertama, kebijakan terkait rekrutmen CPNS. Dulu, dalam rekrutmen CPNS, daerah diberikan kebebasan untuk memetakan sendiri perihal kebutuhan di masing-masing kabupaten. Regulasi ini menguntungkan bagi lahirnya kebijakan yang produktif dan tepat sasaran bagi daerah. Kader-kader partai yang duduk di parlemen lokal, yang lebih mengenal daerahnya sendiri, diberi ruang yang besar dalam menghadirkan kebijakan yang tepat sasaran.

Tetapi, hari ini tidak demikian. Daerah tidak diberi ruang untuk memetakan sendiri kebutuhan perihal rekrutmen CPNS. Sebaliknya, kewenangan daerah hanya sebatas pada pendataan saja. Data-data itu dikirim ke pusat dan pusat yang akhirnya menentukan pemetaan bagi kebutuhan rekrutmen CPNS. Ini jelas kontraproduktif dan tidak tepat sasaran. Pusat tidak mengerti kebutuhan daerah, sebab mereka tidak terlibat langsung di daerah.

Kedua, terkait dengan distribusi pupuk bersubsidi. Kasus ini menimbulkan kegaduhan luar biasa hari ini di daerah-daerah. Distribusi pupuk tersebut tidak memiliki kejelasan, misterius. Ketidakjelasan ini jadi kesempatan bagi mafia pupuk bersubsidi untuk bermain-main demi keuntungan mereka. Akibatnya, kebijakan distribusi yang tidak jelas ini mengakibatkan petani sebagai korban

Sekali lagi, dalam kasus ini akibat ketidakjelasan pusat yang kurang memberikan peran bagi daerah dalam rangka memetakan sendiri titik-titik yang menjadi kebutuhan daerah.

Dua kasus ini setidaknya memberikan gambaran jelas relasi pusat-daerah sehingga kita semua selaku kader partai, kader yang memperjuangkan praktik-praktik demokrasi dan terutama anggota parlemen daerah sebagai suara bagi rakyat, pihak yang paling dekat dengan kebutuhan daerah, memiliki suara kritis untuk menyoal masalah ini. Parpol adalah alat demokrasi, tapi bagaimana jika di internalnya tidak menjalankan internal democracy?

*) Penulis adalah Anggota DPRD Fraksi Partai Golkar Kabupaten Bondowoso

Pasca-Reformasi, kehadiran partai-partai politik memberi harapan besar bagi semakin luasnya praktik-praktik demokrasi. Terlebih lagi diiringi dengan hadirnya kebijakan otonomi daerah. Sehingga kader-kader partai di daerah yang duduk di parlemen daerah semakin antusias untuk menjalankan tugasnya sebagai corong menyuarakan demokrasi.

Otonomi daerah dan kader-kader partai daerah menjadi tumpuan bagi realisasi kebijakan-kebijakan yang sesuai atau tepat sasaran bagi daerah. Tapi, meskipun reformasi telah bergulir lama, internal kepartaian kita, terutama dalam kaitan relasi hierarkis partai pusat dan daerah, masih menemui ganjalan, yang akhirnya melahirkan kebijakan kontra produktif bagi daerah.

Demokrasi Internal Partai Politik

Titik soalnya adalah tidak berjalannya “internal democracy” di tubuh parpol. Thomas Meyer sudah pernah mengingatkan masalah ini. Dalam salah satu dari sembilan tesisnya, Meyer mengingatkan betapa pentingnya apa itu internal democracy di dalam parpol. Bahkan ia menegaskan demokrasi internal perlu diundangkan supaya pada praktiknya tidak bergantung hanya pada kebaikan para pemimpin partai.

Saya kira peringatan ini masih terus berdengung dan relevan hingga saat ini. Sebab, internal democracy dalam kepartaian sejauh ini belum sepenuhnya sesuai harapan. Padahal, kata Meyer, ancamannya tidak main-main jika internal democracy tidak jalan, yakni demokrasi terancam.

