alexametrics
31.8 C
Jember
Tuesday, 16 August 2022

Pamor Ideologi Pancasila

Mobile_AP_Rectangle 1

Tanggal 1 Juni oleh pemerintah ditetapkan sebagai hari Kelahiran Pancasila. Basis argumen ditetapkannya Kelahiran Pancasila tentu lebih pada Pancasila sebagai ideologi, bukan filsafat atau paham ekonomi. Ketika Pancasila sebagai filsafat dan paham ekonomi “samar-samar terdengar”, tidak demikian halnya Pancasila sebagai ideologi.

Alalah Antonie Detutt de Tracy, yang dianggap sebagai pencetus istilah ideology mengemukakan, ideology merupakan suatu bidang ilmu yang menelaah asal-usul pemikiran yang timbul pada akal manusia.

Dalam perkembangan kemudian terjadi pergeseran arti sehingga pengertian ideology mengandung makna kompleks. Ada yang memahami ideologi sebagai gagasan-gagasan itu sendiri, atau lebih jauh lagi diartikan sebagai kumpulan keyakinan (Larrain, 2006, The Concept of Ideology).

Mobile_AP_Rectangle 2

Di negara kita, terdapat kombinasi yang sangat khas mengenai ideologi Pancasila. Pancasila dipandang sebagai kerangka orientasi tindakan secara total, namun tidak menggeser agama, tidak kenal kompromi terhadap ideologi lain. Namun, dalam penerapannya tidak menolak pertimbangan-pertimbangan pragmatis, mempunyai statement of principles yang tak dapat diubah-ubah. Namun, tidak menolak untuk diperdebatkan dan dipertanyakan secara demokratis.

Yang jelas, mengingat penggaliannya dan pengembangannya diambil dari khasanah budaya dan alam pikiran kita sendiri, Pancasila merupakan ideologi organis yang tidak dipaksakan dari atas. Tentang kebenarannya, termasuk penjabarannya yang dilakukan oleh BPIP saat ini (dulu P4), hampir tak seorang pun di Indonesia yang mempersoalkannya. Kita tidak lagi memendam masalah ideologis.

Yang menjadi persoalan besar kiranya pada masalah pemanisfestasiannya. Ini terkait dengan kadar dan tingkat konsistensi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Di sinilah pamor ideologi Pancasila dipertaruhkan.

Bila dinilai secara doktriner dan normatif, keadaan kita sudah serba beres. Secara mendasar hampir-hampir tidak ada yang pantas untuk dikritik. Siapa sih yang tidak mengamini dan manggut-manggut konsepsi pembangunan manusia seutuhnya sebagaimana diamanatkan Pancasila? Siapa yang mantuk-mantuk, mendengar cita-cita pencapaian masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Siapa pula yang tak setuju Pancasila dijadikan dasar untuk bertingkah laku. Tidak ada. Bahkan ada yang mengatakan Pancasila merupakan civil religion (Hardiz, 2000, Pancasila as a civil religion in Indonesia).

Namun, begitu menengok domain operasional, aksiologis, yang banyak mencuat dan terdengar adalah serentetan keluhan. Gambaran yang diperoleh di sana-sini ternyata berwajah ganda. Misalnya, di satu pihak kita sering mendengar KPK agar aparat penyelenggara negara tidak korup, tetapi KPK sering kali merilis berbagai kasus penyelewengan uang negara. Kalau operasionalisasi Pancasila benar-benar berjalan baik, tentu korupsi tidak akan terjadi.

Di satu pihak, banyak anjuran agar kita berpolitik demokratis atas dasar demokrasi Pancasila. Namun, budaya politik yang berkembang justru banyak yang membelakangi prinsip-prinsip politik demokratis.

Di satu pihak, ada komitmen membangun kuat pola hubungan industrial Pancasila, tapi banyak kasus perburuhan yang diselesaikan dengan “tangan besi” dan lainnya. Memang terhadap apa pun yang belum memuaskan, siapa pun dapat mengemukakan, segala sesuatunya membutuhkan proses yang panjang. Tapi, argumen seperti ini tampaknya hanya pas untuk proses yang mendekati tujuan ideal yang diidam-idamkan, dengan percepatan sesuai kemampuan yang ada.

