alexametrics
24.8 C
Jember
Sunday, 22 May 2022

Hukum Restorative Justice, Menghindari Tragedi Kemanusiaan

Mobile_AP_Rectangle 1

Tangis Comara pecah penuh haru ketika dia ditetapkan bebas dari semua tuntutan oleh Kejaksaan Garut menggunakan restorative justice demi alasan kemanusiaan. Lelaki tua itu adalah tersangka pencurian handphone di Kantor Desa Sakawayana, Garut. Dia terpaksa mencuri HP karena alasan ekonomi. Anaknya membutuhkan gawai untuk belajar daring, sedangkan dia tidak memiliki uang untuk membelinya.

Di Takalar, Sulawesi Selatan, Muhammad Arham nekat mencuri motor demi bisa membiayai persalinan istrinya. Pria tersebut telah ditahan selama 2 bulan. Kasus tersebut berakhir damai melalui pendekatan restorative justice. Korban memaafkan pelaku, dan Muhammad Arham pun dibebaskan.

Setahun belakangan (2021-2022), media kita diramaikan oleh pemberitaan tentang restorative justice kepada tersangka tindak pidana ringan (paling banyak adalah kasus pencurian).

Mobile_AP_Rectangle 2

Berita paling terbaru adalah Polisi Banyuwangi memberikan restorative justice kepada seorang wanita muda yang tepergok melalui CCTV mencuri baju di salah satu butik di Banyuwangi (4/4/2022). Wanita tersebut dibebaskan setelah diadakan mediasi antara pelaku dengan pemilik butik oleh polisi setempat.

Lalu, apa itu restorative justice? (kita singkat menjadi RICE)

Teori RICE pertama kali dikenal di Kanada pada tahun 1970-an dalam sebuah program penegak hukum setempat dalam penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan melalui mediasi pelaku dengan korban. Program tersebut awalnya disebut dengan VOM (victim offender mediation).

RICE sendiri memiliki pengertian di antaranya, menurut pakar hukum pidana, Mardjono Reksodiputro, adalah sebuah pendekatan yang bertujuan untuk membangun sistem peradilan pidana yang peka tentang masalah korban.

Pendekatan tersebut menurut Mardjono juga sekaligus menjadi kritik dan koreksi terhadap penerapan hukum di Indonesia yang selama ini cenderung untuk tujuan retributif atau hukum pembalasan, serta cenderung mengabaikan peran korban dalam menentukan perkaranya. Prinsip RICE sudah diterapkan di Indonesia sejak lama, namun masih terbatas pada kasus perdata. Sedangkan untuk pidana pada waktu itu masih terbatas pada sistem peradilan pidana anak (UU Nomor 11 SPPA Tahun 2012). Hal tersebut karena sebelumnya dalam hukum pidana, penyelesaian di luar pengadilan adalah “haram” dan tabu.

Masih lekat di ingatan publik, kejadian di Sidoarjo pada 19 November 2009, kasus Nenek Minah, 55 tahun, yang mencuri tiga buah kakao, kasusnya harus menjalani proses persidangan dan Nenek Minah mendapatkan hukuman 1 bulan 15 hari. Hakim membacakan putusan tersebut sambil menangis. Hal tersebut tentu saja sangat mencederai hati nurani siapa pun manusia yang masih waras. Tetapi, hukum tetap harus ditegakkan.

Tragedi tersebut terjadi karena memang pada waktu itu tidak ada perangkat hukum selain an sich hanya ada proses pengadilan. Tidak peduli seberapa mengenaskan alasan tindak pidana pencurian ringan, seperti misalnya tersangka dan keluarganya belum makan 2 hari, proses pengadilan harus tetap berjalan dan tersangka wajib mendapatkan hukuman.

Prinsip hak asasi manusia untuk mendapatkan pengadilan “secara holistik” atau menyeluruh belum terakomodasi sebelum RICE diterapkan, rasa Hukum kita masih “bar-bar” pada waktu itu, tidak peduli besar atau kecilnya sebuah kasus, hantam rata, karena memang sistem hukumnya “belum lengkap”.

