alexametrics
26.5 C
Jember
Sunday, 25 September 2022

Jamnas XI Pramuka dan SK Kwarnas

Mobile_AP_Rectangle 1

Dirgahayu Gerakan Pramuka yang ke-61 tahun. Tanggal 14 Agustus diperingati sebagai Hari Pramuka berdasarkan hari pelantikan Ketua Majelis Pimpinan Nasional Gerakan Pramuka pada 14 Agustus 1961. Saat itu diserahkan panji Gerakan Pramuka oleh Presiden RI Pertama kepada Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Pembentukan Gerakan Pramuka berlandaskan pada Keputusan Presiden Nomor 238 Tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka. Tulisan ini merupakan kelanjutan dari opini yang pernah dua kali diterbitkan Radar Jember dengan judul “Menguji Independensi Kwarnas Gerakan Pramuka” dan “Implikasi Hukum Tertundanya SK Kwarnas untuk Kwarda Jawa Timur”.

 

Hari Pramuka adalah hari bahagia bagi organisasi berdasar UU Nomor 12/2010. Hari ini penuh makna bagi organisasi yang mengedepankan nilai-nilai pendidikan dalam aktivitasnya dan mengutamakan pendidikan nilai dalam proses pembinaannya. Gerakan Pramuka mendasarkan pada Pancasila dengan Kode Kehormatan Satya dan Darma Pramuka. Sungguh merupakan satu-satunya organisasi yang patut diapresiasi untuk dijadikan wadah pesemaian yang subur bagi generasi muda.

Mobile_AP_Rectangle 2

 

Hari ini adalah tepat 1 tahun 7 bulan 14 hari pasca Musda Gerakan Pramuka Jawa Timur (16-17 Desember 2020). Selama itu pula Kwarda Gerakan Pramuka Jawa Timur (Kwarda Jatim) bergerak, beraktivitas dan mandegani pramuka di Jawa Timur tanpa legalitas SK dari Kwarnas Gerakan Pramuka (Kwarnas). Terwujudnya berbagai aktivitas dengan meriah ini tentunya didukung semangat dan sinergisitas Kwarda, Mabida dan seluruh kwarcab di Jawa Timur. Sebuah ironi tentunya, organisasi besar yang menghimpun anggota pramuka se-Jawa Timur dan membawahi kwarcab (kabupaten/kota) se-Provinsi Jawa Timur justru belum berhasil melepaskan belenggu terbitnya SK dari Kwarnas. Dari aspek hukum dan keorganisasian masalah ini tergolong serius karena legalitas merupakan dasar dari semua aktivitas yang berujung pada kata sah atau tidak sah. Sementara aspek keorganisasian adalah jantung dari sebuah kelembagaan.

 

Pasal 84 AD menyebutkan bahwa selama pengurus kwartir daerah yang baru hasil musyawarah belum dilantik, maka pengurus kwartir lama tetap melaksanakan tugasnya, dengan ketentuan tidak dibenarkan mengambil keputusan mengenai hal-hal yang prinsip, seperti: Mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga;

Menandatangani pengeluaran uang di luar program kerja dan Mengubah struktur organisasi kwartir dan/atau mengadakan alih tugas staf.

Perkembangan terakhir, terbitnya Surat Kwarnas Nomor 0423-00-C tanggal 27 Mei 2022 tentang Persetujuan Mengikuti Kegiatan Jamnas XI Tahun 2022 semakin menguatkan terhadap cara pandang keorganisasian Kwarnas kepada Kwarda Jatim. Kwarnas memandang bahwa proses pembinaan kepada peserta didik harus tetap berjalan dengan memberikan kesempatan berkegiatan. Sementara kedudukan hukum kwarda yang masih belum memiliki SK Kwarnas memiliki konsekuensi terhadap hak-hak organisasinya.

Undang-Undang No. 1/2018 Pasal 31 menyebutkan bahwa Kwartir Nasional merupakan organisasi Gerakan Pramuka lingkup nasional yang mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan Gerakan Pramuka serta kegiatan kepramukaan lingkup nasional. Sementara Anggaran Rumah Tangga (ART) Pasal 53 ayat (2) huruf f menyebutkan, “Pengurus kwartir daerah Gerakan Pramuka yang terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan andalan ditetapkan dengan rekomendasi ketua majelis pembimbing daerah dan dikukuhkan dengan surat keputusan Ketua Kwartir Nasional”. Sehingga Kwarda Jatim berkewajiban bersungguh-sungguh mengupayakan terbitnya SK dimaksud agar memiliki legalitas sehingga dapat menjalankan tugas-tugas keorganisasian secara normal.

