29.5 C
Jember
Tuesday, 28 March 2023

Refleksi Harlah PP Nurul Jadid dan Haul Masyayikh Ke-72

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pada 14 Maret 2021, Ponpes Nurul Jadid Paiton Probolinggo telah melaksanakan peringatan Hari Lahir dan Haul Masyayikh ke-72. Di tengah pandemi ini, acara tersebut digelar dengan dua model. Yaitu luar jaringan (luring) dan dalam jaringan (daring). Tentunya, hal ini dilakukan untuk menghindari penyebaran dan penularan Covid-19 yang tak kunjung berakhir.

Jumlah tamu undangan yang boleh hadir secara langsung pun dibatasi sesuai dengan kapasitas ruangan berstandar protokol kesehatan. Sayaberuntungkarenamenjadisalahsatu alumni yang dapathadirsecaralangsungdalamrangkaianHarlahdan Haul tersebut.Selebihnya, alumni danwalisantri yang lain, dapat mengikuti acara tersebut secara daring atau virtual di berbagai kanal media sosial. Penerapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan Harlah dan Haul tersebut menunjukkan konsistensi Pondok Pesantren Nurul Jadid dalam mengamalkan salah satu dari Panca Kesadaran Santri, yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara (alwa’yul hukumi wassyu’bi).

Dengan kata lain, alwa’yul hukumi wassyu’bi, dielaborasikan dengan mendukung serta mengamalkan suatu kebijakan pemerintah. Sebagai kebijakan pemerintah, penerapan protokol kesehatan pun sesuai dengan kaidah bahwa kebijakan pemimpin harus berorientasi pada terjaganya kemaslahatan umat (tasharrufurra’i ala rai’yah manuthun bilmashlahah). Diwajibkannya menerapkan protokol kesehatan tentu adalah kebijakan yang mengarah pada kebaikan bersama, yakni terjaganya keselamatan bersama dari Covid-19. Berkat pengamalan kesadaran ini pula, Pesantren Nurul Jadid dinobatkan menjadi pesantren terbaik dalam penanganan Covid-19 tingkat nasional oleh Satgas NU Peduli Covid-19.

Mobile_AP_Rectangle 2

Meskidemikian, pembatasan ruang tatap muka dan penerapan protokol kesehatan tidak menyurutkan gairah para santri, wali santri, alumni, dan simpatisan di berbagai tempat untuk menghadiri atau mengikuti acara Harlah dan Haul tersebut. Para undangan, baik yang hadir secara luring maupun daring, tetap mengikuti acara akbar itu secara khidmat dan berharap mampu memetik pelajaran berharga.

Kiai Pejuang

Salah satu mata rantai acara Haul Masyayikh dan Harlah Pondok Pesantren Nurul Jadid yang tidak pernah dilewatkan oleh para hadir ialah pembacaan manakib KH Zaini Mun’im. Dalam kesempatan ini manakib Sang Pendiri Pondok Pesantren Nurul Jadid tersebut dibacakan oleh KH Mursyid Mahfud (Kali Baru Banyuwangi), salah satu santri kinasih KH Zaini Mu’im pada masanya. Dalam paparannya, KH Mahfud menegaskan bahwa pelaksanaan peringatan haul di samping untuk mengirimkan doa kepada para leluhur atau para guru yang sudah wafat, juga untuk meniti tapak tilas dari rekam jejak beliau di masa hidupnya.

Dalam hal ini, menurut KH Mursyid, untuk meniti dan mengikuti tapak tilas KH Zaini Mun’im dapat dilakukan dengan membaca salah satu karya beliau, yaitu kitab Syu’abul Iman. Mengingat keterbatasan ruang, di sini saya hanya mengambil keterangan Kiai Mursyid yang menegaskan bahwa Kiai Zaini Mun’im adalah sosok pejuang. Di sini Kiai Mursyid menceritakan pengalaman pribadinya sewaktu baru setahun menjadi santri di Pesantren Nurul Jadid pada tahun 1964. Kala itu, Kiai Mursyid mendengar langsung dawuh Kiai Zaini, sebagaimana juga dimuat dalam buku Selayang Pandang Pondok Pesantren Nurul Jadid, bahwa beliau Kiai zaini lebih senang memiliki santri yang bekerja sebagai kondektur bus tapi konsisten berjuang untuk kepentingan masyarakat, daripada memiliki santri yang menjadi kiai namun pasif dalam perjuangan.

