alexametrics
23.1 C
Jember
Monday, 27 June 2022

Penguatan Kedelai Nasional

Mobile_AP_Rectangle 1

Oleh karena itu, seharusnya kita serius mengurai permasalahan yang menjadi penyebab rendahnya produktivitas kedelai dalam negeri. Baik dari segi teknis maupun dari segi nonteknis. Untuk faktor teknis, rendahnya produktivitas kedelai terutama terkait dengan penguasaan teknologi budi daya yang masih tidak maksimal. Terutama dalam penerapan panca usaha tani. Mulai dari penggunaan benih unggul bersertifikat, pengolahan tanah, pemupukan, pengairan, pengendalian hama penyakit dan penanganan pasca panen. Khusus untuk teknologi budi daya kedelai dapat dilakukan dengan introduksi teknologi baru melalui kegiatan penyuluhan pertanian.

Di Indonesia, ketersediaan benih unggul merupakan masalah serius dalam pengembangan kedelai nasional. Harus diakui inovasi pemuliaan benih unggul kedelai sangat memprihatinkan. Berbanding terbalik dengan inovasi perbenihan pada tanaman padi dan jagung. Dalam buku deskripsi varietas unggul kedelai 1918–2016, sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 hanya terdapat 14 varietas unggul baru tanaman kedelai. Bandingkan dengan varietas unggul pada tanaman padi dan jagung yang jumlahnya mencapai ratusan. Kondisi ini tentu merugikan petani karena pilihan varietas unggul sangat terbatas.

Padahal kita ketahui bersama. Kondisi agroklimat Indonesia sangat beragam. Baik dari jenis tanah, ketersediaan air dan kandungan unsur hara tanah. Sehingga mestinya dibutuhkan jenis bibit unggul yang spesifik lokalita. Keunggulan itu bisa dilihat dari toleransi terhadap kekeringan, ketahanan terhadap hama penyakit maupun potensi hasil panen yang tinggi.

Mobile_AP_Rectangle 2

Masalah berikutnya yang dihadapi petani adalah pasokan pupuk yang lancar. Saat ini petani dihadapkan pada ketersediaan pupuk yang terkesan tidak memadai. Padahal alokasi pupuk bersubsidi terus meningkat dalam 3 tahun terakhir. Pada tahun 2022 untuk pupuk urea dialokasikan sebanyak 4.232.704 ton, SP-36 sebanyak 541.201 ton, ZA sebanyak 823.475 ton, NPK sebanyak 2.470.445 ton, NPK Formula Khusus sebanyak 11.469 ton, organik granul sebanyak 1.038.763 ton dan organik cair sebanyak 1.870.380 ton.

Mengapa ketersediaan pupuk bersubsidi di lapangan terkesan kurang. Hal ini terjadi karena adanya asimetri informasi antara petani dengan distributor dan agen selaku pengecer pupuk bersubsidi. Titik inilah yang perlu mendapatkan perhatian serius dalam distribusi pupuk bersubsidi. Apalagi supremasi hukum di lapangan sangat lemah. Maka sangat rawan terjadi penyalahgunaan terhadap penggunaan pupuk bersubsidi. Apakah dalam bentuk penjualan di atas HET ataupun pengalihan pupuk bersubsidi kepada pihak lain.

Yang terakhir adalah persoalan panen dan pasca panen kedelai. Hal penting yang perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah melakukan stabilisasi harga kedelai. Tidak adil jika pemerintah tidak memberikan perlindungan terhadap harga kedelai dalam negeri. Karena sejatinya di negara maju pemerintah memberikan perlindungan kepada petani kedelai. Di Amerika serikat perlindungan kepada petani kedelai diberikan dalam bentuk subsidi dan jaminan keamanan terhadap berbagai risiko yang dihadapi petani.

Tidak Fair jika petani kedelai di Indonesia dibiarkan bersaing dalam pasar bebas. Harus ada intervensi kebijakan yang berpihak kepada petani kedelai nasional. Mulai dari menyederhanakan tataniaga kedelai, penetapan harga pokok penjualan (HPP) dan pemerintah menjadi off taker kedelai local. Skema ini bisa dilakukan dengan melibatkan Bulog untuk menyerap kedelai yang dihasilkan oleh petani dengan harga pokok pemerintah. Selanjutnya Bulog mendistribusikan kepada perajin tahu dan tempe, baik secara langsung atau melalui kelembagaan yang menaungi perajin tahu dan tempe. Jika kondisi ini terwujud maka akan merangsang pertumbuhan industri kedelai nasional dari hulu sampai hilir. Semoga.

Penulis adalah ASN pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember

 

- Advertisement -

Oleh karena itu, seharusnya kita serius mengurai permasalahan yang menjadi penyebab rendahnya produktivitas kedelai dalam negeri. Baik dari segi teknis maupun dari segi nonteknis. Untuk faktor teknis, rendahnya produktivitas kedelai terutama terkait dengan penguasaan teknologi budi daya yang masih tidak maksimal. Terutama dalam penerapan panca usaha tani. Mulai dari penggunaan benih unggul bersertifikat, pengolahan tanah, pemupukan, pengairan, pengendalian hama penyakit dan penanganan pasca panen. Khusus untuk teknologi budi daya kedelai dapat dilakukan dengan introduksi teknologi baru melalui kegiatan penyuluhan pertanian.

Di Indonesia, ketersediaan benih unggul merupakan masalah serius dalam pengembangan kedelai nasional. Harus diakui inovasi pemuliaan benih unggul kedelai sangat memprihatinkan. Berbanding terbalik dengan inovasi perbenihan pada tanaman padi dan jagung. Dalam buku deskripsi varietas unggul kedelai 1918–2016, sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 hanya terdapat 14 varietas unggul baru tanaman kedelai. Bandingkan dengan varietas unggul pada tanaman padi dan jagung yang jumlahnya mencapai ratusan. Kondisi ini tentu merugikan petani karena pilihan varietas unggul sangat terbatas.

Padahal kita ketahui bersama. Kondisi agroklimat Indonesia sangat beragam. Baik dari jenis tanah, ketersediaan air dan kandungan unsur hara tanah. Sehingga mestinya dibutuhkan jenis bibit unggul yang spesifik lokalita. Keunggulan itu bisa dilihat dari toleransi terhadap kekeringan, ketahanan terhadap hama penyakit maupun potensi hasil panen yang tinggi.

Masalah berikutnya yang dihadapi petani adalah pasokan pupuk yang lancar. Saat ini petani dihadapkan pada ketersediaan pupuk yang terkesan tidak memadai. Padahal alokasi pupuk bersubsidi terus meningkat dalam 3 tahun terakhir. Pada tahun 2022 untuk pupuk urea dialokasikan sebanyak 4.232.704 ton, SP-36 sebanyak 541.201 ton, ZA sebanyak 823.475 ton, NPK sebanyak 2.470.445 ton, NPK Formula Khusus sebanyak 11.469 ton, organik granul sebanyak 1.038.763 ton dan organik cair sebanyak 1.870.380 ton.

Mengapa ketersediaan pupuk bersubsidi di lapangan terkesan kurang. Hal ini terjadi karena adanya asimetri informasi antara petani dengan distributor dan agen selaku pengecer pupuk bersubsidi. Titik inilah yang perlu mendapatkan perhatian serius dalam distribusi pupuk bersubsidi. Apalagi supremasi hukum di lapangan sangat lemah. Maka sangat rawan terjadi penyalahgunaan terhadap penggunaan pupuk bersubsidi. Apakah dalam bentuk penjualan di atas HET ataupun pengalihan pupuk bersubsidi kepada pihak lain.

Yang terakhir adalah persoalan panen dan pasca panen kedelai. Hal penting yang perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah melakukan stabilisasi harga kedelai. Tidak adil jika pemerintah tidak memberikan perlindungan terhadap harga kedelai dalam negeri. Karena sejatinya di negara maju pemerintah memberikan perlindungan kepada petani kedelai. Di Amerika serikat perlindungan kepada petani kedelai diberikan dalam bentuk subsidi dan jaminan keamanan terhadap berbagai risiko yang dihadapi petani.

Tidak Fair jika petani kedelai di Indonesia dibiarkan bersaing dalam pasar bebas. Harus ada intervensi kebijakan yang berpihak kepada petani kedelai nasional. Mulai dari menyederhanakan tataniaga kedelai, penetapan harga pokok penjualan (HPP) dan pemerintah menjadi off taker kedelai local. Skema ini bisa dilakukan dengan melibatkan Bulog untuk menyerap kedelai yang dihasilkan oleh petani dengan harga pokok pemerintah. Selanjutnya Bulog mendistribusikan kepada perajin tahu dan tempe, baik secara langsung atau melalui kelembagaan yang menaungi perajin tahu dan tempe. Jika kondisi ini terwujud maka akan merangsang pertumbuhan industri kedelai nasional dari hulu sampai hilir. Semoga.

Penulis adalah ASN pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember

 

Oleh karena itu, seharusnya kita serius mengurai permasalahan yang menjadi penyebab rendahnya produktivitas kedelai dalam negeri. Baik dari segi teknis maupun dari segi nonteknis. Untuk faktor teknis, rendahnya produktivitas kedelai terutama terkait dengan penguasaan teknologi budi daya yang masih tidak maksimal. Terutama dalam penerapan panca usaha tani. Mulai dari penggunaan benih unggul bersertifikat, pengolahan tanah, pemupukan, pengairan, pengendalian hama penyakit dan penanganan pasca panen. Khusus untuk teknologi budi daya kedelai dapat dilakukan dengan introduksi teknologi baru melalui kegiatan penyuluhan pertanian.

Di Indonesia, ketersediaan benih unggul merupakan masalah serius dalam pengembangan kedelai nasional. Harus diakui inovasi pemuliaan benih unggul kedelai sangat memprihatinkan. Berbanding terbalik dengan inovasi perbenihan pada tanaman padi dan jagung. Dalam buku deskripsi varietas unggul kedelai 1918–2016, sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 hanya terdapat 14 varietas unggul baru tanaman kedelai. Bandingkan dengan varietas unggul pada tanaman padi dan jagung yang jumlahnya mencapai ratusan. Kondisi ini tentu merugikan petani karena pilihan varietas unggul sangat terbatas.

Padahal kita ketahui bersama. Kondisi agroklimat Indonesia sangat beragam. Baik dari jenis tanah, ketersediaan air dan kandungan unsur hara tanah. Sehingga mestinya dibutuhkan jenis bibit unggul yang spesifik lokalita. Keunggulan itu bisa dilihat dari toleransi terhadap kekeringan, ketahanan terhadap hama penyakit maupun potensi hasil panen yang tinggi.

Masalah berikutnya yang dihadapi petani adalah pasokan pupuk yang lancar. Saat ini petani dihadapkan pada ketersediaan pupuk yang terkesan tidak memadai. Padahal alokasi pupuk bersubsidi terus meningkat dalam 3 tahun terakhir. Pada tahun 2022 untuk pupuk urea dialokasikan sebanyak 4.232.704 ton, SP-36 sebanyak 541.201 ton, ZA sebanyak 823.475 ton, NPK sebanyak 2.470.445 ton, NPK Formula Khusus sebanyak 11.469 ton, organik granul sebanyak 1.038.763 ton dan organik cair sebanyak 1.870.380 ton.

Mengapa ketersediaan pupuk bersubsidi di lapangan terkesan kurang. Hal ini terjadi karena adanya asimetri informasi antara petani dengan distributor dan agen selaku pengecer pupuk bersubsidi. Titik inilah yang perlu mendapatkan perhatian serius dalam distribusi pupuk bersubsidi. Apalagi supremasi hukum di lapangan sangat lemah. Maka sangat rawan terjadi penyalahgunaan terhadap penggunaan pupuk bersubsidi. Apakah dalam bentuk penjualan di atas HET ataupun pengalihan pupuk bersubsidi kepada pihak lain.

Yang terakhir adalah persoalan panen dan pasca panen kedelai. Hal penting yang perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah melakukan stabilisasi harga kedelai. Tidak adil jika pemerintah tidak memberikan perlindungan terhadap harga kedelai dalam negeri. Karena sejatinya di negara maju pemerintah memberikan perlindungan kepada petani kedelai. Di Amerika serikat perlindungan kepada petani kedelai diberikan dalam bentuk subsidi dan jaminan keamanan terhadap berbagai risiko yang dihadapi petani.

Tidak Fair jika petani kedelai di Indonesia dibiarkan bersaing dalam pasar bebas. Harus ada intervensi kebijakan yang berpihak kepada petani kedelai nasional. Mulai dari menyederhanakan tataniaga kedelai, penetapan harga pokok penjualan (HPP) dan pemerintah menjadi off taker kedelai local. Skema ini bisa dilakukan dengan melibatkan Bulog untuk menyerap kedelai yang dihasilkan oleh petani dengan harga pokok pemerintah. Selanjutnya Bulog mendistribusikan kepada perajin tahu dan tempe, baik secara langsung atau melalui kelembagaan yang menaungi perajin tahu dan tempe. Jika kondisi ini terwujud maka akan merangsang pertumbuhan industri kedelai nasional dari hulu sampai hilir. Semoga.

Penulis adalah ASN pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember

 

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/