alexametrics
19.8 C
Jember
Wednesday, 29 June 2022

Investasi, Menguntungkan atau Membuntungkan?

Mobile_AP_Rectangle 1

Argumentasi ekonomi selalu dijadikan dalih oleh Bupati Jember beserta segenap pemerintahan yang berkuasa. Mungkin pejabat sekarang belum pernah membaca sejarah atau mungkin tidak pernah merasa memiliki tanah airnya, khususnya Jember. Karl Marx dalam konsep ekonomi sosialis mendasarkan pada prinsip, negara menyiapkan seluruh regulasi yang diperlukan untuk menggerakkan kegiatan ekonomi seperti investasi, mulai dari proses perencanaan, operasional, pengawasan sampai ke evaluasi. Pada level ini fungsi negara merancang sistem kepemilikan proses transaksi, dan pembagian keuntungan berbasis instrumen negara. Jadi, dalam kasus hak kepemilikan, negara bukan cuma mengontrol tetapi juga menguasai hak kepemilikan.

Jika kita buka lembaran sejarah, tahun 1887 ada sebuah negara besar di Timur Tengah yang sedang berada dalam situasi hampir runtuh sehingga disebut oleh Eropa sebagai “singa tua yang sakit”. Situasi negara saat itu kacau dalam sektor apa pun termasuk ekonomi, namun Sultan Abdul Hamid II dengan gagasannya mendatangkan investor sebanyak mungkin ke negaranya dalam rangka peningkatan ekonomi mampu menyelamatkan negara setidaknya hingga akhir masa pemerintahan beliau 90 persen utang negara telah dibayar (Sultan Abdul Hamid II; hal: 265-293)

Proses pendatangan investor oleh Sultan Abdul Hamid II tidak sama dengan yang dilakukan oleh pemerintah di negara kita. Beliau memiliki negara dengan sumber daya alam melimpah berupa minyak bumi namun tidak memiliki alat produksi dan teknisi. Maka beliau dengan cerdiknya hanya mengizinkan perusahaan yang mau berinvestasi di negara tersebut hanya boleh investasi berupa alat produksi dan teknisi yang itu pun dibatasi waktu selama dua tahun masyarakat pribumi harus bisa mengoperasikan alat produksi tersebut. Dengan demikian kekayaan negara tetap terjaga menjadi milik negara sedangkan masyarakat pribumi mendapatkan keterampilan.

Mobile_AP_Rectangle 2

Pertanyaan yang kemudian muncul dalam benak kami semua adalah apakah Pemerintah Kabupaten Jember lupa membaca sejarah atau mungkin tidak memiliki rasa nasionalisme? Wallahu a’lamu bisshawaabi.

 

*) Penulis adalah anggota Bidang Advokasi dan Gerakan PC PMII Jember.

- Advertisement -

Argumentasi ekonomi selalu dijadikan dalih oleh Bupati Jember beserta segenap pemerintahan yang berkuasa. Mungkin pejabat sekarang belum pernah membaca sejarah atau mungkin tidak pernah merasa memiliki tanah airnya, khususnya Jember. Karl Marx dalam konsep ekonomi sosialis mendasarkan pada prinsip, negara menyiapkan seluruh regulasi yang diperlukan untuk menggerakkan kegiatan ekonomi seperti investasi, mulai dari proses perencanaan, operasional, pengawasan sampai ke evaluasi. Pada level ini fungsi negara merancang sistem kepemilikan proses transaksi, dan pembagian keuntungan berbasis instrumen negara. Jadi, dalam kasus hak kepemilikan, negara bukan cuma mengontrol tetapi juga menguasai hak kepemilikan.