- Advertisement -

Tanggal 1 Juni oleh pemerintah ditetapkan sebagai hari Kelahiran Pancasila. Basis argumen ditetapkannya Kelahiran Pancasila tentu lebih pada Pancasila sebagai ideologi, bukan filsafat atau paham ekonomi. Ketika Pancasila sebagai filsafat dan paham ekonomi “samar-samar terdengar”, tidak demikian halnya Pancasila sebagai ideologi.

Alalah Antonie Detutt de Tracy, yang dianggap sebagai pencetus istilah ideology mengemukakan, ideology merupakan suatu bidang ilmu yang menelaah asal-usul pemikiran yang timbul pada akal manusia.

Dalam perkembangan kemudian terjadi pergeseran arti sehingga pengertian ideology mengandung makna kompleks. Ada yang memahami ideologi sebagai gagasan-gagasan itu sendiri, atau lebih jauh lagi diartikan sebagai kumpulan keyakinan (Larrain, 2006, The Concept of Ideology).

Di negara kita, terdapat kombinasi yang sangat khas mengenai ideologi Pancasila. Pancasila dipandang sebagai kerangka orientasi tindakan secara total, namun tidak menggeser agama, tidak kenal kompromi terhadap ideologi lain. Namun, dalam penerapannya tidak menolak pertimbangan-pertimbangan pragmatis, mempunyai statement of principles yang tak dapat diubah-ubah. Namun, tidak menolak untuk diperdebatkan dan dipertanyakan secara demokratis.

Yang jelas, mengingat penggaliannya dan pengembangannya diambil dari khasanah budaya dan alam pikiran kita sendiri, Pancasila merupakan ideologi organis yang tidak dipaksakan dari atas. Tentang kebenarannya, termasuk penjabarannya yang dilakukan oleh BPIP saat ini (dulu P4), hampir tak seorang pun di Indonesia yang mempersoalkannya. Kita tidak lagi memendam masalah ideologis.

Yang menjadi persoalan besar kiranya pada masalah pemanisfestasiannya. Ini terkait dengan kadar dan tingkat konsistensi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Di sinilah pamor ideologi Pancasila dipertaruhkan.

Bila dinilai secara doktriner dan normatif, keadaan kita sudah serba beres. Secara mendasar hampir-hampir tidak ada yang pantas untuk dikritik. Siapa sih yang tidak mengamini dan manggut-manggut konsepsi pembangunan manusia seutuhnya sebagaimana diamanatkan Pancasila? Siapa yang mantuk-mantuk, mendengar cita-cita pencapaian masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Siapa pula yang tak setuju Pancasila dijadikan dasar untuk bertingkah laku. Tidak ada. Bahkan ada yang mengatakan Pancasila merupakan civil religion (Hardiz, 2000, Pancasila as a civil religion in Indonesia).

Namun, begitu menengok domain operasional, aksiologis, yang banyak mencuat dan terdengar adalah serentetan keluhan. Gambaran yang diperoleh di sana-sini ternyata berwajah ganda. Misalnya, di satu pihak kita sering mendengar KPK agar aparat penyelenggara negara tidak korup, tetapi KPK sering kali merilis berbagai kasus penyelewengan uang negara. Kalau operasionalisasi Pancasila benar-benar berjalan baik, tentu korupsi tidak akan terjadi.

Di satu pihak, banyak anjuran agar kita berpolitik demokratis atas dasar demokrasi Pancasila. Namun, budaya politik yang berkembang justru banyak yang membelakangi prinsip-prinsip politik demokratis.

Di satu pihak, ada komitmen membangun kuat pola hubungan industrial Pancasila, tapi banyak kasus perburuhan yang diselesaikan dengan “tangan besi” dan lainnya. Memang terhadap apa pun yang belum memuaskan, siapa pun dapat mengemukakan, segala sesuatunya membutuhkan proses yang panjang. Tapi, argumen seperti ini tampaknya hanya pas untuk proses yang mendekati tujuan ideal yang diidam-idamkan, dengan percepatan sesuai kemampuan yang ada.

