alexametrics
19.8 C
Jember
Wednesday, 29 June 2022

Hukum Restorative Justice, Menghindari Tragedi Kemanusiaan

Mobile_AP_Rectangle 1

Hingga pada akhirnya Mahkamah Agung berkomitmen untuk mereformasi wajah hukum Indonesia lebih humanis dengan memberikan dukungan penuh terhadap RICE yang termanifestasi dalam Peraturan dan Surat Edaran MA tentang panduan pelaksanaan RICE dalam lingkungan peradilan umum pada 22 Desember tahun 2020.

Namun, bukan berarti setiap kasus kriminal dapat melenggang bebas begitu saja dengan adanya RICE. Penerapan RICE di Indonesia memiliki aturan tersendiri, yaitu pertama kali dilakukan oleh tersangka, kerugian korban di bawah Rp 2,5 juta, tindak pidana yang dilakukan hanya terancam oleh denda dan penjara di bawah lima tahun, tersangka mengembalikan barang pidana kepada korban, mengganti kerugian, biaya atau memperbaiki segala hal yang ditimbulkan akibat tindakan pidana tersangka kepada korban.

Tetapi, di antara semu syarat tersebut yang paling signifikan adalah syarat korban mau memaafkan tersangka. Tanpa adanya kata maaf dari korban, maka proses hukum pengadilan tetap harus berjalan hingga tersangka mendapatkan dakwaan hukuman dari hakim. Dan hal ini merupakan satu-satunya permasalahan dalam penerapan hukum RICE. Oleh karena itu, keberhasilan pendekatan mediasi oleh pihak berwajib dari kepolisian dan kejaksaan sangat mengambil peran.

Mobile_AP_Rectangle 2

Hukum RICE juga sama sekali tidak berlaku bagi tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wapres, negara sahabat, kepala dan wakil negara sahabat, ketertiban umum, kesusilaan, tindakan pidana dengan ancaman pidana minimal, narkotika, lingkungan hidup dan bagi korporasi.

Maraknya fenomena pemberian restorative justice di media oleh penegak hukum patut diapresiasi oleh masyarakat. Hal tersebut adalah indikasi baik bahwa proses hukum di negara kita berjalan ke arah yang lebih baik, memastikan keadilan akan didapat baik bagi pelaku maupun korban, hak dan kewajiban semua pihak terakomodasi dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia.

Di lain hal, dalam perspektif permasalahan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah perlu lebih meningkatkan pemerataan ekonomi melalui 4 (empat) kebijakan ekonomi yang meliputi bantuan sosial, akses terhadap lahan, kualitas sumber daya manusia (SDM), dan kesempatan bekerja/berusaha sesuai amanat UUD 1945 demi kesejahteraan sosial yang merata.

Masih dalam permasalahan yang sama, masyarakat juga memiliki tanggung jawab sosial untuk lebih peka terhadap situasi dan kondisi di lingkungan sekitarnya, dengan bahu-membahu memberikan bantuan kepada saudara atau tetangga yang memilki kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Sehingga tragedi seperti cerita Nenek Minah tidak perlu terulang kembali.

 

*) Penulis saat ini bekerja di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (RRI) Jember. dapat ditemui di Instagram @tonikurni4w4n

 

- Advertisement -

Hingga pada akhirnya Mahkamah Agung berkomitmen untuk mereformasi wajah hukum Indonesia lebih humanis dengan memberikan dukungan penuh terhadap RICE yang termanifestasi dalam Peraturan dan Surat Edaran MA tentang panduan pelaksanaan RICE dalam lingkungan peradilan umum pada 22 Desember tahun 2020.

Namun, bukan berarti setiap kasus kriminal dapat melenggang bebas begitu saja dengan adanya RICE. Penerapan RICE di Indonesia memiliki aturan tersendiri, yaitu pertama kali dilakukan oleh tersangka, kerugian korban di bawah Rp 2,5 juta, tindak pidana yang dilakukan hanya terancam oleh denda dan penjara di bawah lima tahun, tersangka mengembalikan barang pidana kepada korban, mengganti kerugian, biaya atau memperbaiki segala hal yang ditimbulkan akibat tindakan pidana tersangka kepada korban.

Tetapi, di antara semu syarat tersebut yang paling signifikan adalah syarat korban mau memaafkan tersangka. Tanpa adanya kata maaf dari korban, maka proses hukum pengadilan tetap harus berjalan hingga tersangka mendapatkan dakwaan hukuman dari hakim. Dan hal ini merupakan satu-satunya permasalahan dalam penerapan hukum RICE. Oleh karena itu, keberhasilan pendekatan mediasi oleh pihak berwajib dari kepolisian dan kejaksaan sangat mengambil peran.

