BANYAK yang mengatakan bahwa perilaku korupsi adalah budaya bangsa. Seakan pendapat ini benar jika kita melihat begitu mengguritanya perilaku korupsi di negeri ini. Berita korupsi tiada henti menghiasi layar kaca. Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap para pelaku korupsi tidak sedikitpun menyurutkan orang untuk melakukan korupsi, terbukti sampai saat ini kasus korupsi tidak berkurang jumlahnya, tetapi sama banyaknya dengan era sebelum reformasi.

Korupsi di negeri ini tak pernah ada kata berakhir bagaikan lirik lagu ‘gugur satu tumbuh seribu’. Iya, boleh saja KPK menangkap pelaku tindak pidana korupsi, tetapi koruptor selalu tumbuh tidak mengenal ruang dan waktu, terus berevolusi, beregenerasi dan bermetamorfosis seiring kemajuan peradaban. Tidak ada yang tidak bisa dikorupsi di negeri ini, dimana ada kesempatan tak akan pernah disia-siakan untuk melakukan korupsi. Para pejabat dan pegawai pemerintahan pintar untuk memanipulasi segala sesuatu demi kepentingan pribadi, sehingga dari tahun ke tahun korupsi tumbuh bak jamur di musim hujan.

Setujukah korupsi merupakan budaya bangsa? Tidak, sebab secara bahasa, kata “budaya” berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu Buddhaya yang merupakan bentuk jamak dari kata Buddhi yang artinya adalah segala hal yang berhubungan dengan budi dan akal manusia. Sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan budaya sebagai pikiran, akal budi atau adat istiadat. Sehingga dari pengertian tersebut, sangat jelas bahwa dalam pengertian budaya terdapat sebuah perilaku yang didasarkan pada unsur kebaikan, yakni berstandar pada akal budi.

Sedangkan korupsi jelas secara nyata merupakan perbuatan busuk dan tidak bersandar pada budi maupun akal yang baik. Oleh karena itu korupsi bukan merupakan budaya. Korupsi merupakan perbuatan yang merugikan orang lain dan bahkan merugikan bangsa dan negara, korupsi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat.

Faktanya pun menunjukkan korupsi terjadi pada orang-orang yang mempunyai kekuasaan atau kewenangan lebih, dan tidak terjadi pada masyarakat kecil. Korupsi tidak mengakar pada masyarakat kecil seperti pada para petani kecil di desa, nelayan, ataupun orang-orang yang hidup di pegunungan terpencil. Sehingga bisa dikatakan bahwa korupsi merupakan sebuah penyakit bagi negeri ini. Penyakit yang rawan menyerang para pejabat ataupun penguasa. Sebagian pejabat di negeri ini seperti orang usia lanjut yang daya tahan tubuhnya sudah mulai lemah, sehingga mudah terserang penyakit.

Menurut Mahfud MD, dedengkot hukum di negeri ini dan sekaligus Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan pada Kabinet Indonesia Maju, korupsi bukan budaya Bangsa Indonesia dengan menyebutkan tiga alasan. Pertama, yang namanya budaya itu selalu berkaitan dengan kebaikan budi. Budaya adalah hasil daya cipta, rasa, dan karsa manusia yang tentu melahirkan perilaku dan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Apalagi kita sudah mengklaim sendiri sebagai bangsa yang mempunyai budaya adiluhung (unggul), dan ini diamini pula oleh bangsa lain. Bahkan dalam tiga azimat revolusi yang dikemukakan oleh Bung Karno, Bangsa Indonesia harus berkepribadian sesuai dengan budaya bangsa. Masak Bung Karno akan menyuruh Bangsa Indonesia berkepribadian korupsi? Tentu saja tidak.