alexametrics
24.7 C
Jember
Wednesday, 25 May 2022

 Korupsi itu Budaya Siapa?

Mobile_AP_Rectangle 1

Korupsi merupakan bagian dari perilaku yang menggurita di tengah kehidupan bernegara di Indonesia. Istilah korupsi berasal dari bahasa latin – corruptio, bahasa Inggris – corruption atau corrupt, bahasa Perancis – corruption dan dalam bahasa Belanda disebut dengan coruptie. Agaknya Kata corruptie dalam bahasa Belanda masuk ke dalam perbendaharaan bahasa Indonesia menjadi korupsi yang berarti busuk, buruk; suka menerima uang sogok (memakai kekuasaannya untuk kepentingan sendiri dan sebagainya). Sehingga, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBII), korupsi dimaknai sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya), untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Dalam perjalanan kehidupan bernegara di Indonesia, korupsi menjadi kasus yang tidak pernah absen setiap tahunnya dan menjadi mandat mulia bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengentaskannya dengan gigih.

Indeks Kasus Korupsi di Indonesia

Pada Selasa (26/4/2022) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Bogor (Ade Yasin) dalam operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Jawa Barat, yang selanjutnya ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap Pengurusan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021. Dalam penangkapan itu, Bupati Bogor tersebut diamankan bersama 11 orang lainnya sebagai tindak lanjut dari laporan masyarakat terkait dugaan adanya pemberian uang dari Ade Yasin melalui orang kepercayaannya kepada anggota tim audit BPR Perwakilan Jawa Barat. Adanya kasus korupsi Bupati Bogor ini menambah deretan kasus korupsi yang terjadi di Indonesia.

Mobile_AP_Rectangle 2

Sebelumnya, KPK sempat menghebohkan publik dengan menangkap Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari bersama suaminya, Hasan Aminuddin, yang merupakan mantan Bupati Probolinggo dan sedang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPR Fraksi Nasdem dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin (30/8/2021). Kemudian, keduanya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi dan tindak pencucian uang (TPUU) dan sebelumnya telah menjadi tersangka dugaan suap terkait seleksi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2021. Bersama dengan mereka, KPK juga menangkap beberapa camat.

Sedangkan di tahun 2020, Mantan Menteri Sosial RI (Juliari Batubara) ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap bantuan social penanganan pandemic Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek pada tahun 2020. Penetapan tersebut menjadi tindak lanjut dari penangkapan yang dilakukan KPK pada Jumat (5/12/2020). Selain mantan Menteri Sosial, KPK juga menangkap dan menetapkan tersangka lainnya yang merupakan dua mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian Sosial Mathieus Joko Santoso dan Adi Wahyono sebagai tersangka dalam kasus serupa.

Adapun catatan lainnya terkait perilaku korupsi yang dilakukan oleh pejabat public, antaranya: Suap yang dilakukan oleh Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (Edhy Prabowo) terhadap pengurusan Ekspor benih lobster tahun 2020 yang diduga menerima suap sejumlah 25,7 M. Kasus lainnya, suap dan gratifikasi pengadaan barang dan jasa, perizinan dan pembangunan infrastruktur oleh Nurdin Abdullah (gubernur nonaktif Sumatra Selatan). Selain itu, ada pula kasus korupsi bupati nonaktif Banggal Laut (Wenny Bukamo) yang melakukan suap untuk keperluan politik uang di pilkada 2020. Ada juga Juarsah (bupati nonaktif Muara Enim) dengan kasus suap proyek pembangunan jalan, bupati nonaktif Bandung Barat (Aa Umbara Sutisna) yang melakukan korupsi pengadaan barang tanggap darurat pandemi Covid-19 dan banyak pimpinan daerah juga terjerat kasus korupsi.

Beberapa kasus korupsi yang disebut di atas merupakan gambaran kecil perilaku korupsi yang terjadi di Indonesia dalam 3 tahun terakhir. Sedangkan, dalam gambaran yang lebih luas dapat dilihat melalui hasil Laporan Tren Penindakan Korupsi semester 1 2021 yang dirilis oleh Lembaga swadaya masyarakat antikorupsi Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mendapati bahwa angka korupsi Indonesia pada tahun 2021 mencapai 209 kasus, angka tersebut naik dibanding periode sebelumnya sebesar 169 kasus. Sedangkan, di tahun 2019 sebanyak 122 kasus, 2018  sejumlah 139 kasus dan 266 kasus di tahun 2017.

