31.4 C
Jember
Thursday, 30 March 2023

Klimaks dari Sebuah Kontroversi

Mobile_AP_Rectangle 1

Kontroversi menyangkut “Honor Pemakaman Pasien Covid-19” berjumlah total Rp 282 juta akhirnya mencapai titik klimaks. Dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Jember (30/8/2021), Bupati Hendy Siswanto menyampaikan permintaan maaf dan menginstruksikan evaluasi Peraturan Bupati secara menyeluruh. Yang menarik, permintaan maaf bupati dilakukan dalam forum DPRD dan secara resmi tertulis dalam Nota Pengantar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jember 2021–2026.

Tak pelak, permintaan maaf Bupati Jember tersebut mengundang apresiasi. Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi menyatakan bahwa dia angkat topi karena orang nomor satu di Kabupaten Jember tersebut telah “mengesampingkan ego sektoralnya”. Bahkan, salah satu media massa menggambarkan langkah bupati tersebut sebagai “momentum bersejarah dalam kehidupan politik dan tata negara” di Kabupaten Jember.

Tensi kontroversi sempat meninggi. Selain luasnya cakupan reaksi, baik dari lokal maupun nasional, silang pendapat tentang honor bupati tersebut juga berlangsung sengit. Perdebatan terpolarisasi ke dalam dua pendapat. Satu sisi memandang honor itu “sah karena legal”, karena berdasarkan surat keputusan (SK) bupati. Sisi lain melihat pemberian honor itu “tak pantas karena moralitas”. Bupati sempat meminta publik menghentikan polemik karena dia telah memutuskan untuk menghibahkan honor pemakaman kepada keluarga pasien yang meninggal. Tapi, imbauan dengan dasar tindakan kemanusiaan tersebut tak cukup ampuh untuk memadamkan kontroversi. Penyebabnya, akar masalahnya yaitu SK Bupati tentang Honor Pemakaman—yang sempat dilabeli administrasi tanpa hati nurani—belum diatasi.

Mobile_AP_Rectangle 2

Permintaan maaf bupati merupakan terobosan multidimensi. Jika ada ungkapan bahwa langkah tersebut telah menorehkan ‘sejarah’ tidaklah berlebihan, karena merupakan sebuah preseden, setidaknya di Kabupaten Jember. Apalagi, jabatan politis seperti jabatan bupati sering dipersepsikan sebagai sangkar besi yang dihiasi pernik pencitraan dan gengsi. Diperlukan sebuah tekad untuk bebas dari kungkungan sangkar besi ini.

Oleh karena itu, keberanian bupati untuk meminta maaf secara resmi pantas mendapatkan apresiasi. Salah satu alasannya, berbeda dengan negara lain, di Indonesia masih terdapat keengganan pemimpin politik untuk melakukannya. Argumennya, berkaitan dengan sifat relasi dalam perpolitikan kita yang sering diwarnai oleh gridlock, yaitu bayangan buruk akan kemungkinan tidak dihargai bahkan ditolak oleh partner atau lawan politiknya. Akibatnya, permintaan maaf atas sebuah kesalahan bisa dianggap sebagai satu kelemahan yang dikhawatirkan bisa menggerus dukungan politik.

Di negara lain, relasi politik semacam itu bukannya tidak ada. Namun, bayangan buruknya relatif tidak membuat pemimpin segan untuk meminta maaf di hadapan publik atas kesalahannya. Kanselir Jerman Angela Merkel misalnya, tidak segan minta maaf kepada rakyatnya karena merasa ikut bertanggung jawab atas rekor kematian akibat Covid-19. Bahkan, Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, yang memerintah tanpa proses demokratis, juga sempat meminta maaf kepada rakyatnya sambil menangis karena belum berhasil menangani Covid-19. Ironisnya, di Indonesia yang demokratis, permintaan maaf seorang pemimpin justru masih merupakan barang mewah.

Faktor budaya mungkin membantu penjelasan dari ironi di atas. Struktur sosial Indonesia, khususnya Jawa, yang hierarkis dan diperkuat budaya elitis telah melahirkan relasi kuasa yang asimetris. Imperatif sosial bahwa pemegang kuasa adalah terhormat dan harus dihormati, cenderung dianggap ‘selalu benar’. Akibatnya, tidak ada urgensi baginya untuk meminta maaf atas sesuatu yang dianggap sebagai kesalahan.