- Advertisement -

Tangis Comara pecah penuh haru ketika dia ditetapkan bebas dari semua tuntutan oleh Kejaksaan Garut menggunakan restorative justice demi alasan kemanusiaan. Lelaki tua itu adalah tersangka pencurian handphone di Kantor Desa Sakawayana, Garut. Dia terpaksa mencuri HP karena alasan ekonomi. Anaknya membutuhkan gawai untuk belajar daring, sedangkan dia tidak memiliki uang untuk membelinya.

Di Takalar, Sulawesi Selatan, Muhammad Arham nekat mencuri motor demi bisa membiayai persalinan istrinya. Pria tersebut telah ditahan selama 2 bulan. Kasus tersebut berakhir damai melalui pendekatan restorative justice. Korban memaafkan pelaku, dan Muhammad Arham pun dibebaskan.

Setahun belakangan (2021-2022), media kita diramaikan oleh pemberitaan tentang restorative justice kepada tersangka tindak pidana ringan (paling banyak adalah kasus pencurian).

Berita paling terbaru adalah Polisi Banyuwangi memberikan restorative justice kepada seorang wanita muda yang tepergok melalui CCTV mencuri baju di salah satu butik di Banyuwangi (4/4/2022). Wanita tersebut dibebaskan setelah diadakan mediasi antara pelaku dengan pemilik butik oleh polisi setempat.

Lalu, apa itu restorative justice? (kita singkat menjadi RICE)

Teori RICE pertama kali dikenal di Kanada pada tahun 1970-an dalam sebuah program penegak hukum setempat dalam penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan melalui mediasi pelaku dengan korban. Program tersebut awalnya disebut dengan VOM (victim offender mediation).

RICE sendiri memiliki pengertian di antaranya, menurut pakar hukum pidana, Mardjono Reksodiputro, adalah sebuah pendekatan yang bertujuan untuk membangun sistem peradilan pidana yang peka tentang masalah korban.

Pendekatan tersebut menurut Mardjono juga sekaligus menjadi kritik dan koreksi terhadap penerapan hukum di Indonesia yang selama ini cenderung untuk tujuan retributif atau hukum pembalasan, serta cenderung mengabaikan peran korban dalam menentukan perkaranya. Prinsip RICE sudah diterapkan di Indonesia sejak lama, namun masih terbatas pada kasus perdata. Sedangkan untuk pidana pada waktu itu masih terbatas pada sistem peradilan pidana anak (UU Nomor 11 SPPA Tahun 2012). Hal tersebut karena sebelumnya dalam hukum pidana, penyelesaian di luar pengadilan adalah “haram” dan tabu.

Masih lekat di ingatan publik, kejadian di Sidoarjo pada 19 November 2009, kasus Nenek Minah, 55 tahun, yang mencuri tiga buah kakao, kasusnya harus menjalani proses persidangan dan Nenek Minah mendapatkan hukuman 1 bulan 15 hari. Hakim membacakan putusan tersebut sambil menangis. Hal tersebut tentu saja sangat mencederai hati nurani siapa pun manusia yang masih waras. Tetapi, hukum tetap harus ditegakkan.

Tragedi tersebut terjadi karena memang pada waktu itu tidak ada perangkat hukum selain an sich hanya ada proses pengadilan. Tidak peduli seberapa mengenaskan alasan tindak pidana pencurian ringan, seperti misalnya tersangka dan keluarganya belum makan 2 hari, proses pengadilan harus tetap berjalan dan tersangka wajib mendapatkan hukuman.

Prinsip hak asasi manusia untuk mendapatkan pengadilan “secara holistik” atau menyeluruh belum terakomodasi sebelum RICE diterapkan, rasa Hukum kita masih “bar-bar” pada waktu itu, tidak peduli besar atau kecilnya sebuah kasus, hantam rata, karena memang sistem hukumnya “belum lengkap”.

