alexametrics
24.5 C
Jember
Monday, 16 May 2022

Plt (untuk) APBD

Mobile_AP_Rectangle 1

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Jalan pemerintahan saat ini tidak akan semulus yang dibayangkan karena menjalankan warisan pemerintahan sebelumnya salah satunya menyelesaikan pekerjaan APBD 2021 dan Penataan Organisasi.
Kedua pekerjaan ini saling terkait karena pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2004 dan PP Nomor 17 Tahun 2017 menekankan perlunya Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan nasional yang menekankan bahwa kriteria pelaksanaan perencanaan pembangunan harus sinkron dengan pelaksanaan penganggaran.
Dalam pelaksanaannya pada Pasal 14 Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 memberikan panduan bahwa terhadap hasil penyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perangkat daerah harus berbasis pengelolaan data dan dilakukan secara elektronik. Dokumen tersebut meliputi perangkat dokumen anggaran daerah seperti KUA, PPAS, rancangan APBD sampai menjadi APBD yang dilaksanakan berbasis elektronik.
Oleh karena itu penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud harus menggunakan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Implementasi Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 mengatur tentang; 1) urusan, bidang urusan, program, kegiatan, dan sub kegiatan; 2)fungsi; 3) organisasi; 4) sumber pendanaan; 5) wilayah administrasi pemerintahan; dan 6) Rekening. Jika mengacu ini maka dapat dipastikan bahwa ada sekian Pekerjaan Rumah yang harus dijalankan pemerintah kabupaten Jember ketika bahas APBD 2021 salah satunya adalah penataan organisasi.

Kenapa penataan organisasi?
Kabupaten Jember pada awal memulai pembahasan APBD 2021 masih menggunakan KSOTK 2016. Ini sangat berbeda dengan daerah lain setelah keluar Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 daerah tersebut melakukan penataan kelembagaan dengan menerbitkan KSOTK Baru yang akan digunakan sebagai dasar APBD 2021, dan rata-rata daerah sudah menyelesaikannya di tahun 2019 dan 2020. Sementara Kabupaten Jember harus memetakan kembali perumpunan organisasi dan urusan yang otomatis ini akan berdampak pada perubahan nomenklatur dan struktur organisasi yang tentunya berimplikasi harus mengubah KSOTK 2016 menjadi KSOTK Baru.
KSOTK 2016 harus dilakukan perubahan karena ada perubahan ketentuan perundang undangan di atasnya yaitu PP Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2019 yang mengharuskan dilakukan perubahan kelembagaan. Selain itu, terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur khusus perumpunan perangkat daerah, antara lain: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Jadi perubahan KSOTK 2016 menjadi KSOTK baru suatu keharusan yang dijalankan sebelum membahas APBD 2021, jika tidak akan menjadi masalah bagi APBD 2021 dan kasus ini pernah terjadi di kabupaten Bondowoso bahwa DPRD menolak membahas dan mengembalikan KUA PPAS karena masih menggunakan SOTK lama.
Perubahan dengan penetapan KSOTK Baru akan berdampak penataan organisasi dengan penyesuaian pejabat dan jabatan.

