Menyoal Penerimaan Peserta Didik Baru

Oleh: Rachmat Hidayat, MPA, PhD*

Setiap tahun penerimaan peserta didik baru (PPDB) selalu menyisakan berbagai macam kerumitan bagi orang tua dan wali murid. Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 menggariskan sistem zonasi sekolah yang menekankan prinsip wilayah lingkupan sekolah (school catchments area) bagi para peserta didik baru yang mendaftar. Secara sederhana sistem zonasi bertujuan agar sekolah dapat menerima para calon siswa yang berdomisili pada zonasi sekolahnya berdasarkan domisili yang tertera pada data KK (kartu keluarga). Bahkan, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Hamid Muhammad mengatakan bahwa berdasarkan Permendikbud Nomor 14 yang menjadi kriteria utama dalam penerimaan siswa baru, yakni jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi; misal hasil UN SMP atau bentuk lain yang sederajat; dan prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang diakui sekolah (Tirto,28/05/2018).

IKLAN

Setidaknya kebijakan yang telah dibuat pemerintah ini menjadi semacam alternatif pemecahan masalah peningkatan akses layanan pendidikan dengan melakukan upaya pemerataan fasilitas dan kualitas pendidikan. Sehingga diharapkan mampu mengikis kesan sekolah favorit yang selalu oversubscribed oleh pendaftar, sedangkan di beberapa sekolah lainnya kurang peminat. Usaha yang dilakukan ini tentunya juga tanpa kendala jika menilik apa yang sudah terjadi. Orang tua dan wali murid tunggang-langgang pada awal masa pendaftaran PPDB karena banyaknya kerumitan yang muncul ketika kebijakan zonasi ini dilaksanakan di lapangan

Filosofi Zonasi

Zonasi bukanlah barang baru bagi dunia pendidikan. Jepang melihat wilayah lingkupan sekolah merupakan salah satu kunci penting dalam menjaga kualitas pendidikan sekaligus mengurangi risiko kepadatan lalu lintas pada jam-jam padat. Australia juga melakukan zonasi sebagai usaha untuk meningkatkan angka partisipasi siswa dengan memberikan prioritas yang besar pada siswa yang tanggal pada wilayah-wilayah lingkupan sekolah. Karena itu, di Australia maupun Jepang, dengan  transportasi publik yang mumpuni dan wilayah zonasi sekolah yang terintegrasi dengan transportasi publik, menemukan siswa-siswi sekolah dasar sampai sekolah menengah menggunakan transportasi publik adalah pemandangan yang jamak. Bahkan di Darwin, Northern Territory Australia, siswa-siswi sekolah dapat menaiki bus secara gratis untuk pergi dan pulang sekolah. Tentunya, apa yang diraih sistem zonasi di kedua negara tersebut mampu mengurangi biaya sosial dan ekonomi yang terjadi terkait aktivitas sekolah seperti mengurangi kemacetan, penghematan bahan bakar kendaraan, dan mendorong kemandirian peserta didik.

Setiap sistem tentunya tidak ada yang sempurna. Selalu ada gap yang muncul di lapangan. Apa yang terjadi di Jepang dan Australia menyisakan sedikit celah terbuka pada fakta bahwa kualitas dan kapasitas sekolah tentunya tidak merata. Toshihiko Maita, sebagaimana dikutip dalam the Nihon Keizai Shimbun, menemukan bahwa wilayah-wilayah di Kota Tokyo dengan tingkat pendapatan penduduk yang rendah berhubungan dengan capaian akademik yang rendah siswa-siswa pada wilayah tersebut. Hal ini membuat rata-rata orang tua di Tokyo cenderung untuk mencari dan melakukan usaha ekstra untuk pindah ke wilayah residensial demi sekolah publik dengan kualitas yang bagus untuk sang buah hati. Masalahnya tidak berhenti di sana, karena hal ini rupanya memicu naiknya harga perumahan di wilayah lingkupan sekolah publik tertentu. Pada kasus Tokyo, zonasi sekolah rupanya memicu perubahan dan menjadi pengubah permainan dari pasar real estate. Bahkan sudah ada agen real estate di Tokyo yang melakukan spesialisasi khusus pada penjualan rumah berbasis zonasi sekolah publik dengan kualitas bagus. (Brasor and Tsubuku,2017)

Masalah dan Diskresi di Tingkat Lokal

Tentunya banyak orang tua dan wali murid yang kalang kabut dengan model penerimaan peserta didik baru dengan penekanan pada wilayah zonasi sekolah. Mempertanyakan format zonasi yang tepat untuk kondisi Indonesia tentunya perlu mengkaji beberapa kondisi kekhasan masing-masing daerah, terlebih dalam konteks otonomi daerah, pengelolaan sekolah bertautan langsung dengan kondisi fisik dan geografis masing-masing wilayah daerah. Pemerintah sebetulmya juga sudah cukup jeli dalam membaca beberapa ceruk potensi masalah yang terkait dengan jalur prestasi, jalur inklusif, jalur keluarga tidak mampu, maupun jalur perpindahan siswa mengikuti tugas orang tua. Walaupun masih muncul ceruk permasalahan seperti persyaratan pendaftaran yang menjadi handicap seperti siswa dengan jalur pendaftaran keluarga tidak mampu, harus dibuktikan dengan memiliki Kartu Indonesia Pintar. Namun beberapa diskresi yang ditunjukkan dari beberapa top policymaker yang memperbolehkan mendaftar dengan SKTM paling tidak menunjukkan bahwa ada dynamic learning process sebagai bahan perbaikan implementasi PPDB ke depan. Sebagai tambahan, sekolah harus diberikan ruang yang cukup pada proses verifikasi administrasi yang lebih mengedepankan reality check di lapangan, daripada dikaburkan dengan persyaratan administrasi macam surat keterangan domisili sebagai bukti tempat tanggal yang tentunya bisa mudah sekali dipalsukan. Implementasi jalur zonasi sekolah masih memiliki ruang-ruang perbaikan yang harus ditambal. Namun sebagai orang tua, ada baiknya kita semua untuk tetap sadar bahwa tugas pembelajaran bukan hanya tugas sekolah saja. Seabab, sebagus apa pun sekolah yang didambakan, hasilnya tetap bergantung pada peran orang tua murid pada proses pembelajaran, karena sekolah favorit juga bukanlah jaminan mutlak atas masa depan yang baik.

* Kaprodi Pasca Sarjana Magister Ilmu Administrasi FISIP UNEJ, Pengurus PW  ISNU Jatim

   

Reporter :

Fotografer :

Editor :