alexametrics
29.5 C
Jember
Wednesday, 5 October 2022

Berikan Kemerdekaan, Airmu Mengalir

Mobile_AP_Rectangle 1

Senin, 15 Agustus 2022, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pandalungan (Perumdam) Jember telah melakukan peremajaan elite jajaran direksi dan dewan pengawas. Segudang harapan dibebankan. Setumpuk masalah diminta dituntaskan. Dengan harapan dapat mengubah citra dan potret diri perusahaan daerah sebagai badan usaha yang kini sarat persoalan. Dengan pendanaan terbatas, dituntut memberikan pelayanan yang memuaskan pelanggan, tanpa menegasikan kesejahteraan pekerja. Perumdam menjadi pilar kontribusi mendongkrak PAD dengan profesionalitas tanpa batas. Melalui SDM bereputasi, sarat pengalaman mengelola perusahaan, diharapkan elite jajaran Direksi dan Dewan Pengawas yang baru diyakini mampu mewujudkan komitmen Perumdam.

Membangun profesionalitas managerial memang tidak semudah membalik telapak tangan. Mengoptimalkan efektivitas pelayanan pun tidak segampang konsep di atas kertas. Complicated dan butuh pendekatan komprehensif agar supply air Perumdam Jember tetap jernih mengobati dahaga pengguna. Di sinilah pentingnya sensitivitas terhadap pelanggan. Rencana Kerja dan Anggaran tentu saja memiliki arti penting dan mendasar. Jangan sampai proyeksi yang tinggi namun tanpa dukungan “amunisi”. Bupati Jember sebagai Kepala Daerah Pemilik Modal (KPM) dituntut serius, realistis untuk memberikan dukungan dana.

Hindari keterbatasan anggaran yang pada gilirannya hanya bisa menggantung angan-angan pelanggan. Perumdam pada hakikatnya adalah simbol kesejahteraan pelanggan menyangkut kebutuhan air. Air merupakan representasi soal hidup dan kehidupan. Dahaga pelanggan adalah rasa haus masyarakat Jember. Harus terobati dengan suatu proses dan mekanisme yang transparan, landasan pemikiran jernih sebagai wahana pengambilan keputusan yang akurat dan akomodatif.

Mobile_AP_Rectangle 2

Menarik disimak, hasil riset kawan dosen yang dilansir pada Jurnal Ilmiah-Unmuh Jember: Politico Vol. 17 No. 2 September 2017. Meskipun riset dimaksud dilakukan 5 tahun lalu pada area terbatas, paling tidak, dapat difungsikan sebagai parameter kontrol guna melakukan uji keandalan pelayanan Perumdam Jember.

Pertama, menyangkut kemudahan dalam proses pelayanan. 53 persen responden menyatakan ‘tidak baik’. Ini berarti pelayanan Perumdam belum dapat memuaskan pelanggan. Kedua, tentang pelaksanaan pencatatan petugas terhadap debet penggunaan air oleh pelanggan. 53 persen memberikan penilaian ‘kurang baik’. Pernyataan itu merupakan indikasi ketidakpuasan pelanggan terhadap pelaksanaan pencatatan oleh petugas PDAM di rumah pelanggan. Kejujuran pekerja dalam proses pelayanan pelanggan diberikan score 41 persen (tidak baik). Termasuk ketrampilan pekerja divisualkan dengan angka 44 persen (tidak baik). Bahkan ketrampilan petugas teknik direspon pelanggan 47 persen (tidak baik). Lebih dari itu masih dalam statistika hasil riset. Menyangkut efektivitas pelayanan, 31 persen menyatakan tidak baik. Termasuk dalam kaitan ini adalah gerak cepat petugas menjawab dan mengatasi keluhan, skornya masih 31 persen (tidak baik). Angka-angka persentase di atas merupakan angka terbesar dari persebaran skor setiap komponen. Tentu masih banyak ragam komponen yang bisa digunakan sebagai evaluasi dalam kerangka penyehatan Perumdam Jember. Statistika persentase tanggapan dari responden di atas merupakan ukuran sensitivitas perusahaan pelayanan yang harus menjadi fokus perhatian. Terus dilakukan penyempurnaan atau updating. Status “sangat baik” sebagai ukuran kepuasan merupakan indikator managerial yang sehat dalam tubuh Perumdam Jember hingga sekarang masih sebatas cita-cita.

