Menyelisik Parameter Pendidikan di Indonesia

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pendidikan merupakan sebuah tuntutan bagi masyarakat demi menentukan masa depan suatu negara. Jika dalam suatu negara tidak memiliki visi yang jelas dalam mengarungi rimba pendidikan, taruhannya kesejahteraan serta cita-cita negara tersebut. Negara harus memiliki visi yang dapat diterjemahkan ke dalam sebuah sistem pendidikan yang memiliki sasaran yang jelas dan tanggap terhadap problem bangsa.

Munculnya universitas-universitas merupakan jawaban dari seberapa besar keinginan manusia dalam hal ingin mengembangkan diri. Dimulai dari abad 11 (sebelas) dengan Universitas Bologna yang merepresentasikan universitas modern dan diikuti oleh universitas yang lain semisal Paris, Oxford, dll. Dan pada dasarnya, yang diajarkan oleh universitas tersebut pada saat itu trivium (tata bahasa, dialektika, dan logika) dan quadrivium (matematika, ilmu ukur, musik, astronomi)

Di Indonesia sendiri, pendidikan dibagi beberapa zaman. Setiap zaman memiliki visi tersendiri sesuai geo-politik pada saat itu. Pra-kemerdekaan memunculkan konsep pendidikan yang kolonialistik, yaitu pendidikan yang hanya mencetak pekerja yang dapat dipekerjakan oleh para penjajah bukan untuk memanusiakan manusia sebagaimana konsep ideal dalam pendidikan tersebut. Pasca-kemerdekaan, berangkat dari pendidikan pra-kemerdekaan yang banyak melahirkan keresahan seperti para kaum intelektual yang berpendidikan di Eropa ternyata tidak akrab dengan masyarakat Indonesia. Bung Karno membawa konsep “nation and character building” dengan memberikan ruang bebas terhadap pendidikan. Pemerintahan yang berasaskan Sosialisme menjadi rujukan dasar bagaimana pendidikan akan dibentuk dan dijalankan demi pembangunan dan kemajuan bangsa Indonesia di masa datang.

Orde Baru, memiliki konsep “membangun manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia” dengan memfokuskan pada kuantitas dari pada kualitas, seperti menciptakan lulusan terdidik sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan kualitas pengajaran dan hasil didikan. Produk dari pendidikan diarahkan untuk mejadi pekerja. Sehingga, berimplikasi pada hilangnya eksistensi manusia yang hidup dengan akal pikirannya sendiri. Hal tersebut diperparah dengan pemerintahan yang militeristik. Desentralisasi pendidikan dalam era reformasi merupakan perubahan dari sentralisasi gaya yang dipraktikkan oleh Orde Baru belum menemukan konsistensinya. Di sisi lain, para petinggi produk Orde Baru masih memiliki pengaruh dalam menghasilkan regulasi dalam hal pendidikan. Hemat penulis, pendidikan masa reformasi belum jelas mengarah ke mana, seperti buku kosong yang ditulis judulnya namun belum tahu mau diisi apa.

 

Wajah Pendidikan Kini

Selaras dengan diskursus kita di atas, era reformasi sendiri memiliki dua kekuatan yang saling berbenturan. Kekuatan Orde Baru yang syarat akan militeristik dengan kekuatan reformir yang menginginkan desentralisasi. Tak khayal, setiap pemimpin merupakan representatif dari masing-masing dua kekuatan tersebut. Yang berimplikasi pada kurikulum pendidikan yang selalu berubah-ubah bukan karena ingin menjawab tuntutan zaman, melainkan egosentris-politis dari masing-masing pemimpin.

Ego menyebabkan wajah pendidikan Indonesia yang masih belum pulih dari kemapanan Orba. Entah ini merupakan jawaban dari tantangan zaman atau benar-benar belum bisa keluar dari jurang dalam itu. Dapat kita awali dengan lebih fokus pada lulusan terdidik sebanyak-banyaknya dan diarahkan untuk menjadi pekerja. Ini tak ubahnya lembaga pendidikan merupakan sebuah pabrik pencetak manusia yang siap meladeni kebutuhan-kebutuhan kapital global. Para mahasiswa calon pekerja dididik, didisiplinkan, direkayasa, distandardisasi dan diformat agar bisa sesuai dengan pasar serta produktif dalam menjalankan roda perekonomian.

UU No 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi, menambah beban sosiologis bagaimana pendidikan di Indonesia mengikuti arus globalisasi. Pasal 50 ayat 1 dalam UU tersebut berisi “kerja sama internasional pendidikan tinggi merupakan proses interaksi dalam pengintegrasian dimensi internasional ke dalam kegiatan akademik untuk berperan dalam pergaulan internasional tanpa kehilangan nilai-nilai keindonesiaan”. Sebuah apresiasi dapat kita sematkan kepada pemerintah kita yang bisa menjawab tuntutan zaman, namun hal ini bukan tanpa koreksi. Apa iya dengan menjawab tantangan zaman bisa menjamin pendidikan yang memanusiakan manusia? Menghasilkan lulusan terdidik yang berkualitas?