KEENGGANAN 33 investor Tiongkok memarkir dananya ke Indonesia dan lebih memilih Vietnam, Thailand, dan Malaysia patut untuk dicermati. Rilis Global Competitiveness Report 2017-2018 keluaran World Economic Forum mengungkap dua faktor teratas penghambat investasi adalah korupsi dan inefisiensi birokrasi. Jika birokrasi yang kurang acuh terhadap investasi maka dipastikan akan menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi domestik meroket lebih tinggi. Ilustrasinya bisa dimaknai dari perbandingan persen investasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2018. Data stok investasi langsung Indonesia hanya 22,1 persen dari PDB, lebih rendah dibandingkan Filipina 25,1 persen, Malaysia 43 persen, Thailand 45,7 persen, dan Vietnam 60,1 persen (Country Fact Sheets-UNCTAD, 2019).

IKLAN

Beberapa gagasan hadir terkait fluktuasi investasi Indonesia. Mulai ide pendirian Kementerian Investasi dengan memperluas kewenangan sebagai bentuk peningkatan status Badan Koordinasi dan Penanaman Modal. Hingga usulan pengintegrasian 72 regulasi penghambat investasi dengan mengintrodusir regulasi darurat melalui omnibus law.

Birokrasi jika meminjam pergulatan pemikiran Karl Mark yang tidak sudi menyebut birokrasi. Tapi lebih cenderung state apparatus yang diyakini sebagai organ negara yang menghisap rakyat. Tegasnya, negara dengan birokrasi hanya menjadi panitia bagi akumulasi modal dan pemerasan buruh. Apakah poin laten aspek ‘mentalitas’ ini yang membayangi lambatnya investasi ke Indonesia? Jika benar adanya maka masalah birokrasi ini perlu didetoksifikasi agar hilang racun-racunnya.

Bagi pemerintah daerah, peningkatan komitmen kepala daerah terhadap dunia usaha adalah kuncinya. Ia harus mampu menatap masalah, berinovasi kreatif, fleksibel dan humanis. Artinya kepala daerah harus bisa menjadi signal pasar dan dirigen orkestra keramahan bagi investor dengan menyediakan tata kelola yang jelas bagi ekosistem investasi daerah. Kepala daerah beserta aparatnya harus menjual keyakinan akan iklim demokrasi ekonomi yang kondusif. Ujungnya sinkronisasi pelaksanaan peraturan pemerintah pusat di daerah terartikulasikan dengan baik. Sebab disinyalir birokrasi belum sepenuhnya mendedikasikan untuk pelayanan publik.

Banyak aspek yang bisa dipersalahkan, seperti implementasi kebijakan belum terintegrasi dan terpadu. Ini sejalan dengan temuan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) yang menenggarai persoalan perizinan masih menjadi beban utama dunia usaha di Indonesia. Intinya ada masalah kelembagaan akut sehingga pemerintah daerah harus memiliki visi yang sama dalam pembangunan dengan pemerintah pusat. Secara eksesif pemerintah pusat sudah mendukung dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah. Di mana memberi relaksasi bagi pemerintah daerah untuk mendongkrak investasinya.

Sejatinya sederhana bagi pemerintah daerah jika memiliki niatan meningkatkan kinerjanya. Yaitu seriusi pelaksanaan reformasi birokrasi yang digulirkan selama ini. Reformasi birokrasi adalah wujud pengejawantahan birokrasi modern yang hendak menciptakan good governance di Indonesia. Spirit konsep ini ialah penataan ulang birokrasi pemerintah dari organisasi, tatalaksana, peraturan perundangan, aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan pola pikir serta budaya kerja. Namun sepertinya persepsi negatif terhadap para abdi negara belum sepenuhnya hilang. Birokrasi seolah jadi momok bagi dunia usaha. Ia masih berbelit-belit dan kurang ramah bagi investor. Dan sayup-sayup masih terhembus praktik korupsi dan kolusi. Padahal birokrasi adalah mesin negara, untuknya wajib paham esensi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Di dalamnya jelas diatur kewajiban aparatur pemerintah untuk melaksanakan pelayanan dengan sebaik-baiknya. Belum lagi perlu pembentukan satuan tugas percepatan kemudahan berusaha yang didasarkan Peraturan Presiden Nomor 91/2017 untuk membenahi komitmen investasi di daerah.

Penajaman relasi birokrasi dan investasi dapat ditautkan dengan logika rasionalitas birokrasi yang diperkenalkan oleh Max Weber. Ia menegaskan birokrasi sebagai jenis organisasi paling efisien ditandai dengan hierarki dan kesatuan komando, serta pembagian kerja dan spesialisasi tugas. Pada aras ini dapat pula dimaknai adanya harmonisasi dengan pemangku kepentingan yang lebih luas atas eksistensi investasi daerah. Menyatukan persepsi seringkali ini menjadi kendala utama, bagaimana kepala daerah melalui perangkat birokrasi harus menjalin komunikasi dengan Kamar Dagang Daerah (Kadinda) dan relasi pendukung investasi lainnya seperti dunia perbankan dan lembaga selain bank (LSB) serta stakeholder terkait lainnya. Juga perlu menjamin rencana, pelaksanaan dan pengawasan dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara subtansial perlu diadakan.

Akhirnya, jika birokrasi daerah tidak tampil trendy dengan segenap pembenahannya maka terpuruknya daya saing ekonomi daerah dan ekonomi biaya tinggi adalah keniscayaan. Bermimpi investasi melejit tinggi untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan daerah hanyalah isapan jempol.

*) Penulis adalah dosen dan peneliti Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, serta koordinator Kelompok Riset Behavioral Economics on Monetary, Financial, and Development Policy (Benefitly) Universitas Jember.