Hukum RICE juga sama sekali tidak berlaku bagi tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wapres, negara sahabat, kepala dan wakil negara sahabat, ketertiban umum, kesusilaan, tindakan pidana dengan ancaman pidana minimal, narkotika, lingkungan hidup dan bagi korporasi.

Maraknya fenomena pemberian restorative justice di media oleh penegak hukum patut diapresiasi oleh masyarakat. Hal tersebut adalah indikasi baik bahwa proses hukum di negara kita berjalan ke arah yang lebih baik, memastikan keadilan akan didapat baik bagi pelaku maupun korban, hak dan kewajiban semua pihak terakomodasi dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia.

Di lain hal, dalam perspektif permasalahan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah perlu lebih meningkatkan pemerataan ekonomi melalui 4 (empat) kebijakan ekonomi yang meliputi bantuan sosial, akses terhadap lahan, kualitas sumber daya manusia (SDM), dan kesempatan bekerja/berusaha sesuai amanat UUD 1945 demi kesejahteraan sosial yang merata.

Masih dalam permasalahan yang sama, masyarakat juga memiliki tanggung jawab sosial untuk lebih peka terhadap situasi dan kondisi di lingkungan sekitarnya, dengan bahu-membahu memberikan bantuan kepada saudara atau tetangga yang memilki kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Sehingga tragedi seperti cerita Nenek Minah tidak perlu terulang kembali.

 

*) Penulis saat ini bekerja di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (RRI) Jember. dapat ditemui di Instagram @tonikurni4w4n

 

Hingga pada akhirnya Mahkamah Agung berkomitmen untuk mereformasi wajah hukum Indonesia lebih humanis dengan memberikan dukungan penuh terhadap RICE yang termanifestasi dalam Peraturan dan Surat Edaran MA tentang panduan pelaksanaan RICE dalam lingkungan peradilan umum pada 22 Desember tahun 2020.

Namun, bukan berarti setiap kasus kriminal dapat melenggang bebas begitu saja dengan adanya RICE. Penerapan RICE di Indonesia memiliki aturan tersendiri, yaitu pertama kali dilakukan oleh tersangka, kerugian korban di bawah Rp 2,5 juta, tindak pidana yang dilakukan hanya terancam oleh denda dan penjara di bawah lima tahun, tersangka mengembalikan barang pidana kepada korban, mengganti kerugian, biaya atau memperbaiki segala hal yang ditimbulkan akibat tindakan pidana tersangka kepada korban.

Tetapi, di antara semu syarat tersebut yang paling signifikan adalah syarat korban mau memaafkan tersangka. Tanpa adanya kata maaf dari korban, maka proses hukum pengadilan tetap harus berjalan hingga tersangka mendapatkan dakwaan hukuman dari hakim. Dan hal ini merupakan satu-satunya permasalahan dalam penerapan hukum RICE. Oleh karena itu, keberhasilan pendekatan mediasi oleh pihak berwajib dari kepolisian dan kejaksaan sangat mengambil peran.

Hukum RICE juga sama sekali tidak berlaku bagi tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wapres, negara sahabat, kepala dan wakil negara sahabat, ketertiban umum, kesusilaan, tindakan pidana dengan ancaman pidana minimal, narkotika, lingkungan hidup dan bagi korporasi.

Maraknya fenomena pemberian restorative justice di media oleh penegak hukum patut diapresiasi oleh masyarakat. Hal tersebut adalah indikasi baik bahwa proses hukum di negara kita berjalan ke arah yang lebih baik, memastikan keadilan akan didapat baik bagi pelaku maupun korban, hak dan kewajiban semua pihak terakomodasi dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia.

Di lain hal, dalam perspektif permasalahan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah perlu lebih meningkatkan pemerataan ekonomi melalui 4 (empat) kebijakan ekonomi yang meliputi bantuan sosial, akses terhadap lahan, kualitas sumber daya manusia (SDM), dan kesempatan bekerja/berusaha sesuai amanat UUD 1945 demi kesejahteraan sosial yang merata.

Masih dalam permasalahan yang sama, masyarakat juga memiliki tanggung jawab sosial untuk lebih peka terhadap situasi dan kondisi di lingkungan sekitarnya, dengan bahu-membahu memberikan bantuan kepada saudara atau tetangga yang memilki kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Sehingga tragedi seperti cerita Nenek Minah tidak perlu terulang kembali.

 

*) Penulis saat ini bekerja di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (RRI) Jember. dapat ditemui di Instagram @tonikurni4w4n

 

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/