alexametrics
26.5 C
Jember
Sunday, 25 September 2022

Dilema Haji Furoda

Mobile_AP_Rectangle 1

Ibadah haji 2022 telah usai. Para jamaah haji Indonesia mayoritas telah tiba di tanah air. Namun, bukan berarti haji tahun 2022 tidak meninggalkan pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah tersebut misalnya, muncul dari fenomena haji furoda. Sebanyak 46 calon jamaah haji asal Indonesia di deportasi dari Arab Saudi (Kompas, 4/7), sekitar 4000 lainnya terpaksa gagal berangkat ke Tanah Suci tahun ini (SAPUHI, 4/7). Itulah kisah jamaah Haji Furoda asal Indonesia pada musim haji tahun 1443 H. Mereka yang tergiur dengan promosi berangkat haji tanpa antre, harus menelan pil pahit gagal berangkat ke Tanah Suci bahkan harus di deportasi. Fenomena haji furoda dan cerita gagal berangkat sepertinya bukan hanya terjadi kali ini saja, namun kisah tersebut terus berulang hampir di setiap tahun penyelenggaraan ibadah haji. Pemerintah, walau sudah dibekali dengan regulasi tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, seolah diam dengan berdalih bahwa mereka tak punya daya untuk mengatur kuota dan melindungi hak masyarakat terdampak haji furoda.

 

Mengenal Haji Furoda

Mobile_AP_Rectangle 2

Haji furoda merupakan haji undangan dengan menggunakan visa mujamalah yang diberikan langsung oleh Pemerintah Arab Saudi. Karena modelnya adalah pemberian, maka pemerintah Indonesia tidak punya wewenang untuk mengatur kuota visa mujamalah yang diterbitkan oleh pemerintah Arab Saudi. Berdasarkan info yang penulis terima, untuk mendapatkan visa haji furoda, pihak biro travel haji harus merogoh kocek setidaknya 7000 USD. Biaya tersebut digunakan untuk membeli paket yang sudah disediakan oleh Pemerintah Arab Saudi, mulai dari paket mashaer, hotel, airline, muthowwif, dan sejenisnya.

Dari biaya tersebut, pihak biro travel haji kemudian menjual paket haji furoda dengan beragam harga. Penelusuran penulis, minimal harga haji furoda sekitar 13.000 USD dan maksimal bisa mencapai 32.000 USD. Artinya, biaya satu porsi haji furoda bisa digunakan untuk membiayai 8 porsi haji reguler berkuota. Bandingkan dengan biaya untuk haji reguler yang hanya sekitar 30 hingga 45 juta rupiah atau haji plus di kisaran angka 150 sampai 250 juta rupiah saja. Bedanya, haji reguler dan haji plus menggunakan kuota resmi yang dikelola oleh pemerintah Indonesia. Sedangkan haji furoda tanpa kuota dan bisa berangkat tanpa antre. Kemenag mencatat ada setidaknya 1700 jamaah haji furoda tanpa antre yang mengantongi visa untuk berangkat haji tahun ini.

Visa mujamalah yang memberangkatkan haji furoda harus melalui biro travel resmi yang diakui oleh Kemenag sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus atau PIHK. Visa mujamalah yang seringkali disebut sebagai visa haji undangan, tidak bisa diprediksi secara matematis oleh PIHK, apalagi oleh pemerintah. Diterbitkannya visa sepenuhnya menjadi hak prerogatif Pemerintah Arab Saudi. Sayangnya, visa mujamalah ini jauh berbeda dengan visa amil, visa ziarah atau bahkan sama bernama visa mujamalah tapi berasal dari negara yang berbeda. Seperti kisah 46 calon jamaah haji yang di deportasi itu. Mereka menggunakan visa mujamalah dari Singapura dan Malaysia. Fatalnya lagi, biro travel yang mereka gunakan ternyata belum terdaftar di Kemenag sebagai PIHK. Ini berarti visa dan biro travel mereka ilegal.