 

Penulis telah memberikan saran sebagai upaya organisasi dalam opini sebelumnya yaitu : 1. Melaporkan kepada ombudsman, 2. Melaporkan kepada Kamabinas selaku Pramuka Utama guna mendapatkan bantuan organisatoris, dan 3. Kwarda menggelar Rapat Koordinasi (Pasal 120 ART) dan Pengambilan Keputusan (Pasal 121 ART) dengan Kwarcab se-Jawa Timur yang notabene pemilik suara dalam musyawarah daerah guna menyampaikan informasi organisasi secara resmi serta diperlukan kesamaan persepsi dan kesepakatan untuk mengambil sikap organisasi terhadap fenomena ini. Di sisi lain, aspek legalitas ini memiliki beberapa dampak penting dalam keorganisasian. Masa bakti kwarcab yang telah habis membutuhkan proses organisasi dari satu tingkat organisasi di atasnya yaitu Kwarda. Kwarcab membutuhkan aspek legalitas berupa SK dari Kwarda. Penerbitan SK tentunya berasal dari organisasi satu tingkat di atasnya yang telah memiliki legalitas. Inilah titik penting dalam aspek keorganisasian yang di kemudian hari dimungkinkan memberikan dampak hukum.

Sementara dari aspek pembinaan melalui pemberian tanda penghargaan yang menjadi kewenangan kwarnas untuk menerbitkannya juga mengalami kendala. Tanda penghargaan orang dewasa (TPOD) terhenti prosesnya karena Dewan Kehormatan Kwarda belum memilki legalitas sebagai konsekuensi belum terbitnya SK Kwarnas. Kwarda Jatim tidak boleh abai terhadap proses legalitas meski aktivitas organisasi bisa tetap berjalan (meski tidak normal ketika berkaitan dengan kewenangan Kwarnas). Kwarda Jatim tidak boleh terlena ketika kwarcab masih bisa berkegiatan, perlu dimaklumi kedudukan kwarcab di wilayah kerjanya juga berkorelasi dengan pemerintah kabupaten/kota serta stake holder lainnya. Aktivitas keorganisasian Kwarcab tentunya tidak boleh terhambat dari aspek legalitas sehingga terwujud Tri Sukses yaitu sukses : legalitas, pembinaan serta kegiatan peserta didiknya.

Pada akhir tulisan ini, kepada Kwarda Jatim disarankan untuk tidak melakukan pengukuhan/pelantikan kepada Kwarcab sebelum SK Kwarnas terbit. Namun, ada solusi yang bisa ditempuh, yaitu meminta izin kwarnas untuk mendapatkan mandat khusus melakukan proses Muscab dan mengukuhkan/melantik. Kedua, SK Kwarcab diterbitkan oleh Kwarnas melalui permohonan Kwarda Jatim guna memenuhi keabsahan aspek legalitasnya. Hal ini mendasarkan bahwa mandat Kwarnas adalah memimpin dan mengendalikan Gerakan Pramuka. Jayalah Pramuka, Jayalah Pramuka Jawa Timur.

 

*) Penulis adalah dosen ITB Widya Gama Lumajang dan Wakil Ketua Orkum Kwarcab Lumajang

- Advertisement -

Dirgahayu Gerakan Pramuka yang ke-61 tahun. Tanggal 14 Agustus diperingati sebagai Hari Pramuka berdasarkan hari pelantikan Ketua Majelis Pimpinan Nasional Gerakan Pramuka pada 14 Agustus 1961. Saat itu diserahkan panji Gerakan Pramuka oleh Presiden RI Pertama kepada Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Pembentukan Gerakan Pramuka berlandaskan pada Keputusan Presiden Nomor 238 Tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka. Tulisan ini merupakan kelanjutan dari opini yang pernah dua kali diterbitkan Radar Jember dengan judul “Menguji Independensi Kwarnas Gerakan Pramuka” dan “Implikasi Hukum Tertundanya SK Kwarnas untuk Kwarda Jawa Timur”.

 

Hari Pramuka adalah hari bahagia bagi organisasi berdasar UU Nomor 12/2010. Hari ini penuh makna bagi organisasi yang mengedepankan nilai-nilai pendidikan dalam aktivitasnya dan mengutamakan pendidikan nilai dalam proses pembinaannya. Gerakan Pramuka mendasarkan pada Pancasila dengan Kode Kehormatan Satya dan Darma Pramuka. Sungguh merupakan satu-satunya organisasi yang patut diapresiasi untuk dijadikan wadah pesemaian yang subur bagi generasi muda.