Jika kita buka lembaran sejarah, tahun 1887 ada sebuah negara besar di Timur Tengah yang sedang berada dalam situasi hampir runtuh sehingga disebut oleh Eropa sebagai “singa tua yang sakit”. Situasi negara saat itu kacau dalam sektor apa pun termasuk ekonomi, namun Sultan Abdul Hamid II dengan gagasannya mendatangkan investor sebanyak mungkin ke negaranya dalam rangka peningkatan ekonomi mampu menyelamatkan negara setidaknya hingga akhir masa pemerintahan beliau 90 persen utang negara telah dibayar (Sultan Abdul Hamid II; hal: 265-293)

Proses pendatangan investor oleh Sultan Abdul Hamid II tidak sama dengan yang dilakukan oleh pemerintah di negara kita. Beliau memiliki negara dengan sumber daya alam melimpah berupa minyak bumi namun tidak memiliki alat produksi dan teknisi. Maka beliau dengan cerdiknya hanya mengizinkan perusahaan yang mau berinvestasi di negara tersebut hanya boleh investasi berupa alat produksi dan teknisi yang itu pun dibatasi waktu selama dua tahun masyarakat pribumi harus bisa mengoperasikan alat produksi tersebut. Dengan demikian kekayaan negara tetap terjaga menjadi milik negara sedangkan masyarakat pribumi mendapatkan keterampilan.

Pertanyaan yang kemudian muncul dalam benak kami semua adalah apakah Pemerintah Kabupaten Jember lupa membaca sejarah atau mungkin tidak memiliki rasa nasionalisme? Wallahu a’lamu bisshawaabi.

 

*) Penulis adalah anggota Bidang Advokasi dan Gerakan PC PMII Jember.

Argumentasi ekonomi selalu dijadikan dalih oleh Bupati Jember beserta segenap pemerintahan yang berkuasa. Mungkin pejabat sekarang belum pernah membaca sejarah atau mungkin tidak pernah merasa memiliki tanah airnya, khususnya Jember. Karl Marx dalam konsep ekonomi sosialis mendasarkan pada prinsip, negara menyiapkan seluruh regulasi yang diperlukan untuk menggerakkan kegiatan ekonomi seperti investasi, mulai dari proses perencanaan, operasional, pengawasan sampai ke evaluasi. Pada level ini fungsi negara merancang sistem kepemilikan proses transaksi, dan pembagian keuntungan berbasis instrumen negara. Jadi, dalam kasus hak kepemilikan, negara bukan cuma mengontrol tetapi juga menguasai hak kepemilikan.

Jika kita buka lembaran sejarah, tahun 1887 ada sebuah negara besar di Timur Tengah yang sedang berada dalam situasi hampir runtuh sehingga disebut oleh Eropa sebagai “singa tua yang sakit”. Situasi negara saat itu kacau dalam sektor apa pun termasuk ekonomi, namun Sultan Abdul Hamid II dengan gagasannya mendatangkan investor sebanyak mungkin ke negaranya dalam rangka peningkatan ekonomi mampu menyelamatkan negara setidaknya hingga akhir masa pemerintahan beliau 90 persen utang negara telah dibayar (Sultan Abdul Hamid II; hal: 265-293)

Proses pendatangan investor oleh Sultan Abdul Hamid II tidak sama dengan yang dilakukan oleh pemerintah di negara kita. Beliau memiliki negara dengan sumber daya alam melimpah berupa minyak bumi namun tidak memiliki alat produksi dan teknisi. Maka beliau dengan cerdiknya hanya mengizinkan perusahaan yang mau berinvestasi di negara tersebut hanya boleh investasi berupa alat produksi dan teknisi yang itu pun dibatasi waktu selama dua tahun masyarakat pribumi harus bisa mengoperasikan alat produksi tersebut. Dengan demikian kekayaan negara tetap terjaga menjadi milik negara sedangkan masyarakat pribumi mendapatkan keterampilan.

Pertanyaan yang kemudian muncul dalam benak kami semua adalah apakah Pemerintah Kabupaten Jember lupa membaca sejarah atau mungkin tidak memiliki rasa nasionalisme? Wallahu a’lamu bisshawaabi.

 

*) Penulis adalah anggota Bidang Advokasi dan Gerakan PC PMII Jember.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/