Minimnya pengetahuan tentang jenis visa haji dan biro travel berstatus PIHK di Kemenag inilah yang bisa menjadi alasan banyaknya calon jamaah haji merasa tertipu dengan iming-iming berangkat haji tanpa antre melalui haji furoda. Terlebih, Pemerintah sepertinya tidak pernah melakukan sosialisasi mengenai jenis-jenis visa haji kepada masyarakat. Juga, tidak ada daftar biro travel atau PIHK yang diumumkan secara berkala statusnya oleh pemerintah. Sehingga, dalam konteks ini, masyarakat tidak bisa sepenuhnya disalahkan karena ketidaktahuan atau kealpaan mereka. Negara seharusnya tetap hadir untuk memberikan jaminan perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya.

 

Perlindungan Hukum

Terdapat dua opsi perlindungan hukum, yaitu secara preventif dan represif (Hadjon, 1987). Dalam konteks haji furoda ini, upaya preventif bisa dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dengan beberapa cara. Pemerintah tidak boleh lepas tangan dengan dalih bahwa haji furoda di luar tanggung jawab mereka. Amanat dalam Pasal 3 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menyebutkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji dan umrah bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan bagi jamaah haji dan umrah sehingga dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan syariat. Norma hukum tersebut tidak membedakan, antara haji berkuota dan haji furoda, sehingga sudah sewajarnya jika pemerintah bisa secara preventif memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Pemerintah melalui Kemenag seyogianya bisa mengumumkan daftar biro travel haji yang menyandang status sebagai PIHK, minimal 1-2 bulan sebelum musim haji tiba. Dengan demikian, masyarakat bisa lebih aware, apakah biro travel haji mereka ilegal atau tidak. Pemerintah juga seharusnya bisa menetapkan ongkos naik haji (ONH) furoda, dengan menentukan batas bawah dan batas atas. Hal ini penting dilalukan agar tidak terjadi perbedaan harga yang menimbulkan disparitas dalam pelayanan ibadah haji. Selain itu juga, pemerintah diharapkan secara tegas membuat regulasi yang mengatur tentang kompensasi apabila jamaah haji furoda gagal berangkat di tahun yang sama saat mereka mendaftar. Hal ini perlu dijadikan konsensus, agar tidak terjadi perbedaan kompensasi antara PIHK penyelenggara haji furoda. Di sisi lain, masyarakat perlu meningkatkan literasi mereka tentang haji.

Sebagai upaya represif, pemerintah harus mengambil peran tegas dengan menghukum biro travel nakal melalui sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang Haji dan Umrah. Jika diperlukan, Pemerintah melalui Kemenag seyogianya bisa melakukan evaluasi secara berkala terhadap legalitas serta status PPIU dan PIHK biro travel haji dan umrah di seluruh Indonesia. Pemerintah bisa mencabut izin dan memberikan sanksi yang tegas bagi biro travel yang tidak memenuhi kualifikasi. Jangan menunggu adanya korban baru bertindak. Sehingga, melalui beragam upaya perlindungan hukum tersebut, haji furoda tak selamanya menjadi dilema. Pemerintah bisa memperkuat perannya, di saat itu juga masyarakat diharapkan mampu lebih waspada terhadap penawaran haji furoda.

Penulis adalah dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

 

 

 

- Advertisement -

Ibadah haji 2022 telah usai. Para jamaah haji Indonesia mayoritas telah tiba di tanah air. Namun, bukan berarti haji tahun 2022 tidak meninggalkan pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah tersebut misalnya, muncul dari fenomena haji furoda. Sebanyak 46 calon jamaah haji asal Indonesia di deportasi dari Arab Saudi (Kompas, 4/7), sekitar 4000 lainnya terpaksa gagal berangkat ke Tanah Suci tahun ini (SAPUHI, 4/7). Itulah kisah jamaah Haji Furoda asal Indonesia pada musim haji tahun 1443 H. Mereka yang tergiur dengan promosi berangkat haji tanpa antre, harus menelan pil pahit gagal berangkat ke Tanah Suci bahkan harus di deportasi. Fenomena haji furoda dan cerita gagal berangkat sepertinya bukan hanya terjadi kali ini saja, namun kisah tersebut terus berulang hampir di setiap tahun penyelenggaraan ibadah haji. Pemerintah, walau sudah dibekali dengan regulasi tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, seolah diam dengan berdalih bahwa mereka tak punya daya untuk mengatur kuota dan melindungi hak masyarakat terdampak haji furoda.