Implementasi KSOTK Baru
Proses perubahan KSOTK lama menjadi KSOTK baru harus mengikuti Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah. Dalam pasal 42 ayat 3 disebutkan bahwa rancangan Perkada yang telah disusun disampaikan kepada biro hukum provinsi atau nama lainnya dan bagian hukum kabupaten/kota atau nama lainnya untuk dilakukan pembahasan.
Proses ini sebenarnya sudah dilakukan di zaman Plt Bupati (Wabup Kiai Mukit) namun ini terkendala untuk penetapan dan pengundangan di mana Plt Bupati bisa mengundangkan perkada harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Mendagri. Akibatnya kejelasan hasil menjadi kabur dan runyam setelah Bupati (Faida) menjabat kembali sehabis cuti pilkada dan kemudian menetapkan Perbup SOTK 2021 yang disertai dengan keputusan Bupati mengangkat Plt di semua jabatan saat itu. Keputusan yang dilakukan Faida ini menimbulkan gonjang-ganjing dan mosi tidak percaya di ASN Jember.
Penetapan Perbup KSOTK 2021 yang dilakukan oleh Bupati Baru ( Hendy) sebenarnya bagian proses perbup yang diajukan Plt Bupati (Wabub Kiai Mukit) setelah proses konsultasi dengan provinsi. Proses Pengundangan perbup KSOTK 2021 sekarang mempunyai kemiripan dengan yang dilakukan Bupati Faida saat itu dengan demisioner seluruh jabatan dan mengangkat Plt.
Namun ada bedanya bahwa apa yang dilakukan Faida saat itu ada masih menyisakan masalah dengan belum menjalankan rekomendasi surat Mendagri serta pengundangan SOTK cacat secara hukum karena dilakukan Plh Sekda Tampa melalui konsultasi dengan gubernur.
Pertanyaannya apakah langkahnya pendemisioneran dengan membiarkan kosong jabatan tampa jabatan definitif dengan mekanisme Plt ini merupakan langkah yang semestinya harus dilakukan?
Beberapa praktik di kabupaten lain bahwa perubahan KSOTK tidak harus berimplikasi dengan mengosongkan jabatan dan mengisi dengan Plt semua jabatan seperti dilakukan Jember.
Sebagai contoh Bupati Pemkab Bogor seiring dengan perubahan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) beberapa dinas sebagai konsekuensi Permendagri 90 Tahun 2019, tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan keuangan daerah. Namun langkah yang dilakukan tidak menempuh dengan jalan mutasi rotasi bahkan mem Plt kan pejabat definitif, yang dilakukan adalah dengan mengukuhkan kembali pejabat lama untuk jabatan dengan ketentuan SOTK baru.
Mungkin langkah yang dilakukan Bupati Jember dengan mengambil melakukan demisioner pejabat definitif dan membiarkan kosong dengan mengisinya melalui Plt disebabkan alasan beberapa pejabat diposisi tertentu dirasa “menghambat” atau “tidak sejalan” dengan visi dan misi bupati. Apalagi Bupati berharap tidak mendapatkan kesulitan dan hambatan dalam pembahasan APBD jika timnya adalah Pejabat pejabat OPD yang diharapkan dan dipilih melalui Plt.
Langkah Plt ini diasumsikan sebagai formula yang bisa dilakukan di saat ingin membangun tim yang solid melalui pejabat pejabat OPD namun di sisi lain terdapat larangan untuk melakukan mutasi dan rotasi jabatan selama 6 bulan setelah dilantik (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 serta surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 273/487/SJ)
Namun dalam klausul surat edaran Mendagri tersebut ada klausul yang menyebutkan bahwa pengisian jabatan dapat dilakukan jika terjadi kekosongan jabatan dengan sangat selektif, serta tidak melakukan mutasi/rotasi dalam jabatan. Kalaupun dilakukan proses pengisian jabatan harus dilaksanakan melalui seleksi terbuka sebagaimana ketentuan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara.
Ketentuan ini yang mungkin dipakai acuan oleh Bupati dengan tidak melakukan mutasi namun melakukan pendemisioneran pejabat lama serta tidak melakukan pengukuhan kembali dalam jabatan definitif namun mengosongkan semua jabatan sebagai implikasi KSOTK 2021.
Menurut surat edaran Mendagri tersebut bupati membiarkan terjadi kekosongan dan tidak melakukan seleksi terbuka namun mengisi kekosongan jabatan dapat diangkat Pelaksana Tugas (Pit.) dan ini diperbolehkan dalam surat edaran tersebut.
Namun yang perlu diperhatikan dalam surat edaran Mendagri tersebut menegaskan bahwa Fungsi Plt harus mempedomani Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2/se/vii/2019 tanggal 30 Juli 2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian.
Sampai di sini sudah jelas bahwa apa yang dilakukan bupati tidak salah menurut ketentuan, namun juga bukan satu satunya jalan atau langkah yang ditempuh. Langkah ini (demisioner dan mengangkat Plt) dilakukan sekali lagi lebih pada alasan untuk membersihkan pejabat di Jember yang tidak sejalan dan juga sesuai dengan visi dan misi sejak dini. Bisa jadi bupati sudah merasakannya saat menghadapi pembahasan APBD 2021 yang masih belum kelar dan terlambat saat ini sehingga langkah pengukuhan pejabat sama untuk di definitif kan tidak dilaksanakan.

