alexametrics
24.3 C
Jember
Saturday, 24 September 2022

PMI Terus Tebar Kebaikan

Mobile_AP_Rectangle 1

Tanggal 17 September adalah hari berdirinya Palang Merah Indonesia (PMI). PMI adalah kelengkapan negara di bidang kemanusiaan yang dibentuk Pemerintah Rl pada 17 September 1945. Kelahiran PMI tidak dapat dilepaskan dari romantika sejarah perjuangan bangsa Indonesia.

Tema besar yang diusung pada HUT kali ini adalah “Terus Tebar Kebaikan”. Upaya PMI menebarkan kebaikan dengan menjalankan berbagai kegiatan kepelangmerahan yaitu penanganan bencana, penanganan konflik, penyediaan darah yang aman dan sehat, penanganan masalah kesehatan sosial serta pendidikan dan pelatihan dalam rangka pembinaan generasi muda dan tugas-tugas kemanusiaan lainnya. Kegiatan yang luar biasa ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan.

Di tengah masyarakat, PMI dikenal dan identik dengan Unit Donor Darah (UDD) PMI. Karena eksistensi UDD berada dibawah organisasi PMI. Boleh dikatakan dalam keadaan tidak ada bencana maka UDD PMI berada di garda terdepan secara rutin melayani masyarakat dalam urusan penyediaan darah yang aman dan sehat. Pengalaman penanganan pandemic Covid-19 menunjukkan betapa strategisnya keberadaan UDD PMI.

Mobile_AP_Rectangle 2

UDD PMI akan terus meningkatkan kualitas pelayanan darah. Hal-hal penting berkaitan dengan eksistensi UDD PMI adalah perizinan, akreditasi dan CPOB BPOM. Kondisi ini akan terus diupayakan di Jawa Timur khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Sehingga meratanya kualitas pelayanan UDD PMI menjadi tolok ukur kesiapan PMI dalam merespon perkembangan khususnya dalam membantu pemerintah di bidang pelayanan kesehatan masyarakat.

Jejaring PMI yang selama ini menjadi ajang sharing organisasi dan pengembangan UDD PMI sangat strategis melalui output yang dihasilkan. Kolaborasi antar-UDD PMI dalam menjawab kebutuhan masyarakat akan semakin memperkukuh kehadiran PMI dalam menebar kebaikan khususnya urusan penyediaan darah yang aman dan sehat.

Filosofi tugas PMI “Tangan di Bawah dan Tangan di Atas” adalah fungsi strategis dalam menerima bantuan dari masyarakat yang selanjutnya disalurkan ke masyarakat kembali yang membutuhkan baik di dalam maupun di luar negeri dengan berpegang pada Prinsip-Prinsip Dasar Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah yaitu kemanusiaan, kesamaan, kenetralan, kemandirian, kesukarelaan, kesatuan dan kesemestaan.

Prinsip dasar gerakan inilah yang selalu disosialisasikan kepada para pengurus dan seluruh relawan PMI. Sosialisasi kepalangmerahan menjadi strategis untuk memberikan bekal mental kepada seseorang yang berkiprah di PMI. Pemahaman prinsip dasar gerakan inilah yang membedakan PMI dengan organisasi lainnya. Tanpa pemahaman totalitas dan komitmen mengamalkannya maka ruh kegiatan kemanusiaan ini akan sirna. Prinsip dasar gerakan inilah yang menjadi dasar PMI untuk selalu diterima masyarakat dengan berbagai kiprah kemanusiaannya.

Keberadaan PMI sebagai organisasi yang membantu pemerintah dibidang kebencanaan haruslah dilandasi dengan kemitraan yang kuat. Karenanya secara organisatoris kehadiran kepala daerah sebagai pelindung PMI di setiap tingkatan akan memperkukuh tugas dan fungsi PMI. Mendorong PMI untuk tetap mandiri secara organisasi dalam berkolaborasi dengan pemerintah adalah hal penting. Sementara bantuan pemerintah kepada PMI adalah sebuah amanat undang-undang yang harus dilandasi dengan sebuah komitmen untuk memperkuat PMI dalam menjalankan tugas membantu pemerintah dibidang kemanusiaan.

Beraktivitas kemanusiaan melalui PMI sejatinya adalah menjalani amanah. Mengabdi penuh keikhlasan melalui kegiatan di PMI artinya tetap berkomitmen mewujudkan organisasi PMI yang profesional, transparan, dan akuntabel sehingga mendapatkan kepercayaan dari masyarakat yang merupakan modal utama bagi PMI agar mendapatkan dukungan dari berbagai pihak.