 

Mengenal Haji Furoda

Haji furoda merupakan haji undangan dengan menggunakan visa mujamalah yang diberikan langsung oleh Pemerintah Arab Saudi. Karena modelnya adalah pemberian, maka pemerintah Indonesia tidak punya wewenang untuk mengatur kuota visa mujamalah yang diterbitkan oleh pemerintah Arab Saudi. Berdasarkan info yang penulis terima, untuk mendapatkan visa haji furoda, pihak biro travel haji harus merogoh kocek setidaknya 7000 USD. Biaya tersebut digunakan untuk membeli paket yang sudah disediakan oleh Pemerintah Arab Saudi, mulai dari paket mashaer, hotel, airline, muthowwif, dan sejenisnya.

Dari biaya tersebut, pihak biro travel haji kemudian menjual paket haji furoda dengan beragam harga. Penelusuran penulis, minimal harga haji furoda sekitar 13.000 USD dan maksimal bisa mencapai 32.000 USD. Artinya, biaya satu porsi haji furoda bisa digunakan untuk membiayai 8 porsi haji reguler berkuota. Bandingkan dengan biaya untuk haji reguler yang hanya sekitar 30 hingga 45 juta rupiah atau haji plus di kisaran angka 150 sampai 250 juta rupiah saja. Bedanya, haji reguler dan haji plus menggunakan kuota resmi yang dikelola oleh pemerintah Indonesia. Sedangkan haji furoda tanpa kuota dan bisa berangkat tanpa antre. Kemenag mencatat ada setidaknya 1700 jamaah haji furoda tanpa antre yang mengantongi visa untuk berangkat haji tahun ini.

Visa mujamalah yang memberangkatkan haji furoda harus melalui biro travel resmi yang diakui oleh Kemenag sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus atau PIHK. Visa mujamalah yang seringkali disebut sebagai visa haji undangan, tidak bisa diprediksi secara matematis oleh PIHK, apalagi oleh pemerintah. Diterbitkannya visa sepenuhnya menjadi hak prerogatif Pemerintah Arab Saudi. Sayangnya, visa mujamalah ini jauh berbeda dengan visa amil, visa ziarah atau bahkan sama bernama visa mujamalah tapi berasal dari negara yang berbeda. Seperti kisah 46 calon jamaah haji yang di deportasi itu. Mereka menggunakan visa mujamalah dari Singapura dan Malaysia. Fatalnya lagi, biro travel yang mereka gunakan ternyata belum terdaftar di Kemenag sebagai PIHK. Ini berarti visa dan biro travel mereka ilegal.

Minimnya pengetahuan tentang jenis visa haji dan biro travel berstatus PIHK di Kemenag inilah yang bisa menjadi alasan banyaknya calon jamaah haji merasa tertipu dengan iming-iming berangkat haji tanpa antre melalui haji furoda. Terlebih, Pemerintah sepertinya tidak pernah melakukan sosialisasi mengenai jenis-jenis visa haji kepada masyarakat. Juga, tidak ada daftar biro travel atau PIHK yang diumumkan secara berkala statusnya oleh pemerintah. Sehingga, dalam konteks ini, masyarakat tidak bisa sepenuhnya disalahkan karena ketidaktahuan atau kealpaan mereka. Negara seharusnya tetap hadir untuk memberikan jaminan perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya.

 

Perlindungan Hukum

Terdapat dua opsi perlindungan hukum, yaitu secara preventif dan represif (Hadjon, 1987). Dalam konteks haji furoda ini, upaya preventif bisa dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dengan beberapa cara. Pemerintah tidak boleh lepas tangan dengan dalih bahwa haji furoda di luar tanggung jawab mereka. Amanat dalam Pasal 3 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menyebutkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji dan umrah bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan bagi jamaah haji dan umrah sehingga dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan syariat. Norma hukum tersebut tidak membedakan, antara haji berkuota dan haji furoda, sehingga sudah sewajarnya jika pemerintah bisa secara preventif memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Pemerintah melalui Kemenag seyogianya bisa mengumumkan daftar biro travel haji yang menyandang status sebagai PIHK, minimal 1-2 bulan sebelum musim haji tiba. Dengan demikian, masyarakat bisa lebih aware, apakah biro travel haji mereka ilegal atau tidak. Pemerintah juga seharusnya bisa menetapkan ongkos naik haji (ONH) furoda, dengan menentukan batas bawah dan batas atas. Hal ini penting dilalukan agar tidak terjadi perbedaan harga yang menimbulkan disparitas dalam pelayanan ibadah haji. Selain itu juga, pemerintah diharapkan secara tegas membuat regulasi yang mengatur tentang kompensasi apabila jamaah haji furoda gagal berangkat di tahun yang sama saat mereka mendaftar. Hal ini perlu dijadikan konsensus, agar tidak terjadi perbedaan kompensasi antara PIHK penyelenggara haji furoda. Di sisi lain, masyarakat perlu meningkatkan literasi mereka tentang haji.

