alexametrics
24.7 C
Jember
Wednesday, 25 May 2022

Urgensi Ekonomi Kreatif di Wilayah Pesisir

Mobile_AP_Rectangle 1

Indonesia adalah negara maritim yang memiliki berjuta sumber daya laut baik perikanan maupun nonperikanan. Potensi hasil laut yang melimpah di Indonesia berpeluang meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir. Namun, fakta di lapangan berbeda. Hal ini karena problematika pengelolaan wilayah pesisir yang multi interpretatif. Hadirnya pemerintah dengan kebijakannya diharapkan menjadi solusi menumbuhkan ekonomi kreatif masyarakat. Kebijakannya berlandaskan identifikasi masalah yang terjadi di wilayah pesisir sehingga implementasinya tepat sasaran dan solutif. Di sisi lain, muncul ketidakpahaman masyarakat dalam mengejawantahkan kebijakan tersebut sehingga berdampak terhadap keberlanjutan produk ekonomi kreatif berbasis produk laut yang sudah dibuat sebelumnya, kontinuitas pelatihan, pemberdayaan, perizinan produk dan pemasarannya.

Wilayah pesisir dengan garis pantai yang panjang di Indonesia prospektif untuk pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi kreatif. Makna ekonomi kreatif menjadi isu menarik. Sayangnya, ada mata rantai yang terputus di sana akibat lemahnya koordinasi dan komunikasi antarpemangku kepentingan. Padahal potensi ekonominya dapat mendongkrak kesejahteraan masyarakat. Ide kreatif ini juga perlu didukung oleh pengolahan yang higienis serta pemasaran yang profesional, baik secara offline maupun melalui marketplace.

Ekonomi kreatif berkembang apabila ada sinergisitas antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Banyak hal yang harus dilakukan para pemangku kepentingan. Sebagai produsen, masyarakat pesisir harus inovatif menciptakan ragam produk dan konsisten menjaga kualitas. Selanjutnya, pemerintah bertanggung jawab mewadahi kebijakan dan pelayanan. Yang tak kalah penting adalah peran pihak swasta dalam permodalan dan kemudahan akses pasar.

Mobile_AP_Rectangle 2

Sumber daya manusia menjadi kunci penting dalam menciptakan keunggulan kompetitif. Merujuk pada konsep Sedarmayanti (2012) kunci kemampuan daya saing terletak pada kemampuan manusia yang berkualitas, kreativitas, dan inovasi yang mendayagunakan informasi yang diperoleh dan keunggulan dalam bersaing. Ekonomi kreatif di wilayah pesisir dapat berkembang apabila ada inovasi dan kreativitas serta adaptif terhadap perkembangan zaman.

Peran pemerintahan menjadi prasyarat pemenuhan harapan masyarakat berbasis ekonomi kreatif. Hadirnya pemerintah membuat masyarakat di wilayah pesisir memiliki kekuatan survival dan berdaya guna. Pemerintahan perlu memiliki lima aspek terkait dengan kewenangan dan pengelolaan yang melekat. Pertama, kebijakan publik yang tepat sasaran. Kedua, pelayanan publik prima. Ketiga, kegiatan dan program yang berkelanjutan. Keempat, SDM birokrasi yang kompeten dan profesional. Kelima, anggaran yang terencana.

Peluang mewujudkan ekonomi kreatif dengan produk bernilai jual tinggi, diupayakan melalui kegiatan pelatihan terkait dengan pengolahan produk, pengawasan mutu (QC), jaminan mutu (QA), keuangan, serta pemasaran yang berkesinambungan.  Hal tersebut bisa terlaksana apabila pemerintah dengan kebijakan dan pelayanannya memberi akses dan kesempatan untuk terciptanya ekonomi kreatif. Peran swasta adalah memperkuat kapital serta menciptakan channel atas produk yang dibuat oleh masyarakat pesisir untuk dipasarkan dan diserap konsumen. Pihak swasta dapat berperan pada beberapa hal yaitu: Pertama, berinvestasi di wilayah pesisir. Kedua, menangani pemasaran produk. Ketiga, adanya pengawasan mutu dan jaminan mutu terhadap produk masyarakat pesisir.

Melalui sinergisitas antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, maka akan terwujud peningkatan produktivitas, pangsa pasar, keuntungan, sama-sama menanggung risiko (risk sharing), jaminan pasokan bahan baku, dan distribusi pemasaran. Peran masyarakat dalam pembangunan ekonomi kreatif yakni: Pertama, perubahan mindset masyarakat yang lebih adaptif. Kedua, membangun ide dengan cara yang inovatif dan kreatif. Ketiga, menciptakan kegiatan yang substantif dan keberlanjutan. Keempat, masyarakat di wilayah pesisir yang mampu survive dan mandiri.