Di sisi lain, PMI berproses bersama para relawan khususnya yang masih kategori generasi muda. Pembinaan generasi muda melalui PMI artinya menguatkan mental dasar pemuda melalui kegiatan kemanusiaan. Semangat membangkitkan kembali gelora pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) menjadi sebuah keniscayaan. Mengapa? Karena pemuda hari ini adalah pemimpin hari esok. Jika kita terlena membina generasi muda saat ini maka akan hilang ruang memunculkan pemimpin yang berkualitas dan berbudi luhur di masa yang akan datang.

Keberadaan PMR yang ada di semua tingkatan sekolah perlu dimantapkan keberadaannya baik secara organisasi maupun peningkatan mutunya. Pemasangan papan nama Unit PMR di setiap sekolah adalah penanda administrasi. Jumlah pelatih bersertifikat perlu terus ditingkatkan. Pendataan relawan PMR secara berjenjang dan penerbitan KTA menjadi bentuk nyata eksistensi Unit PMR di sekolah. Mengapa demikian? karena kepalangmerahan adalah salah satu jenis ekstrakurikuler yang diamanatkan oleh pasal 26 Undang-Undang Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Sementara Permendikbud Nomor 62/2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah menjelaskan 2 jenis ekstrakurikuler wajib dan pilihan. Ekstrakurikuler wajibnya adalah kepramukaan. Hal mana didasarkan atas terbitnyanya UU Nomor 12/ 2010 tentang Gerakan Pramuka. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan, di dalamnya juga menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepalangmerahan, maka dapat dijadikan dasar yuridis untuk merevisi Permendikbud Nomor 62/2014 guna memasukkan kepalangmerahan sebagai ekstrakurikuler wajib. Di mana keberadaan PMR telah ada di setiap tingkatan sekolah. Menggunakan azas lex posteriory di mana kehadiran UU No.1/2018 setelah terbitnya Permendikbud 62/2014 maka dapat dijadikan dasar yuridis untuk merevisi Permendikbud dimaksud. Karena Permendikbud 62/2014 menggunakan rujukan UU Nomor 20/2003 dan UU No,or 12/ 2010.

Upaya harmonisasi regulasi menjadi domain PMI Pusat. Jika kepalangmerahan menjadi ekstrakurikuler wajib maka pemasalan kepalangmerahan akan menjadi massif karena memiliki payung hukum yang kuat di lingkungan lembaga pendidikan. Koordinasi PMI dengan SMA/SMK di Kabupaten/ Kota akan terurai melalui Dinas Pendidikan Provinsi dalam mem-match-kan kegiatan kepalangmerahan. Demikian pula Korps Sukarela/ KSR di perguruan tinggi akan berkembang pesat. Diusia 77 tahun, kegiatan PMI terus berorientasi pada penguatan kapasitas dan aksi nyata agar dapat melakukan pelayanan yang cepat dan profesional untuk kemanusiaan. Dirgahayu PMI, terus tebar kebaikan.

 

*) Penulis adalah akademisi Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang dan

Ketua Bidang Organisasi PMI Prov. Jawa Timur

 

 

 

- Advertisement -

Tanggal 17 September adalah hari berdirinya Palang Merah Indonesia (PMI). PMI adalah kelengkapan negara di bidang kemanusiaan yang dibentuk Pemerintah Rl pada 17 September 1945. Kelahiran PMI tidak dapat dilepaskan dari romantika sejarah perjuangan bangsa Indonesia.

Tema besar yang diusung pada HUT kali ini adalah “Terus Tebar Kebaikan”. Upaya PMI menebarkan kebaikan dengan menjalankan berbagai kegiatan kepelangmerahan yaitu penanganan bencana, penanganan konflik, penyediaan darah yang aman dan sehat, penanganan masalah kesehatan sosial serta pendidikan dan pelatihan dalam rangka pembinaan generasi muda dan tugas-tugas kemanusiaan lainnya. Kegiatan yang luar biasa ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan.

Di tengah masyarakat, PMI dikenal dan identik dengan Unit Donor Darah (UDD) PMI. Karena eksistensi UDD berada dibawah organisasi PMI. Boleh dikatakan dalam keadaan tidak ada bencana maka UDD PMI berada di garda terdepan secara rutin melayani masyarakat dalam urusan penyediaan darah yang aman dan sehat. Pengalaman penanganan pandemic Covid-19 menunjukkan betapa strategisnya keberadaan UDD PMI.