- Advertisement -

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Jalan pemerintahan saat ini tidak akan semulus yang dibayangkan karena menjalankan warisan pemerintahan sebelumnya salah satunya menyelesaikan pekerjaan APBD 2021 dan Penataan Organisasi.
Kedua pekerjaan ini saling terkait karena pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2004 dan PP Nomor 17 Tahun 2017 menekankan perlunya Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan nasional yang menekankan bahwa kriteria pelaksanaan perencanaan pembangunan harus sinkron dengan pelaksanaan penganggaran.
Dalam pelaksanaannya pada Pasal 14 Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 memberikan panduan bahwa terhadap hasil penyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perangkat daerah harus berbasis pengelolaan data dan dilakukan secara elektronik. Dokumen tersebut meliputi perangkat dokumen anggaran daerah seperti KUA, PPAS, rancangan APBD sampai menjadi APBD yang dilaksanakan berbasis elektronik.
Oleh karena itu penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud harus menggunakan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Implementasi Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 mengatur tentang; 1) urusan, bidang urusan, program, kegiatan, dan sub kegiatan; 2)fungsi; 3) organisasi; 4) sumber pendanaan; 5) wilayah administrasi pemerintahan; dan 6) Rekening. Jika mengacu ini maka dapat dipastikan bahwa ada sekian Pekerjaan Rumah yang harus dijalankan pemerintah kabupaten Jember ketika bahas APBD 2021 salah satunya adalah penataan organisasi.

Kenapa penataan organisasi?
Kabupaten Jember pada awal memulai pembahasan APBD 2021 masih menggunakan KSOTK 2016. Ini sangat berbeda dengan daerah lain setelah keluar Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 daerah tersebut melakukan penataan kelembagaan dengan menerbitkan KSOTK Baru yang akan digunakan sebagai dasar APBD 2021, dan rata-rata daerah sudah menyelesaikannya di tahun 2019 dan 2020. Sementara Kabupaten Jember harus memetakan kembali perumpunan organisasi dan urusan yang otomatis ini akan berdampak pada perubahan nomenklatur dan struktur organisasi yang tentunya berimplikasi harus mengubah KSOTK 2016 menjadi KSOTK Baru.
KSOTK 2016 harus dilakukan perubahan karena ada perubahan ketentuan perundang undangan di atasnya yaitu PP Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2019 yang mengharuskan dilakukan perubahan kelembagaan. Selain itu, terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur khusus perumpunan perangkat daerah, antara lain: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Jadi perubahan KSOTK 2016 menjadi KSOTK baru suatu keharusan yang dijalankan sebelum membahas APBD 2021, jika tidak akan menjadi masalah bagi APBD 2021 dan kasus ini pernah terjadi di kabupaten Bondowoso bahwa DPRD menolak membahas dan mengembalikan KUA PPAS karena masih menggunakan SOTK lama.
Perubahan dengan penetapan KSOTK Baru akan berdampak penataan organisasi dengan penyesuaian pejabat dan jabatan.