Klasifikasi Korupsi di Negara Indonesia

Berdasarkan laporan tersebut, disadari atau tidak korupsi sudah menjadi budaya dalam tata kelola pemerintahan di tengah-tengah kehidupan bernegara dan masyarakat. Adapun bentuk-bentuk perbuatan korupsi menurut UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Merugikan keuangan negara, jenis korupsi ini merupakan jenis korupsi yang paling sering digunakan oleh penegak hukum untuk menjerat koruptor dan sering mengalami hambatan dalam proses peradilan karena harus menunggu penghitungan terlebih dahulu dari BPK atau BPKP. Selain itu ada suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

Sedangkan dalam survei Indonesia Corruption Watch (ICW) yang merilis tentang modus korupsi di tahun 2020 dan Nilai Kerugiannya mengungkapkan; Suap sebanyak 6 kasus dengan kerugian 1,1 M, satu kasus anggaran ganda  dengan kerugian 1,5 M, Penyalahgunaan anggaran sejumlah 8 kasus dengan kerugian 2,6 M, 6 kasus pemotongan kerugian 8,5 M, 2 kasus gratifikasi dengan rugi 19,1 M, pungli sebanyak 12 kasus dengan kerugian 44,6 M, 14 kasus laporan fiktif dengan angka kerugian 48,4 M, 9 kasus penyalahgunaan wewenang dengan rugi – 78,6 M, penggelapan sebanyak 47 kasus dengan kerugian 233,7 M, proyek fiktif sebanyak 26 kasus dengan rugi – 376,1 M, mark up sejumlah 33 kasus dengan kerugian 509 M, dan 4 kasus manipulasi saham dengan jumlah kerugian sebanyak 16,9 triliun.

- Advertisement -

Korupsi merupakan bagian dari perilaku yang menggurita di tengah kehidupan bernegara di Indonesia. Istilah korupsi berasal dari bahasa latin – corruptio, bahasa Inggris – corruption atau corrupt, bahasa Perancis – corruption dan dalam bahasa Belanda disebut dengan coruptie. Agaknya Kata corruptie dalam bahasa Belanda masuk ke dalam perbendaharaan bahasa Indonesia menjadi korupsi yang berarti busuk, buruk; suka menerima uang sogok (memakai kekuasaannya untuk kepentingan sendiri dan sebagainya). Sehingga, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBII), korupsi dimaknai sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya), untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Dalam perjalanan kehidupan bernegara di Indonesia, korupsi menjadi kasus yang tidak pernah absen setiap tahunnya dan menjadi mandat mulia bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengentaskannya dengan gigih.

Indeks Kasus Korupsi di Indonesia

Pada Selasa (26/4/2022) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Bogor (Ade Yasin) dalam operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Jawa Barat, yang selanjutnya ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap Pengurusan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021. Dalam penangkapan itu, Bupati Bogor tersebut diamankan bersama 11 orang lainnya sebagai tindak lanjut dari laporan masyarakat terkait dugaan adanya pemberian uang dari Ade Yasin melalui orang kepercayaannya kepada anggota tim audit BPR Perwakilan Jawa Barat. Adanya kasus korupsi Bupati Bogor ini menambah deretan kasus korupsi yang terjadi di Indonesia.

Sebelumnya, KPK sempat menghebohkan publik dengan menangkap Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari bersama suaminya, Hasan Aminuddin, yang merupakan mantan Bupati Probolinggo dan sedang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPR Fraksi Nasdem dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin (30/8/2021). Kemudian, keduanya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi dan tindak pencucian uang (TPUU) dan sebelumnya telah menjadi tersangka dugaan suap terkait seleksi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2021. Bersama dengan mereka, KPK juga menangkap beberapa camat.

Sedangkan di tahun 2020, Mantan Menteri Sosial RI (Juliari Batubara) ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap bantuan social penanganan pandemic Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek pada tahun 2020. Penetapan tersebut menjadi tindak lanjut dari penangkapan yang dilakukan KPK pada Jumat (5/12/2020). Selain mantan Menteri Sosial, KPK juga menangkap dan menetapkan tersangka lainnya yang merupakan dua mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian Sosial Mathieus Joko Santoso dan Adi Wahyono sebagai tersangka dalam kasus serupa.

