BANYAK yang mengatakan bahwa perilaku korupsi adalah budaya bangsa. Seakan pendapat ini benar jika kita melihat begitu mengguritanya perilaku korupsi di negeri ini. Berita korupsi tiada henti menghiasi layar kaca. Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap para pelaku korupsi tidak sedikitpun menyurutkan orang untuk melakukan korupsi, terbukti sampai saat ini kasus korupsi tidak berkurang jumlahnya, tetapi sama banyaknya dengan era sebelum reformasi.

IKLAN

Korupsi di negeri ini tak pernah ada kata berakhir bagaikan lirik lagu ‘gugur satu tumbuh seribu’. Iya, boleh saja KPK menangkap pelaku tindak pidana korupsi, tetapi koruptor selalu tumbuh tidak mengenal ruang dan waktu, terus berevolusi, beregenerasi dan bermetamorfosis seiring kemajuan peradaban. Tidak ada yang tidak bisa dikorupsi di negeri ini, dimana ada kesempatan tak akan pernah disia-siakan untuk melakukan korupsi. Para pejabat dan pegawai pemerintahan pintar untuk memanipulasi segala sesuatu demi kepentingan pribadi, sehingga dari tahun ke tahun korupsi tumbuh bak jamur di musim hujan.

Setujukah korupsi merupakan budaya bangsa? Tidak, sebab secara bahasa, kata “budaya” berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu Buddhaya yang merupakan bentuk jamak dari kata Buddhi yang artinya adalah segala hal yang berhubungan dengan budi dan akal manusia. Sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan budaya sebagai pikiran, akal budi atau adat istiadat. Sehingga dari pengertian tersebut, sangat jelas bahwa dalam pengertian budaya terdapat sebuah perilaku yang didasarkan pada unsur kebaikan, yakni berstandar pada akal budi.

Sedangkan korupsi jelas secara nyata merupakan perbuatan busuk dan tidak bersandar pada budi maupun akal yang baik. Oleh karena itu korupsi bukan merupakan budaya. Korupsi merupakan perbuatan yang merugikan orang lain dan bahkan merugikan bangsa dan negara, korupsi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat.

Faktanya pun menunjukkan korupsi terjadi pada orang-orang yang mempunyai kekuasaan atau kewenangan lebih, dan tidak terjadi pada masyarakat kecil. Korupsi tidak mengakar pada masyarakat kecil seperti pada para petani kecil di desa, nelayan, ataupun orang-orang yang hidup di pegunungan terpencil. Sehingga bisa dikatakan bahwa korupsi merupakan sebuah penyakit bagi negeri ini. Penyakit yang rawan menyerang para pejabat ataupun penguasa. Sebagian pejabat di negeri ini seperti orang usia lanjut yang daya tahan tubuhnya sudah mulai lemah, sehingga mudah terserang penyakit.

Menurut Mahfud MD, dedengkot hukum di negeri ini dan sekaligus Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan pada Kabinet Indonesia Maju, korupsi bukan budaya Bangsa Indonesia dengan menyebutkan tiga alasan. Pertama, yang namanya budaya itu selalu berkaitan dengan kebaikan budi. Budaya adalah hasil daya cipta, rasa, dan karsa manusia yang tentu melahirkan perilaku dan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Apalagi kita sudah mengklaim sendiri sebagai bangsa yang mempunyai budaya adiluhung (unggul), dan ini diamini pula oleh bangsa lain. Bahkan dalam tiga azimat revolusi yang dikemukakan oleh Bung Karno, Bangsa Indonesia harus berkepribadian sesuai dengan budaya bangsa. Masak Bung Karno akan menyuruh Bangsa Indonesia berkepribadian korupsi? Tentu saja tidak.

Kedua, apabila kita beranggapan dan percaya bahwa korupsi merupakan bagian dari budaya, maka kita adalah bangsa yang pesimis dan takluk terhadap korupsi. Berarti sama saja kita menganggap korupsi sebagai hal yang biasa dan amat sulit diberantas, sebab yang namanya budaya itu sudah dihayati sebagai kebiasaan hidup yang tumbuh dan berkembang selama berabad-abad sehingga sulit dihentikan juga sampai berabad-abad ke depannya. Dengan sikap seperti itu bagaimana mungkin kita akan memerangi korupsi?