 

Hari ini adalah tepat 1 tahun 7 bulan 14 hari pasca Musda Gerakan Pramuka Jawa Timur (16-17 Desember 2020). Selama itu pula Kwarda Gerakan Pramuka Jawa Timur (Kwarda Jatim) bergerak, beraktivitas dan mandegani pramuka di Jawa Timur tanpa legalitas SK dari Kwarnas Gerakan Pramuka (Kwarnas). Terwujudnya berbagai aktivitas dengan meriah ini tentunya didukung semangat dan sinergisitas Kwarda, Mabida dan seluruh kwarcab di Jawa Timur. Sebuah ironi tentunya, organisasi besar yang menghimpun anggota pramuka se-Jawa Timur dan membawahi kwarcab (kabupaten/kota) se-Provinsi Jawa Timur justru belum berhasil melepaskan belenggu terbitnya SK dari Kwarnas. Dari aspek hukum dan keorganisasian masalah ini tergolong serius karena legalitas merupakan dasar dari semua aktivitas yang berujung pada kata sah atau tidak sah. Sementara aspek keorganisasian adalah jantung dari sebuah kelembagaan.

 

Pasal 84 AD menyebutkan bahwa selama pengurus kwartir daerah yang baru hasil musyawarah belum dilantik, maka pengurus kwartir lama tetap melaksanakan tugasnya, dengan ketentuan tidak dibenarkan mengambil keputusan mengenai hal-hal yang prinsip, seperti: Mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga;

Menandatangani pengeluaran uang di luar program kerja dan Mengubah struktur organisasi kwartir dan/atau mengadakan alih tugas staf.

Perkembangan terakhir, terbitnya Surat Kwarnas Nomor 0423-00-C tanggal 27 Mei 2022 tentang Persetujuan Mengikuti Kegiatan Jamnas XI Tahun 2022 semakin menguatkan terhadap cara pandang keorganisasian Kwarnas kepada Kwarda Jatim. Kwarnas memandang bahwa proses pembinaan kepada peserta didik harus tetap berjalan dengan memberikan kesempatan berkegiatan. Sementara kedudukan hukum kwarda yang masih belum memiliki SK Kwarnas memiliki konsekuensi terhadap hak-hak organisasinya.

Undang-Undang No. 1/2018 Pasal 31 menyebutkan bahwa Kwartir Nasional merupakan organisasi Gerakan Pramuka lingkup nasional yang mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan Gerakan Pramuka serta kegiatan kepramukaan lingkup nasional. Sementara Anggaran Rumah Tangga (ART) Pasal 53 ayat (2) huruf f menyebutkan, “Pengurus kwartir daerah Gerakan Pramuka yang terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan andalan ditetapkan dengan rekomendasi ketua majelis pembimbing daerah dan dikukuhkan dengan surat keputusan Ketua Kwartir Nasional”. Sehingga Kwarda Jatim berkewajiban bersungguh-sungguh mengupayakan terbitnya SK dimaksud agar memiliki legalitas sehingga dapat menjalankan tugas-tugas keorganisasian secara normal.

 

Penulis telah memberikan saran sebagai upaya organisasi dalam opini sebelumnya yaitu : 1. Melaporkan kepada ombudsman, 2. Melaporkan kepada Kamabinas selaku Pramuka Utama guna mendapatkan bantuan organisatoris, dan 3. Kwarda menggelar Rapat Koordinasi (Pasal 120 ART) dan Pengambilan Keputusan (Pasal 121 ART) dengan Kwarcab se-Jawa Timur yang notabene pemilik suara dalam musyawarah daerah guna menyampaikan informasi organisasi secara resmi serta diperlukan kesamaan persepsi dan kesepakatan untuk mengambil sikap organisasi terhadap fenomena ini. Di sisi lain, aspek legalitas ini memiliki beberapa dampak penting dalam keorganisasian. Masa bakti kwarcab yang telah habis membutuhkan proses organisasi dari satu tingkat organisasi di atasnya yaitu Kwarda. Kwarcab membutuhkan aspek legalitas berupa SK dari Kwarda. Penerbitan SK tentunya berasal dari organisasi satu tingkat di atasnya yang telah memiliki legalitas. Inilah titik penting dalam aspek keorganisasian yang di kemudian hari dimungkinkan memberikan dampak hukum.