Bagaimana kondisi terkini atas beragam persoalan sensitivitas terhadap pelanggan di atas ? Tentu butuh riset menyeluruh sebagai dasar berpijak jajaran baru manajemen. Meminjam kerangka berpikir Lawrence Firedman, efektivitas penegakan kaidah ditentukan oleh empat komponen. Termasuk kaidah membangun Perumdam. Komponen tersebut adalah regulasi, komitmen SDM, fasilitas dan budaya. Fakta hukum menarik untuk dikaji terkait Perumdam adalah Regulasi Daerah. Terdapat Perda Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pendalungan Jember. Usia dua tahun regulasi dibuat dan diberlakukan, seharusnya cukup akomodatif terhadap realitas isu. Regulasi dimaksud harus mencerminkan tidak saja soal internal manajemen tetapi juga konsep pelayanan dan tupoksi jajaran pengurus sebagai tautan sistemik yang diharapkan mampu menjawab semua kebutuhan pengguna.

Poin penting sebagai kekurangan dalam regulasi daerah itu adalah soal hubungan kerja antara pekerja dengan pihak manajemen. Tidak diatur detail. Padahal stabilitas hubungan kerja signifikan sebagai tolok ukur kesehatan perusahaan. Meskipun perihal hubungan kerja memiliki peraturan perundang-undangannya sendiri, tetapi paling tidak, dengan keterbatasan menuju proses penyehatan managerial, Perumdam menyiapkan jalan keluar tanpa menggores suatu norma hubungan kerja. Problem utama dalam hubungan kerja adalah menyangkut hak pekerja. Sudahkah pekerja perumdam diberikan upah sesuai UMK? Pertanyaan ini cukup mendasar dan tidak semua perusahaan, termasuk Perumdam mau dan mampu menjawabnya. Patut diacungi jempol jika Perumdam tuntas dengan problem pengupahan pekerjanya. Jika tidak, maka berdasarkan Putusan MK Nomor 72/PUU-XIII/2015penangguhan pengupahan karena ketidakmampuan membayar UMK, pada gilirannya membangun selisih nominal upah sebagai beban kewajiban yang menjadi hak pekerja. Akumulatif dan membuat pusing kepala.

Masih dalam tataran regulasi daerah. Di dalam Perda Nomor 6 Tahun 2020, tepatnya pada Pasal 86 diatur soal pengawasan. Disebutkan di dalamnya, bahwa pengawasan Perumdam dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal (Pemerintah Daerah). Klausul dua alat pengawasan semacam ini potensial membuka terjadinya based interest conflict. Dalam arti, benturan antara kepentingan yang berorientasi pada kebijakan pembangunan daerah dengan upaya mengoptimalkan produktivitas usaha. Jangan lupa, pada Pasal 4 Regulasi daerah disebutkan bahwa Pendirian Perumdam memiliki maksud untuk turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah Daerah di bidang sosial, ekonomi, dan pembangunan daerah.

Dengan klausul demikian, maka rekomendasi pengawasan internal potensial menjadi sub-ordinat terhadap pengawasan eksternal. Power kepala daerah lebih besar daripada otoritas dewan pengawas dan direksi. Sementara kebijakan pembangunan daerah menjadi prioritas politik. Tidak selalu linier dengan komitmen management Perumdam. Contoh konkrit menyangkut kebijakan pangkas anggaran masing-masing OPD atau Perusahaan Daerah untuk prioritas infra struktur. Kebijakan demikian merupakan cermin bahwa kebijakan politik dapat menegasikan sebuah platform besar Perumdam.

Keandalan SDM jajaran direksi dan dewan pengawas baru tidak cukup untuk mendongkrak Perumdam. Persoalan Perumdam Jember kini dan esok juga tergantung substansi regulasi daerah sebagai landasan operasional. Sensitivitas perumdam terhadap pengguna membutuhkan komitmen, konsistensi serta keberanian mempertahankan semua itu. Jika tidak, maka jangan tanyakan kemerdekaan ke mana air kehidupan Perumdam akan mengalir.

