alexametrics
25.6 C
Jember
Thursday, 26 May 2022

Yayasan sebagai Alat untuk Melakukan Tindak Pidana

Mobile_AP_Rectangle 1

Publik dihebohkan dengan berita tentang pencabulan yang dilakukan oleh seorang ustad di daerah Bandung, Jawa Barat, yang bernama Herry Wirawan terhadap beberapa santriwati yang diasuhnya. Kejadian tersebut cukup mencengangkan. Pasalnya, jumlah santriwati yang menjadi korban pencabulan dari seorang ustad tersebut mencapai 13 orang.

Dalam kasus tersebut penuntut umum juga menuntut pembubaran Yayasan Pendidikan dan Sosial Manarul Huda, yaitu sebuah yayasan yang menaungi Madani Boarding School yang notabene merupakan sekolah tahfiz yang dibina oleh Herry Wirawan. Tuntutan tersebut juga tidak dikabulkan oleh majelis hakim seperti halnya tuntutan hukuman mati. Setelah mempelajari fakta-fakta tersebut, penulis memiliki sebuah pertanyaan apakah yayasan dapat dibubarkan dengan dasar putusan perkara pidana, karena penuntut umum pada kenyataannya berani untuk mengajukan tuntutan tersebut.

Uraian singkat tentang yayasan

Mobile_AP_Rectangle 2

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menyatakan bahwa, “Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota”.  Inti dari bunyi pasal tersebut adalah menyatakan bahwa yayasan merupakan badan hukum.

Kalimat “badan hukum” menarik untuk dibahas mengingat telah banyak pendapat-pendapat pakar tentang kalimat tersebut. Badan hukum apabila penulis membahasakannya secara mudah adalah orang yang diciptakan oleh hukum, bukan orang dalam pengertian natural. Oleh sebab itu, dalam bahasa Belanda diberi pengertian sendiri-sendiri yaitu natuurlijkpersoon untuk menyebut orang dalam pengertian natural atau manusia dan rechtpersoon untuk menyebut orang yang diciptakan oleh hukum atau yang dapat disebut dengan badan hukum.

Badan hukum memiliki hak-hak, kewajiban-kewajiban, dan dapat melakukan suatu perbuatan hukum dan hubungan hukum seperti halnya manusia. Badan hukum dalam bahasa Inggris disebut dengan legal persons. Dijelaskan dalam Black’s Law Dictionary tentang badan hukum yaitu, “An entity such as corporation, created by law given certain legal rights and duties of a human being; a being, real or imaginary, who for the purpose of legal reasoning is treated more or less a human being”.

Apabila badan hukum dipandang sama dengan manusia, maka badan hukum juga dapat dipertanggungjawabkan secara pidana seperti manusia. Hal ini merupakan pandangan yang menggeser pandangan lama yaitu “societas/universitas delinquere non potest”, yang berarti badan-badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Von Savigny melalui Teori Fiksi yang dikemukakan olehnya menyatakan bahwa badan hukum itu merupakan sesuatu yang fiksi atau tidak nyata, dan yang dapat menghidupkannya adalah subjek-subjek hukum di dalamnya yang sebenarnya dapat melakukan perbuatan hukum, yaitu manusia. Dengan kata lain, badan hukum tidak bertindak sendiri melainkan diwakili oleh wakil-wakilnya yang ada di dalamnya, namun bertindak atas nama badan hukum. Pada intinya Von Savigny menyatakan bahwa badan hukum dapat bertindak selayaknya manusia.

Penulis berpendapat berdasarkan uraian-uraian tersebut bahwa yayasan merupakan badan hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum dan dapat bertanggung jawab secara hukum. Perbuatan apa yang dilakukan oleh yayasan sebagai badan hukum, adalah suatu perbuatan yang digerakkan oleh manusia-manusia yang ada di dalamnya.