Sementara dari aspek pembinaan melalui pemberian tanda penghargaan yang menjadi kewenangan kwarnas untuk menerbitkannya juga mengalami kendala. Tanda penghargaan orang dewasa (TPOD) terhenti prosesnya karena Dewan Kehormatan Kwarda belum memilki legalitas sebagai konsekuensi belum terbitnya SK Kwarnas. Kwarda Jatim tidak boleh abai terhadap proses legalitas meski aktivitas organisasi bisa tetap berjalan (meski tidak normal ketika berkaitan dengan kewenangan Kwarnas). Kwarda Jatim tidak boleh terlena ketika kwarcab masih bisa berkegiatan, perlu dimaklumi kedudukan kwarcab di wilayah kerjanya juga berkorelasi dengan pemerintah kabupaten/kota serta stake holder lainnya. Aktivitas keorganisasian Kwarcab tentunya tidak boleh terhambat dari aspek legalitas sehingga terwujud Tri Sukses yaitu sukses : legalitas, pembinaan serta kegiatan peserta didiknya.

Pada akhir tulisan ini, kepada Kwarda Jatim disarankan untuk tidak melakukan pengukuhan/pelantikan kepada Kwarcab sebelum SK Kwarnas terbit. Namun, ada solusi yang bisa ditempuh, yaitu meminta izin kwarnas untuk mendapatkan mandat khusus melakukan proses Muscab dan mengukuhkan/melantik. Kedua, SK Kwarcab diterbitkan oleh Kwarnas melalui permohonan Kwarda Jatim guna memenuhi keabsahan aspek legalitasnya. Hal ini mendasarkan bahwa mandat Kwarnas adalah memimpin dan mengendalikan Gerakan Pramuka. Jayalah Pramuka, Jayalah Pramuka Jawa Timur.

 

*) Penulis adalah dosen ITB Widya Gama Lumajang dan Wakil Ketua Orkum Kwarcab Lumajang

Dirgahayu Gerakan Pramuka yang ke-61 tahun. Tanggal 14 Agustus diperingati sebagai Hari Pramuka berdasarkan hari pelantikan Ketua Majelis Pimpinan Nasional Gerakan Pramuka pada 14 Agustus 1961. Saat itu diserahkan panji Gerakan Pramuka oleh Presiden RI Pertama kepada Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Pembentukan Gerakan Pramuka berlandaskan pada Keputusan Presiden Nomor 238 Tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka. Tulisan ini merupakan kelanjutan dari opini yang pernah dua kali diterbitkan Radar Jember dengan judul “Menguji Independensi Kwarnas Gerakan Pramuka” dan “Implikasi Hukum Tertundanya SK Kwarnas untuk Kwarda Jawa Timur”.

 

Hari Pramuka adalah hari bahagia bagi organisasi berdasar UU Nomor 12/2010. Hari ini penuh makna bagi organisasi yang mengedepankan nilai-nilai pendidikan dalam aktivitasnya dan mengutamakan pendidikan nilai dalam proses pembinaannya. Gerakan Pramuka mendasarkan pada Pancasila dengan Kode Kehormatan Satya dan Darma Pramuka. Sungguh merupakan satu-satunya organisasi yang patut diapresiasi untuk dijadikan wadah pesemaian yang subur bagi generasi muda.

 

Hari ini adalah tepat 1 tahun 7 bulan 14 hari pasca Musda Gerakan Pramuka Jawa Timur (16-17 Desember 2020). Selama itu pula Kwarda Gerakan Pramuka Jawa Timur (Kwarda Jatim) bergerak, beraktivitas dan mandegani pramuka di Jawa Timur tanpa legalitas SK dari Kwarnas Gerakan Pramuka (Kwarnas). Terwujudnya berbagai aktivitas dengan meriah ini tentunya didukung semangat dan sinergisitas Kwarda, Mabida dan seluruh kwarcab di Jawa Timur. Sebuah ironi tentunya, organisasi besar yang menghimpun anggota pramuka se-Jawa Timur dan membawahi kwarcab (kabupaten/kota) se-Provinsi Jawa Timur justru belum berhasil melepaskan belenggu terbitnya SK dari Kwarnas. Dari aspek hukum dan keorganisasian masalah ini tergolong serius karena legalitas merupakan dasar dari semua aktivitas yang berujung pada kata sah atau tidak sah. Sementara aspek keorganisasian adalah jantung dari sebuah kelembagaan.

 

Pasal 84 AD menyebutkan bahwa selama pengurus kwartir daerah yang baru hasil musyawarah belum dilantik, maka pengurus kwartir lama tetap melaksanakan tugasnya, dengan ketentuan tidak dibenarkan mengambil keputusan mengenai hal-hal yang prinsip, seperti: Mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga;

Menandatangani pengeluaran uang di luar program kerja dan Mengubah struktur organisasi kwartir dan/atau mengadakan alih tugas staf.

