Urgensi Mengawal Pilkades 2019

Oleh: A. Manan

PROSES pesta demokrasi 2019-2020 mulai terasa. Lihat saja banyaknya spanduk, baliho yang bertebaran di sudut-sudut kota dan perdesaan. Maklum geliat pesta demokrasi 2019 telah di ambang pintu dan klimaksnya pemilihan bupati tahun depan. Pada konteks lokal, Jember mengawali pesta demokrasi dengan melangsungkan pemilihan kepala desa (pilkades) terhitung bulan September (5, 12, 19 & 26) 2019. Setidaknya ada 161 desa digelar pilkades di tahun ini, sisanya tahun depan hampir bersamaan dengan pilihan kepala daerah. Momentum pilkades dalam khazanah demokrasi sejatinya tidak terlalu aneh bagi warga, akan tetapi menarik untuk menjadi perhatian bersama. Sebab, dari sinilah kita yakin episentrum pembenahan republik ini dimulai. Harapan perubahan karakter pemilih, kedewasaan masyarakat, serta partisipasi politik bersih akan mudah terbaca.

IKLAN

Dari harapan, muncul pertanyaan apakah perubahan itu akan datang alamiah atau menunggu kuasa Ilahi. Secara sederhana kita menjawab tidak, bagaimanapun perbaikan peradaban umat menjadi ikhtiar manusia. Pemerintah lokal, tokoh agama (kiai, ustad, dll) serta para akademisi harus tampil mengambil peran. Perwujudannya bisa materiil atau dorongan moral. Di daerah yang kental dengan nuansa religi, masih diyakini bahwa penajaman pesan ketuhanan bisa memperbaiki tata interaksi manusia menuju damai sejahtera.

Pada aras sejarah, sistem demokrasi politik negeri ini dalam hal pilkades, merupakan proses pencampuran dari zaman kerajaan, kolonial, hingga kemerdekaan. Maka dari itu, tidak perlu heran jika model dan struktur pemerintahan masih bercampur tradisi kerajaan. Hanya berubah namanya, seperti dulu upeti sekarang pajak, pendapa agung sekarang istana negara. Dari segi mental pemimpin, ada anggapan bahwa mereka utusan Tuhan “Sabdo Pandito Ratu”, sehingga warga merupakan rakyat kecil yang harus mengabdi pada tuannya.

Di sisi lain pilkades sejatinya wahana penitipan amanah warga. Keinginan mereka sederhana tidak muluk-muluk diciptakan kesejahteraan, ada rasa aman tenteram, tidak diruwetkan dengan persoalan administrasi sudah merupakan karunia. Keinginan dan kenyataan terkadang tidak sebanding (berdiametral). Mereka yang jadi terkadang lupa, melupakan apa yang mereka ucapkan. Banyak kemungkinan kenapa mereka tidak cepat merespons yang menjadi komitmen bersama. Masih tingginya biaya pilkades, fragmentasi warga, serta imbal jasa tim menjadi pemicu pelambatan pembangunan desa.

Moment pilkades perlu diupayakan untuk meneguhkan kesejatian makna demokrasi dari rakyat untuk rakyat bukan bertafsir semu, sehingga yang terang benderang demokrasi bermakna dari rakyat untuk para penggawa. Lihat saja berbagai kasus korupsi mulai dari daerah hingga pusat yang tidak kunjung tuntas. Tidak mengherankan sebagian pakar hukum tata negara debatable terkait titik awal memperbaiki republik ini, sistem dulu apa moralitas manusia. Banyak dibuat sistem (UU) tapi KKN, kriminalitas tumbuh subur. Dibutuhkan energi maha dahsyat untuk memutar makna demokrasi ke titik semula.

Di tengah carut-marut penataan sistem berdemokrasi di Indonesia, agaknya kita diingatkan oleh Alexzis De Tocueville (1835) dalam buku Democracy in America bahwa demokrasi bukanlah mesin yang akan berfungsi dengan sendirinya, tetapi harus selalu secara sadar direproduksi dari suatu generasi ke generasi berikutnya.

