Menakar Kesejahteraan Sosial Petani

Oleh: Nur Kholis

PEMERINTAH pusat menyadari bahwa sektor pertanian penting menjadi komponen penting di Indonesia. Sehingga pemerintah pusat mencanangkan berbagai program pada sektor pertanian. Salah satu program yang baru saja dicanangkan yaitu Revolusi Pertanian 4.0. Secara konseptual, Revolusi Pertanian 4.0 adalah pengembangan pertanian cerdas melalui pemanfaatan teknologi dan informasi. Tujuannya peningkatan produktifitas dan efisiensi sumber daya. Tentu wacana ini perlu diapresiasi. Namun selama ini terdapat permasalahan mendasar di sektor pertanian yang perlu benar-benar diperhatikan pemerintah, yaitu penurunan jumlah petani dan kesejahteraan sosialnya.

IKLAN

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2018 jumlah petani tercatat 35,7 juta atau 28, 79 persen dari jumlah penduduk yang bekerja berjumlah 124,01 juta. Padahal tahun 2017, jumlah petani tercatat 35, 9 juta orang atau 29, 68 persen dari jumlah penduduk bekerja 121, 02 juta orang. Data ini menunjukan bahwa jumlah petani di Indonesia mengalami penurunan

Sedangkan di level Jawa Timur, berdasarkan hasil Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS) 2018, dibanding tahun 2013 terdapat 44 ribu petani muda beralih pekerjaan ke sektor lain. Data ini memunculkan keprihatinan dan memerlukan solusi untuk menunjang kelangsungan sektor pertanian.

Tidak bisa dipungkiri mayoritas masyarakat, terutama generasi muda tidak berminat bekerja di sektor pertanian. Mereka lebih berminat bekerja di sektor industri dan jasa. Situasi ini menumbuhkan dilema, karena pentingnya keberadaan sektor pertanian di Indonesia.

Terdapat beberapa penyebab generasi muda kurang berminat menjadi petani. Misalnya minimnya tingkat kesejahteraan sosial petani, motivasi dari orang tua bekerja di sektor lain, dinilai kurang menjanjikan, rentan gagal, tidak ada jenjang karir, dan dianggap identik dengan pekerjaan masyarakat desa. Jika dianalisis secara mendalam, akar penyebab adalah minimnya kesejahteraan sosial petani.

Menurut Undang-Undang No 11 tahun 2009, yang dimaksud kesejahteraan sosial adalah terpenuhinya kebutuhan materil, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kesejahteraan sosial senantiasa menjadi tujuan utama masyarakat bekerja. Apabila pekerjaannya tidak mampu meningkatkan kesejahteraan sosial, mereka pasti mencoba untuk beralih pekerjaan ke sektor lain. Hal ini yang terjadi di sektor pertanian.

Sekarang mulai jarang ditemui orang tua yang berpesan kepada anaknya agar bermata pencaharian sebagai petani. Padahal orang tuanya sejak dulu bekerja sebagai petani. Hal tersebut dipengaruhi oleh pengalaman orang tua yang menunjukkan bahwa kesejahteraan petani masih minim. Karena selama ini mereka merasakan kebijakan pemerintah maupun pemangku kepentingan yang sering kurang berpihak kepada petani.

Contohnya ketika musim tanam dan merawat tanaman, harga pupuk maupun obat-obatan mahal. Sedangkan saat musim panen, tiba-tiba pemerintah menerapkan program impor hasil komoditas pertanian. Akibatnya harga jual komoditas pertanian mengalami penurunan. Implikasinya petani tidak mendapatkan keuntungan dari jerih payahnya. Bahkan mereka sering mengalami kerugian. Padahal petani memperoleh modal dari pinjaman. Sehingga petani tenggelam dalam samudera kemiskinan. Mereka sebenarnya menjerit dengan kondisi yang dialami. Namun petani bingung untuk mengadu dan memunculkan benih benih fatalisme. Situasi tersebut mengganggu keberfungsian sosialnya.

Menurunnya jumlah petani dan minat generasi muda dapat dianalisis dengan teori pilihan rasional dari James Coleman. Teori pilihan rasional menjelaskan bahwa tindakan seseorang mempunyai tujuan yang ingin dicapai dan tindakan tersebut akan memanfaatkan sumber daya yang dia miliki. Hal ini sesuai dengan karakteristik manusia sebagai makhluk rasional. Oleh karena itu, suatu pekerjaan yang kurang menguntungkan dan meningkatan kesejahteraan sosial tidak menarik bagi masyarakat. Kondisi tersebut yang dialami sektor pertanian.

Padahal menurunnya jumlah petani akan berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan program Revolusi Pertanian 4.0. Maka sebelum menerapkan Revolusi Pertanian 4.0, lebih baik perlu adanya political will dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial petani. Hal ini dapat diwujudkan dengan kebijakan-kebijakan maupun program pemerintah yang berpihak kepada petani, tanpa merugikan kelompok lain. Tujuannya agar kembali tumbuh benih-benih minat masyarakat bermata pencaharian sebagai petani. Dengan pertimbangan mata pencaharian tersebut dapat menunjang kesejahteraan sosialnya.

Selama ini pemerintah terlihat cenderung setengah hati dalam memperhatikan nasib petani. Dampaknya kesejahteraan petani yang dipertaruhkan Namun tiada kata terlambat bagi pemerintah. Saatnya pemerintah memperhatikan dan memikirkan kesejahteraan sosial petani sepenuh hati. Tumbuh sebuah harapan, agar pemerintah Kabupaten Jember menjadi prototype (contoh) bagi daerah-daerah lain untuk menerapkan program yang berpihak terhadap kesejahteraan sosial petani. Hal ini akan terealisasi melalui adanya kerjasama dari berbagai stakeholder.

*) Penulis adalah Mahasiswa Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Jember.

Reporter :

Fotografer :

Editor :