Untuk semakin menemukan kontekstualisasi dari tesis Meyer di atas, mari kita tilik relasi partai pusat dan daerah atau lokal terutama dalam konteks kebijakan yang diperjuangkan kader daerah. Sejauh ini, dalam relasi partai pusat dan daerah, sering kali kebijakan internal parpol di daerah asimetris atau mengalami ketidaksejalanan dengan pusat. Dalam konteks ini, sering kali pada akhirnya kebijakan dari kader-kader partai di tingkat lokal harus “mengekor” pada kemauan pusat.

Kondisi ini tentu saja menjadi gambaran betapa relasi partai pusat-daerah gagal dalam menjalankan internal democracy di partai. Kader partai di tingkat lokal seakan hanya jadi penggerak demokrasi semu (pseudo-demokrasi). Sebab kenyataannya, kader-kader partai tidak memiliki ‘kemerdekaan’ di internal partai lokal sejauh menyangkut kebijakan yang tidak sejalan dengan pusat. Ironis tentunya bila kondisi ini terus dibiarkan. Sebab, secara tidak langsung kader partai di tingkat lokal pada akhirnya hanya akan menjadi robot-robot demokrasi yang dikendalikan oleh pimpinan partai dengan remote jarak jauhnya. Remote dari pusat.

Seharusnya, apabila internal democracy berjalan dengan baik, apabila terjadi perbedaan di dalam internal partai pusat-daerah dalam hal kebijakan bagi daerahnya, yang terjadi bukan sikap “membeo” atau mengekor dari kader parpol daerah kepada pusat, melainkan dimungkinkannya adanya “dialog”, tukar pendapat di dalamnya. Sebab, hanya dengan dialog, kualitas kebijakan menjadi bernilai.

Kebijakan Daerah Tersandera Pusat

Ada banyak kasus-kasus terkait kebijakan atau pandangan dari kader partai lokal untuk daerahnya masing-masing yang pada akhirnya terhambat dan kontra-produktif lantaran dipaksakan mengekor dengan kebijakan partai pusat. Saya hanya akan menyebut beberapa saja.

Pertama, kebijakan terkait rekrutmen CPNS. Dulu, dalam rekrutmen CPNS, daerah diberikan kebebasan untuk memetakan sendiri perihal kebutuhan di masing-masing kabupaten. Regulasi ini menguntungkan bagi lahirnya kebijakan yang produktif dan tepat sasaran bagi daerah. Kader-kader partai yang duduk di parlemen lokal, yang lebih mengenal daerahnya sendiri, diberi ruang yang besar dalam menghadirkan kebijakan yang tepat sasaran.

Tetapi, hari ini tidak demikian. Daerah tidak diberi ruang untuk memetakan sendiri kebutuhan perihal rekrutmen CPNS. Sebaliknya, kewenangan daerah hanya sebatas pada pendataan saja. Data-data itu dikirim ke pusat dan pusat yang akhirnya menentukan pemetaan bagi kebutuhan rekrutmen CPNS. Ini jelas kontraproduktif dan tidak tepat sasaran. Pusat tidak mengerti kebutuhan daerah, sebab mereka tidak terlibat langsung di daerah.

Kedua, terkait dengan distribusi pupuk bersubsidi. Kasus ini menimbulkan kegaduhan luar biasa hari ini di daerah-daerah. Distribusi pupuk tersebut tidak memiliki kejelasan, misterius. Ketidakjelasan ini jadi kesempatan bagi mafia pupuk bersubsidi untuk bermain-main demi keuntungan mereka. Akibatnya, kebijakan distribusi yang tidak jelas ini mengakibatkan petani sebagai korban

Sekali lagi, dalam kasus ini akibat ketidakjelasan pusat yang kurang memberikan peran bagi daerah dalam rangka memetakan sendiri titik-titik yang menjadi kebutuhan daerah.

Dua kasus ini setidaknya memberikan gambaran jelas relasi pusat-daerah sehingga kita semua selaku kader partai, kader yang memperjuangkan praktik-praktik demokrasi dan terutama anggota parlemen daerah sebagai suara bagi rakyat, pihak yang paling dekat dengan kebutuhan daerah, memiliki suara kritis untuk menyoal masalah ini. Parpol adalah alat demokrasi, tapi bagaimana jika di internalnya tidak menjalankan internal democracy?

*) Penulis adalah Anggota DPRD Fraksi Partai Golkar Kabupaten Bondowoso

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/