- Advertisement -

Indonesia adalah negara maritim yang memiliki berjuta sumber daya laut baik perikanan maupun nonperikanan. Potensi hasil laut yang melimpah di Indonesia berpeluang meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir. Namun, fakta di lapangan berbeda. Hal ini karena problematika pengelolaan wilayah pesisir yang multi interpretatif. Hadirnya pemerintah dengan kebijakannya diharapkan menjadi solusi menumbuhkan ekonomi kreatif masyarakat. Kebijakannya berlandaskan identifikasi masalah yang terjadi di wilayah pesisir sehingga implementasinya tepat sasaran dan solutif. Di sisi lain, muncul ketidakpahaman masyarakat dalam mengejawantahkan kebijakan tersebut sehingga berdampak terhadap keberlanjutan produk ekonomi kreatif berbasis produk laut yang sudah dibuat sebelumnya, kontinuitas pelatihan, pemberdayaan, perizinan produk dan pemasarannya.

Wilayah pesisir dengan garis pantai yang panjang di Indonesia prospektif untuk pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi kreatif. Makna ekonomi kreatif menjadi isu menarik. Sayangnya, ada mata rantai yang terputus di sana akibat lemahnya koordinasi dan komunikasi antarpemangku kepentingan. Padahal potensi ekonominya dapat mendongkrak kesejahteraan masyarakat. Ide kreatif ini juga perlu didukung oleh pengolahan yang higienis serta pemasaran yang profesional, baik secara offline maupun melalui marketplace.

Ekonomi kreatif berkembang apabila ada sinergisitas antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Banyak hal yang harus dilakukan para pemangku kepentingan. Sebagai produsen, masyarakat pesisir harus inovatif menciptakan ragam produk dan konsisten menjaga kualitas. Selanjutnya, pemerintah bertanggung jawab mewadahi kebijakan dan pelayanan. Yang tak kalah penting adalah peran pihak swasta dalam permodalan dan kemudahan akses pasar.

Sumber daya manusia menjadi kunci penting dalam menciptakan keunggulan kompetitif. Merujuk pada konsep Sedarmayanti (2012) kunci kemampuan daya saing terletak pada kemampuan manusia yang berkualitas, kreativitas, dan inovasi yang mendayagunakan informasi yang diperoleh dan keunggulan dalam bersaing. Ekonomi kreatif di wilayah pesisir dapat berkembang apabila ada inovasi dan kreativitas serta adaptif terhadap perkembangan zaman.

Peran pemerintahan menjadi prasyarat pemenuhan harapan masyarakat berbasis ekonomi kreatif. Hadirnya pemerintah membuat masyarakat di wilayah pesisir memiliki kekuatan survival dan berdaya guna. Pemerintahan perlu memiliki lima aspek terkait dengan kewenangan dan pengelolaan yang melekat. Pertama, kebijakan publik yang tepat sasaran. Kedua, pelayanan publik prima. Ketiga, kegiatan dan program yang berkelanjutan. Keempat, SDM birokrasi yang kompeten dan profesional. Kelima, anggaran yang terencana.

Peluang mewujudkan ekonomi kreatif dengan produk bernilai jual tinggi, diupayakan melalui kegiatan pelatihan terkait dengan pengolahan produk, pengawasan mutu (QC), jaminan mutu (QA), keuangan, serta pemasaran yang berkesinambungan.  Hal tersebut bisa terlaksana apabila pemerintah dengan kebijakan dan pelayanannya memberi akses dan kesempatan untuk terciptanya ekonomi kreatif. Peran swasta adalah memperkuat kapital serta menciptakan channel atas produk yang dibuat oleh masyarakat pesisir untuk dipasarkan dan diserap konsumen. Pihak swasta dapat berperan pada beberapa hal yaitu: Pertama, berinvestasi di wilayah pesisir. Kedua, menangani pemasaran produk. Ketiga, adanya pengawasan mutu dan jaminan mutu terhadap produk masyarakat pesisir.

Melalui sinergisitas antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, maka akan terwujud peningkatan produktivitas, pangsa pasar, keuntungan, sama-sama menanggung risiko (risk sharing), jaminan pasokan bahan baku, dan distribusi pemasaran. Peran masyarakat dalam pembangunan ekonomi kreatif yakni: Pertama, perubahan mindset masyarakat yang lebih adaptif. Kedua, membangun ide dengan cara yang inovatif dan kreatif. Ketiga, menciptakan kegiatan yang substantif dan keberlanjutan. Keempat, masyarakat di wilayah pesisir yang mampu survive dan mandiri.