Namun, terdapat pula penjelasan kultural yang memandang permintaan maaf, apalagi dilakukan oleh pejabat, adalah tindakan mulia. Paul Stange (1984) mengungkap masih relatif kuatnya ‘logika rasa’ (the logic of roso) dalam budaya timur, terutama Jawa. Menurutnya, roso bukan hanya berkaitan dengan estetika, tetapi secara sosial juga menyentuh psikologi massa. Dalam konteks relasi kuasa, pemimpin dituntut mempunyai sensitivitas rasa yang tinggi (keenly attuned inner feelings), khususnya terhadap rakyatnya. Ada adagium: “sing bener durung mesthi pener” (yang benar secara prosedural belum tentu benar dari segi kepatutan). Sementara Soemarsaid Moertono (1968) menandaskan bahwa dalam relasi kuasa, orang Jawa belum menganggap pemerintah telah memenuhi kewajibannya jika tidak mendorong terciptanya ketenteraman batiniah (tentrem) dan mewujudkan tata tertib formal melalui peraturan negara.

Dalam konteks budaya di atas, langkah Bupati Jember merupakan terobosan jitu. Dengan meminta maaf Bupati telah menyentuh pusat roso masyarakat, sehingga mampu memupus riuhnya kontroversi. Lebih dari itu, selain telah mewujudkan roso tentrem, instruksinya untuk mengevaluasi semua peraturan bupati juga culturally correct. Tak mengherankan jika langkah-langkah bupati ini telah mengubah defisit simpati menjadi surplus apresiasi, bahkan tak menutup kemungkinan juga akan memperkuat legitimasi.

Memang, ada argumen bahwa pendekatan budaya akan lekang oleh perubahan zaman. Tak jarang penjelasannya diragukan karena keniscayaan tergerusnya nilai-nilai sosial budaya tradisional oleh derasnya arus modernisasi. Tetapi, perlu diingat bahwa perubahan nilai senantiasa lebih bersifat evolusioner dari pada revolusioner. Oleh karena itu, akan sangat gegabah menganggap bahwa penjelasan budaya sama sekali tidak relevan, mengingat signifikansi nilai-nilai budaya tradisional terkesan relatif masih mapan, setidaknya pada sebagian.

Namun, berakhirnya kontroversi honor bupati tidak serta-merta menghentikan dinamika. Relasi kuasa sering kali mengikuti irama penguasa. Surplus apresiasi bisa saja terkoreksi, jika berakhirnya kontroversi tak dilanjutkan dengan pemenuhan janji evaluasi menyeluruh Peraturan Bupati. Pasalnya, langkah bupati sudah terlanjur melahirkan harapan yang meningkat (the rising of expectation) dalam masyarakat. Publik tidak lagi hanya memandang janji Bupati sebagai awal perbaikan administrasi, tetapi telah juga melihatnya sebagai momentum untuk melakukan reformasi birokrasi.

 

*) Penulis adalah dosen Prodi Hubungan Internasional dan Ketua C-RiSSH Universitas Jember.

- Advertisement -

Kontroversi menyangkut “Honor Pemakaman Pasien Covid-19” berjumlah total Rp 282 juta akhirnya mencapai titik klimaks. Dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Jember (30/8/2021), Bupati Hendy Siswanto menyampaikan permintaan maaf dan menginstruksikan evaluasi Peraturan Bupati secara menyeluruh. Yang menarik, permintaan maaf bupati dilakukan dalam forum DPRD dan secara resmi tertulis dalam Nota Pengantar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jember 2021–2026.

Tak pelak, permintaan maaf Bupati Jember tersebut mengundang apresiasi. Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi menyatakan bahwa dia angkat topi karena orang nomor satu di Kabupaten Jember tersebut telah “mengesampingkan ego sektoralnya”. Bahkan, salah satu media massa menggambarkan langkah bupati tersebut sebagai “momentum bersejarah dalam kehidupan politik dan tata negara” di Kabupaten Jember.