Kiai Mursyid juga menambahkan bahwa awalnya kedatangan Kiai Zaini ke tanah Paiton sebenarnya bukan untuk mendirikan pesantren, melainkan untuk menyusul dan bergabung dengan teman-teman seperjuangan beliau di Yogyakarta. Selaras dengan keterangan Kiai Mursyid tersebut, berbagai sumber juga meriwayatkan bahwa Kiai Zaini adalah sosok pejuang kemerdekaan Indonesia, baik pada masa pendudukan Belanda maupun Jepang. Pada masa penjajahan Jepang, beliau dipercaya sebagai pemimpin barisan Pembela Tanah Air (PETA). Selanjutnya pada masa perang kemerdekaan, beliau juga dipercaya sebagai pemimpin pasukan Sabilillah dalam Serangan Umum 16 Agustus 1947 terhadap tentara Belanda yang menguasai Kota Pamekasan Madura. Sebagai salah satu santri terbaik KH Hasyim Asy’ari, Kiai Zaini juga adalah sosok yang istiqamah mendedikasikan diri untuk membesarkan Jam’iyah Nahdaltul Ulama di Jawa Timur.

Kepedulian Kiai Zaini terhadap berbagai persoalan umat juga tergambarkan dalam dawuh beliau yang masyhur bahwa seseorang yang hidup di Indonesia tapi tidak berjuang, atau hanya memikirkan persoalan ekonomi dan pendidikannya sendiri, maka ia telah berbuat maksiat. Dengan kata lain, Kiai Zaini mendidik para santri untuk menjadi pribadi yang berguna dan bermanfaat bagi orang banyak melalui berbagai bidang kehidupan. Seorang kondektur bus yang berperan dalam perjuangan dalam dawuh Kiai Zaini di atas mengisyaratkan bahwa kewajiban berjuang berlaku bagi siapa saja, tidak dibatasi profesi.

Melalui sekelumit tapak tilas ini, bagi saya dan tentunya juga semua santri Nurul Jadid, sosok Kiai Zaini adalah potret sekaligus teladan yang mengajarkan bahwa santri bukanlah seseorang yang hanya fasih dalam beragama (alwa’yuddini) dan berilmu (alwa’yul ’ilmi), tapi juga yang hadir di tengah-tengah masyarakat (alwa’yul ‘ijtima’i), menjunjung tinggi kehidupan berbangsa dan bernegara (alwa’yul hukumi wassyu’bi), dan aktif dalam keorganisasian (alwa’yunnidhzami). Dengan profesi apapun, di mana pun, dan sampai kapan pun, eksistensi santri harus senantiasa berjuang dengan cara menebar manfaatdemi kemaslahatan umat.

Raperda Pesantren dan Dedikasi Santri

Berbicara mengenai peran santri tentu tidak bisa meninggalkan eksistensi lembaga yang melahirkannya, pesantren. Pasalnya, santri hanya lahir dan tumbuh dari pondok pesantren. Karena itu, meskipun kata “santri” dapat dimaknai umum sebagai orang yang belajar atau mencari ilmu, namun tidak semua pencari ilmu atau bahkan murid di lembaga pendidikan lain bisa disebut santri. Predikat santri hanya menjadi milik para murid atau pencari ilmu di dunia pesantren, saja.

Eksistensi pesantren pun telah mengakar kuat di tengah-tengah masyarakat, jauh sebelum republik ini berdiri. Pesantren bukan sekedar lembaga pendidikan dan keagamaan (baca: keislaman), tapi juga sebagai sentra bertumbuh-kembangnya tradisi dan peradaban masyarakat. Pesantren pun merupakan rumah bersama umat untuk menemukan penyelesaian terhadap berbagai problematika kehidupan yang dihadapi, termasuk persoalan kemerdekaan dari belenggu kolonialisme.  Faktanya, pesantren telah banyak melahirkan tokoh dan pejuang yang mengilhami sekaligus menjadi motor perjuangan kemerdekaan Indonesia, salah satunya ialah Kiai Zaini, salah satu santri pilihan pahlawan nasional sekaligus sang pencetus Resolusi Jihad NU, KH Hasyim Asy’ari.

Kontribusi besar pesantren terhadap kemerdekaan bangsa dan lahirnya negara ini adalah aksioma sejarah yang tak terbantahkan.Sekarang pun sudah bukan saatnya masih mempertanyakan eksistensi pesantren dari berbagai segi. Sebaliknya, sekarang saatnya menggelorakan segala upaya untuk melestarikan dan menumbuhkembangkan eksistensi pesantren.