 

*)   Penulis adalah akademisi Fakultas Hukum Universitas Jember, Mediator Berlisensi serta Dewan Pakar MD-KAHMI Jember

- Advertisement -

Senin, 15 Agustus 2022, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pandalungan (Perumdam) Jember telah melakukan peremajaan elite jajaran direksi dan dewan pengawas. Segudang harapan dibebankan. Setumpuk masalah diminta dituntaskan. Dengan harapan dapat mengubah citra dan potret diri perusahaan daerah sebagai badan usaha yang kini sarat persoalan. Dengan pendanaan terbatas, dituntut memberikan pelayanan yang memuaskan pelanggan, tanpa menegasikan kesejahteraan pekerja. Perumdam menjadi pilar kontribusi mendongkrak PAD dengan profesionalitas tanpa batas. Melalui SDM bereputasi, sarat pengalaman mengelola perusahaan, diharapkan elite jajaran Direksi dan Dewan Pengawas yang baru diyakini mampu mewujudkan komitmen Perumdam.

Membangun profesionalitas managerial memang tidak semudah membalik telapak tangan. Mengoptimalkan efektivitas pelayanan pun tidak segampang konsep di atas kertas. Complicated dan butuh pendekatan komprehensif agar supply air Perumdam Jember tetap jernih mengobati dahaga pengguna. Di sinilah pentingnya sensitivitas terhadap pelanggan. Rencana Kerja dan Anggaran tentu saja memiliki arti penting dan mendasar. Jangan sampai proyeksi yang tinggi namun tanpa dukungan “amunisi”. Bupati Jember sebagai Kepala Daerah Pemilik Modal (KPM) dituntut serius, realistis untuk memberikan dukungan dana.

Hindari keterbatasan anggaran yang pada gilirannya hanya bisa menggantung angan-angan pelanggan. Perumdam pada hakikatnya adalah simbol kesejahteraan pelanggan menyangkut kebutuhan air. Air merupakan representasi soal hidup dan kehidupan. Dahaga pelanggan adalah rasa haus masyarakat Jember. Harus terobati dengan suatu proses dan mekanisme yang transparan, landasan pemikiran jernih sebagai wahana pengambilan keputusan yang akurat dan akomodatif.

Menarik disimak, hasil riset kawan dosen yang dilansir pada Jurnal Ilmiah-Unmuh Jember: Politico Vol. 17 No. 2 September 2017. Meskipun riset dimaksud dilakukan 5 tahun lalu pada area terbatas, paling tidak, dapat difungsikan sebagai parameter kontrol guna melakukan uji keandalan pelayanan Perumdam Jember.

Pertama, menyangkut kemudahan dalam proses pelayanan. 53 persen responden menyatakan ‘tidak baik’. Ini berarti pelayanan Perumdam belum dapat memuaskan pelanggan. Kedua, tentang pelaksanaan pencatatan petugas terhadap debet penggunaan air oleh pelanggan. 53 persen memberikan penilaian ‘kurang baik’. Pernyataan itu merupakan indikasi ketidakpuasan pelanggan terhadap pelaksanaan pencatatan oleh petugas PDAM di rumah pelanggan. Kejujuran pekerja dalam proses pelayanan pelanggan diberikan score 41 persen (tidak baik). Termasuk ketrampilan pekerja divisualkan dengan angka 44 persen (tidak baik). Bahkan ketrampilan petugas teknik direspon pelanggan 47 persen (tidak baik). Lebih dari itu masih dalam statistika hasil riset. Menyangkut efektivitas pelayanan, 31 persen menyatakan tidak baik. Termasuk dalam kaitan ini adalah gerak cepat petugas menjawab dan mengatasi keluhan, skornya masih 31 persen (tidak baik). Angka-angka persentase di atas merupakan angka terbesar dari persebaran skor setiap komponen. Tentu masih banyak ragam komponen yang bisa digunakan sebagai evaluasi dalam kerangka penyehatan Perumdam Jember. Statistika persentase tanggapan dari responden di atas merupakan ukuran sensitivitas perusahaan pelayanan yang harus menjadi fokus perhatian. Terus dilakukan penyempurnaan atau updating. Status “sangat baik” sebagai ukuran kepuasan merupakan indikator managerial yang sehat dalam tubuh Perumdam Jember hingga sekarang masih sebatas cita-cita.

