alexametrics
29.5 C
Jember
Wednesday, 5 October 2022

Menyoal Penyebab Gagal Kuorum Paripurna DPRD Jember

Mobile_AP_Rectangle 1

Sejumlah pemberitaan media menyayangkan gagalnya Rapat Paripurna DPRD Jember pada 31 Juli 2022. Harian Jawa Pos Radar Jember versi cetak (2/8/2022) memuat judul Bolos Berjamaah, 2024 Layakkah Dipilih Lagi? Sedangkan di versi online-nya (1/8/2022) berjudul Wakil Rakyat Berulah, LPP APBD Disandera: Keberpihakan Percepatan Pembangunan Meragukan. Sementara prosalinaradio.com (1/8/2022) memberitakan Ketua Komisi C Menilai Gagalnya Pengesahan LPP APBD Akan Berdampak pada Pembangunan.

Paripurna tak kuorum. Hanya diikuti 28 dari 50 orang anggota Dewan. Sisanya, 22 orang dianggap tak hadir berdasarkan ketentuan tata tertib DPRD. Syarat kuorum dua pertiga atau setara dengan 33 orang. Anehnya, ada 40 orang legislator yang berada di gedung parlemen malam itu. Namun mereka tak menandatangani daftar hadir, atau dengan kata lain tak mau menghadiri sidang paripurna (beritajatim.com 1/8/2022).

Gagal kuorum sejatinya bukan monolitik ada persoalan kebuntuan komunikasi. Melainkan bisa karena ada sikap politik yang tak biasa dari oknum anggota dewan. Dikatakan oknum karena faktanya dari 28 anggota dewan yang hadir malah ada yang ikut geram, kecewa dan mengecam aksi mangkir itu.

Mobile_AP_Rectangle 2

Mereka yang hadir, tak mau digeneralisasi. Justru mereka hadir untuk mengawal aspirasi masyarakat agar hasil paripurna dapat dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Perjuangan mengawal aspirasi masyarakat di forum rapat adalah bentuk komunikasi politik yang elegan bermartabat.

Berita media juga mengungkap ekspresi politisi Ayub Junaidi yang menyebut, “mereka yang datang tapi tak mau ikut paripurna itu sama saja melecehkan teman-teman anggota dewan yang menghadiri sidang paripurna.

Tatib DPRD Jember Pasal 96 ayat (2) menyebutkan, “anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi tanda bukti kehadiran rapat.” Mereka yang mangkir, mungkin lupa pada Pasal 31 Tatib DPRD Jember tentang Sumpah/Janji Anggota DPRD yang menuntut kewajiban mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan; serta memperjuangkan aspirasi rakyat yang mereka wakili.

Ada relasi politik yang unik, 8 orang legislator PKB yang bukan partai pengusung, justru semua hadir.  Sedangkan oknum legislator yang mangkir dari 22 orang, mayoritas 14 orang justru berasal dari partai pengusung bupati. Sepertinya, baik bupati maupun anggota DPRD partai pengusung perlu memperbanyak lagi acara ‘ngoP1 bareng’. Penuh rasa saling percaya dan menghargai. Perlu saling “nguwongke” satu sama lain. Demi nasib kesejahteraan rakyat yang semakin terjamin. Ayub Junaidi yang adalah Ketua DPC PKB Jember, juga menyarankan anggota DPRD menjalin komunikasi yang lebih baik lagi dengan bupati. Saran itu tersampaikan dalam beritajatim.com bertajuk Bupati Hendy Enak Diajak Ngopi dan Bicara, Pasti Ada Solusi.

Apa yang terjadi sesungguhnya? Ada yang menilai kegagalan disebabkan terlalu sempitnya waktu untuk membahas materi Raperda LPP APBD.  Pasalnya, penyampaian nota pengantar oleh bupati baru dilaksanakan pada 18 Juli.  Proses ini dinilai sangat terlambat karena hanya menyisakan 13 hari untuk sampai pada paripurna terakhir 31 Juli 2022.  Ada pula yang menilai dokumen pembahasan Raperda LPP APBD dari Pemkab Jember ctak memenuhi syarat teknis yang harus dipenuhi saat pembahasan. Dokumen itu dianggap tak lengkap karena tak menyertakan paparan hasil temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