Oleh karena itu, Haul dan Harlah Pondok Pesantren Nurul Jadid ke-72 lantas menjadi momentum merefleksikan kembali ajaran Kiai Zaini bahwa santri Nurul Jadid harus berjuang di tengah-tengah masyarakat.Sikap yang apatis terhadap kepentingangan umat termasuk perbuatan maksiat. Atas dasar ajaran Kiai Zaini inilah, saya sebagai santri beliau, sekarang tengah menginisiasi dan memperjuangkan lahirnya peraturan daerah yang mengatur tentang fasilitasi pesantren di Kabupaten Bondowoso. Hal ini saya lakukan sesuai dengan kapasitas saya sebagai anggota DPRD Kabupaten Bondowoso yang berdedikasi atau berjuang melalui jalur politik.

Pentingnya kehadiran peranturan daerah tentang fasilitasi pesantren adalah sebagai penjabaran dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren agar “membumi” sesuai kebutuhan dan lokalitas masing-masing daerah/kabupaten. Di samping itu perda tersebut diperlukan untuk menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam memberikan fasilitasi kepada pesantren. Selama ini, pemerintah daerah menghadapi kesulitan atau bahkan tidak bisa memberikan fasilitasi tersebut karena pendidikan keagamaan masuk dalam kewenangan pemerintah pusat (Kementerian Agama).

Di suatu daerah atau kabupaten yang corak mayoritas warganya adalah kaum santri dan agamis, seperti halnya Kabupaten Bondowoso, kehadiran pemerintah daerah tentu menjadi hal penting yang sangat dibutuhkan dunia pesantren. Pasalnya, kemampuan pemerintah pusat tidak bisa menjangkau berbagai kebutuhan pesantren di daerah-daerah. Di sinilah kemudian signifikansi perda fasilitasi pesantrenitu dapat ditemukan, yakni sebagai ujung tombak dari kebijakan pemerintah pusat agar dapat menyentuh kebutuhan setempat secara tepat. Sebagai contoh, pemerintah daerah dapat memberikan fasilitasi kepada pesantren dalam bentuk pelatihan kerja atau pengembangan bakat-minat santri sesuai keunggulan daerah.

Dengan hadirnya kebijakan fasilitasi pesantren,berbagai potensi santri akan lebih tergali dan  semakinmumpuni. Eksistensi pesantren pun akan terus lestari dan semakin bergairah dalam membentuk kepribadian santri sesuai dengan tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat.Alhasil, dengan mengharap ridha Ilahi dan berokah para kiai, saya akan terus mengawal dan memperjuangkan lahirnya perda tentang fasilitasi pesantren sampai benar-benar dieksekusi dan terealisasi. Hal ini semata-mata untuk mengungkit laju perkembangan pesantren sekaligus bentuk dedikasi saya pada kepentingan umat sebagimana ajaran Kiai Zaini.

*Penulis adalah Alumni PP Nurul Jadid, Sekretaris DPC PKB, dan Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Bondowoso

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pada 14 Maret 2021, Ponpes Nurul Jadid Paiton Probolinggo telah melaksanakan peringatan Hari Lahir dan Haul Masyayikh ke-72. Di tengah pandemi ini, acara tersebut digelar dengan dua model. Yaitu luar jaringan (luring) dan dalam jaringan (daring). Tentunya, hal ini dilakukan untuk menghindari penyebaran dan penularan Covid-19 yang tak kunjung berakhir.

Jumlah tamu undangan yang boleh hadir secara langsung pun dibatasi sesuai dengan kapasitas ruangan berstandar protokol kesehatan. Sayaberuntungkarenamenjadisalahsatu alumni yang dapathadirsecaralangsungdalamrangkaianHarlahdan Haul tersebut.Selebihnya, alumni danwalisantri yang lain, dapat mengikuti acara tersebut secara daring atau virtual di berbagai kanal media sosial. Penerapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan Harlah dan Haul tersebut menunjukkan konsistensi Pondok Pesantren Nurul Jadid dalam mengamalkan salah satu dari Panca Kesadaran Santri, yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara (alwa’yul hukumi wassyu’bi).