Bagaimana kondisi terkini atas beragam persoalan sensitivitas terhadap pelanggan di atas ? Tentu butuh riset menyeluruh sebagai dasar berpijak jajaran baru manajemen. Meminjam kerangka berpikir Lawrence Firedman, efektivitas penegakan kaidah ditentukan oleh empat komponen. Termasuk kaidah membangun Perumdam. Komponen tersebut adalah regulasi, komitmen SDM, fasilitas dan budaya. Fakta hukum menarik untuk dikaji terkait Perumdam adalah Regulasi Daerah. Terdapat Perda Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pendalungan Jember. Usia dua tahun regulasi dibuat dan diberlakukan, seharusnya cukup akomodatif terhadap realitas isu. Regulasi dimaksud harus mencerminkan tidak saja soal internal manajemen tetapi juga konsep pelayanan dan tupoksi jajaran pengurus sebagai tautan sistemik yang diharapkan mampu menjawab semua kebutuhan pengguna.

Poin penting sebagai kekurangan dalam regulasi daerah itu adalah soal hubungan kerja antara pekerja dengan pihak manajemen. Tidak diatur detail. Padahal stabilitas hubungan kerja signifikan sebagai tolok ukur kesehatan perusahaan. Meskipun perihal hubungan kerja memiliki peraturan perundang-undangannya sendiri, tetapi paling tidak, dengan keterbatasan menuju proses penyehatan managerial, Perumdam menyiapkan jalan keluar tanpa menggores suatu norma hubungan kerja. Problem utama dalam hubungan kerja adalah menyangkut hak pekerja. Sudahkah pekerja perumdam diberikan upah sesuai UMK? Pertanyaan ini cukup mendasar dan tidak semua perusahaan, termasuk Perumdam mau dan mampu menjawabnya. Patut diacungi jempol jika Perumdam tuntas dengan problem pengupahan pekerjanya. Jika tidak, maka berdasarkan Putusan MK Nomor 72/PUU-XIII/2015penangguhan pengupahan karena ketidakmampuan membayar UMK, pada gilirannya membangun selisih nominal upah sebagai beban kewajiban yang menjadi hak pekerja. Akumulatif dan membuat pusing kepala.

Masih dalam tataran regulasi daerah. Di dalam Perda Nomor 6 Tahun 2020, tepatnya pada Pasal 86 diatur soal pengawasan. Disebutkan di dalamnya, bahwa pengawasan Perumdam dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal (Pemerintah Daerah). Klausul dua alat pengawasan semacam ini potensial membuka terjadinya based interest conflict. Dalam arti, benturan antara kepentingan yang berorientasi pada kebijakan pembangunan daerah dengan upaya mengoptimalkan produktivitas usaha. Jangan lupa, pada Pasal 4 Regulasi daerah disebutkan bahwa Pendirian Perumdam memiliki maksud untuk turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah Daerah di bidang sosial, ekonomi, dan pembangunan daerah.

Dengan klausul demikian, maka rekomendasi pengawasan internal potensial menjadi sub-ordinat terhadap pengawasan eksternal. Power kepala daerah lebih besar daripada otoritas dewan pengawas dan direksi. Sementara kebijakan pembangunan daerah menjadi prioritas politik. Tidak selalu linier dengan komitmen management Perumdam. Contoh konkrit menyangkut kebijakan pangkas anggaran masing-masing OPD atau Perusahaan Daerah untuk prioritas infra struktur. Kebijakan demikian merupakan cermin bahwa kebijakan politik dapat menegasikan sebuah platform besar Perumdam.

Keandalan SDM jajaran direksi dan dewan pengawas baru tidak cukup untuk mendongkrak Perumdam. Persoalan Perumdam Jember kini dan esok juga tergantung substansi regulasi daerah sebagai landasan operasional. Sensitivitas perumdam terhadap pengguna membutuhkan komitmen, konsistensi serta keberanian mempertahankan semua itu. Jika tidak, maka jangan tanyakan kemerdekaan ke mana air kehidupan Perumdam akan mengalir.