Sebagai upaya represif, pemerintah harus mengambil peran tegas dengan menghukum biro travel nakal melalui sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang Haji dan Umrah. Jika diperlukan, Pemerintah melalui Kemenag seyogianya bisa melakukan evaluasi secara berkala terhadap legalitas serta status PPIU dan PIHK biro travel haji dan umrah di seluruh Indonesia. Pemerintah bisa mencabut izin dan memberikan sanksi yang tegas bagi biro travel yang tidak memenuhi kualifikasi. Jangan menunggu adanya korban baru bertindak. Sehingga, melalui beragam upaya perlindungan hukum tersebut, haji furoda tak selamanya menjadi dilema. Pemerintah bisa memperkuat perannya, di saat itu juga masyarakat diharapkan mampu lebih waspada terhadap penawaran haji furoda.

Penulis adalah dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

 

 

 

Ibadah haji 2022 telah usai. Para jamaah haji Indonesia mayoritas telah tiba di tanah air. Namun, bukan berarti haji tahun 2022 tidak meninggalkan pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah tersebut misalnya, muncul dari fenomena haji furoda. Sebanyak 46 calon jamaah haji asal Indonesia di deportasi dari Arab Saudi (Kompas, 4/7), sekitar 4000 lainnya terpaksa gagal berangkat ke Tanah Suci tahun ini (SAPUHI, 4/7). Itulah kisah jamaah Haji Furoda asal Indonesia pada musim haji tahun 1443 H. Mereka yang tergiur dengan promosi berangkat haji tanpa antre, harus menelan pil pahit gagal berangkat ke Tanah Suci bahkan harus di deportasi. Fenomena haji furoda dan cerita gagal berangkat sepertinya bukan hanya terjadi kali ini saja, namun kisah tersebut terus berulang hampir di setiap tahun penyelenggaraan ibadah haji. Pemerintah, walau sudah dibekali dengan regulasi tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, seolah diam dengan berdalih bahwa mereka tak punya daya untuk mengatur kuota dan melindungi hak masyarakat terdampak haji furoda.

 

Mengenal Haji Furoda

Haji furoda merupakan haji undangan dengan menggunakan visa mujamalah yang diberikan langsung oleh Pemerintah Arab Saudi. Karena modelnya adalah pemberian, maka pemerintah Indonesia tidak punya wewenang untuk mengatur kuota visa mujamalah yang diterbitkan oleh pemerintah Arab Saudi. Berdasarkan info yang penulis terima, untuk mendapatkan visa haji furoda, pihak biro travel haji harus merogoh kocek setidaknya 7000 USD. Biaya tersebut digunakan untuk membeli paket yang sudah disediakan oleh Pemerintah Arab Saudi, mulai dari paket mashaer, hotel, airline, muthowwif, dan sejenisnya.

Dari biaya tersebut, pihak biro travel haji kemudian menjual paket haji furoda dengan beragam harga. Penelusuran penulis, minimal harga haji furoda sekitar 13.000 USD dan maksimal bisa mencapai 32.000 USD. Artinya, biaya satu porsi haji furoda bisa digunakan untuk membiayai 8 porsi haji reguler berkuota. Bandingkan dengan biaya untuk haji reguler yang hanya sekitar 30 hingga 45 juta rupiah atau haji plus di kisaran angka 150 sampai 250 juta rupiah saja. Bedanya, haji reguler dan haji plus menggunakan kuota resmi yang dikelola oleh pemerintah Indonesia. Sedangkan haji furoda tanpa kuota dan bisa berangkat tanpa antre. Kemenag mencatat ada setidaknya 1700 jamaah haji furoda tanpa antre yang mengantongi visa untuk berangkat haji tahun ini.