Dengan kata lain, alwa’yul hukumi wassyu’bi, dielaborasikan dengan mendukung serta mengamalkan suatu kebijakan pemerintah. Sebagai kebijakan pemerintah, penerapan protokol kesehatan pun sesuai dengan kaidah bahwa kebijakan pemimpin harus berorientasi pada terjaganya kemaslahatan umat (tasharrufurra’i ala rai’yah manuthun bilmashlahah). Diwajibkannya menerapkan protokol kesehatan tentu adalah kebijakan yang mengarah pada kebaikan bersama, yakni terjaganya keselamatan bersama dari Covid-19. Berkat pengamalan kesadaran ini pula, Pesantren Nurul Jadid dinobatkan menjadi pesantren terbaik dalam penanganan Covid-19 tingkat nasional oleh Satgas NU Peduli Covid-19.

Meskidemikian, pembatasan ruang tatap muka dan penerapan protokol kesehatan tidak menyurutkan gairah para santri, wali santri, alumni, dan simpatisan di berbagai tempat untuk menghadiri atau mengikuti acara Harlah dan Haul tersebut. Para undangan, baik yang hadir secara luring maupun daring, tetap mengikuti acara akbar itu secara khidmat dan berharap mampu memetik pelajaran berharga.

Kiai Pejuang

Salah satu mata rantai acara Haul Masyayikh dan Harlah Pondok Pesantren Nurul Jadid yang tidak pernah dilewatkan oleh para hadir ialah pembacaan manakib KH Zaini Mun’im. Dalam kesempatan ini manakib Sang Pendiri Pondok Pesantren Nurul Jadid tersebut dibacakan oleh KH Mursyid Mahfud (Kali Baru Banyuwangi), salah satu santri kinasih KH Zaini Mu’im pada masanya. Dalam paparannya, KH Mahfud menegaskan bahwa pelaksanaan peringatan haul di samping untuk mengirimkan doa kepada para leluhur atau para guru yang sudah wafat, juga untuk meniti tapak tilas dari rekam jejak beliau di masa hidupnya.

Dalam hal ini, menurut KH Mursyid, untuk meniti dan mengikuti tapak tilas KH Zaini Mun’im dapat dilakukan dengan membaca salah satu karya beliau, yaitu kitab Syu’abul Iman. Mengingat keterbatasan ruang, di sini saya hanya mengambil keterangan Kiai Mursyid yang menegaskan bahwa Kiai Zaini Mun’im adalah sosok pejuang. Di sini Kiai Mursyid menceritakan pengalaman pribadinya sewaktu baru setahun menjadi santri di Pesantren Nurul Jadid pada tahun 1964. Kala itu, Kiai Mursyid mendengar langsung dawuh Kiai Zaini, sebagaimana juga dimuat dalam buku Selayang Pandang Pondok Pesantren Nurul Jadid, bahwa beliau Kiai zaini lebih senang memiliki santri yang bekerja sebagai kondektur bus tapi konsisten berjuang untuk kepentingan masyarakat, daripada memiliki santri yang menjadi kiai namun pasif dalam perjuangan.

Kiai Mursyid juga menambahkan bahwa awalnya kedatangan Kiai Zaini ke tanah Paiton sebenarnya bukan untuk mendirikan pesantren, melainkan untuk menyusul dan bergabung dengan teman-teman seperjuangan beliau di Yogyakarta. Selaras dengan keterangan Kiai Mursyid tersebut, berbagai sumber juga meriwayatkan bahwa Kiai Zaini adalah sosok pejuang kemerdekaan Indonesia, baik pada masa pendudukan Belanda maupun Jepang. Pada masa penjajahan Jepang, beliau dipercaya sebagai pemimpin barisan Pembela Tanah Air (PETA). Selanjutnya pada masa perang kemerdekaan, beliau juga dipercaya sebagai pemimpin pasukan Sabilillah dalam Serangan Umum 16 Agustus 1947 terhadap tentara Belanda yang menguasai Kota Pamekasan Madura. Sebagai salah satu santri terbaik KH Hasyim Asy’ari, Kiai Zaini juga adalah sosok yang istiqamah mendedikasikan diri untuk membesarkan Jam’iyah Nahdaltul Ulama di Jawa Timur.

Kepedulian Kiai Zaini terhadap berbagai persoalan umat juga tergambarkan dalam dawuh beliau yang masyhur bahwa seseorang yang hidup di Indonesia tapi tidak berjuang, atau hanya memikirkan persoalan ekonomi dan pendidikannya sendiri, maka ia telah berbuat maksiat. Dengan kata lain, Kiai Zaini mendidik para santri untuk menjadi pribadi yang berguna dan bermanfaat bagi orang banyak melalui berbagai bidang kehidupan. Seorang kondektur bus yang berperan dalam perjuangan dalam dawuh Kiai Zaini di atas mengisyaratkan bahwa kewajiban berjuang berlaku bagi siapa saja, tidak dibatasi profesi.