Ketiga, dalam perjalanan bangsa Indonesia pada awal kemerdekaan kenyataan menunjukkan korupsi bisa diatasi atau diminimalisasikan melalui konfigurasi dan kebijakan-kebijakan politik. Pada awal kemerdekaan sampai menjelang tahun 1950-an, negara kita relatif bisa memerangi korupsi. Pada era itu korupsi besar bisa dihitung dengan jari dan tetap mudah diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Ada menteri-menteri diajukan ke pengadilan dan dihukum karena tindak pidana korupsi (seperti Menteri Agama dan Menteri Kehakiman).

Sejatinya korupsi bukan merupakan budaya bangsa Indonesia, tetapi merupakan suatu penyakit yang menggerogoti bangsa. Bagaikan penyakit yang kondisinya memerlukan pengobatan ataupun penanganan yang serius untuk kesembuhannya. Virus korupsi di Indonesia salah satunya ditularkan oleh penjajah Belanda. Sejarah mencatat bahwa Belanda dengan organisasi dagangnya Vereenigde Oostindische Compagnie yang disingkat dengan “VOC” inilah yang membawa virus korupsi. Sebagai sebuah perusahaan multi nasional pertama di dunia yang didirikan pada 20 Maret 1602, perusahaan tersebut memiliki monopoli untuk aktifitas perdagangan di Asia itu hampir dua abad menguasai Indonesia. Di masa kejayaannya, VOC memiliki keuntungan selangit dari hasil monopoli dan menjual rempah-rempah nusantara ke Eropa. Namun kejayaan VOC diiringi dengan suburnya praktek korupsi pada perusahaan tersebut. Seseorang yang ingin menjadi pegawai ataupun pejabat di VOC wajib menyuap ataupun memberikan upeti kepada atasannya. Korupsi pun merajalela di perusahaan multinasional pertama itu. Penyakit korupsi inilah yang mengakibatkan VOC bangkrut, disamping disebabkan karena perang dengan masyarakat pribumi yang jelas-jelas menyedot keuangan dalam jumlah yang luar biasa besar.

Penyakit korupsi juga telah menjangkit pada masa kerajaan-kerajaan nusantara di masa lalu. Pada zaman tersebut telah terjadi pengemplangan pajak oleh petugas pajak yang diberikan tugas kerajaan untuk memungut pajak dari masyarakat, demikian juga para bangsawan kerap menumpuk uang dengan mengemplang pajak atau menipu kerajaan secara besar-besaran, dan budaya titip saudara di lingkungan kerajaan juga telah banyak dilakukan. Kondisi lebih miris lagi, ada kerajaan-kerajaan yang menyuap Belanda agar menjadi sekutu dan tidak diserang oleh Belanda. Kondisi-kondisi itu telah mengakibatkan kerajaan- kerajaan di nusantara penuh dengan intrik-intrik politik busuk dan mudah diadu domba oleh Belanda, sehingga berdampak pada kehancuran kerajaan-kerajaan tersebut. Begitu pula robohnya rezim orde baru, penyebab utamanya adalah penyakit korupsi, kolusi dan nepotisme.

Melihat fakta-fakta di atas, tentu kita sepakat bahwa korupsi di negeri ini harus segera diberantas. Pemerintah harus senantiasa menyempurnakan tata kelola pemerintahan untuk menutup sama sekali ruang bagi aparatur pemerintah dan para pejabat yang sedang berkuasa untuk melakukan tindakan korupsi. Politisi, akademisi, pakar hukum, mahasiswa dan seluruh masyarakat mari kita bersama-sama berkontribusi menyumbang peran untuk pemberantasan korupsi sesuai posisi kita masing-masing. Hanya dengan itu korupsi bisa diberantas, uang rakyat bisa diselamatkan, pembangunan berjalan dengan baik, dan masyarakat pun makmur sejahtera.