Benarkah demikian faktanya? Penulis berkesempatan menelusuri dokumen untuk menguji penilaian tersebut. Ternyata pada 7 Juni 2022, bupati sudah bersurat kepada Ketua DPRD bernomor 900/1100/35.09.412/2022 perihal dokumen materi Raperda LPP APBD. Sebelumnya, surat dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah bernomor 900/1091/35.09.412/2022 tertanggal 6 Juni 2022, juga sudah diterima Sekretaris DPRD Jember. Surat BPKAD melampirkan dokumen lengkap dua buku Rancangan Penjabaran dan Rancangan Perda LPP APBD. Isi dokumen, sebagaimana dinyatakan oleh Kepala BPKAD, juga sudah menyertakan paparan hasil temuan LHP BPK. Artinya, syarat teknis dan kelengkapan dokumen pembahasan sejatinya sudah terpenuhi.

Pada dokumen kronologis juga menerangkan ada 10 rapat atau persidangan DPRD Jember. Ternyata, pembahasan Raperda LPP APBD TA 2021, baru dapat disepakati dalam Rapat Badan Musyawarah pada 4 Juli 2022. Maka, sebenarnya rentang 7 Juni sampai 4 Juli, ada waktu 27 hari, yang harusnya bisa dioptimalkan untuk menjalankan semua hak dan fungsi DPRD bersama Bupati. Dengan demikian, kesan sempitnya waktu pembahasan materi persidangan menuju batas akhir paripurna, sebenarnya dapat dihindari.

Benarkah terjadi kebuntuan komunikasi politik? Gagalnya paripurna seharusnya juga jadi pelajaran sangat berharga, untuk akselerasi perbaikan komunikasi politik Bupati Hendy. Wes wayahe bangkitkan lagi sinergi dan kolaborasi, meminjam slogan kampanye masa kontestasi.

Tak elok rasanya beranggapan telah terjadi disharmoni antara bupati dan DPRD. Buktinya, semua Rapat Paripurna DPRD, kecuali yang 31 Juli 2022 itu, sudah banyak terlaksana dengan menghasilkan banyak perubahan yang nyata. Ini bukti ada harmoni antara DPRD dengan Bupati karena kini Jember punya 7 Perda baru inisiatif Pemda. Tercatat tahun 2021 ada 4 Perda dan tahun 2022 ada 3 Perda yang sudah disahkan.

Bahkan tingkat kesejahteraan DPRD Jember juga alami kenaikan signifikan. Total Anggaran Belanja DPRD 2022 naik 15,27 presen sebesar Rp 66 miliar dibandingkan 2021 sekitar Rp 57 miliar. Hampir semua komponen gaji dan tunjangan DPRD seperti tunjangan reses, kesejahteraan pimpinan dan anggota, fasilitasi tugas DPRD serta penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat naik 20 sampai 52 persen.

Kebijakan politik anggaran untuk kesejahteraan anggota dewan adalah bukti adanya harmoni dalam komunikasi sejauh ini. Marwah dan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD Jember periode 2019-2024 telah dikembalikan hak-haknya sesuai janji kampanye Bupati dalam masa kontestasi.

Sikap politik dan daya kritis maupun fungsi pengawasan dari anggota dewan, bisa dilakukan secara formal dan informal. Kalau formal tentu di dalam rapat dan persidangan secara terbuka dan harus kritis. Tetap sah bila berbeda sikap politik. Bisa saja walk-out atau nyatakan sikap politik secara terbuka dan bermartabat. Secara informal, tentu lebih kaya lagi nuansa seni dan gaya berpolitik tiap anggota dewan. Itu ekspresi demokrasi yang lazim terjadi. Sangat kontemplatif pernyataan Ayub Junaidi di media, “mungkin sudah dihitung konsekuensinya. Namun, menurut saya, hal untuk kepentingan rakyat jangan dibuat mainan. Boleh Anda kritis, tapi kan ada tempatnya.

Akhirnya, baik bupati maupun  anggota dewan seyogianya kembali memperbanyak menjalin komunikasi politik yang lebih luwes. Penuh rasa saling percaya. Tanpa ada kepentingan tersembunyi, apalagi sarat syakwasangka.

Ada legasi sarat keteladanan dari almarhum Mohammad Alwi, anggota DPRD Kabupaten Jember dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, yang meninggal dunia pada Sabtu (6/8/2022) malam. Perjuangannya sangat inspiratif, meski dalam keadaan sakit masih sempat menghadiri sidang paripurna yang gagal kuorum itu. Selamat jalan Cak Alwi. Insyaallah husnul khotimah.

Penulis adalah Dosen FISIP Universitas Jember

 

- Advertisement -

Sejumlah pemberitaan media menyayangkan gagalnya Rapat Paripurna DPRD Jember pada 31 Juli 2022. Harian Jawa Pos Radar Jember versi cetak (2/8/2022) memuat judul Bolos Berjamaah, 2024 Layakkah Dipilih Lagi? Sedangkan di versi online-nya (1/8/2022) berjudul Wakil Rakyat Berulah, LPP APBD Disandera: Keberpihakan Percepatan Pembangunan Meragukan. Sementara prosalinaradio.com (1/8/2022) memberitakan Ketua Komisi C Menilai Gagalnya Pengesahan LPP APBD Akan Berdampak pada Pembangunan.

Paripurna tak kuorum. Hanya diikuti 28 dari 50 orang anggota Dewan. Sisanya, 22 orang dianggap tak hadir berdasarkan ketentuan tata tertib DPRD. Syarat kuorum dua pertiga atau setara dengan 33 orang. Anehnya, ada 40 orang legislator yang berada di gedung parlemen malam itu. Namun mereka tak menandatangani daftar hadir, atau dengan kata lain tak mau menghadiri sidang paripurna (beritajatim.com 1/8/2022).

Gagal kuorum sejatinya bukan monolitik ada persoalan kebuntuan komunikasi. Melainkan bisa karena ada sikap politik yang tak biasa dari oknum anggota dewan. Dikatakan oknum karena faktanya dari 28 anggota dewan yang hadir malah ada yang ikut geram, kecewa dan mengecam aksi mangkir itu.

Mereka yang hadir, tak mau digeneralisasi. Justru mereka hadir untuk mengawal aspirasi masyarakat agar hasil paripurna dapat dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Perjuangan mengawal aspirasi masyarakat di forum rapat adalah bentuk komunikasi politik yang elegan bermartabat.

Berita media juga mengungkap ekspresi politisi Ayub Junaidi yang menyebut, “mereka yang datang tapi tak mau ikut paripurna itu sama saja melecehkan teman-teman anggota dewan yang menghadiri sidang paripurna.

Tatib DPRD Jember Pasal 96 ayat (2) menyebutkan, “anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi tanda bukti kehadiran rapat.” Mereka yang mangkir, mungkin lupa pada Pasal 31 Tatib DPRD Jember tentang Sumpah/Janji Anggota DPRD yang menuntut kewajiban mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan; serta memperjuangkan aspirasi rakyat yang mereka wakili.

Ada relasi politik yang unik, 8 orang legislator PKB yang bukan partai pengusung, justru semua hadir.  Sedangkan oknum legislator yang mangkir dari 22 orang, mayoritas 14 orang justru berasal dari partai pengusung bupati. Sepertinya, baik bupati maupun anggota DPRD partai pengusung perlu memperbanyak lagi acara ‘ngoP1 bareng’. Penuh rasa saling percaya dan menghargai. Perlu saling “nguwongke” satu sama lain. Demi nasib kesejahteraan rakyat yang semakin terjamin. Ayub Junaidi yang adalah Ketua DPC PKB Jember, juga menyarankan anggota DPRD menjalin komunikasi yang lebih baik lagi dengan bupati. Saran itu tersampaikan dalam beritajatim.com bertajuk Bupati Hendy Enak Diajak Ngopi dan Bicara, Pasti Ada Solusi.

Apa yang terjadi sesungguhnya? Ada yang menilai kegagalan disebabkan terlalu sempitnya waktu untuk membahas materi Raperda LPP APBD.  Pasalnya, penyampaian nota pengantar oleh bupati baru dilaksanakan pada 18 Juli.  Proses ini dinilai sangat terlambat karena hanya menyisakan 13 hari untuk sampai pada paripurna terakhir 31 Juli 2022.  Ada pula yang menilai dokumen pembahasan Raperda LPP APBD dari Pemkab Jember ctak memenuhi syarat teknis yang harus dipenuhi saat pembahasan. Dokumen itu dianggap tak lengkap karena tak menyertakan paparan hasil temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

Benarkah demikian faktanya? Penulis berkesempatan menelusuri dokumen untuk menguji penilaian tersebut. Ternyata pada 7 Juni 2022, bupati sudah bersurat kepada Ketua DPRD bernomor 900/1100/35.09.412/2022 perihal dokumen materi Raperda LPP APBD. Sebelumnya, surat dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah bernomor 900/1091/35.09.412/2022 tertanggal 6 Juni 2022, juga sudah diterima Sekretaris DPRD Jember. Surat BPKAD melampirkan dokumen lengkap dua buku Rancangan Penjabaran dan Rancangan Perda LPP APBD. Isi dokumen, sebagaimana dinyatakan oleh Kepala BPKAD, juga sudah menyertakan paparan hasil temuan LHP BPK. Artinya, syarat teknis dan kelengkapan dokumen pembahasan sejatinya sudah terpenuhi.

Pada dokumen kronologis juga menerangkan ada 10 rapat atau persidangan DPRD Jember. Ternyata, pembahasan Raperda LPP APBD TA 2021, baru dapat disepakati dalam Rapat Badan Musyawarah pada 4 Juli 2022. Maka, sebenarnya rentang 7 Juni sampai 4 Juli, ada waktu 27 hari, yang harusnya bisa dioptimalkan untuk menjalankan semua hak dan fungsi DPRD bersama Bupati. Dengan demikian, kesan sempitnya waktu pembahasan materi persidangan menuju batas akhir paripurna, sebenarnya dapat dihindari.

Benarkah terjadi kebuntuan komunikasi politik? Gagalnya paripurna seharusnya juga jadi pelajaran sangat berharga, untuk akselerasi perbaikan komunikasi politik Bupati Hendy. Wes wayahe bangkitkan lagi sinergi dan kolaborasi, meminjam slogan kampanye masa kontestasi.

Tak elok rasanya beranggapan telah terjadi disharmoni antara bupati dan DPRD. Buktinya, semua Rapat Paripurna DPRD, kecuali yang 31 Juli 2022 itu, sudah banyak terlaksana dengan menghasilkan banyak perubahan yang nyata. Ini bukti ada harmoni antara DPRD dengan Bupati karena kini Jember punya 7 Perda baru inisiatif Pemda. Tercatat tahun 2021 ada 4 Perda dan tahun 2022 ada 3 Perda yang sudah disahkan.

Bahkan tingkat kesejahteraan DPRD Jember juga alami kenaikan signifikan. Total Anggaran Belanja DPRD 2022 naik 15,27 presen sebesar Rp 66 miliar dibandingkan 2021 sekitar Rp 57 miliar. Hampir semua komponen gaji dan tunjangan DPRD seperti tunjangan reses, kesejahteraan pimpinan dan anggota, fasilitasi tugas DPRD serta penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat naik 20 sampai 52 persen.

Kebijakan politik anggaran untuk kesejahteraan anggota dewan adalah bukti adanya harmoni dalam komunikasi sejauh ini. Marwah dan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD Jember periode 2019-2024 telah dikembalikan hak-haknya sesuai janji kampanye Bupati dalam masa kontestasi.

Sikap politik dan daya kritis maupun fungsi pengawasan dari anggota dewan, bisa dilakukan secara formal dan informal. Kalau formal tentu di dalam rapat dan persidangan secara terbuka dan harus kritis. Tetap sah bila berbeda sikap politik. Bisa saja walk-out atau nyatakan sikap politik secara terbuka dan bermartabat. Secara informal, tentu lebih kaya lagi nuansa seni dan gaya berpolitik tiap anggota dewan. Itu ekspresi demokrasi yang lazim terjadi. Sangat kontemplatif pernyataan Ayub Junaidi di media, “mungkin sudah dihitung konsekuensinya. Namun, menurut saya, hal untuk kepentingan rakyat jangan dibuat mainan. Boleh Anda kritis, tapi kan ada tempatnya.

Akhirnya, baik bupati maupun  anggota dewan seyogianya kembali memperbanyak menjalin komunikasi politik yang lebih luwes. Penuh rasa saling percaya. Tanpa ada kepentingan tersembunyi, apalagi sarat syakwasangka.

Ada legasi sarat keteladanan dari almarhum Mohammad Alwi, anggota DPRD Kabupaten Jember dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, yang meninggal dunia pada Sabtu (6/8/2022) malam. Perjuangannya sangat inspiratif, meski dalam keadaan sakit masih sempat menghadiri sidang paripurna yang gagal kuorum itu. Selamat jalan Cak Alwi. Insyaallah husnul khotimah.

Penulis adalah Dosen FISIP Universitas Jember

 

Sejumlah pemberitaan media menyayangkan gagalnya Rapat Paripurna DPRD Jember pada 31 Juli 2022. Harian Jawa Pos Radar Jember versi cetak (2/8/2022) memuat judul Bolos Berjamaah, 2024 Layakkah Dipilih Lagi? Sedangkan di versi online-nya (1/8/2022) berjudul Wakil Rakyat Berulah, LPP APBD Disandera: Keberpihakan Percepatan Pembangunan Meragukan. Sementara prosalinaradio.com (1/8/2022) memberitakan Ketua Komisi C Menilai Gagalnya Pengesahan LPP APBD Akan Berdampak pada Pembangunan.

Paripurna tak kuorum. Hanya diikuti 28 dari 50 orang anggota Dewan. Sisanya, 22 orang dianggap tak hadir berdasarkan ketentuan tata tertib DPRD. Syarat kuorum dua pertiga atau setara dengan 33 orang. Anehnya, ada 40 orang legislator yang berada di gedung parlemen malam itu. Namun mereka tak menandatangani daftar hadir, atau dengan kata lain tak mau menghadiri sidang paripurna (beritajatim.com 1/8/2022).

Gagal kuorum sejatinya bukan monolitik ada persoalan kebuntuan komunikasi. Melainkan bisa karena ada sikap politik yang tak biasa dari oknum anggota dewan. Dikatakan oknum karena faktanya dari 28 anggota dewan yang hadir malah ada yang ikut geram, kecewa dan mengecam aksi mangkir itu.

Mereka yang hadir, tak mau digeneralisasi. Justru mereka hadir untuk mengawal aspirasi masyarakat agar hasil paripurna dapat dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Perjuangan mengawal aspirasi masyarakat di forum rapat adalah bentuk komunikasi politik yang elegan bermartabat.

Berita media juga mengungkap ekspresi politisi Ayub Junaidi yang menyebut, “mereka yang datang tapi tak mau ikut paripurna itu sama saja melecehkan teman-teman anggota dewan yang menghadiri sidang paripurna.

Tatib DPRD Jember Pasal 96 ayat (2) menyebutkan, “anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi tanda bukti kehadiran rapat.” Mereka yang mangkir, mungkin lupa pada Pasal 31 Tatib DPRD Jember tentang Sumpah/Janji Anggota DPRD yang menuntut kewajiban mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan; serta memperjuangkan aspirasi rakyat yang mereka wakili.

Ada relasi politik yang unik, 8 orang legislator PKB yang bukan partai pengusung, justru semua hadir.  Sedangkan oknum legislator yang mangkir dari 22 orang, mayoritas 14 orang justru berasal dari partai pengusung bupati. Sepertinya, baik bupati maupun anggota DPRD partai pengusung perlu memperbanyak lagi acara ‘ngoP1 bareng’. Penuh rasa saling percaya dan menghargai. Perlu saling “nguwongke” satu sama lain. Demi nasib kesejahteraan rakyat yang semakin terjamin. Ayub Junaidi yang adalah Ketua DPC PKB Jember, juga menyarankan anggota DPRD menjalin komunikasi yang lebih baik lagi dengan bupati. Saran itu tersampaikan dalam beritajatim.com bertajuk Bupati Hendy Enak Diajak Ngopi dan Bicara, Pasti Ada Solusi.

Apa yang terjadi sesungguhnya? Ada yang menilai kegagalan disebabkan terlalu sempitnya waktu untuk membahas materi Raperda LPP APBD.  Pasalnya, penyampaian nota pengantar oleh bupati baru dilaksanakan pada 18 Juli.  Proses ini dinilai sangat terlambat karena hanya menyisakan 13 hari untuk sampai pada paripurna terakhir 31 Juli 2022.  Ada pula yang menilai dokumen pembahasan Raperda LPP APBD dari Pemkab Jember ctak memenuhi syarat teknis yang harus dipenuhi saat pembahasan. Dokumen itu dianggap tak lengkap karena tak menyertakan paparan hasil temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

Benarkah demikian faktanya? Penulis berkesempatan menelusuri dokumen untuk menguji penilaian tersebut. Ternyata pada 7 Juni 2022, bupati sudah bersurat kepada Ketua DPRD bernomor 900/1100/35.09.412/2022 perihal dokumen materi Raperda LPP APBD. Sebelumnya, surat dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah bernomor 900/1091/35.09.412/2022 tertanggal 6 Juni 2022, juga sudah diterima Sekretaris DPRD Jember. Surat BPKAD melampirkan dokumen lengkap dua buku Rancangan Penjabaran dan Rancangan Perda LPP APBD. Isi dokumen, sebagaimana dinyatakan oleh Kepala BPKAD, juga sudah menyertakan paparan hasil temuan LHP BPK. Artinya, syarat teknis dan kelengkapan dokumen pembahasan sejatinya sudah terpenuhi.

Pada dokumen kronologis juga menerangkan ada 10 rapat atau persidangan DPRD Jember. Ternyata, pembahasan Raperda LPP APBD TA 2021, baru dapat disepakati dalam Rapat Badan Musyawarah pada 4 Juli 2022. Maka, sebenarnya rentang 7 Juni sampai 4 Juli, ada waktu 27 hari, yang harusnya bisa dioptimalkan untuk menjalankan semua hak dan fungsi DPRD bersama Bupati. Dengan demikian, kesan sempitnya waktu pembahasan materi persidangan menuju batas akhir paripurna, sebenarnya dapat dihindari.

Benarkah terjadi kebuntuan komunikasi politik? Gagalnya paripurna seharusnya juga jadi pelajaran sangat berharga, untuk akselerasi perbaikan komunikasi politik Bupati Hendy. Wes wayahe bangkitkan lagi sinergi dan kolaborasi, meminjam slogan kampanye masa kontestasi.

Tak elok rasanya beranggapan telah terjadi disharmoni antara bupati dan DPRD. Buktinya, semua Rapat Paripurna DPRD, kecuali yang 31 Juli 2022 itu, sudah banyak terlaksana dengan menghasilkan banyak perubahan yang nyata. Ini bukti ada harmoni antara DPRD dengan Bupati karena kini Jember punya 7 Perda baru inisiatif Pemda. Tercatat tahun 2021 ada 4 Perda dan tahun 2022 ada 3 Perda yang sudah disahkan.

Bahkan tingkat kesejahteraan DPRD Jember juga alami kenaikan signifikan. Total Anggaran Belanja DPRD 2022 naik 15,27 presen sebesar Rp 66 miliar dibandingkan 2021 sekitar Rp 57 miliar. Hampir semua komponen gaji dan tunjangan DPRD seperti tunjangan reses, kesejahteraan pimpinan dan anggota, fasilitasi tugas DPRD serta penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat naik 20 sampai 52 persen.

Kebijakan politik anggaran untuk kesejahteraan anggota dewan adalah bukti adanya harmoni dalam komunikasi sejauh ini. Marwah dan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD Jember periode 2019-2024 telah dikembalikan hak-haknya sesuai janji kampanye Bupati dalam masa kontestasi.

Sikap politik dan daya kritis maupun fungsi pengawasan dari anggota dewan, bisa dilakukan secara formal dan informal. Kalau formal tentu di dalam rapat dan persidangan secara terbuka dan harus kritis. Tetap sah bila berbeda sikap politik. Bisa saja walk-out atau nyatakan sikap politik secara terbuka dan bermartabat. Secara informal, tentu lebih kaya lagi nuansa seni dan gaya berpolitik tiap anggota dewan. Itu ekspresi demokrasi yang lazim terjadi. Sangat kontemplatif pernyataan Ayub Junaidi di media, “mungkin sudah dihitung konsekuensinya. Namun, menurut saya, hal untuk kepentingan rakyat jangan dibuat mainan. Boleh Anda kritis, tapi kan ada tempatnya.

Akhirnya, baik bupati maupun  anggota dewan seyogianya kembali memperbanyak menjalin komunikasi politik yang lebih luwes. Penuh rasa saling percaya. Tanpa ada kepentingan tersembunyi, apalagi sarat syakwasangka.

Ada legasi sarat keteladanan dari almarhum Mohammad Alwi, anggota DPRD Kabupaten Jember dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, yang meninggal dunia pada Sabtu (6/8/2022) malam. Perjuangannya sangat inspiratif, meski dalam keadaan sakit masih sempat menghadiri sidang paripurna yang gagal kuorum itu. Selamat jalan Cak Alwi. Insyaallah husnul khotimah.

Penulis adalah Dosen FISIP Universitas Jember

 

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/