Implementasi KSOTK Baru
Proses perubahan KSOTK lama menjadi KSOTK baru harus mengikuti Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah. Dalam pasal 42 ayat 3 disebutkan bahwa rancangan Perkada yang telah disusun disampaikan kepada biro hukum provinsi atau nama lainnya dan bagian hukum kabupaten/kota atau nama lainnya untuk dilakukan pembahasan.
Proses ini sebenarnya sudah dilakukan di zaman Plt Bupati (Wabup Kiai Mukit) namun ini terkendala untuk penetapan dan pengundangan di mana Plt Bupati bisa mengundangkan perkada harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Mendagri. Akibatnya kejelasan hasil menjadi kabur dan runyam setelah Bupati (Faida) menjabat kembali sehabis cuti pilkada dan kemudian menetapkan Perbup SOTK 2021 yang disertai dengan keputusan Bupati mengangkat Plt di semua jabatan saat itu. Keputusan yang dilakukan Faida ini menimbulkan gonjang-ganjing dan mosi tidak percaya di ASN Jember.
Penetapan Perbup KSOTK 2021 yang dilakukan oleh Bupati Baru ( Hendy) sebenarnya bagian proses perbup yang diajukan Plt Bupati (Wabub Kiai Mukit) setelah proses konsultasi dengan provinsi. Proses Pengundangan perbup KSOTK 2021 sekarang mempunyai kemiripan dengan yang dilakukan Bupati Faida saat itu dengan demisioner seluruh jabatan dan mengangkat Plt.
Namun ada bedanya bahwa apa yang dilakukan Faida saat itu ada masih menyisakan masalah dengan belum menjalankan rekomendasi surat Mendagri serta pengundangan SOTK cacat secara hukum karena dilakukan Plh Sekda Tampa melalui konsultasi dengan gubernur.
Pertanyaannya apakah langkahnya pendemisioneran dengan membiarkan kosong jabatan tampa jabatan definitif dengan mekanisme Plt ini merupakan langkah yang semestinya harus dilakukan?
Beberapa praktik di kabupaten lain bahwa perubahan KSOTK tidak harus berimplikasi dengan mengosongkan jabatan dan mengisi dengan Plt semua jabatan seperti dilakukan Jember.
Sebagai contoh Bupati Pemkab Bogor seiring dengan perubahan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) beberapa dinas sebagai konsekuensi Permendagri 90 Tahun 2019, tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan keuangan daerah. Namun langkah yang dilakukan tidak menempuh dengan jalan mutasi rotasi bahkan mem Plt kan pejabat definitif, yang dilakukan adalah dengan mengukuhkan kembali pejabat lama untuk jabatan dengan ketentuan SOTK baru.
Mungkin langkah yang dilakukan Bupati Jember dengan mengambil melakukan demisioner pejabat definitif dan membiarkan kosong dengan mengisinya melalui Plt disebabkan alasan beberapa pejabat diposisi tertentu dirasa “menghambat” atau “tidak sejalan” dengan visi dan misi bupati. Apalagi Bupati berharap tidak mendapatkan kesulitan dan hambatan dalam pembahasan APBD jika timnya adalah Pejabat pejabat OPD yang diharapkan dan dipilih melalui Plt.
Langkah Plt ini diasumsikan sebagai formula yang bisa dilakukan di saat ingin membangun tim yang solid melalui pejabat pejabat OPD namun di sisi lain terdapat larangan untuk melakukan mutasi dan rotasi jabatan selama 6 bulan setelah dilantik (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 serta surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 273/487/SJ)
Namun dalam klausul surat edaran Mendagri tersebut ada klausul yang menyebutkan bahwa pengisian jabatan dapat dilakukan jika terjadi kekosongan jabatan dengan sangat selektif, serta tidak melakukan mutasi/rotasi dalam jabatan. Kalaupun dilakukan proses pengisian jabatan harus dilaksanakan melalui seleksi terbuka sebagaimana ketentuan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara.
Ketentuan ini yang mungkin dipakai acuan oleh Bupati dengan tidak melakukan mutasi namun melakukan pendemisioneran pejabat lama serta tidak melakukan pengukuhan kembali dalam jabatan definitif namun mengosongkan semua jabatan sebagai implikasi KSOTK 2021.
Menurut surat edaran Mendagri tersebut bupati membiarkan terjadi kekosongan dan tidak melakukan seleksi terbuka namun mengisi kekosongan jabatan dapat diangkat Pelaksana Tugas (Pit.) dan ini diperbolehkan dalam surat edaran tersebut.
Namun yang perlu diperhatikan dalam surat edaran Mendagri tersebut menegaskan bahwa Fungsi Plt harus mempedomani Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2/se/vii/2019 tanggal 30 Juli 2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian.
Sampai di sini sudah jelas bahwa apa yang dilakukan bupati tidak salah menurut ketentuan, namun juga bukan satu satunya jalan atau langkah yang ditempuh. Langkah ini (demisioner dan mengangkat Plt) dilakukan sekali lagi lebih pada alasan untuk membersihkan pejabat di Jember yang tidak sejalan dan juga sesuai dengan visi dan misi sejak dini. Bisa jadi bupati sudah merasakannya saat menghadapi pembahasan APBD 2021 yang masih belum kelar dan terlambat saat ini sehingga langkah pengukuhan pejabat sama untuk di definitif kan tidak dilaksanakan.