Maka dari itu, selalu atau bahkan sejak kecil mendengar bahwa perubahan yang besar selalu diawali perubahan kecil yakni diri sendiri.  Bobroknya sistem yang ada di negeri ini agaknya semua lapisan masyarakat ikut andil. Dalam diri kita sadar jika politik uang itu kurang bagus, akan tetapi pada saat bersamaan setiap ada pesta demokrasi (pemilihan) baik sadar maupun tanpa sadar terlibat di dalamnya, dan bagi orang terdidik mencari-cari dalil pembenar seperti sedekah, mahar, dan lain-lain.

Kesadaran berdemokrasi yang santun dan bersih, diakui tidak mudah dibutuhkan proses panjang bahkan meletihkan. Peran simpul-simpul sosial (ketokohan) setidaknya menjadi alternatif penyelesaian. Mereka bisa berasal dari lembaga kemasyarakatan atau intelektual kampus. Dengan sumber daya yang dimiliki, agaknya mereka bisa menggawangi pesta demokrasi pada rel yang tepat. Kita yakin dengan kekuatan ormas keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, dan lainnya mampu memberikan warna serta penegasan identitas antara yang hak dan batil.

Selama ini, mungkin sebagian masyarakat berpandangan terlalu sedikit pengambilan peran oleh ormas terkait isu pilkades, walaupun event itu bersentuhan langsung dengan kader di tingkat basis. Sedikit dan nyaris kita tidak mendengar ada pembahasan serius oleh elite ormas untuk mengawal pilkades yang jujur bersih dan adil. Kantor-kantor ormas akan tampak ramai ketika pembahasan pilbub-pilpres, di manakah fungsi keumatan ormas di ranah grass-root. Tanpa sadar dengan diam kita telah melakukan pembiaran sebagai warga. Lantas apa yang bisa diperbuat, ada beberapa alternatif cara. Pertama, pendidikan kriteria pemimpin. Elite ormas dengan ilmu yang mereka miliki, bukan hal sulit untuk menetapkan, menyosialisasikan kriteria pemimpin yang sesuai rambu-rambu Ilahi.

Kedua, kaderisasi pemimpin di tingkat bawah. Dengan bekal pemantapan kepemimpinan dan selektivitas atas standar kompetensi dan moralitas. Penguatan kompetensi pemimpin harus terintegrasi antara kemampuan pemahaman hukum positif (baca regulasi desa UU 6 Tahun 2014) beserta turunannya dengan standar norma agama. Ormas dengan kekuatan SDM kader hingga tingkat ranting, agaknya tidak terlalu sulit untuk menetapkan calon yang bisa dilempar ke publik untuk ikut pemilihan. Sebab kita sungguh miris, ketika yang jadi pemimpin ternyata orang yang kurang amanah, sebab demokrasi memungkinkan pemimpin yang culas ketika sistem mendukung. Bukankah tata kelola pemimpin amoral penderitaan sehari rasanya bisa setahun.

Ketiga, mendorong pilkades biaya murah. Walaupun perlu kajian yang sistematis, sepertinya biaya pilkades saatnya diambil alih pemerintah daerah agar peluang dihasilkan pemimpin yang baik lebih besar. Selama ini, biaya pelaksanaan masih memberi ruang membebankan calon dengan dalih sumbangan pihak ketiga (baca Perbup 41 Tahun 2019). Biaya urunan mencapai puluhan juta. Jika modal pencalonan hasil pinjaman, kondisi ini baik langsung maupun tidak memengaruhi efektivitas kinerja ketika jadi. kekuatan ormas-akademisi perlu mendorong pihak pemerintah, agar biaya pilkades bisa diambil alih.

Sebagai akhiran, selamat ber-pilkades, semoga Anda sekalian pemimpin rahmatalilalaminn. Aamin.

*) Penulis adalah anggota TPP PDP P3MD-Jember dan Mabinkom PK- PMII Sukorambi Jember.

Reporter :

Fotografer :

Editor :