UDD PMI akan terus meningkatkan kualitas pelayanan darah. Hal-hal penting berkaitan dengan eksistensi UDD PMI adalah perizinan, akreditasi dan CPOB BPOM. Kondisi ini akan terus diupayakan di Jawa Timur khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Sehingga meratanya kualitas pelayanan UDD PMI menjadi tolok ukur kesiapan PMI dalam merespon perkembangan khususnya dalam membantu pemerintah di bidang pelayanan kesehatan masyarakat.

Jejaring PMI yang selama ini menjadi ajang sharing organisasi dan pengembangan UDD PMI sangat strategis melalui output yang dihasilkan. Kolaborasi antar-UDD PMI dalam menjawab kebutuhan masyarakat akan semakin memperkukuh kehadiran PMI dalam menebar kebaikan khususnya urusan penyediaan darah yang aman dan sehat.

Filosofi tugas PMI “Tangan di Bawah dan Tangan di Atas” adalah fungsi strategis dalam menerima bantuan dari masyarakat yang selanjutnya disalurkan ke masyarakat kembali yang membutuhkan baik di dalam maupun di luar negeri dengan berpegang pada Prinsip-Prinsip Dasar Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah yaitu kemanusiaan, kesamaan, kenetralan, kemandirian, kesukarelaan, kesatuan dan kesemestaan.

Prinsip dasar gerakan inilah yang selalu disosialisasikan kepada para pengurus dan seluruh relawan PMI. Sosialisasi kepalangmerahan menjadi strategis untuk memberikan bekal mental kepada seseorang yang berkiprah di PMI. Pemahaman prinsip dasar gerakan inilah yang membedakan PMI dengan organisasi lainnya. Tanpa pemahaman totalitas dan komitmen mengamalkannya maka ruh kegiatan kemanusiaan ini akan sirna. Prinsip dasar gerakan inilah yang menjadi dasar PMI untuk selalu diterima masyarakat dengan berbagai kiprah kemanusiaannya.

Keberadaan PMI sebagai organisasi yang membantu pemerintah dibidang kebencanaan haruslah dilandasi dengan kemitraan yang kuat. Karenanya secara organisatoris kehadiran kepala daerah sebagai pelindung PMI di setiap tingkatan akan memperkukuh tugas dan fungsi PMI. Mendorong PMI untuk tetap mandiri secara organisasi dalam berkolaborasi dengan pemerintah adalah hal penting. Sementara bantuan pemerintah kepada PMI adalah sebuah amanat undang-undang yang harus dilandasi dengan sebuah komitmen untuk memperkuat PMI dalam menjalankan tugas membantu pemerintah dibidang kemanusiaan.

Beraktivitas kemanusiaan melalui PMI sejatinya adalah menjalani amanah. Mengabdi penuh keikhlasan melalui kegiatan di PMI artinya tetap berkomitmen mewujudkan organisasi PMI yang profesional, transparan, dan akuntabel sehingga mendapatkan kepercayaan dari masyarakat yang merupakan modal utama bagi PMI agar mendapatkan dukungan dari berbagai pihak.

Di sisi lain, PMI berproses bersama para relawan khususnya yang masih kategori generasi muda. Pembinaan generasi muda melalui PMI artinya menguatkan mental dasar pemuda melalui kegiatan kemanusiaan. Semangat membangkitkan kembali gelora pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) menjadi sebuah keniscayaan. Mengapa? Karena pemuda hari ini adalah pemimpin hari esok. Jika kita terlena membina generasi muda saat ini maka akan hilang ruang memunculkan pemimpin yang berkualitas dan berbudi luhur di masa yang akan datang.

Keberadaan PMR yang ada di semua tingkatan sekolah perlu dimantapkan keberadaannya baik secara organisasi maupun peningkatan mutunya. Pemasangan papan nama Unit PMR di setiap sekolah adalah penanda administrasi. Jumlah pelatih bersertifikat perlu terus ditingkatkan. Pendataan relawan PMR secara berjenjang dan penerbitan KTA menjadi bentuk nyata eksistensi Unit PMR di sekolah. Mengapa demikian? karena kepalangmerahan adalah salah satu jenis ekstrakurikuler yang diamanatkan oleh pasal 26 Undang-Undang Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Sementara Permendikbud Nomor 62/2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah menjelaskan 2 jenis ekstrakurikuler wajib dan pilihan. Ekstrakurikuler wajibnya adalah kepramukaan. Hal mana didasarkan atas terbitnyanya UU Nomor 12/ 2010 tentang Gerakan Pramuka. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan, di dalamnya juga menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepalangmerahan, maka dapat dijadikan dasar yuridis untuk merevisi Permendikbud Nomor 62/2014 guna memasukkan kepalangmerahan sebagai ekstrakurikuler wajib. Di mana keberadaan PMR telah ada di setiap tingkatan sekolah. Menggunakan azas lex posteriory di mana kehadiran UU No.1/2018 setelah terbitnya Permendikbud 62/2014 maka dapat dijadikan dasar yuridis untuk merevisi Permendikbud dimaksud. Karena Permendikbud 62/2014 menggunakan rujukan UU Nomor 20/2003 dan UU No,or 12/ 2010.