Melalui sekelumit tapak tilas ini, bagi saya dan tentunya juga semua santri Nurul Jadid, sosok Kiai Zaini adalah potret sekaligus teladan yang mengajarkan bahwa santri bukanlah seseorang yang hanya fasih dalam beragama (alwa’yuddini) dan berilmu (alwa’yul ’ilmi), tapi juga yang hadir di tengah-tengah masyarakat (alwa’yul ‘ijtima’i), menjunjung tinggi kehidupan berbangsa dan bernegara (alwa’yul hukumi wassyu’bi), dan aktif dalam keorganisasian (alwa’yunnidhzami). Dengan profesi apapun, di mana pun, dan sampai kapan pun, eksistensi santri harus senantiasa berjuang dengan cara menebar manfaatdemi kemaslahatan umat.

Raperda Pesantren dan Dedikasi Santri

Berbicara mengenai peran santri tentu tidak bisa meninggalkan eksistensi lembaga yang melahirkannya, pesantren. Pasalnya, santri hanya lahir dan tumbuh dari pondok pesantren. Karena itu, meskipun kata “santri” dapat dimaknai umum sebagai orang yang belajar atau mencari ilmu, namun tidak semua pencari ilmu atau bahkan murid di lembaga pendidikan lain bisa disebut santri. Predikat santri hanya menjadi milik para murid atau pencari ilmu di dunia pesantren, saja.

Eksistensi pesantren pun telah mengakar kuat di tengah-tengah masyarakat, jauh sebelum republik ini berdiri. Pesantren bukan sekedar lembaga pendidikan dan keagamaan (baca: keislaman), tapi juga sebagai sentra bertumbuh-kembangnya tradisi dan peradaban masyarakat. Pesantren pun merupakan rumah bersama umat untuk menemukan penyelesaian terhadap berbagai problematika kehidupan yang dihadapi, termasuk persoalan kemerdekaan dari belenggu kolonialisme.  Faktanya, pesantren telah banyak melahirkan tokoh dan pejuang yang mengilhami sekaligus menjadi motor perjuangan kemerdekaan Indonesia, salah satunya ialah Kiai Zaini, salah satu santri pilihan pahlawan nasional sekaligus sang pencetus Resolusi Jihad NU, KH Hasyim Asy’ari.

Kontribusi besar pesantren terhadap kemerdekaan bangsa dan lahirnya negara ini adalah aksioma sejarah yang tak terbantahkan.Sekarang pun sudah bukan saatnya masih mempertanyakan eksistensi pesantren dari berbagai segi. Sebaliknya, sekarang saatnya menggelorakan segala upaya untuk melestarikan dan menumbuhkembangkan eksistensi pesantren.

Oleh karena itu, Haul dan Harlah Pondok Pesantren Nurul Jadid ke-72 lantas menjadi momentum merefleksikan kembali ajaran Kiai Zaini bahwa santri Nurul Jadid harus berjuang di tengah-tengah masyarakat.Sikap yang apatis terhadap kepentingangan umat termasuk perbuatan maksiat. Atas dasar ajaran Kiai Zaini inilah, saya sebagai santri beliau, sekarang tengah menginisiasi dan memperjuangkan lahirnya peraturan daerah yang mengatur tentang fasilitasi pesantren di Kabupaten Bondowoso. Hal ini saya lakukan sesuai dengan kapasitas saya sebagai anggota DPRD Kabupaten Bondowoso yang berdedikasi atau berjuang melalui jalur politik.

Pentingnya kehadiran peranturan daerah tentang fasilitasi pesantren adalah sebagai penjabaran dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren agar “membumi” sesuai kebutuhan dan lokalitas masing-masing daerah/kabupaten. Di samping itu perda tersebut diperlukan untuk menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam memberikan fasilitasi kepada pesantren. Selama ini, pemerintah daerah menghadapi kesulitan atau bahkan tidak bisa memberikan fasilitasi tersebut karena pendidikan keagamaan masuk dalam kewenangan pemerintah pusat (Kementerian Agama).