Visa mujamalah yang memberangkatkan haji furoda harus melalui biro travel resmi yang diakui oleh Kemenag sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus atau PIHK. Visa mujamalah yang seringkali disebut sebagai visa haji undangan, tidak bisa diprediksi secara matematis oleh PIHK, apalagi oleh pemerintah. Diterbitkannya visa sepenuhnya menjadi hak prerogatif Pemerintah Arab Saudi. Sayangnya, visa mujamalah ini jauh berbeda dengan visa amil, visa ziarah atau bahkan sama bernama visa mujamalah tapi berasal dari negara yang berbeda. Seperti kisah 46 calon jamaah haji yang di deportasi itu. Mereka menggunakan visa mujamalah dari Singapura dan Malaysia. Fatalnya lagi, biro travel yang mereka gunakan ternyata belum terdaftar di Kemenag sebagai PIHK. Ini berarti visa dan biro travel mereka ilegal.

Minimnya pengetahuan tentang jenis visa haji dan biro travel berstatus PIHK di Kemenag inilah yang bisa menjadi alasan banyaknya calon jamaah haji merasa tertipu dengan iming-iming berangkat haji tanpa antre melalui haji furoda. Terlebih, Pemerintah sepertinya tidak pernah melakukan sosialisasi mengenai jenis-jenis visa haji kepada masyarakat. Juga, tidak ada daftar biro travel atau PIHK yang diumumkan secara berkala statusnya oleh pemerintah. Sehingga, dalam konteks ini, masyarakat tidak bisa sepenuhnya disalahkan karena ketidaktahuan atau kealpaan mereka. Negara seharusnya tetap hadir untuk memberikan jaminan perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya.

 

Perlindungan Hukum

Terdapat dua opsi perlindungan hukum, yaitu secara preventif dan represif (Hadjon, 1987). Dalam konteks haji furoda ini, upaya preventif bisa dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dengan beberapa cara. Pemerintah tidak boleh lepas tangan dengan dalih bahwa haji furoda di luar tanggung jawab mereka. Amanat dalam Pasal 3 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menyebutkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji dan umrah bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan bagi jamaah haji dan umrah sehingga dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan syariat. Norma hukum tersebut tidak membedakan, antara haji berkuota dan haji furoda, sehingga sudah sewajarnya jika pemerintah bisa secara preventif memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Pemerintah melalui Kemenag seyogianya bisa mengumumkan daftar biro travel haji yang menyandang status sebagai PIHK, minimal 1-2 bulan sebelum musim haji tiba. Dengan demikian, masyarakat bisa lebih aware, apakah biro travel haji mereka ilegal atau tidak. Pemerintah juga seharusnya bisa menetapkan ongkos naik haji (ONH) furoda, dengan menentukan batas bawah dan batas atas. Hal ini penting dilalukan agar tidak terjadi perbedaan harga yang menimbulkan disparitas dalam pelayanan ibadah haji. Selain itu juga, pemerintah diharapkan secara tegas membuat regulasi yang mengatur tentang kompensasi apabila jamaah haji furoda gagal berangkat di tahun yang sama saat mereka mendaftar. Hal ini perlu dijadikan konsensus, agar tidak terjadi perbedaan kompensasi antara PIHK penyelenggara haji furoda. Di sisi lain, masyarakat perlu meningkatkan literasi mereka tentang haji.

Sebagai upaya represif, pemerintah harus mengambil peran tegas dengan menghukum biro travel nakal melalui sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang Haji dan Umrah. Jika diperlukan, Pemerintah melalui Kemenag seyogianya bisa melakukan evaluasi secara berkala terhadap legalitas serta status PPIU dan PIHK biro travel haji dan umrah di seluruh Indonesia. Pemerintah bisa mencabut izin dan memberikan sanksi yang tegas bagi biro travel yang tidak memenuhi kualifikasi. Jangan menunggu adanya korban baru bertindak. Sehingga, melalui beragam upaya perlindungan hukum tersebut, haji furoda tak selamanya menjadi dilema. Pemerintah bisa memperkuat perannya, di saat itu juga masyarakat diharapkan mampu lebih waspada terhadap penawaran haji furoda.

Penulis adalah dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

 

 

 

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/