Puasanya Politisi

Charles De Gaulle mengibaratkan seorang tukang politik sebagai orang yang tidak pernah percaya atas ucapannya sendiri. Bahkan mereka terkejut bila rakyat mempercayainya.

Politik memang jalan tercepat mencapai kekuasaan. Tapi bagi politisi (bukan tukang politik), kekuasaan hanyalah sarana untuk mengabdikan diri seluas-luasnya bagi masyarakat. Seperti kata Soekarno, “Politik bukanlah perebutan kekuasaan bagi partainya masing-masing, bukan persaingan untuk menonjolkan ideologinya sendiri-sendiri tetapi politik untuk menyelamatkan dan menyelesaikan revolusi Indonesia.”

Bagi politisi, musuh dan lawan ia pandang sebagai mitra untuk mencapai tujuan bersama, yakni terwujudnya masyarakat sejahtera. Idiom “tidak ada kawan dan lawan yang abadi, yang ada adalah kepentingan” tidak berlaku bagi seorang politisi. Baginya “mitra politik boleh datang dan pergi, tapi komitmen terhadap rakyat tak boleh diganti”. Karena itu, modal utama seperti daya intelektual, kecakapan mengorganisir serta kemampuan memimpin menjadi syarat untuk mencapai ‘maqom’ politisi.

Para politisi mempunyai tanggungjawab moral menjalankan politik sebagai sebuah ilmu yang suci menjadi perilaku politik yang sejuk, santun, bermartabat dan bermanfaat. Islam menyebutnya sebagai siyasah, yakni ilmu yang mempelajari tentang hukum, peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan untuk kemaslahatan umat.

Peristiwa perlawanan Musa As terhadap Firaun, penentangan Ibrahim as terhadap Namrud, Perjanjian Hudaibiyah, tercetusnya Piagam Madinah yang dimotori Rosullullah Muhammad SAW adalah suri tauladan politik bagi seorang politisi. Seorang politisi sadar betul bahwa kekuasaan yang tiranik dan menjauhkan umat terhadap nilai-nilai ketuhanan harus dilawan dengan arif dan cerdas. Sedangkan komitmen terhadap kemaslahatan rakyat mesti diusung bersama-sama meski harus merangkul mitra politik lainnya.

Politisi memandang kekuasaan hanyalah sarana, bukanlah tujuan utama. Yakni sarana pengabdian demi mencapai kemaslahatan umat. Politisi tidak mencari cocktail effect dari sebuah kebijakan. Ia berpegang pada pendapat bahwa yang harus menikmati kue kekuasaan ialah rakyat.

Karena itu, politisi selalu berlomba-lomba mengkreasi kebijakan yang bermanfaat untuk rakyat. Mereka memacu daya intelektualnya agar setiap kebijakan pemerintah bermanfaat seluas-luasnya bagi umat.

Kesimpulan

Nah, melalui momentum Ramadan inilah para politisi berupaya meningkatkan kemampuan lahiriahnya demi produktivitas kinerjanya setelah Ramadan usai. Sembari ia makin meningkatkan daya spiritualitasnya sebagai penopang utama profesinya sebagai politisi.

Bagi politisi, Ramadan ialah anak tangga yang harus dilaluinya demi mencapai puncak status profesinya. Yakni terbebasnya ia dari segala syahwat kekuasaan yang melenakan dan berupaya mencapai derajat negarawan sejati. Di mana kepentingan rakyat ia tempatkan sebagai satu-satunya tujuan walaupun harta dan nyawanya harus dikorbankan. Jika insan kamil ialah puncak pencapaian derajat nilai kemanusiaan, maka negarawan sejati ialah puncak pencapaian derajat seorang politisi.

Jika Ramadan tidak dipandang sebagai anak tangga maka politisi akan stagnan atau bahkan jatuh pada kubangan status seorang tukang politik. Suatu negara yang pemerintahannya diisi oleh para tukang politik tidak akan melahirkan kemajuan dan kejayaan melainkan justru menghantarkan negara pada kemerosotan dan keruntuhan.

Melalui Ramadan politisi akan mengubur sifat-sifat tukang politiknya, menggantinya dengan perilaku yang beradab dengan menjadikan kekuasaan sebagai sarana pengabdian, mengedepankan kemaslahatan serta menjadikan kesejahteraan rakyat sebagai satu-satunya tujuan. Sehingga ia mencapai maqom negarawan sejati dengan idiom “kalau bisa bermanfaat seluas-luasnya tanpa berkuasa, untuk apalagi merebut kekuasaan?”

 

*) Penulis adalah Ketua Partai Golkar yang juga Ketua Komisi IV DPRD Bondowoso.