Di suatu daerah atau kabupaten yang corak mayoritas warganya adalah kaum santri dan agamis, seperti halnya Kabupaten Bondowoso, kehadiran pemerintah daerah tentu menjadi hal penting yang sangat dibutuhkan dunia pesantren. Pasalnya, kemampuan pemerintah pusat tidak bisa menjangkau berbagai kebutuhan pesantren di daerah-daerah. Di sinilah kemudian signifikansi perda fasilitasi pesantrenitu dapat ditemukan, yakni sebagai ujung tombak dari kebijakan pemerintah pusat agar dapat menyentuh kebutuhan setempat secara tepat. Sebagai contoh, pemerintah daerah dapat memberikan fasilitasi kepada pesantren dalam bentuk pelatihan kerja atau pengembangan bakat-minat santri sesuai keunggulan daerah.

Dengan hadirnya kebijakan fasilitasi pesantren,berbagai potensi santri akan lebih tergali dan  semakinmumpuni. Eksistensi pesantren pun akan terus lestari dan semakin bergairah dalam membentuk kepribadian santri sesuai dengan tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat.Alhasil, dengan mengharap ridha Ilahi dan berokah para kiai, saya akan terus mengawal dan memperjuangkan lahirnya perda tentang fasilitasi pesantren sampai benar-benar dieksekusi dan terealisasi. Hal ini semata-mata untuk mengungkit laju perkembangan pesantren sekaligus bentuk dedikasi saya pada kepentingan umat sebagimana ajaran Kiai Zaini.

*Penulis adalah Alumni PP Nurul Jadid, Sekretaris DPC PKB, dan Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Bondowoso

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pada 14 Maret 2021, Ponpes Nurul Jadid Paiton Probolinggo telah melaksanakan peringatan Hari Lahir dan Haul Masyayikh ke-72. Di tengah pandemi ini, acara tersebut digelar dengan dua model. Yaitu luar jaringan (luring) dan dalam jaringan (daring). Tentunya, hal ini dilakukan untuk menghindari penyebaran dan penularan Covid-19 yang tak kunjung berakhir.

Jumlah tamu undangan yang boleh hadir secara langsung pun dibatasi sesuai dengan kapasitas ruangan berstandar protokol kesehatan. Sayaberuntungkarenamenjadisalahsatu alumni yang dapathadirsecaralangsungdalamrangkaianHarlahdan Haul tersebut.Selebihnya, alumni danwalisantri yang lain, dapat mengikuti acara tersebut secara daring atau virtual di berbagai kanal media sosial. Penerapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan Harlah dan Haul tersebut menunjukkan konsistensi Pondok Pesantren Nurul Jadid dalam mengamalkan salah satu dari Panca Kesadaran Santri, yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara (alwa’yul hukumi wassyu’bi).

Dengan kata lain, alwa’yul hukumi wassyu’bi, dielaborasikan dengan mendukung serta mengamalkan suatu kebijakan pemerintah. Sebagai kebijakan pemerintah, penerapan protokol kesehatan pun sesuai dengan kaidah bahwa kebijakan pemimpin harus berorientasi pada terjaganya kemaslahatan umat (tasharrufurra’i ala rai’yah manuthun bilmashlahah). Diwajibkannya menerapkan protokol kesehatan tentu adalah kebijakan yang mengarah pada kebaikan bersama, yakni terjaganya keselamatan bersama dari Covid-19. Berkat pengamalan kesadaran ini pula, Pesantren Nurul Jadid dinobatkan menjadi pesantren terbaik dalam penanganan Covid-19 tingkat nasional oleh Satgas NU Peduli Covid-19.

Meskidemikian, pembatasan ruang tatap muka dan penerapan protokol kesehatan tidak menyurutkan gairah para santri, wali santri, alumni, dan simpatisan di berbagai tempat untuk menghadiri atau mengikuti acara Harlah dan Haul tersebut. Para undangan, baik yang hadir secara luring maupun daring, tetap mengikuti acara akbar itu secara khidmat dan berharap mampu memetik pelajaran berharga.

Kiai Pejuang

Salah satu mata rantai acara Haul Masyayikh dan Harlah Pondok Pesantren Nurul Jadid yang tidak pernah dilewatkan oleh para hadir ialah pembacaan manakib KH Zaini Mun’im. Dalam kesempatan ini manakib Sang Pendiri Pondok Pesantren Nurul Jadid tersebut dibacakan oleh KH Mursyid Mahfud (Kali Baru Banyuwangi), salah satu santri kinasih KH Zaini Mu’im pada masanya. Dalam paparannya, KH Mahfud menegaskan bahwa pelaksanaan peringatan haul di samping untuk mengirimkan doa kepada para leluhur atau para guru yang sudah wafat, juga untuk meniti tapak tilas dari rekam jejak beliau di masa hidupnya.