Adapun catatan lainnya terkait perilaku korupsi yang dilakukan oleh pejabat public, antaranya: Suap yang dilakukan oleh Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (Edhy Prabowo) terhadap pengurusan Ekspor benih lobster tahun 2020 yang diduga menerima suap sejumlah 25,7 M. Kasus lainnya, suap dan gratifikasi pengadaan barang dan jasa, perizinan dan pembangunan infrastruktur oleh Nurdin Abdullah (gubernur nonaktif Sumatra Selatan). Selain itu, ada pula kasus korupsi bupati nonaktif Banggal Laut (Wenny Bukamo) yang melakukan suap untuk keperluan politik uang di pilkada 2020. Ada juga Juarsah (bupati nonaktif Muara Enim) dengan kasus suap proyek pembangunan jalan, bupati nonaktif Bandung Barat (Aa Umbara Sutisna) yang melakukan korupsi pengadaan barang tanggap darurat pandemi Covid-19 dan banyak pimpinan daerah juga terjerat kasus korupsi.

Beberapa kasus korupsi yang disebut di atas merupakan gambaran kecil perilaku korupsi yang terjadi di Indonesia dalam 3 tahun terakhir. Sedangkan, dalam gambaran yang lebih luas dapat dilihat melalui hasil Laporan Tren Penindakan Korupsi semester 1 2021 yang dirilis oleh Lembaga swadaya masyarakat antikorupsi Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mendapati bahwa angka korupsi Indonesia pada tahun 2021 mencapai 209 kasus, angka tersebut naik dibanding periode sebelumnya sebesar 169 kasus. Sedangkan, di tahun 2019 sebanyak 122 kasus, 2018  sejumlah 139 kasus dan 266 kasus di tahun 2017.

Klasifikasi Korupsi di Negara Indonesia

Berdasarkan laporan tersebut, disadari atau tidak korupsi sudah menjadi budaya dalam tata kelola pemerintahan di tengah-tengah kehidupan bernegara dan masyarakat. Adapun bentuk-bentuk perbuatan korupsi menurut UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Merugikan keuangan negara, jenis korupsi ini merupakan jenis korupsi yang paling sering digunakan oleh penegak hukum untuk menjerat koruptor dan sering mengalami hambatan dalam proses peradilan karena harus menunggu penghitungan terlebih dahulu dari BPK atau BPKP. Selain itu ada suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

Sedangkan dalam survei Indonesia Corruption Watch (ICW) yang merilis tentang modus korupsi di tahun 2020 dan Nilai Kerugiannya mengungkapkan; Suap sebanyak 6 kasus dengan kerugian 1,1 M, satu kasus anggaran ganda  dengan kerugian 1,5 M, Penyalahgunaan anggaran sejumlah 8 kasus dengan kerugian 2,6 M, 6 kasus pemotongan kerugian 8,5 M, 2 kasus gratifikasi dengan rugi 19,1 M, pungli sebanyak 12 kasus dengan kerugian 44,6 M, 14 kasus laporan fiktif dengan angka kerugian 48,4 M, 9 kasus penyalahgunaan wewenang dengan rugi – 78,6 M, penggelapan sebanyak 47 kasus dengan kerugian 233,7 M, proyek fiktif sebanyak 26 kasus dengan rugi – 376,1 M, mark up sejumlah 33 kasus dengan kerugian 509 M, dan 4 kasus manipulasi saham dengan jumlah kerugian sebanyak 16,9 triliun.

Korupsi merupakan bagian dari perilaku yang menggurita di tengah kehidupan bernegara di Indonesia. Istilah korupsi berasal dari bahasa latin – corruptio, bahasa Inggris – corruption atau corrupt, bahasa Perancis – corruption dan dalam bahasa Belanda disebut dengan coruptie. Agaknya Kata corruptie dalam bahasa Belanda masuk ke dalam perbendaharaan bahasa Indonesia menjadi korupsi yang berarti busuk, buruk; suka menerima uang sogok (memakai kekuasaannya untuk kepentingan sendiri dan sebagainya). Sehingga, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBII), korupsi dimaknai sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya), untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Dalam perjalanan kehidupan bernegara di Indonesia, korupsi menjadi kasus yang tidak pernah absen setiap tahunnya dan menjadi mandat mulia bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengentaskannya dengan gigih.

Indeks Kasus Korupsi di Indonesia

Pada Selasa (26/4/2022) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Bogor (Ade Yasin) dalam operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Jawa Barat, yang selanjutnya ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap Pengurusan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021. Dalam penangkapan itu, Bupati Bogor tersebut diamankan bersama 11 orang lainnya sebagai tindak lanjut dari laporan masyarakat terkait dugaan adanya pemberian uang dari Ade Yasin melalui orang kepercayaannya kepada anggota tim audit BPR Perwakilan Jawa Barat. Adanya kasus korupsi Bupati Bogor ini menambah deretan kasus korupsi yang terjadi di Indonesia.