Perkembangan terakhir, terbitnya Surat Kwarnas Nomor 0423-00-C tanggal 27 Mei 2022 tentang Persetujuan Mengikuti Kegiatan Jamnas XI Tahun 2022 semakin menguatkan terhadap cara pandang keorganisasian Kwarnas kepada Kwarda Jatim. Kwarnas memandang bahwa proses pembinaan kepada peserta didik harus tetap berjalan dengan memberikan kesempatan berkegiatan. Sementara kedudukan hukum kwarda yang masih belum memiliki SK Kwarnas memiliki konsekuensi terhadap hak-hak organisasinya.

Undang-Undang No. 1/2018 Pasal 31 menyebutkan bahwa Kwartir Nasional merupakan organisasi Gerakan Pramuka lingkup nasional yang mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan Gerakan Pramuka serta kegiatan kepramukaan lingkup nasional. Sementara Anggaran Rumah Tangga (ART) Pasal 53 ayat (2) huruf f menyebutkan, “Pengurus kwartir daerah Gerakan Pramuka yang terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan andalan ditetapkan dengan rekomendasi ketua majelis pembimbing daerah dan dikukuhkan dengan surat keputusan Ketua Kwartir Nasional”. Sehingga Kwarda Jatim berkewajiban bersungguh-sungguh mengupayakan terbitnya SK dimaksud agar memiliki legalitas sehingga dapat menjalankan tugas-tugas keorganisasian secara normal.

 

Penulis telah memberikan saran sebagai upaya organisasi dalam opini sebelumnya yaitu : 1. Melaporkan kepada ombudsman, 2. Melaporkan kepada Kamabinas selaku Pramuka Utama guna mendapatkan bantuan organisatoris, dan 3. Kwarda menggelar Rapat Koordinasi (Pasal 120 ART) dan Pengambilan Keputusan (Pasal 121 ART) dengan Kwarcab se-Jawa Timur yang notabene pemilik suara dalam musyawarah daerah guna menyampaikan informasi organisasi secara resmi serta diperlukan kesamaan persepsi dan kesepakatan untuk mengambil sikap organisasi terhadap fenomena ini. Di sisi lain, aspek legalitas ini memiliki beberapa dampak penting dalam keorganisasian. Masa bakti kwarcab yang telah habis membutuhkan proses organisasi dari satu tingkat organisasi di atasnya yaitu Kwarda. Kwarcab membutuhkan aspek legalitas berupa SK dari Kwarda. Penerbitan SK tentunya berasal dari organisasi satu tingkat di atasnya yang telah memiliki legalitas. Inilah titik penting dalam aspek keorganisasian yang di kemudian hari dimungkinkan memberikan dampak hukum.

Sementara dari aspek pembinaan melalui pemberian tanda penghargaan yang menjadi kewenangan kwarnas untuk menerbitkannya juga mengalami kendala. Tanda penghargaan orang dewasa (TPOD) terhenti prosesnya karena Dewan Kehormatan Kwarda belum memilki legalitas sebagai konsekuensi belum terbitnya SK Kwarnas. Kwarda Jatim tidak boleh abai terhadap proses legalitas meski aktivitas organisasi bisa tetap berjalan (meski tidak normal ketika berkaitan dengan kewenangan Kwarnas). Kwarda Jatim tidak boleh terlena ketika kwarcab masih bisa berkegiatan, perlu dimaklumi kedudukan kwarcab di wilayah kerjanya juga berkorelasi dengan pemerintah kabupaten/kota serta stake holder lainnya. Aktivitas keorganisasian Kwarcab tentunya tidak boleh terhambat dari aspek legalitas sehingga terwujud Tri Sukses yaitu sukses : legalitas, pembinaan serta kegiatan peserta didiknya.

Pada akhir tulisan ini, kepada Kwarda Jatim disarankan untuk tidak melakukan pengukuhan/pelantikan kepada Kwarcab sebelum SK Kwarnas terbit. Namun, ada solusi yang bisa ditempuh, yaitu meminta izin kwarnas untuk mendapatkan mandat khusus melakukan proses Muscab dan mengukuhkan/melantik. Kedua, SK Kwarcab diterbitkan oleh Kwarnas melalui permohonan Kwarda Jatim guna memenuhi keabsahan aspek legalitasnya. Hal ini mendasarkan bahwa mandat Kwarnas adalah memimpin dan mengendalikan Gerakan Pramuka. Jayalah Pramuka, Jayalah Pramuka Jawa Timur.

 

*) Penulis adalah dosen ITB Widya Gama Lumajang dan Wakil Ketua Orkum Kwarcab Lumajang

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/