Dalam hal ini, menurut KH Mursyid, untuk meniti dan mengikuti tapak tilas KH Zaini Mun’im dapat dilakukan dengan membaca salah satu karya beliau, yaitu kitab Syu’abul Iman. Mengingat keterbatasan ruang, di sini saya hanya mengambil keterangan Kiai Mursyid yang menegaskan bahwa Kiai Zaini Mun’im adalah sosok pejuang. Di sini Kiai Mursyid menceritakan pengalaman pribadinya sewaktu baru setahun menjadi santri di Pesantren Nurul Jadid pada tahun 1964. Kala itu, Kiai Mursyid mendengar langsung dawuh Kiai Zaini, sebagaimana juga dimuat dalam buku Selayang Pandang Pondok Pesantren Nurul Jadid, bahwa beliau Kiai zaini lebih senang memiliki santri yang bekerja sebagai kondektur bus tapi konsisten berjuang untuk kepentingan masyarakat, daripada memiliki santri yang menjadi kiai namun pasif dalam perjuangan.

Kiai Mursyid juga menambahkan bahwa awalnya kedatangan Kiai Zaini ke tanah Paiton sebenarnya bukan untuk mendirikan pesantren, melainkan untuk menyusul dan bergabung dengan teman-teman seperjuangan beliau di Yogyakarta. Selaras dengan keterangan Kiai Mursyid tersebut, berbagai sumber juga meriwayatkan bahwa Kiai Zaini adalah sosok pejuang kemerdekaan Indonesia, baik pada masa pendudukan Belanda maupun Jepang. Pada masa penjajahan Jepang, beliau dipercaya sebagai pemimpin barisan Pembela Tanah Air (PETA). Selanjutnya pada masa perang kemerdekaan, beliau juga dipercaya sebagai pemimpin pasukan Sabilillah dalam Serangan Umum 16 Agustus 1947 terhadap tentara Belanda yang menguasai Kota Pamekasan Madura. Sebagai salah satu santri terbaik KH Hasyim Asy’ari, Kiai Zaini juga adalah sosok yang istiqamah mendedikasikan diri untuk membesarkan Jam’iyah Nahdaltul Ulama di Jawa Timur.

Kepedulian Kiai Zaini terhadap berbagai persoalan umat juga tergambarkan dalam dawuh beliau yang masyhur bahwa seseorang yang hidup di Indonesia tapi tidak berjuang, atau hanya memikirkan persoalan ekonomi dan pendidikannya sendiri, maka ia telah berbuat maksiat. Dengan kata lain, Kiai Zaini mendidik para santri untuk menjadi pribadi yang berguna dan bermanfaat bagi orang banyak melalui berbagai bidang kehidupan. Seorang kondektur bus yang berperan dalam perjuangan dalam dawuh Kiai Zaini di atas mengisyaratkan bahwa kewajiban berjuang berlaku bagi siapa saja, tidak dibatasi profesi.

Melalui sekelumit tapak tilas ini, bagi saya dan tentunya juga semua santri Nurul Jadid, sosok Kiai Zaini adalah potret sekaligus teladan yang mengajarkan bahwa santri bukanlah seseorang yang hanya fasih dalam beragama (alwa’yuddini) dan berilmu (alwa’yul ’ilmi), tapi juga yang hadir di tengah-tengah masyarakat (alwa’yul ‘ijtima’i), menjunjung tinggi kehidupan berbangsa dan bernegara (alwa’yul hukumi wassyu’bi), dan aktif dalam keorganisasian (alwa’yunnidhzami). Dengan profesi apapun, di mana pun, dan sampai kapan pun, eksistensi santri harus senantiasa berjuang dengan cara menebar manfaatdemi kemaslahatan umat.

Raperda Pesantren dan Dedikasi Santri

Berbicara mengenai peran santri tentu tidak bisa meninggalkan eksistensi lembaga yang melahirkannya, pesantren. Pasalnya, santri hanya lahir dan tumbuh dari pondok pesantren. Karena itu, meskipun kata “santri” dapat dimaknai umum sebagai orang yang belajar atau mencari ilmu, namun tidak semua pencari ilmu atau bahkan murid di lembaga pendidikan lain bisa disebut santri. Predikat santri hanya menjadi milik para murid atau pencari ilmu di dunia pesantren, saja.