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Jalan pemerintahan saat ini tidak akan semulus yang dibayangkan karena menjalankan warisan pemerintahan sebelumnya salah satunya menyelesaikan pekerjaan APBD 2021 dan Penataan Organisasi.
Kedua pekerjaan ini saling terkait karena pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2004 dan PP Nomor 17 Tahun 2017 menekankan perlunya Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan nasional yang menekankan bahwa kriteria pelaksanaan perencanaan pembangunan harus sinkron dengan pelaksanaan penganggaran.
Dalam pelaksanaannya pada Pasal 14 Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 memberikan panduan bahwa terhadap hasil penyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perangkat daerah harus berbasis pengelolaan data dan dilakukan secara elektronik. Dokumen tersebut meliputi perangkat dokumen anggaran daerah seperti KUA, PPAS, rancangan APBD sampai menjadi APBD yang dilaksanakan berbasis elektronik.
Oleh karena itu penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud harus menggunakan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Implementasi Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 mengatur tentang; 1) urusan, bidang urusan, program, kegiatan, dan sub kegiatan; 2)fungsi; 3) organisasi; 4) sumber pendanaan; 5) wilayah administrasi pemerintahan; dan 6) Rekening. Jika mengacu ini maka dapat dipastikan bahwa ada sekian Pekerjaan Rumah yang harus dijalankan pemerintah kabupaten Jember ketika bahas APBD 2021 salah satunya adalah penataan organisasi.

Kenapa penataan organisasi?
Kabupaten Jember pada awal memulai pembahasan APBD 2021 masih menggunakan KSOTK 2016. Ini sangat berbeda dengan daerah lain setelah keluar Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 daerah tersebut melakukan penataan kelembagaan dengan menerbitkan KSOTK Baru yang akan digunakan sebagai dasar APBD 2021, dan rata-rata daerah sudah menyelesaikannya di tahun 2019 dan 2020. Sementara Kabupaten Jember harus memetakan kembali perumpunan organisasi dan urusan yang otomatis ini akan berdampak pada perubahan nomenklatur dan struktur organisasi yang tentunya berimplikasi harus mengubah KSOTK 2016 menjadi KSOTK Baru.
KSOTK 2016 harus dilakukan perubahan karena ada perubahan ketentuan perundang undangan di atasnya yaitu PP Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2019 yang mengharuskan dilakukan perubahan kelembagaan. Selain itu, terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur khusus perumpunan perangkat daerah, antara lain: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Jadi perubahan KSOTK 2016 menjadi KSOTK baru suatu keharusan yang dijalankan sebelum membahas APBD 2021, jika tidak akan menjadi masalah bagi APBD 2021 dan kasus ini pernah terjadi di kabupaten Bondowoso bahwa DPRD menolak membahas dan mengembalikan KUA PPAS karena masih menggunakan SOTK lama.
Perubahan dengan penetapan KSOTK Baru akan berdampak penataan organisasi dengan penyesuaian pejabat dan jabatan.