Sebelumnya, KPK sempat menghebohkan publik dengan menangkap Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari bersama suaminya, Hasan Aminuddin, yang merupakan mantan Bupati Probolinggo dan sedang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPR Fraksi Nasdem dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin (30/8/2021). Kemudian, keduanya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi dan tindak pencucian uang (TPUU) dan sebelumnya telah menjadi tersangka dugaan suap terkait seleksi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2021. Bersama dengan mereka, KPK juga menangkap beberapa camat.

Sedangkan di tahun 2020, Mantan Menteri Sosial RI (Juliari Batubara) ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap bantuan social penanganan pandemic Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek pada tahun 2020. Penetapan tersebut menjadi tindak lanjut dari penangkapan yang dilakukan KPK pada Jumat (5/12/2020). Selain mantan Menteri Sosial, KPK juga menangkap dan menetapkan tersangka lainnya yang merupakan dua mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian Sosial Mathieus Joko Santoso dan Adi Wahyono sebagai tersangka dalam kasus serupa.

Adapun catatan lainnya terkait perilaku korupsi yang dilakukan oleh pejabat public, antaranya: Suap yang dilakukan oleh Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (Edhy Prabowo) terhadap pengurusan Ekspor benih lobster tahun 2020 yang diduga menerima suap sejumlah 25,7 M. Kasus lainnya, suap dan gratifikasi pengadaan barang dan jasa, perizinan dan pembangunan infrastruktur oleh Nurdin Abdullah (gubernur nonaktif Sumatra Selatan). Selain itu, ada pula kasus korupsi bupati nonaktif Banggal Laut (Wenny Bukamo) yang melakukan suap untuk keperluan politik uang di pilkada 2020. Ada juga Juarsah (bupati nonaktif Muara Enim) dengan kasus suap proyek pembangunan jalan, bupati nonaktif Bandung Barat (Aa Umbara Sutisna) yang melakukan korupsi pengadaan barang tanggap darurat pandemi Covid-19 dan banyak pimpinan daerah juga terjerat kasus korupsi.

Beberapa kasus korupsi yang disebut di atas merupakan gambaran kecil perilaku korupsi yang terjadi di Indonesia dalam 3 tahun terakhir. Sedangkan, dalam gambaran yang lebih luas dapat dilihat melalui hasil Laporan Tren Penindakan Korupsi semester 1 2021 yang dirilis oleh Lembaga swadaya masyarakat antikorupsi Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mendapati bahwa angka korupsi Indonesia pada tahun 2021 mencapai 209 kasus, angka tersebut naik dibanding periode sebelumnya sebesar 169 kasus. Sedangkan, di tahun 2019 sebanyak 122 kasus, 2018  sejumlah 139 kasus dan 266 kasus di tahun 2017.

Klasifikasi Korupsi di Negara Indonesia

Berdasarkan laporan tersebut, disadari atau tidak korupsi sudah menjadi budaya dalam tata kelola pemerintahan di tengah-tengah kehidupan bernegara dan masyarakat. Adapun bentuk-bentuk perbuatan korupsi menurut UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Merugikan keuangan negara, jenis korupsi ini merupakan jenis korupsi yang paling sering digunakan oleh penegak hukum untuk menjerat koruptor dan sering mengalami hambatan dalam proses peradilan karena harus menunggu penghitungan terlebih dahulu dari BPK atau BPKP. Selain itu ada suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

Sedangkan dalam survei Indonesia Corruption Watch (ICW) yang merilis tentang modus korupsi di tahun 2020 dan Nilai Kerugiannya mengungkapkan; Suap sebanyak 6 kasus dengan kerugian 1,1 M, satu kasus anggaran ganda  dengan kerugian 1,5 M, Penyalahgunaan anggaran sejumlah 8 kasus dengan kerugian 2,6 M, 6 kasus pemotongan kerugian 8,5 M, 2 kasus gratifikasi dengan rugi 19,1 M, pungli sebanyak 12 kasus dengan kerugian 44,6 M, 14 kasus laporan fiktif dengan angka kerugian 48,4 M, 9 kasus penyalahgunaan wewenang dengan rugi – 78,6 M, penggelapan sebanyak 47 kasus dengan kerugian 233,7 M, proyek fiktif sebanyak 26 kasus dengan rugi – 376,1 M, mark up sejumlah 33 kasus dengan kerugian 509 M, dan 4 kasus manipulasi saham dengan jumlah kerugian sebanyak 16,9 triliun.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/