Perwujudan Satu Data Tanggung Jawab Bersama

Oleh: Rizqi Elviah

PRESIDEN Joko Widodo dalam pidato kenegaraan di depan sidang bersama DPD dan DPR RI, 16 Agustus yang lalu menyatakan bahwa data adalah jenis kekayaan baru bangsa yang lebih berharga dari minyak. Oleh karenanya kedaulatan data harus diwujudkan. Hal ini menunjukkan bahwa data menjadi sangat strategis posisinya. Peringatan hari statistik nasional pada 26 September lalu mengusung tema Menuju Indonesia Maju dengan SDM dan Data Berkualitas. Data itu mahal, tetapi membangun tanpa data jauh lebih mahal. Tiap periode pemerintahan negara ini tentunya ingin sekali mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang saat ini jumlahnya diperkirakan mencapai 260 juta.

IKLAN

Kemajuan sebuah negara ini tentunya dapat diukur melalui indikator pembangunan diantaranya tingkat pertumbuhan penduduk yang rendah, kesempatan kerja yang memadai, mata pencaharian mayoritas di bidang industri, pendapatan perkapita tinggi, tingkat pendidikan tinggi, tingkat kesehatan tinggi, serta teknologi maju. Saat melihat deretan indikator tersebut, tentunya akan terbayang sebuah lembaga statistik yang menjadi rujukan data di negara ini. Badan Pusat Statistik (BPS) memperoleh tugas untuk mengumpulkan serta menghitung berbagai data dan indikator pembangunan. Terbayang akan pertumbuhan penduduk, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, inflasi, IPM, IPG, serta sederet data lainnya yang rutin dipublikasikan oleh BPS melalui berita resmi statistik maupun buku publikasi.

Data strategis yang secara berkala dirilis oleh BPS RI selalu dinantikan banyak pihak, diantaranya tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran. Sejak tingkat kemiskinan Indonesia menyentuh satu digit, sebesar 9,82 persen pada Maret 2018 lalu memunculkan banyak pembahasan terkait kemiskinan. Setidaknya perhatian akan keberhasilan pemerintah semakin meningkat, karena kemiskinan mencerminkan kondisi kompleks kebutuhan dasar kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi.

Juni lalu, telah diterbitkan Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Perpres ini menyebut data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, obyek, kondisi, atau situasi. Keinginan untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan akan diwujudkan melalui penyelenggaraan satu data ini. Melalui forum satu data Indonesia, akan dijadikan wadah komunikasi dan koordinasi antara instansi pusat dan instansi daerah untuk penyelenggaraan satu data. Data yang dihasilkan dapat diakses melalui portal satu data Indonesia yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Kebijakan terkait satu data ini memerlukan dukungan serta kesadaran dari semua pihak, agar data akurat, mutakhir dan terpadu dapat terwujud.

BPS sebagai pembina data sekaligus produsen data, kian menghadapi tantangan untuk senantiasa menyajikan data berkualitas. Sebaran BPS yang mencapai seluruh kabupaten kota menjadi rujukan pemerintah daerah untuk mewujudkan satu data. Pengumpulan data yang mengacu pada standar operasional prosedur (SOP) serta mempunyai konsep dan definisi yang jelas, menjadi tantangan bagi seluruh pegawai beserta mitra statistik sebagai ujung tombak pengumpul data. Kemampuan teknologi turut mengiringi proses pengumpulan data berkualitas, tercermin dari mulai diterapkannya pengumpulan data menggunakan perangkat teknologi informasi. Tidak hanya pesan barang, makanan serta transportasi saja yang melalui online, bahkan sensus penduduk tahun depan pun akan dilaksanakan secara online.

Pembinaan statistik sektoral khususnya pada instansi daerah juga memegang posisi penting, sebab keberlanjutan data sangat diperlukan untuk proses perencanaan dan evaluasi pembangunan. Bukan zamannya lagi saat mencari data ternyata tidak tersedia, disebabkan pergeseran pegawai di instansi daerah. Penggantinya tidak mengetahui ataupun tidak mendapat tinggalan data sebelumnya. Kesadaran akan pentingnya data harus terus digaungkan agar keberlanjutannya dapat terjaga. Pun di pihak swasta dan masyarakat luas, tidak perlu ragu lagi untuk menyampaikan data kepada pemerintah. Data yang akurat menjadi pijakan dalam pengambilan kebijakan, harus didukung oleh semua pihak. Apalah artinya pengumpul data jika tidak mendapat gayung bersambut dari responden.

Data yang diperoleh secara cepat, berkualitas dan murah menjadi harapan semua pihak untuk menyusun perencanaan dan pembangunan secara tepat baik dari sisi pemerintah maupun swasta.

Manusia sebagai objek sekaligus subjek pembangunan menjadi sangat penting posisinya. Agar tata kelola sumber daya dan kekayaan alam dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Sinergi semua pihak, baik pemerintah maupun swasta sangat dinantikan oleh bangsa ini. Kesadaran statistik semua kalangan harus selalu dibangun agar data berkualitas dapat terwujud. Semangat satu data harus tertanam dan terjaga untuk memudahkan ketersediaan data, demi mewujudkan Indonesia Maju. Karena data berkualitas adalah tanggung jawab semua.

*) Penulis adalah Statistisi Muda BPS Kabupaten Jember.

Reporter :

Fotografer :

Editor :