JUDUL di atas tak ada kaitan sama sekali dengan demo kepala desa di Bondowoso beberapa hari yang lalu. Judul di atas bukan bergetar dalam makna desa bermasalah, atau desa sedang dirundung masalah. Sama sekali bukan. Tulisan ini justru tentang prestasi. Prestasi yang tak biasa, tapi luar biasa.

IKLAN

Prestasi yang dapat mengantarkan Bondowoso melesat. Melesat dari daerah tertinggal, menjadi tak lagi tertinggal. Dari kabupaten yang nilai IPM-nya selalu rendah, di urutan buncit menjadi lebih baik, mendekati papan tengah pada urutan IPM kabupaten/kota se-Jawa Timur.

Tulisan ini mewakili apresiasi saya pada program Getar Desa. Kebetulan, beberapa hari yang lalu, program ini dievaluasi bersama di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso. Saya hadir, menjadi peserta mewakili Dewan Pendidikan. Diskusi berjalan dengan menyenangkan, renyah, terbuka, penuh gairah dan penuh optimisme.

Kesimpulan sementara, program ini masih menyisakan sedikit masalah, namun secara umum, program ini dapat dikatakan berhasil, sangat berhasil. Buktinya, banyak daerah di Jawa Timur bahkan dari luar Jawa yang hadir untuk studi tiru atas keberhasilan program Getar Desa.

Program Getar Desa (Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa) adalah program yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso sejak tahun 2017, di saat Amin Said Husni masih menjabat sebagai Bupati Bondowoso.

Problem Bondowoso yang tak pernah beranjak dari status daerah tertinggal, serta posisi peringkat IPM yang tak pernah membaik, membuat prihatin banyak pihak, terutama Bupati Amin Said Husni saat itu.

Dari hasil evaluasi, kajian mendalam serta diskusi dengan berbagai pihak, akhirnya, disimpulkan bahwa persoalan di sektor pendidikan adalah sektor yang paling besar peluangnya untuk dipilih sebagai prioritas utama, prioritas utama untuk dibenahi.

Pilihan ini bukan karena sektor pendidikan berada di posisi paling parah, namun justru sebaliknya, sektor pendidikan dianggap paling siap menjadi pengungkit utama meningkatnya IPM di Bondowoso.

Saya sendiri, sebagai ketua Dewan Pendidikan, maupun sebagai wakil ketua Dewan Riset Daerah (DRD) di saat itu, cukup aktif terlibat di berbagai diskusi tentang strategi meningkatkan IPM dan strategi mengeluarkan kabupaten Bondowoso dari status daerah tertinggal.

Secara kuantitatif maupun kualitatif, kesadaran dan kemauan masyarakat Bondowoso untuk berbenah di bidang pendidikan jauh lebih besar peluangnya dibandingkan sektor lain, semisal sektor kesehatan dan ekonomi.

Berikut juga, potensi yang dimiliki, sumber daya manusia maupun sumber dana yang tersedia, apa yang ada di sektor pendidikan lebih besar dibandingkan sektor lainnya.

Berbagai potensi ini, dipadu dengan visi dan misi pemerintah yang memberikan porsi besar pada pengembangan kualitas pendidikan, maka, memilih sektor pendidikan sebagai pengungkit utama agar Bondowoso keluar dari status daerah tertinggal adalah pilihan tepat dan cerdas.

Salah satu problem utama di sektor pendidikan adalah angka putus sekolah yang tinggi. Angka rata-rata lama sekolah hanya 5, 54 tahun, sangat rendah. Getar Desa adalah ikhtiar dan jawaban atas problem angka rata-rata lama sekolah yang rendah tersebut.

Getar Desa bertujuan meningkatkan percepatan angka rata-rata lama sekolah dan perluasan akses layanan pendidikan bagi masyarakat yang drop out di tingkat SD, SMP dan maupun SMA/SMK, serta memberi peluang dan kesempatan bagi masyarakat yang hanya memiliki ijazah SD dan SMP.

Program Getar Desa tidak hanya terkonsentrasi ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan saja, namun banyak OPD dan stakeholders lain yang dilibatkan. Semisal, Disdikbud menjadi penanggung jawab program, Bappeda perencana dan penganggaran kegiatan, Diskoperindag bertanggung jawab melatih dan memfasilitasi UMKM, Polres dan Kodim membantu melakukan mobilisasi peserta didik, PKBM sebagai pelaksana program Getar Desa, tercatat 60 PKBM yang menjadi penyelenggara program ini, Kepala Desa sebagai pihak yang mengorganisasi program Getar Desa dan pengelola anggaran desa, PGRI bertugas mengorganisasi dan mengerahkan beberapa guru sebagai tenaga pendidik (tutor), tercatat 4.255 tenaga guru menjadi relawan tanpa honor terlibat dalam program ini, SMK bertugas membuat modul materi vokasi dan Inspektorat sebagai pengawas penggunaan dana.