Tensi kontroversi sempat meninggi. Selain luasnya cakupan reaksi, baik dari lokal maupun nasional, silang pendapat tentang honor bupati tersebut juga berlangsung sengit. Perdebatan terpolarisasi ke dalam dua pendapat. Satu sisi memandang honor itu “sah karena legal”, karena berdasarkan surat keputusan (SK) bupati. Sisi lain melihat pemberian honor itu “tak pantas karena moralitas”. Bupati sempat meminta publik menghentikan polemik karena dia telah memutuskan untuk menghibahkan honor pemakaman kepada keluarga pasien yang meninggal. Tapi, imbauan dengan dasar tindakan kemanusiaan tersebut tak cukup ampuh untuk memadamkan kontroversi. Penyebabnya, akar masalahnya yaitu SK Bupati tentang Honor Pemakaman—yang sempat dilabeli administrasi tanpa hati nurani—belum diatasi.

Permintaan maaf bupati merupakan terobosan multidimensi. Jika ada ungkapan bahwa langkah tersebut telah menorehkan ‘sejarah’ tidaklah berlebihan, karena merupakan sebuah preseden, setidaknya di Kabupaten Jember. Apalagi, jabatan politis seperti jabatan bupati sering dipersepsikan sebagai sangkar besi yang dihiasi pernik pencitraan dan gengsi. Diperlukan sebuah tekad untuk bebas dari kungkungan sangkar besi ini.

Oleh karena itu, keberanian bupati untuk meminta maaf secara resmi pantas mendapatkan apresiasi. Salah satu alasannya, berbeda dengan negara lain, di Indonesia masih terdapat keengganan pemimpin politik untuk melakukannya. Argumennya, berkaitan dengan sifat relasi dalam perpolitikan kita yang sering diwarnai oleh gridlock, yaitu bayangan buruk akan kemungkinan tidak dihargai bahkan ditolak oleh partner atau lawan politiknya. Akibatnya, permintaan maaf atas sebuah kesalahan bisa dianggap sebagai satu kelemahan yang dikhawatirkan bisa menggerus dukungan politik.

Di negara lain, relasi politik semacam itu bukannya tidak ada. Namun, bayangan buruknya relatif tidak membuat pemimpin segan untuk meminta maaf di hadapan publik atas kesalahannya. Kanselir Jerman Angela Merkel misalnya, tidak segan minta maaf kepada rakyatnya karena merasa ikut bertanggung jawab atas rekor kematian akibat Covid-19. Bahkan, Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, yang memerintah tanpa proses demokratis, juga sempat meminta maaf kepada rakyatnya sambil menangis karena belum berhasil menangani Covid-19. Ironisnya, di Indonesia yang demokratis, permintaan maaf seorang pemimpin justru masih merupakan barang mewah.

Faktor budaya mungkin membantu penjelasan dari ironi di atas. Struktur sosial Indonesia, khususnya Jawa, yang hierarkis dan diperkuat budaya elitis telah melahirkan relasi kuasa yang asimetris. Imperatif sosial bahwa pemegang kuasa adalah terhormat dan harus dihormati, cenderung dianggap ‘selalu benar’. Akibatnya, tidak ada urgensi baginya untuk meminta maaf atas sesuatu yang dianggap sebagai kesalahan.

Namun, terdapat pula penjelasan kultural yang memandang permintaan maaf, apalagi dilakukan oleh pejabat, adalah tindakan mulia. Paul Stange (1984) mengungkap masih relatif kuatnya ‘logika rasa’ (the logic of roso) dalam budaya timur, terutama Jawa. Menurutnya, roso bukan hanya berkaitan dengan estetika, tetapi secara sosial juga menyentuh psikologi massa. Dalam konteks relasi kuasa, pemimpin dituntut mempunyai sensitivitas rasa yang tinggi (keenly attuned inner feelings), khususnya terhadap rakyatnya. Ada adagium: “sing bener durung mesthi pener” (yang benar secara prosedural belum tentu benar dari segi kepatutan). Sementara Soemarsaid Moertono (1968) menandaskan bahwa dalam relasi kuasa, orang Jawa belum menganggap pemerintah telah memenuhi kewajibannya jika tidak mendorong terciptanya ketenteraman batiniah (tentrem) dan mewujudkan tata tertib formal melalui peraturan negara.

Dalam konteks budaya di atas, langkah Bupati Jember merupakan terobosan jitu. Dengan meminta maaf Bupati telah menyentuh pusat roso masyarakat, sehingga mampu memupus riuhnya kontroversi. Lebih dari itu, selain telah mewujudkan roso tentrem, instruksinya untuk mengevaluasi semua peraturan bupati juga culturally correct. Tak mengherankan jika langkah-langkah bupati ini telah mengubah defisit simpati menjadi surplus apresiasi, bahkan tak menutup kemungkinan juga akan memperkuat legitimasi.

