Arisan Bodong, Q-Net, OJK, dan Literasi Keuangan

Oleh: Zainul Hidayat *)

DI tengah ketenangan dinamika masyarakat Lumajang yang dikenal kondusif, publik sempat terperangah dengan terkuaknya dua aksi kriminal oleh jajaran penegak hukum Polres Lumajang yaitu, arisan ‘bodong’ dan investasi Q-Net. Modus yang dilakukan nyaris sama, sama-sama berusaha meraup dana dari masyarakat. Dengan berbagai trik dan rayuan dua aksi ini mampu menyedot miliaran, bahkan mungkin lebih. Hanya dari Kabupaten Lumajang, dua tindak kriminal ini sudah merambah luar Kota Lumajang.

IKLAN

Aksi muslihat dengan modus investasi bodong atau yang lain satu pemicunya adalah pola pemikiran instan yang sudah merambah sebagian masyarakat dari berbagai strata. Pola yang hanya berpikir sejengkal waktu dengan harapan ada hasil yang sangat signifikan. Meski harus menabrak regulasi ataupun warning berbagai pihak yang berkompeten. Pada akhirnya, ada sesal, bukan hanya karena kehilangan dana yang ditanam, namun juga waktu dan terkurasnya pikiran sekian lama dengan hasil nihil.

Semua pihak, tentu tidak ikhlas mana kala modus-modus investasi yang merugikan tumbuh subur di tengah-tengah denyut nadi perekonomian masyarakat. Semua juga sepakat, aksi-aksi tidak terpuji ini perlu segera dieliminasi bahkan dihentikan. Agar tidak lebih banyak lagi korban-korban berjatuhan. Apalagi mana kala korban tersebut merambah masyarakat golongan marginal yang secara ekonomi sebetulnya jauh dari ideal. Namun, hanya karena teperdaya iming-iming yang ditawarkan, akhirnya menjadi bagian menjadi korban.

Tentu perlu langkah-langkah nyata yang perlu dilakukan agar korban tidak terus berjatuhan dan praktik tak lazim ini. Salah satu yang perlu dilakukan adalah literasi keuangan. OJK (Otoritas Jasa Keuangan) melansir berdasarkan survei yang dilakukan pada 2013, bahwa tingkat literasi keuangan penduduk Indonesia dibagi menjadi empat bagian. Yakni: (1) Well literate (21,84 persen), yakni memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan. (2) Sufficient literate (75,69 persen), memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan. (3) Less literate (2,06 persen), hanya memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa keuangan, produk dan jasa keuangan. (4) Not literate (0,41 persen), tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan terhadap lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, serta tidak memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.

OJK sendiri sebetulnya sudah secara berkesinambungan melakukan literasi keuangan. Masih menurut OJK, bagi masyarakat, literasi keuangan memberikan manfaat yang besar, seperti (1) mampu memilih dan memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai kebutuhan, (2) memiliki kemampuan dalam melakukan perencanaan keuangan dengan lebih baik, (3) terhindar dari aktivitas investasi pada instrumen keuangan yang tidak jelas, dan (4) mendapatkan pemahaman mengenai manfaat dan risiko produk dan layanan jasa keuangan.

Sebagai pihak yang turut bertanggung jawab terhadap literasi keuangan, langkah-langkah OJK patut memperoleh apresiasi. Meskipun demikian, perlu terobosan terhadap apa yang sudah dilakukan selama ini yang juga perlu ditunjang oleh peranti dan lembaga lain. Pertama, lebih meningkatkan literasi keuangan baik dari sisi frekuensi maupun cakupan wilayahnya. Semua wilayah mempunyai potensi untuk menjadi sasaran aksi muslihat jahat ini dan setiap saat bakal menjadi incaran.

Kedua, sasaran literasi keuangan juga perlu lebih menyeluruh. Bukan lagi terbatas bagi kalangan terpelajar. Lebih dari itu, kaum marginal juga perlu memperoleh perhatian tersendiri. Kondisi riil membuka mata, banyak juga kaum marginal yang menjadi sasaran empuk aksi tercela ini.

Ketiga, keterlibatan tokoh masyarakat dan agama serta tokoh informal lain sebagai garda terdepan literasi keuangan menjadi hal mutlak. Apa yang disampaikan para tokoh ini biasanya relatif ‘lebih’ bisa diterima.

Keempat, metode literasi yang digunakan bukan lagi sekadar dialog atau monolog. Namun lebih cenderung membuka diri dengan memberikan ruang publik untuk tahu lebih banyak tentang keuangan dalam konteks seluas-luasnya. Kemudian, tidak lagi berkutat di dalam ruangan, jemput bola ke berbagai tempat dari swalayan sampai dengan pasar tradisional plus kawasan kumuh sekali pun.

Kelima, perlu kebijakan yang berpihak kepada mereka yang berkeinginan untuk berinvestasi dengan mendirikan lembaga investasi yang menjamin keamanan, kenyamanan dan kepercayaan serta kelangsungan investasinya. Bisa pihak swasta atau negara dengan tetap menjunjung tinggi regulasi. Dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dari semua golongan

Tentu untuk membuat terobosan tersebut perlu dukungan pihak lain khususnya dari sisi anggaran. Di sini negara perlu hadir karena juga turut bertanggung jawab terhadap problematika warganya. Bila tidak, maka ancaman keterpurukan ekonomi masyarakat kian menganga dan berpotensi menjadi bencana luar biasa. Sungguh sesuatu yang tidak patut terjadi.

*) Penulis adalah alumni Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo Madura dan Dosen STIE Widya Gama Lumajang.

Reporter :

Fotografer :

Editor :