Implementasi KSOTK Baru
Proses perubahan KSOTK lama menjadi KSOTK baru harus mengikuti Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah. Dalam pasal 42 ayat 3 disebutkan bahwa rancangan Perkada yang telah disusun disampaikan kepada biro hukum provinsi atau nama lainnya dan bagian hukum kabupaten/kota atau nama lainnya untuk dilakukan pembahasan.
Proses ini sebenarnya sudah dilakukan di zaman Plt Bupati (Wabup Kiai Mukit) namun ini terkendala untuk penetapan dan pengundangan di mana Plt Bupati bisa mengundangkan perkada harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Mendagri. Akibatnya kejelasan hasil menjadi kabur dan runyam setelah Bupati (Faida) menjabat kembali sehabis cuti pilkada dan kemudian menetapkan Perbup SOTK 2021 yang disertai dengan keputusan Bupati mengangkat Plt di semua jabatan saat itu. Keputusan yang dilakukan Faida ini menimbulkan gonjang-ganjing dan mosi tidak percaya di ASN Jember.
Penetapan Perbup KSOTK 2021 yang dilakukan oleh Bupati Baru ( Hendy) sebenarnya bagian proses perbup yang diajukan Plt Bupati (Wabub Kiai Mukit) setelah proses konsultasi dengan provinsi. Proses Pengundangan perbup KSOTK 2021 sekarang mempunyai kemiripan dengan yang dilakukan Bupati Faida saat itu dengan demisioner seluruh jabatan dan mengangkat Plt.
Namun ada bedanya bahwa apa yang dilakukan Faida saat itu ada masih menyisakan masalah dengan belum menjalankan rekomendasi surat Mendagri serta pengundangan SOTK cacat secara hukum karena dilakukan Plh Sekda Tampa melalui konsultasi dengan gubernur.
Pertanyaannya apakah langkahnya pendemisioneran dengan membiarkan kosong jabatan tampa jabatan definitif dengan mekanisme Plt ini merupakan langkah yang semestinya harus dilakukan?
Beberapa praktik di kabupaten lain bahwa perubahan KSOTK tidak harus berimplikasi dengan mengosongkan jabatan dan mengisi dengan Plt semua jabatan seperti dilakukan Jember.
Sebagai contoh Bupati Pemkab Bogor seiring dengan perubahan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) beberapa dinas sebagai konsekuensi Permendagri 90 Tahun 2019, tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan keuangan daerah. Namun langkah yang dilakukan tidak menempuh dengan jalan mutasi rotasi bahkan mem Plt kan pejabat definitif, yang dilakukan adalah dengan mengukuhkan kembali pejabat lama untuk jabatan dengan ketentuan SOTK baru.
Mungkin langkah yang dilakukan Bupati Jember dengan mengambil melakukan demisioner pejabat definitif dan membiarkan kosong dengan mengisinya melalui Plt disebabkan alasan beberapa pejabat diposisi tertentu dirasa “menghambat” atau “tidak sejalan” dengan visi dan misi bupati. Apalagi Bupati berharap tidak mendapatkan kesulitan dan hambatan dalam pembahasan APBD jika timnya adalah Pejabat pejabat OPD yang diharapkan dan dipilih melalui Plt.
Langkah Plt ini diasumsikan sebagai formula yang bisa dilakukan di saat ingin membangun tim yang solid melalui pejabat pejabat OPD namun di sisi lain terdapat larangan untuk melakukan mutasi dan rotasi jabatan selama 6 bulan setelah dilantik (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 serta surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 273/487/SJ)
Namun dalam klausul surat edaran Mendagri tersebut ada klausul yang menyebutkan bahwa pengisian jabatan dapat dilakukan jika terjadi kekosongan jabatan dengan sangat selektif, serta tidak melakukan mutasi/rotasi dalam jabatan. Kalaupun dilakukan proses pengisian jabatan harus dilaksanakan melalui seleksi terbuka sebagaimana ketentuan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara.
Ketentuan ini yang mungkin dipakai acuan oleh Bupati dengan tidak melakukan mutasi namun melakukan pendemisioneran pejabat lama serta tidak melakukan pengukuhan kembali dalam jabatan definitif namun mengosongkan semua jabatan sebagai implikasi KSOTK 2021.
Menurut surat edaran Mendagri tersebut bupati membiarkan terjadi kekosongan dan tidak melakukan seleksi terbuka namun mengisi kekosongan jabatan dapat diangkat Pelaksana Tugas (Pit.) dan ini diperbolehkan dalam surat edaran tersebut.
Namun yang perlu diperhatikan dalam surat edaran Mendagri tersebut menegaskan bahwa Fungsi Plt harus mempedomani Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2/se/vii/2019 tanggal 30 Juli 2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian.
Sampai di sini sudah jelas bahwa apa yang dilakukan bupati tidak salah menurut ketentuan, namun juga bukan satu satunya jalan atau langkah yang ditempuh. Langkah ini (demisioner dan mengangkat Plt) dilakukan sekali lagi lebih pada alasan untuk membersihkan pejabat di Jember yang tidak sejalan dan juga sesuai dengan visi dan misi sejak dini. Bisa jadi bupati sudah merasakannya saat menghadapi pembahasan APBD 2021 yang masih belum kelar dan terlambat saat ini sehingga langkah pengukuhan pejabat sama untuk di definitif kan tidak dilaksanakan.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/