Memang, ada argumen bahwa pendekatan budaya akan lekang oleh perubahan zaman. Tak jarang penjelasannya diragukan karena keniscayaan tergerusnya nilai-nilai sosial budaya tradisional oleh derasnya arus modernisasi. Tetapi, perlu diingat bahwa perubahan nilai senantiasa lebih bersifat evolusioner dari pada revolusioner. Oleh karena itu, akan sangat gegabah menganggap bahwa penjelasan budaya sama sekali tidak relevan, mengingat signifikansi nilai-nilai budaya tradisional terkesan relatif masih mapan, setidaknya pada sebagian.

Namun, berakhirnya kontroversi honor bupati tidak serta-merta menghentikan dinamika. Relasi kuasa sering kali mengikuti irama penguasa. Surplus apresiasi bisa saja terkoreksi, jika berakhirnya kontroversi tak dilanjutkan dengan pemenuhan janji evaluasi menyeluruh Peraturan Bupati. Pasalnya, langkah bupati sudah terlanjur melahirkan harapan yang meningkat (the rising of expectation) dalam masyarakat. Publik tidak lagi hanya memandang janji Bupati sebagai awal perbaikan administrasi, tetapi telah juga melihatnya sebagai momentum untuk melakukan reformasi birokrasi.

 

*) Penulis adalah dosen Prodi Hubungan Internasional dan Ketua C-RiSSH Universitas Jember.

Kontroversi menyangkut “Honor Pemakaman Pasien Covid-19” berjumlah total Rp 282 juta akhirnya mencapai titik klimaks. Dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Jember (30/8/2021), Bupati Hendy Siswanto menyampaikan permintaan maaf dan menginstruksikan evaluasi Peraturan Bupati secara menyeluruh. Yang menarik, permintaan maaf bupati dilakukan dalam forum DPRD dan secara resmi tertulis dalam Nota Pengantar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jember 2021–2026.

Tak pelak, permintaan maaf Bupati Jember tersebut mengundang apresiasi. Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi menyatakan bahwa dia angkat topi karena orang nomor satu di Kabupaten Jember tersebut telah “mengesampingkan ego sektoralnya”. Bahkan, salah satu media massa menggambarkan langkah bupati tersebut sebagai “momentum bersejarah dalam kehidupan politik dan tata negara” di Kabupaten Jember.

Tensi kontroversi sempat meninggi. Selain luasnya cakupan reaksi, baik dari lokal maupun nasional, silang pendapat tentang honor bupati tersebut juga berlangsung sengit. Perdebatan terpolarisasi ke dalam dua pendapat. Satu sisi memandang honor itu “sah karena legal”, karena berdasarkan surat keputusan (SK) bupati. Sisi lain melihat pemberian honor itu “tak pantas karena moralitas”. Bupati sempat meminta publik menghentikan polemik karena dia telah memutuskan untuk menghibahkan honor pemakaman kepada keluarga pasien yang meninggal. Tapi, imbauan dengan dasar tindakan kemanusiaan tersebut tak cukup ampuh untuk memadamkan kontroversi. Penyebabnya, akar masalahnya yaitu SK Bupati tentang Honor Pemakaman—yang sempat dilabeli administrasi tanpa hati nurani—belum diatasi.

Permintaan maaf bupati merupakan terobosan multidimensi. Jika ada ungkapan bahwa langkah tersebut telah menorehkan ‘sejarah’ tidaklah berlebihan, karena merupakan sebuah preseden, setidaknya di Kabupaten Jember. Apalagi, jabatan politis seperti jabatan bupati sering dipersepsikan sebagai sangkar besi yang dihiasi pernik pencitraan dan gengsi. Diperlukan sebuah tekad untuk bebas dari kungkungan sangkar besi ini.

Oleh karena itu, keberanian bupati untuk meminta maaf secara resmi pantas mendapatkan apresiasi. Salah satu alasannya, berbeda dengan negara lain, di Indonesia masih terdapat keengganan pemimpin politik untuk melakukannya. Argumennya, berkaitan dengan sifat relasi dalam perpolitikan kita yang sering diwarnai oleh gridlock, yaitu bayangan buruk akan kemungkinan tidak dihargai bahkan ditolak oleh partner atau lawan politiknya. Akibatnya, permintaan maaf atas sebuah kesalahan bisa dianggap sebagai satu kelemahan yang dikhawatirkan bisa menggerus dukungan politik.

