Yang Harus Dilakukan Pemerintah Sekarang

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Fenomena LKPJ 2020 tahun ini memang menarik, yaitu bupati baru, Hendy, menyampaikan LKPJ pada masa pemerintahan bupati sebelumnya (Faida). Meskipun pada awal menjabat hal yang sama juga dilakukan oleh Bupati Faida yang juga membacakan LKPJ pemerintahan sebelumnya.

Pembacaan dan pembahasan LKPJ ini minimal pertanda bahwa Jember taat konstitusi. Karena di kalangan bahwa sempat beredar kekhawatiran terjadinya pelanggaran kewajiban konstitusional kepala daerah setiap tahun anggaran yang harus menyampaikan laporan penggunaan anggaran. Dan ini terjawab. Tetap dilaksanakan dan menjadi beban bupati baru meskipun menurut pandangan subyektif saya, nilai kualitas pembahasan dan pengkritisannya jauh berbeda dengan LKPJ tahun sebelumnya.

Pada tahun sebelumnya realisasi anggaran dan pencapaian target serta kebijakan menjadi koreksi yang penting dan hasilnya bisa dilihat bahwa koreksi DPRD saat itu dengan istilah BUGATOT (Bupati Gagal Total). Berbanding lurus dengan apa yang menjadi temuan dari audit BPK atas beberapa pengelolaan anggaran dan kebijakan lainnya.

Mungkin kesan ketajaman dan analisis dalam koreksi kurang, karena LKPJ ini dibacakan bupati baru yang tidak ikut dan tahu menahu dengan kerja anggaran dan kebijakan bupati lama. Namun menurut hemat saya masih perlu koreksi kritis. Bukan kepada bupatinya namun koreksi ini sebagai introspeksi dan perbaikan untuk pemerintahan Jember ke depan yang tentunya mengusung jargon Wis Wayahe Perubahan. Yang dimulai melalui koreksi agar tidak terulang kembali dan dapat dilalui dengan pondasi perbaikan yang lebih tertata.

Mengacu pada pemahaman ini saya tertarik mengkritisi salah satu rekomendasi tentang pengelolaan pasar. Ketertarikan saya karena ada beberapa media dan juga pernyataan anggota DPRD yang cukup mewarnai pemberitaan saat ini yaitu tentang pengelolaan pasar.

Dalam rekomendasi DPRD tentang LKPJ disebutkan, Pemkab Jember agar segera merealisasikan terbentuknya BUMD Pasar guna mewujudkan manajemen pengelolaan pasar yang lebih profesional sekaligus sebagai penambah PAD.

Secara substansi penataan dan pengelolaan pasar ini memang penting. Karena ada beberapa peraturan di level pemerintahan pusat yang belum diturunkan dan dijadikan acuan dalam pembenahan kebijakan daerah dalam pengelolaan pasar. Di antaranya Permendag tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; serta Permendag tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan. Kedua peraturan ini mengatur tentang pengelolaan sarana perdagangan, dalam hal ini pasar tradisional. Agar memenuhi standar serta bisa berdampingan dengan pasar modern tanpa mematikan dan juga bisa bersimbiosis dan menyejahterakan dalam zona yang diatur dengan hitungan keekonomian rakyat yang jelas.

Penekanan masalah ini tidak eksplisit muncul. Namun menjadi masalah krusial yang harus diperhatikan pemerintah dalam menindaklanjuti rekomendasi DPRD. Namun ada yang menggelitik bahwa penataan pasar ini didorong ke ranah yang lebih jauh yaitu menjadi BUMD. Dengan tujuan agar manajemen lebih professional dan menjadi sumber PAD yang menjanjikan. Saya pakai bahasa menggelitik karena penataan ini lebih menekankan pada esensi menjadi BUMD dan juga menjadi sumber PAD.

Menggelitik karena rekomendasi ini menjadi aneh jika tidak didasari landasan berpikir bahwa proses untuk percepatan pengelolaan pasar (oleh dinas pasar) berubah menjadi BUMD adalah bagian juga perubahan organisasi dan pembentukan BUMD baru yang tentunya harus mengikuti ketentuan tentang BUMD.