Yayasan dapat dibubarkan berdasarkan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dengan beberapa alasan di antaranya: (a) jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir; (b) tujuan yayasan yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah tercapai atau tidak tercapai; (c) putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan, tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit, harta kekayaan yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.

- Advertisement -

Publik dihebohkan dengan berita tentang pencabulan yang dilakukan oleh seorang ustad di daerah Bandung, Jawa Barat, yang bernama Herry Wirawan terhadap beberapa santriwati yang diasuhnya. Kejadian tersebut cukup mencengangkan. Pasalnya, jumlah santriwati yang menjadi korban pencabulan dari seorang ustad tersebut mencapai 13 orang.

Dalam kasus tersebut penuntut umum juga menuntut pembubaran Yayasan Pendidikan dan Sosial Manarul Huda, yaitu sebuah yayasan yang menaungi Madani Boarding School yang notabene merupakan sekolah tahfiz yang dibina oleh Herry Wirawan. Tuntutan tersebut juga tidak dikabulkan oleh majelis hakim seperti halnya tuntutan hukuman mati. Setelah mempelajari fakta-fakta tersebut, penulis memiliki sebuah pertanyaan apakah yayasan dapat dibubarkan dengan dasar putusan perkara pidana, karena penuntut umum pada kenyataannya berani untuk mengajukan tuntutan tersebut.

Uraian singkat tentang yayasan

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menyatakan bahwa, “Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota”.  Inti dari bunyi pasal tersebut adalah menyatakan bahwa yayasan merupakan badan hukum.

Kalimat “badan hukum” menarik untuk dibahas mengingat telah banyak pendapat-pendapat pakar tentang kalimat tersebut. Badan hukum apabila penulis membahasakannya secara mudah adalah orang yang diciptakan oleh hukum, bukan orang dalam pengertian natural. Oleh sebab itu, dalam bahasa Belanda diberi pengertian sendiri-sendiri yaitu natuurlijkpersoon untuk menyebut orang dalam pengertian natural atau manusia dan rechtpersoon untuk menyebut orang yang diciptakan oleh hukum atau yang dapat disebut dengan badan hukum.

Badan hukum memiliki hak-hak, kewajiban-kewajiban, dan dapat melakukan suatu perbuatan hukum dan hubungan hukum seperti halnya manusia. Badan hukum dalam bahasa Inggris disebut dengan legal persons. Dijelaskan dalam Black’s Law Dictionary tentang badan hukum yaitu, “An entity such as corporation, created by law given certain legal rights and duties of a human being; a being, real or imaginary, who for the purpose of legal reasoning is treated more or less a human being”.

Apabila badan hukum dipandang sama dengan manusia, maka badan hukum juga dapat dipertanggungjawabkan secara pidana seperti manusia. Hal ini merupakan pandangan yang menggeser pandangan lama yaitu “societas/universitas delinquere non potest”, yang berarti badan-badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Von Savigny melalui Teori Fiksi yang dikemukakan olehnya menyatakan bahwa badan hukum itu merupakan sesuatu yang fiksi atau tidak nyata, dan yang dapat menghidupkannya adalah subjek-subjek hukum di dalamnya yang sebenarnya dapat melakukan perbuatan hukum, yaitu manusia. Dengan kata lain, badan hukum tidak bertindak sendiri melainkan diwakili oleh wakil-wakilnya yang ada di dalamnya, namun bertindak atas nama badan hukum. Pada intinya Von Savigny menyatakan bahwa badan hukum dapat bertindak selayaknya manusia.

Penulis berpendapat berdasarkan uraian-uraian tersebut bahwa yayasan merupakan badan hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum dan dapat bertanggung jawab secara hukum. Perbuatan apa yang dilakukan oleh yayasan sebagai badan hukum, adalah suatu perbuatan yang digerakkan oleh manusia-manusia yang ada di dalamnya.

Yayasan dapat dibubarkan berdasarkan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dengan beberapa alasan di antaranya: (a) jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir; (b) tujuan yayasan yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah tercapai atau tidak tercapai; (c) putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan, tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit, harta kekayaan yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.