 

*)   Penulis adalah akademisi Fakultas Hukum Universitas Jember, Mediator Berlisensi serta Dewan Pakar MD-KAHMI Jember

Senin, 15 Agustus 2022, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pandalungan (Perumdam) Jember telah melakukan peremajaan elite jajaran direksi dan dewan pengawas. Segudang harapan dibebankan. Setumpuk masalah diminta dituntaskan. Dengan harapan dapat mengubah citra dan potret diri perusahaan daerah sebagai badan usaha yang kini sarat persoalan. Dengan pendanaan terbatas, dituntut memberikan pelayanan yang memuaskan pelanggan, tanpa menegasikan kesejahteraan pekerja. Perumdam menjadi pilar kontribusi mendongkrak PAD dengan profesionalitas tanpa batas. Melalui SDM bereputasi, sarat pengalaman mengelola perusahaan, diharapkan elite jajaran Direksi dan Dewan Pengawas yang baru diyakini mampu mewujudkan komitmen Perumdam.

Membangun profesionalitas managerial memang tidak semudah membalik telapak tangan. Mengoptimalkan efektivitas pelayanan pun tidak segampang konsep di atas kertas. Complicated dan butuh pendekatan komprehensif agar supply air Perumdam Jember tetap jernih mengobati dahaga pengguna. Di sinilah pentingnya sensitivitas terhadap pelanggan. Rencana Kerja dan Anggaran tentu saja memiliki arti penting dan mendasar. Jangan sampai proyeksi yang tinggi namun tanpa dukungan “amunisi”. Bupati Jember sebagai Kepala Daerah Pemilik Modal (KPM) dituntut serius, realistis untuk memberikan dukungan dana.

Hindari keterbatasan anggaran yang pada gilirannya hanya bisa menggantung angan-angan pelanggan. Perumdam pada hakikatnya adalah simbol kesejahteraan pelanggan menyangkut kebutuhan air. Air merupakan representasi soal hidup dan kehidupan. Dahaga pelanggan adalah rasa haus masyarakat Jember. Harus terobati dengan suatu proses dan mekanisme yang transparan, landasan pemikiran jernih sebagai wahana pengambilan keputusan yang akurat dan akomodatif.

Menarik disimak, hasil riset kawan dosen yang dilansir pada Jurnal Ilmiah-Unmuh Jember: Politico Vol. 17 No. 2 September 2017. Meskipun riset dimaksud dilakukan 5 tahun lalu pada area terbatas, paling tidak, dapat difungsikan sebagai parameter kontrol guna melakukan uji keandalan pelayanan Perumdam Jember.

Pertama, menyangkut kemudahan dalam proses pelayanan. 53 persen responden menyatakan ‘tidak baik’. Ini berarti pelayanan Perumdam belum dapat memuaskan pelanggan. Kedua, tentang pelaksanaan pencatatan petugas terhadap debet penggunaan air oleh pelanggan. 53 persen memberikan penilaian ‘kurang baik’. Pernyataan itu merupakan indikasi ketidakpuasan pelanggan terhadap pelaksanaan pencatatan oleh petugas PDAM di rumah pelanggan. Kejujuran pekerja dalam proses pelayanan pelanggan diberikan score 41 persen (tidak baik). Termasuk ketrampilan pekerja divisualkan dengan angka 44 persen (tidak baik). Bahkan ketrampilan petugas teknik direspon pelanggan 47 persen (tidak baik). Lebih dari itu masih dalam statistika hasil riset. Menyangkut efektivitas pelayanan, 31 persen menyatakan tidak baik. Termasuk dalam kaitan ini adalah gerak cepat petugas menjawab dan mengatasi keluhan, skornya masih 31 persen (tidak baik). Angka-angka persentase di atas merupakan angka terbesar dari persebaran skor setiap komponen. Tentu masih banyak ragam komponen yang bisa digunakan sebagai evaluasi dalam kerangka penyehatan Perumdam Jember. Statistika persentase tanggapan dari responden di atas merupakan ukuran sensitivitas perusahaan pelayanan yang harus menjadi fokus perhatian. Terus dilakukan penyempurnaan atau updating. Status “sangat baik” sebagai ukuran kepuasan merupakan indikator managerial yang sehat dalam tubuh Perumdam Jember hingga sekarang masih sebatas cita-cita.