Di negara lain, relasi politik semacam itu bukannya tidak ada. Namun, bayangan buruknya relatif tidak membuat pemimpin segan untuk meminta maaf di hadapan publik atas kesalahannya. Kanselir Jerman Angela Merkel misalnya, tidak segan minta maaf kepada rakyatnya karena merasa ikut bertanggung jawab atas rekor kematian akibat Covid-19. Bahkan, Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, yang memerintah tanpa proses demokratis, juga sempat meminta maaf kepada rakyatnya sambil menangis karena belum berhasil menangani Covid-19. Ironisnya, di Indonesia yang demokratis, permintaan maaf seorang pemimpin justru masih merupakan barang mewah.

Faktor budaya mungkin membantu penjelasan dari ironi di atas. Struktur sosial Indonesia, khususnya Jawa, yang hierarkis dan diperkuat budaya elitis telah melahirkan relasi kuasa yang asimetris. Imperatif sosial bahwa pemegang kuasa adalah terhormat dan harus dihormati, cenderung dianggap ‘selalu benar’. Akibatnya, tidak ada urgensi baginya untuk meminta maaf atas sesuatu yang dianggap sebagai kesalahan.

Namun, terdapat pula penjelasan kultural yang memandang permintaan maaf, apalagi dilakukan oleh pejabat, adalah tindakan mulia. Paul Stange (1984) mengungkap masih relatif kuatnya ‘logika rasa’ (the logic of roso) dalam budaya timur, terutama Jawa. Menurutnya, roso bukan hanya berkaitan dengan estetika, tetapi secara sosial juga menyentuh psikologi massa. Dalam konteks relasi kuasa, pemimpin dituntut mempunyai sensitivitas rasa yang tinggi (keenly attuned inner feelings), khususnya terhadap rakyatnya. Ada adagium: “sing bener durung mesthi pener” (yang benar secara prosedural belum tentu benar dari segi kepatutan). Sementara Soemarsaid Moertono (1968) menandaskan bahwa dalam relasi kuasa, orang Jawa belum menganggap pemerintah telah memenuhi kewajibannya jika tidak mendorong terciptanya ketenteraman batiniah (tentrem) dan mewujudkan tata tertib formal melalui peraturan negara.

Dalam konteks budaya di atas, langkah Bupati Jember merupakan terobosan jitu. Dengan meminta maaf Bupati telah menyentuh pusat roso masyarakat, sehingga mampu memupus riuhnya kontroversi. Lebih dari itu, selain telah mewujudkan roso tentrem, instruksinya untuk mengevaluasi semua peraturan bupati juga culturally correct. Tak mengherankan jika langkah-langkah bupati ini telah mengubah defisit simpati menjadi surplus apresiasi, bahkan tak menutup kemungkinan juga akan memperkuat legitimasi.

Memang, ada argumen bahwa pendekatan budaya akan lekang oleh perubahan zaman. Tak jarang penjelasannya diragukan karena keniscayaan tergerusnya nilai-nilai sosial budaya tradisional oleh derasnya arus modernisasi. Tetapi, perlu diingat bahwa perubahan nilai senantiasa lebih bersifat evolusioner dari pada revolusioner. Oleh karena itu, akan sangat gegabah menganggap bahwa penjelasan budaya sama sekali tidak relevan, mengingat signifikansi nilai-nilai budaya tradisional terkesan relatif masih mapan, setidaknya pada sebagian.

Namun, berakhirnya kontroversi honor bupati tidak serta-merta menghentikan dinamika. Relasi kuasa sering kali mengikuti irama penguasa. Surplus apresiasi bisa saja terkoreksi, jika berakhirnya kontroversi tak dilanjutkan dengan pemenuhan janji evaluasi menyeluruh Peraturan Bupati. Pasalnya, langkah bupati sudah terlanjur melahirkan harapan yang meningkat (the rising of expectation) dalam masyarakat. Publik tidak lagi hanya memandang janji Bupati sebagai awal perbaikan administrasi, tetapi telah juga melihatnya sebagai momentum untuk melakukan reformasi birokrasi.

 

*) Penulis adalah dosen Prodi Hubungan Internasional dan Ketua C-RiSSH Universitas Jember.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca