alexametrics
32 C
Jember
Thursday, 23 September 2021
spot_imgspot_img

Tantangan Pilkades Serentak di Tengah Pandemi

Mobile_AP_Rectangle 1

Beberapa wilayah di Indonesia dijadwalkan melaksanakan pemilihan kepala desa (pilkades) secara serentak tahun 2021. Meski masih dalam situasi pandemi, hajatan demokrasi desa ini tampaknya tetap perlu dilangsungkan. Beberapa daerah sudah mulai melaksanakan tahapan-tahapan pemilihan.

Padahal belum lama ini muncul Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 141/4251/SJ, yang memerintahkan penundaan pelaksanaan pilkades. Terutama tahapan kegiatan yang berpotensi mengundang kerumunan massa. Merespons instruksi ini, beberapa daerah memutuskan mengatur ulang jadwal pelaksanaan pilkades. Termasuk hari pencoblosan yang jelas menjadi tempat konsentrasi warga.

Tentu melihat tren pandemi yang belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir, beberapa daerah tetap perlu bersiap-siap untuk melaksanakan pilkades di tengah pandemi. Setidaknya, ada tiga alasan mengapa kita perlu mempersiapkan skenario pilkades di saat wabah ini belum berakhir.

Mobile_AP_Rectangle 2

Pertama, secara yuridis formal, suksesi kepala desa secara teratur adalah amanat undang-undang. Seperti halnya jabatan kepala pemerintahan di atasnya, masa jabatan kepala desa telah diatur dengan tegas dalam durasi periode kepemimpinan yang terbatas. Dalam perspektif demokrasi, pembatasan ini diharapkan bisa mencegah munculnya para tiran yang kekuasaannya tidak terbatas.

Kedua, seiring dengan berakhirnya masa jabatan beberapa kepala desa, penundaan pilkades dapat melahirkan kekosongan kekuasaan di tingkat desa dengan ekses multidimensional. Merujuk kepada ketentuan perundang-undangan, pejabat kepala desa dapat diangkat oleh pemerintah secara temporal.

Meski demikian, pengangkatan penjabat kades dalam jangka lama tidaklah sehat. Sebab, hal ini menunjukkan adanya simtom gangguan demokrasi. Sebab, suksesi merupakan “variabel politik penting dalam rangka melakukan perubahan kebijakan di negara-negara demokratis” (Bunce, 1980).

Belum lagi, potensi kejahatan politik rentan terjadi dalam kasus penunjukan pejabat sementara. Operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK terhadap Bupati Probolinggo menegaskan bahwa pengisian pejabat kepala desa dalam jangka lama menjadi lahan basah praktik jual beli.

Ketiga, dunia telah lama mendeklarasikan normal baru (new normal). Pandemi belum menunjukkan symptom berakhir, sementara aktivitas publik tidak bisa terus bertahan pada gigi kosong. Reaktivasi kegiatan publik adalah kemestian. Termasuk agenda-agenda pemerintahan.

Pandemi tidak memungkinkan reaktivitasi dilakukan dengan cara lama. Perlu cara baru yang berpijak di atas prinsip epidemiologis di mana mencegah penyebaran virus menjadi parameter utama.

Thomas Stamford Raffles adalah tokoh penting yang mencetuskan pelaksanaan pilkades pada fase peralihan kekuasaan Inggris (British interregnum) era kolonial. Saat itu, pilkades diproyeksikan sebagai alat mencengkeram masyarakat pedesaan di bawah kendali penjajah ( Husken, 1994). Melihat sejarahnya, pilkades dapat dianggap sebagai model demokrasi elektoral langsung tertua di tanah air.

Pelbagai upaya untuk membenahi tata kelola penyelenggaraan Pilkades terus dilaksanakan dari masa ke masa. Termasuk tata kelola organisasi pemerintah desa.

Reformasi demokratis (democratic reform), terutama dengan terbentuknya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tahun 1999, menandai fase demokratisasi penting dalam tata kelola desa. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa semakin memperkuat laju reformasi demokratis di desa.

Sebagian sarjana menyebut bahwa desa saat ini telah mengalami apa yang disebut sebagai revolusi senyap atau quiet revolution (Antlov, 2003). Revolusi ini ditandai dengan begitu radikalnya perubahan struktur serta tata kelola pemerintahan desa era reformasi dalam waktu yang relatif singkat.

- Advertisement -

Beberapa wilayah di Indonesia dijadwalkan melaksanakan pemilihan kepala desa (pilkades) secara serentak tahun 2021. Meski masih dalam situasi pandemi, hajatan demokrasi desa ini tampaknya tetap perlu dilangsungkan. Beberapa daerah sudah mulai melaksanakan tahapan-tahapan pemilihan.

Padahal belum lama ini muncul Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 141/4251/SJ, yang memerintahkan penundaan pelaksanaan pilkades. Terutama tahapan kegiatan yang berpotensi mengundang kerumunan massa. Merespons instruksi ini, beberapa daerah memutuskan mengatur ulang jadwal pelaksanaan pilkades. Termasuk hari pencoblosan yang jelas menjadi tempat konsentrasi warga.

Tentu melihat tren pandemi yang belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir, beberapa daerah tetap perlu bersiap-siap untuk melaksanakan pilkades di tengah pandemi. Setidaknya, ada tiga alasan mengapa kita perlu mempersiapkan skenario pilkades di saat wabah ini belum berakhir.

Pertama, secara yuridis formal, suksesi kepala desa secara teratur adalah amanat undang-undang. Seperti halnya jabatan kepala pemerintahan di atasnya, masa jabatan kepala desa telah diatur dengan tegas dalam durasi periode kepemimpinan yang terbatas. Dalam perspektif demokrasi, pembatasan ini diharapkan bisa mencegah munculnya para tiran yang kekuasaannya tidak terbatas.

Kedua, seiring dengan berakhirnya masa jabatan beberapa kepala desa, penundaan pilkades dapat melahirkan kekosongan kekuasaan di tingkat desa dengan ekses multidimensional. Merujuk kepada ketentuan perundang-undangan, pejabat kepala desa dapat diangkat oleh pemerintah secara temporal.

Meski demikian, pengangkatan penjabat kades dalam jangka lama tidaklah sehat. Sebab, hal ini menunjukkan adanya simtom gangguan demokrasi. Sebab, suksesi merupakan “variabel politik penting dalam rangka melakukan perubahan kebijakan di negara-negara demokratis” (Bunce, 1980).

Belum lagi, potensi kejahatan politik rentan terjadi dalam kasus penunjukan pejabat sementara. Operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK terhadap Bupati Probolinggo menegaskan bahwa pengisian pejabat kepala desa dalam jangka lama menjadi lahan basah praktik jual beli.

Ketiga, dunia telah lama mendeklarasikan normal baru (new normal). Pandemi belum menunjukkan symptom berakhir, sementara aktivitas publik tidak bisa terus bertahan pada gigi kosong. Reaktivasi kegiatan publik adalah kemestian. Termasuk agenda-agenda pemerintahan.

Pandemi tidak memungkinkan reaktivitasi dilakukan dengan cara lama. Perlu cara baru yang berpijak di atas prinsip epidemiologis di mana mencegah penyebaran virus menjadi parameter utama.

Thomas Stamford Raffles adalah tokoh penting yang mencetuskan pelaksanaan pilkades pada fase peralihan kekuasaan Inggris (British interregnum) era kolonial. Saat itu, pilkades diproyeksikan sebagai alat mencengkeram masyarakat pedesaan di bawah kendali penjajah ( Husken, 1994). Melihat sejarahnya, pilkades dapat dianggap sebagai model demokrasi elektoral langsung tertua di tanah air.

Pelbagai upaya untuk membenahi tata kelola penyelenggaraan Pilkades terus dilaksanakan dari masa ke masa. Termasuk tata kelola organisasi pemerintah desa.

Reformasi demokratis (democratic reform), terutama dengan terbentuknya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tahun 1999, menandai fase demokratisasi penting dalam tata kelola desa. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa semakin memperkuat laju reformasi demokratis di desa.

Sebagian sarjana menyebut bahwa desa saat ini telah mengalami apa yang disebut sebagai revolusi senyap atau quiet revolution (Antlov, 2003). Revolusi ini ditandai dengan begitu radikalnya perubahan struktur serta tata kelola pemerintahan desa era reformasi dalam waktu yang relatif singkat.