Publik dihebohkan dengan berita tentang pencabulan yang dilakukan oleh seorang ustad di daerah Bandung, Jawa Barat, yang bernama Herry Wirawan terhadap beberapa santriwati yang diasuhnya. Kejadian tersebut cukup mencengangkan. Pasalnya, jumlah santriwati yang menjadi korban pencabulan dari seorang ustad tersebut mencapai 13 orang.

Dalam kasus tersebut penuntut umum juga menuntut pembubaran Yayasan Pendidikan dan Sosial Manarul Huda, yaitu sebuah yayasan yang menaungi Madani Boarding School yang notabene merupakan sekolah tahfiz yang dibina oleh Herry Wirawan. Tuntutan tersebut juga tidak dikabulkan oleh majelis hakim seperti halnya tuntutan hukuman mati. Setelah mempelajari fakta-fakta tersebut, penulis memiliki sebuah pertanyaan apakah yayasan dapat dibubarkan dengan dasar putusan perkara pidana, karena penuntut umum pada kenyataannya berani untuk mengajukan tuntutan tersebut.

Uraian singkat tentang yayasan

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menyatakan bahwa, “Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota”.  Inti dari bunyi pasal tersebut adalah menyatakan bahwa yayasan merupakan badan hukum.

Kalimat “badan hukum” menarik untuk dibahas mengingat telah banyak pendapat-pendapat pakar tentang kalimat tersebut. Badan hukum apabila penulis membahasakannya secara mudah adalah orang yang diciptakan oleh hukum, bukan orang dalam pengertian natural. Oleh sebab itu, dalam bahasa Belanda diberi pengertian sendiri-sendiri yaitu natuurlijkpersoon untuk menyebut orang dalam pengertian natural atau manusia dan rechtpersoon untuk menyebut orang yang diciptakan oleh hukum atau yang dapat disebut dengan badan hukum.

Badan hukum memiliki hak-hak, kewajiban-kewajiban, dan dapat melakukan suatu perbuatan hukum dan hubungan hukum seperti halnya manusia. Badan hukum dalam bahasa Inggris disebut dengan legal persons. Dijelaskan dalam Black’s Law Dictionary tentang badan hukum yaitu, “An entity such as corporation, created by law given certain legal rights and duties of a human being; a being, real or imaginary, who for the purpose of legal reasoning is treated more or less a human being”.

Apabila badan hukum dipandang sama dengan manusia, maka badan hukum juga dapat dipertanggungjawabkan secara pidana seperti manusia. Hal ini merupakan pandangan yang menggeser pandangan lama yaitu “societas/universitas delinquere non potest”, yang berarti badan-badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Von Savigny melalui Teori Fiksi yang dikemukakan olehnya menyatakan bahwa badan hukum itu merupakan sesuatu yang fiksi atau tidak nyata, dan yang dapat menghidupkannya adalah subjek-subjek hukum di dalamnya yang sebenarnya dapat melakukan perbuatan hukum, yaitu manusia. Dengan kata lain, badan hukum tidak bertindak sendiri melainkan diwakili oleh wakil-wakilnya yang ada di dalamnya, namun bertindak atas nama badan hukum. Pada intinya Von Savigny menyatakan bahwa badan hukum dapat bertindak selayaknya manusia.

Penulis berpendapat berdasarkan uraian-uraian tersebut bahwa yayasan merupakan badan hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum dan dapat bertanggung jawab secara hukum. Perbuatan apa yang dilakukan oleh yayasan sebagai badan hukum, adalah suatu perbuatan yang digerakkan oleh manusia-manusia yang ada di dalamnya.

Yayasan dapat dibubarkan berdasarkan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dengan beberapa alasan di antaranya: (a) jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir; (b) tujuan yayasan yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah tercapai atau tidak tercapai; (c) putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan, tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit, harta kekayaan yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/