Bagaimana kondisi terkini atas beragam persoalan sensitivitas terhadap pelanggan di atas ? Tentu butuh riset menyeluruh sebagai dasar berpijak jajaran baru manajemen. Meminjam kerangka berpikir Lawrence Firedman, efektivitas penegakan kaidah ditentukan oleh empat komponen. Termasuk kaidah membangun Perumdam. Komponen tersebut adalah regulasi, komitmen SDM, fasilitas dan budaya. Fakta hukum menarik untuk dikaji terkait Perumdam adalah Regulasi Daerah. Terdapat Perda Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pendalungan Jember. Usia dua tahun regulasi dibuat dan diberlakukan, seharusnya cukup akomodatif terhadap realitas isu. Regulasi dimaksud harus mencerminkan tidak saja soal internal manajemen tetapi juga konsep pelayanan dan tupoksi jajaran pengurus sebagai tautan sistemik yang diharapkan mampu menjawab semua kebutuhan pengguna.

Poin penting sebagai kekurangan dalam regulasi daerah itu adalah soal hubungan kerja antara pekerja dengan pihak manajemen. Tidak diatur detail. Padahal stabilitas hubungan kerja signifikan sebagai tolok ukur kesehatan perusahaan. Meskipun perihal hubungan kerja memiliki peraturan perundang-undangannya sendiri, tetapi paling tidak, dengan keterbatasan menuju proses penyehatan managerial, Perumdam menyiapkan jalan keluar tanpa menggores suatu norma hubungan kerja. Problem utama dalam hubungan kerja adalah menyangkut hak pekerja. Sudahkah pekerja perumdam diberikan upah sesuai UMK? Pertanyaan ini cukup mendasar dan tidak semua perusahaan, termasuk Perumdam mau dan mampu menjawabnya. Patut diacungi jempol jika Perumdam tuntas dengan problem pengupahan pekerjanya. Jika tidak, maka berdasarkan Putusan MK Nomor 72/PUU-XIII/2015penangguhan pengupahan karena ketidakmampuan membayar UMK, pada gilirannya membangun selisih nominal upah sebagai beban kewajiban yang menjadi hak pekerja. Akumulatif dan membuat pusing kepala.

Masih dalam tataran regulasi daerah. Di dalam Perda Nomor 6 Tahun 2020, tepatnya pada Pasal 86 diatur soal pengawasan. Disebutkan di dalamnya, bahwa pengawasan Perumdam dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal (Pemerintah Daerah). Klausul dua alat pengawasan semacam ini potensial membuka terjadinya based interest conflict. Dalam arti, benturan antara kepentingan yang berorientasi pada kebijakan pembangunan daerah dengan upaya mengoptimalkan produktivitas usaha. Jangan lupa, pada Pasal 4 Regulasi daerah disebutkan bahwa Pendirian Perumdam memiliki maksud untuk turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah Daerah di bidang sosial, ekonomi, dan pembangunan daerah.

Dengan klausul demikian, maka rekomendasi pengawasan internal potensial menjadi sub-ordinat terhadap pengawasan eksternal. Power kepala daerah lebih besar daripada otoritas dewan pengawas dan direksi. Sementara kebijakan pembangunan daerah menjadi prioritas politik. Tidak selalu linier dengan komitmen management Perumdam. Contoh konkrit menyangkut kebijakan pangkas anggaran masing-masing OPD atau Perusahaan Daerah untuk prioritas infra struktur. Kebijakan demikian merupakan cermin bahwa kebijakan politik dapat menegasikan sebuah platform besar Perumdam.

Keandalan SDM jajaran direksi dan dewan pengawas baru tidak cukup untuk mendongkrak Perumdam. Persoalan Perumdam Jember kini dan esok juga tergantung substansi regulasi daerah sebagai landasan operasional. Sensitivitas perumdam terhadap pengguna membutuhkan komitmen, konsistensi serta keberanian mempertahankan semua itu. Jika tidak, maka jangan tanyakan kemerdekaan ke mana air kehidupan Perumdam akan mengalir.

 

*)   Penulis adalah akademisi Fakultas Hukum Universitas Jember, Mediator Berlisensi serta Dewan Pakar MD-KAHMI Jember

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/