Tangis Comara pecah penuh haru ketika dia ditetapkan bebas dari semua tuntutan oleh Kejaksaan Garut menggunakan restorative justice demi alasan kemanusiaan. Lelaki tua itu adalah tersangka pencurian handphone di Kantor Desa Sakawayana, Garut. Dia terpaksa mencuri HP karena alasan ekonomi. Anaknya membutuhkan gawai untuk belajar daring, sedangkan dia tidak memiliki uang untuk membelinya.

Di Takalar, Sulawesi Selatan, Muhammad Arham nekat mencuri motor demi bisa membiayai persalinan istrinya. Pria tersebut telah ditahan selama 2 bulan. Kasus tersebut berakhir damai melalui pendekatan restorative justice. Korban memaafkan pelaku, dan Muhammad Arham pun dibebaskan.

Setahun belakangan (2021-2022), media kita diramaikan oleh pemberitaan tentang restorative justice kepada tersangka tindak pidana ringan (paling banyak adalah kasus pencurian).

Berita paling terbaru adalah Polisi Banyuwangi memberikan restorative justice kepada seorang wanita muda yang tepergok melalui CCTV mencuri baju di salah satu butik di Banyuwangi (4/4/2022). Wanita tersebut dibebaskan setelah diadakan mediasi antara pelaku dengan pemilik butik oleh polisi setempat.

Lalu, apa itu restorative justice? (kita singkat menjadi RICE)

Teori RICE pertama kali dikenal di Kanada pada tahun 1970-an dalam sebuah program penegak hukum setempat dalam penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan melalui mediasi pelaku dengan korban. Program tersebut awalnya disebut dengan VOM (victim offender mediation).

RICE sendiri memiliki pengertian di antaranya, menurut pakar hukum pidana, Mardjono Reksodiputro, adalah sebuah pendekatan yang bertujuan untuk membangun sistem peradilan pidana yang peka tentang masalah korban.

Pendekatan tersebut menurut Mardjono juga sekaligus menjadi kritik dan koreksi terhadap penerapan hukum di Indonesia yang selama ini cenderung untuk tujuan retributif atau hukum pembalasan, serta cenderung mengabaikan peran korban dalam menentukan perkaranya. Prinsip RICE sudah diterapkan di Indonesia sejak lama, namun masih terbatas pada kasus perdata. Sedangkan untuk pidana pada waktu itu masih terbatas pada sistem peradilan pidana anak (UU Nomor 11 SPPA Tahun 2012). Hal tersebut karena sebelumnya dalam hukum pidana, penyelesaian di luar pengadilan adalah “haram” dan tabu.

Masih lekat di ingatan publik, kejadian di Sidoarjo pada 19 November 2009, kasus Nenek Minah, 55 tahun, yang mencuri tiga buah kakao, kasusnya harus menjalani proses persidangan dan Nenek Minah mendapatkan hukuman 1 bulan 15 hari. Hakim membacakan putusan tersebut sambil menangis. Hal tersebut tentu saja sangat mencederai hati nurani siapa pun manusia yang masih waras. Tetapi, hukum tetap harus ditegakkan.

Tragedi tersebut terjadi karena memang pada waktu itu tidak ada perangkat hukum selain an sich hanya ada proses pengadilan. Tidak peduli seberapa mengenaskan alasan tindak pidana pencurian ringan, seperti misalnya tersangka dan keluarganya belum makan 2 hari, proses pengadilan harus tetap berjalan dan tersangka wajib mendapatkan hukuman.

Prinsip hak asasi manusia untuk mendapatkan pengadilan “secara holistik” atau menyeluruh belum terakomodasi sebelum RICE diterapkan, rasa Hukum kita masih “bar-bar” pada waktu itu, tidak peduli besar atau kecilnya sebuah kasus, hantam rata, karena memang sistem hukumnya “belum lengkap”.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/