Upaya harmonisasi regulasi menjadi domain PMI Pusat. Jika kepalangmerahan menjadi ekstrakurikuler wajib maka pemasalan kepalangmerahan akan menjadi massif karena memiliki payung hukum yang kuat di lingkungan lembaga pendidikan. Koordinasi PMI dengan SMA/SMK di Kabupaten/ Kota akan terurai melalui Dinas Pendidikan Provinsi dalam mem-match-kan kegiatan kepalangmerahan. Demikian pula Korps Sukarela/ KSR di perguruan tinggi akan berkembang pesat. Diusia 77 tahun, kegiatan PMI terus berorientasi pada penguatan kapasitas dan aksi nyata agar dapat melakukan pelayanan yang cepat dan profesional untuk kemanusiaan. Dirgahayu PMI, terus tebar kebaikan.

 

*) Penulis adalah akademisi Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang dan

Ketua Bidang Organisasi PMI Prov. Jawa Timur

 

 

 

Tanggal 17 September adalah hari berdirinya Palang Merah Indonesia (PMI). PMI adalah kelengkapan negara di bidang kemanusiaan yang dibentuk Pemerintah Rl pada 17 September 1945. Kelahiran PMI tidak dapat dilepaskan dari romantika sejarah perjuangan bangsa Indonesia.

Tema besar yang diusung pada HUT kali ini adalah “Terus Tebar Kebaikan”. Upaya PMI menebarkan kebaikan dengan menjalankan berbagai kegiatan kepelangmerahan yaitu penanganan bencana, penanganan konflik, penyediaan darah yang aman dan sehat, penanganan masalah kesehatan sosial serta pendidikan dan pelatihan dalam rangka pembinaan generasi muda dan tugas-tugas kemanusiaan lainnya. Kegiatan yang luar biasa ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan.

Di tengah masyarakat, PMI dikenal dan identik dengan Unit Donor Darah (UDD) PMI. Karena eksistensi UDD berada dibawah organisasi PMI. Boleh dikatakan dalam keadaan tidak ada bencana maka UDD PMI berada di garda terdepan secara rutin melayani masyarakat dalam urusan penyediaan darah yang aman dan sehat. Pengalaman penanganan pandemic Covid-19 menunjukkan betapa strategisnya keberadaan UDD PMI.

UDD PMI akan terus meningkatkan kualitas pelayanan darah. Hal-hal penting berkaitan dengan eksistensi UDD PMI adalah perizinan, akreditasi dan CPOB BPOM. Kondisi ini akan terus diupayakan di Jawa Timur khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Sehingga meratanya kualitas pelayanan UDD PMI menjadi tolok ukur kesiapan PMI dalam merespon perkembangan khususnya dalam membantu pemerintah di bidang pelayanan kesehatan masyarakat.

Jejaring PMI yang selama ini menjadi ajang sharing organisasi dan pengembangan UDD PMI sangat strategis melalui output yang dihasilkan. Kolaborasi antar-UDD PMI dalam menjawab kebutuhan masyarakat akan semakin memperkukuh kehadiran PMI dalam menebar kebaikan khususnya urusan penyediaan darah yang aman dan sehat.

Filosofi tugas PMI “Tangan di Bawah dan Tangan di Atas” adalah fungsi strategis dalam menerima bantuan dari masyarakat yang selanjutnya disalurkan ke masyarakat kembali yang membutuhkan baik di dalam maupun di luar negeri dengan berpegang pada Prinsip-Prinsip Dasar Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah yaitu kemanusiaan, kesamaan, kenetralan, kemandirian, kesukarelaan, kesatuan dan kesemestaan.