Eksistensi pesantren pun telah mengakar kuat di tengah-tengah masyarakat, jauh sebelum republik ini berdiri. Pesantren bukan sekedar lembaga pendidikan dan keagamaan (baca: keislaman), tapi juga sebagai sentra bertumbuh-kembangnya tradisi dan peradaban masyarakat. Pesantren pun merupakan rumah bersama umat untuk menemukan penyelesaian terhadap berbagai problematika kehidupan yang dihadapi, termasuk persoalan kemerdekaan dari belenggu kolonialisme.  Faktanya, pesantren telah banyak melahirkan tokoh dan pejuang yang mengilhami sekaligus menjadi motor perjuangan kemerdekaan Indonesia, salah satunya ialah Kiai Zaini, salah satu santri pilihan pahlawan nasional sekaligus sang pencetus Resolusi Jihad NU, KH Hasyim Asy’ari.

Kontribusi besar pesantren terhadap kemerdekaan bangsa dan lahirnya negara ini adalah aksioma sejarah yang tak terbantahkan.Sekarang pun sudah bukan saatnya masih mempertanyakan eksistensi pesantren dari berbagai segi. Sebaliknya, sekarang saatnya menggelorakan segala upaya untuk melestarikan dan menumbuhkembangkan eksistensi pesantren.

Oleh karena itu, Haul dan Harlah Pondok Pesantren Nurul Jadid ke-72 lantas menjadi momentum merefleksikan kembali ajaran Kiai Zaini bahwa santri Nurul Jadid harus berjuang di tengah-tengah masyarakat.Sikap yang apatis terhadap kepentingangan umat termasuk perbuatan maksiat. Atas dasar ajaran Kiai Zaini inilah, saya sebagai santri beliau, sekarang tengah menginisiasi dan memperjuangkan lahirnya peraturan daerah yang mengatur tentang fasilitasi pesantren di Kabupaten Bondowoso. Hal ini saya lakukan sesuai dengan kapasitas saya sebagai anggota DPRD Kabupaten Bondowoso yang berdedikasi atau berjuang melalui jalur politik.

Pentingnya kehadiran peranturan daerah tentang fasilitasi pesantren adalah sebagai penjabaran dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren agar “membumi” sesuai kebutuhan dan lokalitas masing-masing daerah/kabupaten. Di samping itu perda tersebut diperlukan untuk menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam memberikan fasilitasi kepada pesantren. Selama ini, pemerintah daerah menghadapi kesulitan atau bahkan tidak bisa memberikan fasilitasi tersebut karena pendidikan keagamaan masuk dalam kewenangan pemerintah pusat (Kementerian Agama).

Di suatu daerah atau kabupaten yang corak mayoritas warganya adalah kaum santri dan agamis, seperti halnya Kabupaten Bondowoso, kehadiran pemerintah daerah tentu menjadi hal penting yang sangat dibutuhkan dunia pesantren. Pasalnya, kemampuan pemerintah pusat tidak bisa menjangkau berbagai kebutuhan pesantren di daerah-daerah. Di sinilah kemudian signifikansi perda fasilitasi pesantrenitu dapat ditemukan, yakni sebagai ujung tombak dari kebijakan pemerintah pusat agar dapat menyentuh kebutuhan setempat secara tepat. Sebagai contoh, pemerintah daerah dapat memberikan fasilitasi kepada pesantren dalam bentuk pelatihan kerja atau pengembangan bakat-minat santri sesuai keunggulan daerah.

Dengan hadirnya kebijakan fasilitasi pesantren,berbagai potensi santri akan lebih tergali dan  semakinmumpuni. Eksistensi pesantren pun akan terus lestari dan semakin bergairah dalam membentuk kepribadian santri sesuai dengan tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat.Alhasil, dengan mengharap ridha Ilahi dan berokah para kiai, saya akan terus mengawal dan memperjuangkan lahirnya perda tentang fasilitasi pesantren sampai benar-benar dieksekusi dan terealisasi. Hal ini semata-mata untuk mengungkit laju perkembangan pesantren sekaligus bentuk dedikasi saya pada kepentingan umat sebagimana ajaran Kiai Zaini.

*Penulis adalah Alumni PP Nurul Jadid, Sekretaris DPC PKB, dan Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Bondowoso

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca