alexametrics
31.1 C
Jember
Sunday, 29 May 2022

Pajak untuk Kemaslahatan, Mengapa?

Mobile_AP_Rectangle 1

Dalam satu pekan ini jagad media diramaikan oleh salah satu pernyataan Ustaz Khalid Basalamah, bahwasanya “pajak yang diambil negara terhadap rakyatnya merupakan sebuah pemaksaan, dan hal itu tidak dibenarkan dalam Islam sehingga dinyatakan haram”.

Ketika melihat kembali historis pemungutan pajak di zaman Rasulullah Muhammad SAW, pajak sendiri sebagai salah satu komponen penting dalam penerimaan negara. Namun dalam Negara Islam,pemungutan pajak harus memperhatikan prinsip-prinsip dari Al Qur’an dan Sunnah.

Rasulullah SAW membedakan pungutan pajak dalam beberapa istilah, berawal dariJizyah, Zakat, Kharaj, Fai, hinggaGhanimah. Jizyah sendiri yaitu pajak yang dibebankan kepada masyarakat non muslim, sedangkan bagi masyarakat muslim ditetapkan hukum Zakat.

Mobile_AP_Rectangle 2

Disamping itu Rasulullah SAW juga menerapkan sistemKharaj yang berarti pajak atas tanah yang dipungut dari masyarakat non muslim. Ketika wilayah Khaibar ditaklukkan oleh kaum muslimin, tanah hasil taklukkan itu dikelola oleh pemilik lamanya dalam status sewa.Sehingga setengah hasil dari produksinya diberikan kepada negara. Yang terakhir yaitu Fai yang berarti harta rampasan tanpa melalui peperangan, sertaGhanimah yang berarti harta rampasan perang.

Pada masa Khulafaur Rasyidin penerapan pajak dibagi empat zaman. Zaman yang pertama yaitu pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Shidiq, Abu Bakar tidak berbeda dengan zaman Rasulullah SAW yang tetap memberlakukan pajak tanpa mengurangi atau menambahkan konsep yang baru.

Yang kedua pada masa Umar bin Khatab, dalam menjalankan konsepnya perihal pajak Umar bin khatab memiliki perbedaan. Ketika menarik Jizyah memiliki ukuran yang berbeda, pada zaman Rasul memungut pajak kepada orang Yaman yaitu sebanyak satu dinar, sedangkan pada masa Umar bin Khatab yaitu dua dinar dari masyarakat Kufah.

Berbeda pula penarikan pajak dimasyarakat Syam yaitu bagi warga penghasil emas sebesar empat Dinar, dan para penghasil perak sebesar empat puluh Dirham. Selain itu mereka harus memberi sedekah kepada kaum muslimin dan menjamu selama tiga hari.

Namun dari segi waktu dari zaman Rasulullah SAW dan Umar bin Khatab tidak berubah yaitu satu tahun sekali. Kemudian seiring berkembangnya wilayah kekuasaan yang semakin luas sehingga semakin banyak pula pembiayaan, maka tanah yang ditaklukkan secara paksa tidak akan dibagi, akan tetapi dijadikan Waqaf bagi kaum muslimin dan menetapkanKharaj bagi yang mengurusnya.

Jumlah Kharaj yang sudah ditentukan yaitu atas tanah Sawad atas setiap jarib (luas tanah) yang makmur satu Dirham dan satu Qafiz dan Jarib (luas tanah) pohon sepuluh Dirham dan sepuluh Aqfizah, atas jarib (luas tanah) anggur sepuluh Dirham dan sepuluh Aqfizah dan kewajiban setiap ketua mereka 48 Dirham, 24 Dirham dan 12 Dirham. Selain itu Umar juga menerapkan Usyur yang berarti penerapan pajak yang diambil oleh perugas negara dari harta yang dipersiapkan unyuk perdagangan yang melintasi Darrah Islam, atau biasa dikenal dengan bea cukai.

Pada zaman Utsman Bin Affan dan Ali Bin Abi Thalib tidak ada perbedaan dalam jenis penarikan jemis pajak yaitu hanya jenis Jizyah saja, akan tetapi yang membedakan hanya penambahan luas wilayah.

Lalu, bagaimana Arab Saudi sebagai negara kerajaan, dan Indonesia sebagai negara republik dalam menerapkan pemungutan pajak sebagai salah satu komponen pendapatan negara? pemungutan pajak pemerintahan Arab Saudi menyebutnya ialah Dharibah. Dharibah ini meliputi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), dan Bea Cukai.

Pajak yang diatur ialah pemberlakuan pajak terhadap penghasilan bagi perusahaan dana masyarakat untuk mitra Non-Saudi. Artinya Pajak diberatkan atas penghasilan perusahaan atau badan yang meliputi baik bersifat alami maupun legal. Pada tahun 2018 pemerintah Arab saudi memberlakukanPPNbagi warganya. Dimana pemberian PPN itu meliputi tembakau dan minuman ringan. Hal ini dikarenakan sumber pemasukan utama yaitu minyak mengalami penurunan drastis, sehingga PPN yang diterapkan sebesar 5%. Pada tarif PPh Badan  pemerintah Arab Saudi memberlakukan pemungutan sebesar 20%, termasuk pajak luar negeri yang melakukan bisnis dan memperoleh penghasilan di Arab Saudi melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT). Perusahaan yang bergerak dibidang gas alam dikenakan pajak sebesar 30%, sedangkan yang bergerak dibidang minyak sebesar 85%.

Di Indonesia yang merupakan negara republik juga tidak bisa terlepas dari pemberlakuan sistem pajak sebagai komponen pendapatan negara. Pajak diatur secara jelas dalam Undang-Undang. Adapun jenis pajak yang berlaku di indonesia, antara lainPajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Materai yang dipungut secara langsung oleh pemerintahan pusat. Sedangkan dilingkup daerah juga ada pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah darerah seperti Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, PBB Pedesaan dan Perkotan, sertapenerapan lainnya.

- Advertisement -

Dalam satu pekan ini jagad media diramaikan oleh salah satu pernyataan Ustaz Khalid Basalamah, bahwasanya “pajak yang diambil negara terhadap rakyatnya merupakan sebuah pemaksaan, dan hal itu tidak dibenarkan dalam Islam sehingga dinyatakan haram”.

Ketika melihat kembali historis pemungutan pajak di zaman Rasulullah Muhammad SAW, pajak sendiri sebagai salah satu komponen penting dalam penerimaan negara. Namun dalam Negara Islam,pemungutan pajak harus memperhatikan prinsip-prinsip dari Al Qur’an dan Sunnah.

Rasulullah SAW membedakan pungutan pajak dalam beberapa istilah, berawal dariJizyah, Zakat, Kharaj, Fai, hinggaGhanimah. Jizyah sendiri yaitu pajak yang dibebankan kepada masyarakat non muslim, sedangkan bagi masyarakat muslim ditetapkan hukum Zakat.

Disamping itu Rasulullah SAW juga menerapkan sistemKharaj yang berarti pajak atas tanah yang dipungut dari masyarakat non muslim. Ketika wilayah Khaibar ditaklukkan oleh kaum muslimin, tanah hasil taklukkan itu dikelola oleh pemilik lamanya dalam status sewa.Sehingga setengah hasil dari produksinya diberikan kepada negara. Yang terakhir yaitu Fai yang berarti harta rampasan tanpa melalui peperangan, sertaGhanimah yang berarti harta rampasan perang.

Pada masa Khulafaur Rasyidin penerapan pajak dibagi empat zaman. Zaman yang pertama yaitu pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Shidiq, Abu Bakar tidak berbeda dengan zaman Rasulullah SAW yang tetap memberlakukan pajak tanpa mengurangi atau menambahkan konsep yang baru.

Yang kedua pada masa Umar bin Khatab, dalam menjalankan konsepnya perihal pajak Umar bin khatab memiliki perbedaan. Ketika menarik Jizyah memiliki ukuran yang berbeda, pada zaman Rasul memungut pajak kepada orang Yaman yaitu sebanyak satu dinar, sedangkan pada masa Umar bin Khatab yaitu dua dinar dari masyarakat Kufah.

Berbeda pula penarikan pajak dimasyarakat Syam yaitu bagi warga penghasil emas sebesar empat Dinar, dan para penghasil perak sebesar empat puluh Dirham. Selain itu mereka harus memberi sedekah kepada kaum muslimin dan menjamu selama tiga hari.

Namun dari segi waktu dari zaman Rasulullah SAW dan Umar bin Khatab tidak berubah yaitu satu tahun sekali. Kemudian seiring berkembangnya wilayah kekuasaan yang semakin luas sehingga semakin banyak pula pembiayaan, maka tanah yang ditaklukkan secara paksa tidak akan dibagi, akan tetapi dijadikan Waqaf bagi kaum muslimin dan menetapkanKharaj bagi yang mengurusnya.

Jumlah Kharaj yang sudah ditentukan yaitu atas tanah Sawad atas setiap jarib (luas tanah) yang makmur satu Dirham dan satu Qafiz dan Jarib (luas tanah) pohon sepuluh Dirham dan sepuluh Aqfizah, atas jarib (luas tanah) anggur sepuluh Dirham dan sepuluh Aqfizah dan kewajiban setiap ketua mereka 48 Dirham, 24 Dirham dan 12 Dirham. Selain itu Umar juga menerapkan Usyur yang berarti penerapan pajak yang diambil oleh perugas negara dari harta yang dipersiapkan unyuk perdagangan yang melintasi Darrah Islam, atau biasa dikenal dengan bea cukai.

Pada zaman Utsman Bin Affan dan Ali Bin Abi Thalib tidak ada perbedaan dalam jenis penarikan jemis pajak yaitu hanya jenis Jizyah saja, akan tetapi yang membedakan hanya penambahan luas wilayah.

Lalu, bagaimana Arab Saudi sebagai negara kerajaan, dan Indonesia sebagai negara republik dalam menerapkan pemungutan pajak sebagai salah satu komponen pendapatan negara? pemungutan pajak pemerintahan Arab Saudi menyebutnya ialah Dharibah. Dharibah ini meliputi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), dan Bea Cukai.

Pajak yang diatur ialah pemberlakuan pajak terhadap penghasilan bagi perusahaan dana masyarakat untuk mitra Non-Saudi. Artinya Pajak diberatkan atas penghasilan perusahaan atau badan yang meliputi baik bersifat alami maupun legal. Pada tahun 2018 pemerintah Arab saudi memberlakukanPPNbagi warganya. Dimana pemberian PPN itu meliputi tembakau dan minuman ringan. Hal ini dikarenakan sumber pemasukan utama yaitu minyak mengalami penurunan drastis, sehingga PPN yang diterapkan sebesar 5%. Pada tarif PPh Badan  pemerintah Arab Saudi memberlakukan pemungutan sebesar 20%, termasuk pajak luar negeri yang melakukan bisnis dan memperoleh penghasilan di Arab Saudi melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT). Perusahaan yang bergerak dibidang gas alam dikenakan pajak sebesar 30%, sedangkan yang bergerak dibidang minyak sebesar 85%.

Di Indonesia yang merupakan negara republik juga tidak bisa terlepas dari pemberlakuan sistem pajak sebagai komponen pendapatan negara. Pajak diatur secara jelas dalam Undang-Undang. Adapun jenis pajak yang berlaku di indonesia, antara lainPajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Materai yang dipungut secara langsung oleh pemerintahan pusat. Sedangkan dilingkup daerah juga ada pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah darerah seperti Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, PBB Pedesaan dan Perkotan, sertapenerapan lainnya.

Dalam satu pekan ini jagad media diramaikan oleh salah satu pernyataan Ustaz Khalid Basalamah, bahwasanya “pajak yang diambil negara terhadap rakyatnya merupakan sebuah pemaksaan, dan hal itu tidak dibenarkan dalam Islam sehingga dinyatakan haram”.

Ketika melihat kembali historis pemungutan pajak di zaman Rasulullah Muhammad SAW, pajak sendiri sebagai salah satu komponen penting dalam penerimaan negara. Namun dalam Negara Islam,pemungutan pajak harus memperhatikan prinsip-prinsip dari Al Qur’an dan Sunnah.

Rasulullah SAW membedakan pungutan pajak dalam beberapa istilah, berawal dariJizyah, Zakat, Kharaj, Fai, hinggaGhanimah. Jizyah sendiri yaitu pajak yang dibebankan kepada masyarakat non muslim, sedangkan bagi masyarakat muslim ditetapkan hukum Zakat.

Disamping itu Rasulullah SAW juga menerapkan sistemKharaj yang berarti pajak atas tanah yang dipungut dari masyarakat non muslim. Ketika wilayah Khaibar ditaklukkan oleh kaum muslimin, tanah hasil taklukkan itu dikelola oleh pemilik lamanya dalam status sewa.Sehingga setengah hasil dari produksinya diberikan kepada negara. Yang terakhir yaitu Fai yang berarti harta rampasan tanpa melalui peperangan, sertaGhanimah yang berarti harta rampasan perang.

Pada masa Khulafaur Rasyidin penerapan pajak dibagi empat zaman. Zaman yang pertama yaitu pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Shidiq, Abu Bakar tidak berbeda dengan zaman Rasulullah SAW yang tetap memberlakukan pajak tanpa mengurangi atau menambahkan konsep yang baru.

Yang kedua pada masa Umar bin Khatab, dalam menjalankan konsepnya perihal pajak Umar bin khatab memiliki perbedaan. Ketika menarik Jizyah memiliki ukuran yang berbeda, pada zaman Rasul memungut pajak kepada orang Yaman yaitu sebanyak satu dinar, sedangkan pada masa Umar bin Khatab yaitu dua dinar dari masyarakat Kufah.

Berbeda pula penarikan pajak dimasyarakat Syam yaitu bagi warga penghasil emas sebesar empat Dinar, dan para penghasil perak sebesar empat puluh Dirham. Selain itu mereka harus memberi sedekah kepada kaum muslimin dan menjamu selama tiga hari.

Namun dari segi waktu dari zaman Rasulullah SAW dan Umar bin Khatab tidak berubah yaitu satu tahun sekali. Kemudian seiring berkembangnya wilayah kekuasaan yang semakin luas sehingga semakin banyak pula pembiayaan, maka tanah yang ditaklukkan secara paksa tidak akan dibagi, akan tetapi dijadikan Waqaf bagi kaum muslimin dan menetapkanKharaj bagi yang mengurusnya.

Jumlah Kharaj yang sudah ditentukan yaitu atas tanah Sawad atas setiap jarib (luas tanah) yang makmur satu Dirham dan satu Qafiz dan Jarib (luas tanah) pohon sepuluh Dirham dan sepuluh Aqfizah, atas jarib (luas tanah) anggur sepuluh Dirham dan sepuluh Aqfizah dan kewajiban setiap ketua mereka 48 Dirham, 24 Dirham dan 12 Dirham. Selain itu Umar juga menerapkan Usyur yang berarti penerapan pajak yang diambil oleh perugas negara dari harta yang dipersiapkan unyuk perdagangan yang melintasi Darrah Islam, atau biasa dikenal dengan bea cukai.

Pada zaman Utsman Bin Affan dan Ali Bin Abi Thalib tidak ada perbedaan dalam jenis penarikan jemis pajak yaitu hanya jenis Jizyah saja, akan tetapi yang membedakan hanya penambahan luas wilayah.

Lalu, bagaimana Arab Saudi sebagai negara kerajaan, dan Indonesia sebagai negara republik dalam menerapkan pemungutan pajak sebagai salah satu komponen pendapatan negara? pemungutan pajak pemerintahan Arab Saudi menyebutnya ialah Dharibah. Dharibah ini meliputi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), dan Bea Cukai.

Pajak yang diatur ialah pemberlakuan pajak terhadap penghasilan bagi perusahaan dana masyarakat untuk mitra Non-Saudi. Artinya Pajak diberatkan atas penghasilan perusahaan atau badan yang meliputi baik bersifat alami maupun legal. Pada tahun 2018 pemerintah Arab saudi memberlakukanPPNbagi warganya. Dimana pemberian PPN itu meliputi tembakau dan minuman ringan. Hal ini dikarenakan sumber pemasukan utama yaitu minyak mengalami penurunan drastis, sehingga PPN yang diterapkan sebesar 5%. Pada tarif PPh Badan  pemerintah Arab Saudi memberlakukan pemungutan sebesar 20%, termasuk pajak luar negeri yang melakukan bisnis dan memperoleh penghasilan di Arab Saudi melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT). Perusahaan yang bergerak dibidang gas alam dikenakan pajak sebesar 30%, sedangkan yang bergerak dibidang minyak sebesar 85%.

Di Indonesia yang merupakan negara republik juga tidak bisa terlepas dari pemberlakuan sistem pajak sebagai komponen pendapatan negara. Pajak diatur secara jelas dalam Undang-Undang. Adapun jenis pajak yang berlaku di indonesia, antara lainPajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Materai yang dipungut secara langsung oleh pemerintahan pusat. Sedangkan dilingkup daerah juga ada pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah darerah seperti Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, PBB Pedesaan dan Perkotan, sertapenerapan lainnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/