Indonesia adalah negara maritim yang memiliki berjuta sumber daya laut baik perikanan maupun nonperikanan. Potensi hasil laut yang melimpah di Indonesia berpeluang meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir. Namun, fakta di lapangan berbeda. Hal ini karena problematika pengelolaan wilayah pesisir yang multi interpretatif. Hadirnya pemerintah dengan kebijakannya diharapkan menjadi solusi menumbuhkan ekonomi kreatif masyarakat. Kebijakannya berlandaskan identifikasi masalah yang terjadi di wilayah pesisir sehingga implementasinya tepat sasaran dan solutif. Di sisi lain, muncul ketidakpahaman masyarakat dalam mengejawantahkan kebijakan tersebut sehingga berdampak terhadap keberlanjutan produk ekonomi kreatif berbasis produk laut yang sudah dibuat sebelumnya, kontinuitas pelatihan, pemberdayaan, perizinan produk dan pemasarannya.

Wilayah pesisir dengan garis pantai yang panjang di Indonesia prospektif untuk pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi kreatif. Makna ekonomi kreatif menjadi isu menarik. Sayangnya, ada mata rantai yang terputus di sana akibat lemahnya koordinasi dan komunikasi antarpemangku kepentingan. Padahal potensi ekonominya dapat mendongkrak kesejahteraan masyarakat. Ide kreatif ini juga perlu didukung oleh pengolahan yang higienis serta pemasaran yang profesional, baik secara offline maupun melalui marketplace.

Ekonomi kreatif berkembang apabila ada sinergisitas antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Banyak hal yang harus dilakukan para pemangku kepentingan. Sebagai produsen, masyarakat pesisir harus inovatif menciptakan ragam produk dan konsisten menjaga kualitas. Selanjutnya, pemerintah bertanggung jawab mewadahi kebijakan dan pelayanan. Yang tak kalah penting adalah peran pihak swasta dalam permodalan dan kemudahan akses pasar.

Sumber daya manusia menjadi kunci penting dalam menciptakan keunggulan kompetitif. Merujuk pada konsep Sedarmayanti (2012) kunci kemampuan daya saing terletak pada kemampuan manusia yang berkualitas, kreativitas, dan inovasi yang mendayagunakan informasi yang diperoleh dan keunggulan dalam bersaing. Ekonomi kreatif di wilayah pesisir dapat berkembang apabila ada inovasi dan kreativitas serta adaptif terhadap perkembangan zaman.

Peran pemerintahan menjadi prasyarat pemenuhan harapan masyarakat berbasis ekonomi kreatif. Hadirnya pemerintah membuat masyarakat di wilayah pesisir memiliki kekuatan survival dan berdaya guna. Pemerintahan perlu memiliki lima aspek terkait dengan kewenangan dan pengelolaan yang melekat. Pertama, kebijakan publik yang tepat sasaran. Kedua, pelayanan publik prima. Ketiga, kegiatan dan program yang berkelanjutan. Keempat, SDM birokrasi yang kompeten dan profesional. Kelima, anggaran yang terencana.

Peluang mewujudkan ekonomi kreatif dengan produk bernilai jual tinggi, diupayakan melalui kegiatan pelatihan terkait dengan pengolahan produk, pengawasan mutu (QC), jaminan mutu (QA), keuangan, serta pemasaran yang berkesinambungan.  Hal tersebut bisa terlaksana apabila pemerintah dengan kebijakan dan pelayanannya memberi akses dan kesempatan untuk terciptanya ekonomi kreatif. Peran swasta adalah memperkuat kapital serta menciptakan channel atas produk yang dibuat oleh masyarakat pesisir untuk dipasarkan dan diserap konsumen. Pihak swasta dapat berperan pada beberapa hal yaitu: Pertama, berinvestasi di wilayah pesisir. Kedua, menangani pemasaran produk. Ketiga, adanya pengawasan mutu dan jaminan mutu terhadap produk masyarakat pesisir.

Melalui sinergisitas antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, maka akan terwujud peningkatan produktivitas, pangsa pasar, keuntungan, sama-sama menanggung risiko (risk sharing), jaminan pasokan bahan baku, dan distribusi pemasaran. Peran masyarakat dalam pembangunan ekonomi kreatif yakni: Pertama, perubahan mindset masyarakat yang lebih adaptif. Kedua, membangun ide dengan cara yang inovatif dan kreatif. Ketiga, menciptakan kegiatan yang substantif dan keberlanjutan. Keempat, masyarakat di wilayah pesisir yang mampu survive dan mandiri.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/