Republik Mencari Wajah Ibu kota Baru

Desas-desus pemindahan ibu kota negara santer mengudara dalam waktu sepekan. Pasalnya hal tersebut disampaikan secara langsung oleh presiden dalam rapat terbatas yang memang diadakan untuk membahas hal itu.

IKLAN

Padatnya Jakarta sebagai ibu kota sekarang dengan populasi 30 juta atau 10 persen dari penduduk Indonesia menjadi salah satu alasan. Kabar ini pun cepat merambat, pendapat yang muncul variatif. Pro dan kontra di kalangan elit politik karena atas dasar identitas. Hingga menyeruak suara suara permukaan mulai dari ruang ruang akademis hingga warung kopi.

Wacana pemindahan ibu kota negara bukanlah hal baru bagi negeri ini. Dalam sejarah perjalanan bangsa ini pun, pemindahan ibu kota pernah dilaksanakan. Pada 2 Januari 1946, Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Pakualam VIII menyodorkan Yogyakarta sebagai ibu kota negara. Hal itu didasari situasi keamanan di Jakarta yang sangat buruk lantaran masih banyaknya pasukan Belanda (NICA) maupun Jepang di sana. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden M Hatta serta kabinet pemerintahan pindah ke Belanda.

Namun, status Yogyakara sebagai ibu kota Indonesia tidak bertahan lama. Belanda yang sadar pusat pemerintahan yang sudah berpindah ke Yogyakarta, langsung melakukan agresi pada 19 Desember 1948. Soekarno-Hatta pun ditangkap pasukan Belanda. Berada dalam situasi genting, status kekuasaan diserahkan kepada Syafroedin Prawiranegara, yang saat itu berada di Sumatera Barat. Daerah itu pun jadi ibu kota negara, menggantikan Yogyakarta. Pada 6 Juli 1949, status ibu kota dikembalikan ke Yogyakarta, lantaran saat itu Soekarno-Hatta telah kembali ke daerah tersebut. Hingga akhirnya, pada 17 Agustus 1950, status ibu kota negara dikembalikan ke Jakarta hingga sekarang.

Medio 60-an Presiden Sukarno berencana memindahkan ibu kota negara ke kota Palangkaraya. Presiden Sukarno menyatakan Palangkaraya menjadi modal dan model ibu kota negara yang baru. Pembangunan pun digeber di kota di Kalimantan Tengah tersebut. Namun akibat krisis ekonomi yang mendera pada 1960-an, pembangunan di Palangkaraya terhenti. Wacana pemindahan itu tak kunjung terwujud hingga Soekarno turun dari jabatannya sebagai presiden pada 1965.

Sebenarnya wacana pemindahan ibu kota negara sesuatu yang sah-sah saja. Namun mengapa ini mencuat dalam suatu kondisi negara yang sedang dalam atmosfer panas pasca kontestasi pemilu? Dalam kondisi perang dingin masih berkecamuk, di mana para elit atau negarawan memberikan sesuatu supaya masyarakat dapat rest dari singupnya huru-hara politis yang menggerogoti psikis bagi pengikutnya.

Dalam pandangan saya justru hal ini membuat situasi makin runyam. Belum selesai perdebatan permasalahan pemilu, masyarakat kembali disuguhkan tontonan perdebatan antara kelompok yang berseberangan soal ibu kota baru

Di sisi lain, perlu telaah secara akademisi apakah ibu kota baru akan lebih baik. Akankah ada jaminan populis di tempat ibu kota baru akan membentuk suatu peradaban yang lebih maju. Atau bisa jadi tak lebih hanya ingin melahirkan atau mereinkarnasi Jakarta wajah baru karena ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola demografi kita. Semua masyarakat Indonesia juga pasti senada, atau bahkan masyarakat Jakarta.

Ada pola hidup sosial dan ekonomi yang tidak sehat di ibu kota negara. Tingginya urbanisasi dari ke Jakarta tiap tahunnya justru menimbulkan suatu kesenjangan dengan tingkat disparitas yang cukup relatif tajam. Minimnya inovatif untuk menghidupkan daerah berakibat pada pola hidup dan pembangunan di daerah. Sehingga mau tidak mau ibu kota sudah menjadi patokan bukan barometer untuk nasib yang lebih baik. Alhasil bukannya lebih baik, justru tanpa punya skill yang mumpuni hanya bermodal nekad beranjak ke ibu kota, nasib akan terasa lebih pedih dibanding sebelumnya

Memindahkan ibu kota negara tidak semudah negara mengontrak atau memecat pelatih tim nasional sepak bola yang bisa dilakukan sewaktu-waktu. Dari beberapa sumber menyebutkan butuh Rp 466 triliun untuk membangun sebuah ibu kota yang baru. Fantastis bukan?

Sekali lagi angka sekian pun bukan jaminan. Bukan jaminan akan membawa dampak yang lebih baik. Pengalokasian dana sebesar itu hanya untuk sebuah tempat yang akan menjadi rumah hunian bagi para pemimpin atau ummat yang nantinya akan berbondong-bondong datang, sebuah refleksi yang pragmatis. Segmentasi pendidikan, ekonomi yang jauh dari ideal di daerah daerah harusnya menjadi skala prioritas terlebih dahulu. Menuntaskan agenda otonomi daerah, sebagai sesuatu yang bersifat fundamental. Karena pembangunan negara harus dimulai dari seluruh stakholder negara bukan terskat hanya regional ibu kota. Dialog panjang mulai dari acara talk show media massa atau ruang akademis dan warung kopi sekalipun mengenai hal ini.

Pemindahan ibu kota bukan opsi jika hanya Jakarta menjadi objek alibi bagi penggagasnya. Semegah apapun negara ini, dengan gedung pencakar langit di ibu kota, apabila tidak disertai dengan pengelolaan yang baik, tidak akan bisa mengantarkan bangsa ini kepada cita cita awalnya. Untuk memajukan kesejahteraan umun dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

*) penulis adalah mahasiswa STIE Widya Gama Lumajang.

Reporter :

Fotografer :

Editor :