Beberapa wilayah di Indonesia dijadwalkan melaksanakan pemilihan kepala desa (pilkades) secara serentak tahun 2021. Meski masih dalam situasi pandemi, hajatan demokrasi desa ini tampaknya tetap perlu dilangsungkan. Beberapa daerah sudah mulai melaksanakan tahapan-tahapan pemilihan.

Padahal belum lama ini muncul Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 141/4251/SJ, yang memerintahkan penundaan pelaksanaan pilkades. Terutama tahapan kegiatan yang berpotensi mengundang kerumunan massa. Merespons instruksi ini, beberapa daerah memutuskan mengatur ulang jadwal pelaksanaan pilkades. Termasuk hari pencoblosan yang jelas menjadi tempat konsentrasi warga.

Tentu melihat tren pandemi yang belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir, beberapa daerah tetap perlu bersiap-siap untuk melaksanakan pilkades di tengah pandemi. Setidaknya, ada tiga alasan mengapa kita perlu mempersiapkan skenario pilkades di saat wabah ini belum berakhir.

Pertama, secara yuridis formal, suksesi kepala desa secara teratur adalah amanat undang-undang. Seperti halnya jabatan kepala pemerintahan di atasnya, masa jabatan kepala desa telah diatur dengan tegas dalam durasi periode kepemimpinan yang terbatas. Dalam perspektif demokrasi, pembatasan ini diharapkan bisa mencegah munculnya para tiran yang kekuasaannya tidak terbatas.

Kedua, seiring dengan berakhirnya masa jabatan beberapa kepala desa, penundaan pilkades dapat melahirkan kekosongan kekuasaan di tingkat desa dengan ekses multidimensional. Merujuk kepada ketentuan perundang-undangan, pejabat kepala desa dapat diangkat oleh pemerintah secara temporal.

Meski demikian, pengangkatan penjabat kades dalam jangka lama tidaklah sehat. Sebab, hal ini menunjukkan adanya simtom gangguan demokrasi. Sebab, suksesi merupakan “variabel politik penting dalam rangka melakukan perubahan kebijakan di negara-negara demokratis” (Bunce, 1980).

Belum lagi, potensi kejahatan politik rentan terjadi dalam kasus penunjukan pejabat sementara. Operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK terhadap Bupati Probolinggo menegaskan bahwa pengisian pejabat kepala desa dalam jangka lama menjadi lahan basah praktik jual beli.

Ketiga, dunia telah lama mendeklarasikan normal baru (new normal). Pandemi belum menunjukkan symptom berakhir, sementara aktivitas publik tidak bisa terus bertahan pada gigi kosong. Reaktivasi kegiatan publik adalah kemestian. Termasuk agenda-agenda pemerintahan.

Pandemi tidak memungkinkan reaktivitasi dilakukan dengan cara lama. Perlu cara baru yang berpijak di atas prinsip epidemiologis di mana mencegah penyebaran virus menjadi parameter utama.

Thomas Stamford Raffles adalah tokoh penting yang mencetuskan pelaksanaan pilkades pada fase peralihan kekuasaan Inggris (British interregnum) era kolonial. Saat itu, pilkades diproyeksikan sebagai alat mencengkeram masyarakat pedesaan di bawah kendali penjajah ( Husken, 1994). Melihat sejarahnya, pilkades dapat dianggap sebagai model demokrasi elektoral langsung tertua di tanah air.

Pelbagai upaya untuk membenahi tata kelola penyelenggaraan Pilkades terus dilaksanakan dari masa ke masa. Termasuk tata kelola organisasi pemerintah desa.

Reformasi demokratis (democratic reform), terutama dengan terbentuknya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tahun 1999, menandai fase demokratisasi penting dalam tata kelola desa. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa semakin memperkuat laju reformasi demokratis di desa.

Sebagian sarjana menyebut bahwa desa saat ini telah mengalami apa yang disebut sebagai revolusi senyap atau quiet revolution (Antlov, 2003). Revolusi ini ditandai dengan begitu radikalnya perubahan struktur serta tata kelola pemerintahan desa era reformasi dalam waktu yang relatif singkat.


BERITA TERKINI

Wajib Dibaca