Selain OPD dan instansi resmi pemerintah di atas, program ini juga melibatkan berbagai pihak sebagai partisan aktif, semisal CSR, MUI, Dewan Pendidikan dan masih banyak stakeholder pendidikan lainnya. Terbukti, dengan sinergi yang baik, program yang direncanakan dengan matang, koordinasi yang terus menerus, akhirnya, program Getar Desa dapat dikatakan sukses, sukses besar. Sebagai salah satu indikator keberhasilan, fakta bahwa program ini berhasil diakses oleh 17.930 warga belajar dan semuanya telah terimput di aplikasi Dapodik Paud-Dikmas Kemendikbud.

Selain itu, bukti lain yang cukup fenomenal adalah meningkatnya angka rata-rata lama sekolah, yang semula hanya 5,54 di tahun 2016, menjadi 5,62 di tahun 2018. Angka ini, melampaui renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2023, yang hanya menargetkan 5,61 tahun.

Ini artinya, Getar Desa benar-benar menjadi program akseleratif yang patut diapresiasi. Sehingga, program ini, dapat dipercaya akan mengantarkan Bondowoso melesat, sebagaimana visi dan misi Pemerintah Bondowoso saat ini.

Tidak cukup hanya membanggakan di angka-angka kuantitatif, program ini juga berhasil memperbaiki kualitas sumber daya manusia Bondowoso di bidang ekonomi secara langsung. Kenapa sebab? Karena, program ini tidak sekadar menargetkan kelulusan warga belajar tepat waktu, namun lebih dari pada itu, program ini juga menyertakan pendidikan vokasi untuk warga didik.

Pendidikan vokasi ini terkonsentrasi pada enam usaha, yaitu batik, anyaman bambu, aneka keripik, olahan kopi, las dan jamur serta jamu instan. Menurut catatan dan laporan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bondowoso, salah satu daya tarik dari program Getar Desa ke masyarakat adalah adanya keseriusan pendidikan vokasi ini. Masyarakat tergerak menjadi warga belajar tidak hanya mengejar target ijazah, namun juga terobsesi untuk mendapatkan keterampilan, dengan tujuan utama meningkatkan taraf hidup.

Efek domino dari Getar Desa tidak terhenti dengan terkereknya angka rata-rata lama sekolah, sebagaimana tujuan utama program ini, namun lebih dari pada itu, juga dapat meningkatnya taraf hidup dan meningkatnya pendapatan per kapita.

Sebagai sebuah ikhtiar, sebuah program, tentu Getar Desa masih menyisakan PR bagi pemerintah daerah, diskusi yang dilakukan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah salah satu langkah identifikasi berbagai persoalan tersebut. Salah satu yang menjadi konsentrasi saya pribadi adalah persoalan pemasaran dari hasil produksi warga belajar, seperti kain batik, tas rajut, olahan kopi dan lainnya.

Hal yang biasa dialpakan, adalah persoalan pasar. Dan problem ini adalah problem budaya orang Indonesia. Kita sering kali menggebu-gebu untuk memproduksi sesuatu tanpa melakukan survei pasar yang matang, akibatnya, sering kali yang terjadi adalah, pasar tak menghendaki, atau pihak produsen dalam hal ini warga belajar tak punya informasi pasar yang bagus, akibat terusannya, produksi hanya tinggal produksi, tak diserap oleh pasar. Intinya, problem pemasaran.

Karena itu, salah satu tema diskusi yang paling penting dalam catatan saya adalah, bahwa pemerintah wajib hadir untuk memberikan jalan pemasaran hasil produksi warga belajar, jika perlu, buat kebijakan afirmatif untuk memberikan proteksi bagi hasil karya warga belajar.

Hemat saya, tak ada salahnya, jika pemerintah melakukan hal tersebut, mengingat produk-produk hasil pabrikan dengan harga yang jauh lebih murah, telah merambah semua lini pemasaran. Pasar telah mereka kuasai. Artinya, membiarkan produksi hasil karya warga belajar bertarung, tarung bebas merebut pasar dengan produksi hasil pabrikan, adalah kesalahan fatal.

*) Penulis adalah Dosen UIN Sunan Ampel Surabaya dan Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Bondowoso.