Prinsip dasar gerakan inilah yang selalu disosialisasikan kepada para pengurus dan seluruh relawan PMI. Sosialisasi kepalangmerahan menjadi strategis untuk memberikan bekal mental kepada seseorang yang berkiprah di PMI. Pemahaman prinsip dasar gerakan inilah yang membedakan PMI dengan organisasi lainnya. Tanpa pemahaman totalitas dan komitmen mengamalkannya maka ruh kegiatan kemanusiaan ini akan sirna. Prinsip dasar gerakan inilah yang menjadi dasar PMI untuk selalu diterima masyarakat dengan berbagai kiprah kemanusiaannya.

Keberadaan PMI sebagai organisasi yang membantu pemerintah dibidang kebencanaan haruslah dilandasi dengan kemitraan yang kuat. Karenanya secara organisatoris kehadiran kepala daerah sebagai pelindung PMI di setiap tingkatan akan memperkukuh tugas dan fungsi PMI. Mendorong PMI untuk tetap mandiri secara organisasi dalam berkolaborasi dengan pemerintah adalah hal penting. Sementara bantuan pemerintah kepada PMI adalah sebuah amanat undang-undang yang harus dilandasi dengan sebuah komitmen untuk memperkuat PMI dalam menjalankan tugas membantu pemerintah dibidang kemanusiaan.

Beraktivitas kemanusiaan melalui PMI sejatinya adalah menjalani amanah. Mengabdi penuh keikhlasan melalui kegiatan di PMI artinya tetap berkomitmen mewujudkan organisasi PMI yang profesional, transparan, dan akuntabel sehingga mendapatkan kepercayaan dari masyarakat yang merupakan modal utama bagi PMI agar mendapatkan dukungan dari berbagai pihak.

Di sisi lain, PMI berproses bersama para relawan khususnya yang masih kategori generasi muda. Pembinaan generasi muda melalui PMI artinya menguatkan mental dasar pemuda melalui kegiatan kemanusiaan. Semangat membangkitkan kembali gelora pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) menjadi sebuah keniscayaan. Mengapa? Karena pemuda hari ini adalah pemimpin hari esok. Jika kita terlena membina generasi muda saat ini maka akan hilang ruang memunculkan pemimpin yang berkualitas dan berbudi luhur di masa yang akan datang.

Keberadaan PMR yang ada di semua tingkatan sekolah perlu dimantapkan keberadaannya baik secara organisasi maupun peningkatan mutunya. Pemasangan papan nama Unit PMR di setiap sekolah adalah penanda administrasi. Jumlah pelatih bersertifikat perlu terus ditingkatkan. Pendataan relawan PMR secara berjenjang dan penerbitan KTA menjadi bentuk nyata eksistensi Unit PMR di sekolah. Mengapa demikian? karena kepalangmerahan adalah salah satu jenis ekstrakurikuler yang diamanatkan oleh pasal 26 Undang-Undang Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Sementara Permendikbud Nomor 62/2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah menjelaskan 2 jenis ekstrakurikuler wajib dan pilihan. Ekstrakurikuler wajibnya adalah kepramukaan. Hal mana didasarkan atas terbitnyanya UU Nomor 12/ 2010 tentang Gerakan Pramuka. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan, di dalamnya juga menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepalangmerahan, maka dapat dijadikan dasar yuridis untuk merevisi Permendikbud Nomor 62/2014 guna memasukkan kepalangmerahan sebagai ekstrakurikuler wajib. Di mana keberadaan PMR telah ada di setiap tingkatan sekolah. Menggunakan azas lex posteriory di mana kehadiran UU No.1/2018 setelah terbitnya Permendikbud 62/2014 maka dapat dijadikan dasar yuridis untuk merevisi Permendikbud dimaksud. Karena Permendikbud 62/2014 menggunakan rujukan UU Nomor 20/2003 dan UU No,or 12/ 2010.

Upaya harmonisasi regulasi menjadi domain PMI Pusat. Jika kepalangmerahan menjadi ekstrakurikuler wajib maka pemasalan kepalangmerahan akan menjadi massif karena memiliki payung hukum yang kuat di lingkungan lembaga pendidikan. Koordinasi PMI dengan SMA/SMK di Kabupaten/ Kota akan terurai melalui Dinas Pendidikan Provinsi dalam mem-match-kan kegiatan kepalangmerahan. Demikian pula Korps Sukarela/ KSR di perguruan tinggi akan berkembang pesat. Diusia 77 tahun, kegiatan PMI terus berorientasi pada penguatan kapasitas dan aksi nyata agar dapat melakukan pelayanan yang cepat dan profesional untuk kemanusiaan. Dirgahayu PMI, terus tebar kebaikan.

 

*) Penulis adalah akademisi Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang dan

Ketua Bidang Organisasi PMI Prov. Jawa Timur

 

 

 

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/