Tanggal 1 Juni oleh pemerintah ditetapkan sebagai hari Kelahiran Pancasila. Basis argumen ditetapkannya Kelahiran Pancasila tentu lebih pada Pancasila sebagai ideologi, bukan filsafat atau paham ekonomi. Ketika Pancasila sebagai filsafat dan paham ekonomi “samar-samar terdengar”, tidak demikian halnya Pancasila sebagai ideologi.

Alalah Antonie Detutt de Tracy, yang dianggap sebagai pencetus istilah ideology mengemukakan, ideology merupakan suatu bidang ilmu yang menelaah asal-usul pemikiran yang timbul pada akal manusia.

Dalam perkembangan kemudian terjadi pergeseran arti sehingga pengertian ideology mengandung makna kompleks. Ada yang memahami ideologi sebagai gagasan-gagasan itu sendiri, atau lebih jauh lagi diartikan sebagai kumpulan keyakinan (Larrain, 2006, The Concept of Ideology).

Di negara kita, terdapat kombinasi yang sangat khas mengenai ideologi Pancasila. Pancasila dipandang sebagai kerangka orientasi tindakan secara total, namun tidak menggeser agama, tidak kenal kompromi terhadap ideologi lain. Namun, dalam penerapannya tidak menolak pertimbangan-pertimbangan pragmatis, mempunyai statement of principles yang tak dapat diubah-ubah. Namun, tidak menolak untuk diperdebatkan dan dipertanyakan secara demokratis.

Yang jelas, mengingat penggaliannya dan pengembangannya diambil dari khasanah budaya dan alam pikiran kita sendiri, Pancasila merupakan ideologi organis yang tidak dipaksakan dari atas. Tentang kebenarannya, termasuk penjabarannya yang dilakukan oleh BPIP saat ini (dulu P4), hampir tak seorang pun di Indonesia yang mempersoalkannya. Kita tidak lagi memendam masalah ideologis.

Yang menjadi persoalan besar kiranya pada masalah pemanisfestasiannya. Ini terkait dengan kadar dan tingkat konsistensi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Di sinilah pamor ideologi Pancasila dipertaruhkan.

Bila dinilai secara doktriner dan normatif, keadaan kita sudah serba beres. Secara mendasar hampir-hampir tidak ada yang pantas untuk dikritik. Siapa sih yang tidak mengamini dan manggut-manggut konsepsi pembangunan manusia seutuhnya sebagaimana diamanatkan Pancasila? Siapa yang mantuk-mantuk, mendengar cita-cita pencapaian masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Siapa pula yang tak setuju Pancasila dijadikan dasar untuk bertingkah laku. Tidak ada. Bahkan ada yang mengatakan Pancasila merupakan civil religion (Hardiz, 2000, Pancasila as a civil religion in Indonesia).

Namun, begitu menengok domain operasional, aksiologis, yang banyak mencuat dan terdengar adalah serentetan keluhan. Gambaran yang diperoleh di sana-sini ternyata berwajah ganda. Misalnya, di satu pihak kita sering mendengar KPK agar aparat penyelenggara negara tidak korup, tetapi KPK sering kali merilis berbagai kasus penyelewengan uang negara. Kalau operasionalisasi Pancasila benar-benar berjalan baik, tentu korupsi tidak akan terjadi.

Di satu pihak, banyak anjuran agar kita berpolitik demokratis atas dasar demokrasi Pancasila. Namun, budaya politik yang berkembang justru banyak yang membelakangi prinsip-prinsip politik demokratis.

Di satu pihak, ada komitmen membangun kuat pola hubungan industrial Pancasila, tapi banyak kasus perburuhan yang diselesaikan dengan “tangan besi” dan lainnya. Memang terhadap apa pun yang belum memuaskan, siapa pun dapat mengemukakan, segala sesuatunya membutuhkan proses yang panjang. Tapi, argumen seperti ini tampaknya hanya pas untuk proses yang mendekati tujuan ideal yang diidam-idamkan, dengan percepatan sesuai kemampuan yang ada.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/