alexametrics
30.2 C
Jember
Tuesday, 9 August 2022

Pancasila, HMI, dan Jalan Tengah

Mobile_AP_Rectangle 1

Pancasila seolah hilang dari memori kolektif bangsa, semakin jarang diucapkan, dikutip, dan diaktualisasikan dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (B.J. Habibie, 2011). Sebagai anak bangsa, sudah seharusnya kita menggelorakan spirit pancasila dalam agenda berfikir dan bergerak pada setiap lini kehidupan.

Jika kita buka lembaran sejarah negara pada tahun 1945, 28 Mei sidang BPUPKI dibuka dan 29 Mei hingga 1 Juni para pendiri bangsa duduk dalam forum membahas dasar – dasar negara. Konon kata John Titaley, tiga kekuatan ideologis dengan sengit bertarung dalam sidang itu adalah Nasionalisme, Islam, dan Sosialisme/Marxisme. 22 Juni BPUPKI membentuk panitia kecil (9 orang) berusaha keras mengintegrasikan gagasan hingga membuahkan hasil Piagam Jakarta.

Pada tanggal 18 Agustus Perdebatan panjang itu akhirnya menemukan titik temu: Pancasila dengan ke-5 sila yang kita kenal hari ini sebagai jalan tengah. Dan dengan lapang, semua agama, kepercayaan, dan etnik menerimanya. Pancasila sebagai dasar negara hasil dari sebuah kompromi agung, dari konsensus para pendiri bangsa dengan melihat fakta sosiologis masyarakat Indonesia yang heterogen sekaligus mempertimbangkan fakta teologis yang menjadi keyakinan masyarakat negeri kepulauan.

Mobile_AP_Rectangle 2

Pancasila jadi payung yang menaungi semua keragaman dan memberikan jaminan tentang tekad hidup dalam NKRI. Pancasila inilah sejatinya yang menjadi perekat kukuhnya negara persatuan. Padahal, sebelumnya masih berupa puak yang terserak, kerajaan tersebar dengan bahasa dan budaya yang juga berlainan.

Asas tunggal Orde Baru

Rekaman panjang masa orde baru dalam kaitan dengan Pancasila tidak boleh kita lupakan, kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) khususnya. Orde Baru meski dari pagi ke pagi mendengungkan kembali Pancasila dan UUD 1945, dalam praktiknya, Pancasila telah dikerdilkan menjadi sebuah ”ideologi tertutup”, dikerangkeng dalam penafsiran tunggal. Di luar tafsir penguasa dianggap bidah dan berbahaya.  Pancasila lengkap dengan P4-nya dijejalkan kepada publik lewat indoktrinasi, pemaksaan dan jauh dari yang disebut Jurgen Habermas penciptaan ruang deliberatif bagi terjadinya percakapan yang mengedepankan kesetaraan dan kekuatan nalar.

Penerapan apa yang disebut “Asas Tunggal Pancasila” pada tahun 1985 pemerintahan Suharto, dimaksudkan semua organisasi yang ada di Indonesia harus menerapkan Pancasila sebagai asasnya. Hal ini menjadi sebuah hal dilematis tersendiri bagi kader HMI. Hingga akhirnya sesuatu yang tidak diinginkan banyak orang terjadi pada kongres HMI di Padang.

Kongres ke-16 di Padang pada 1986, HMI pecah menjadi dua, yaitu biasa kita kenal dengan nama HMI DIPO dan HMI MPO. Hal ini terjadi lantaran HMI yang notabene adalah organisasi yang berasaskan Islam harus diganti dengan Pancasila. Kader yang menerima HMI berasaskan Pancasila disebut kader HMI DIPO sedangkan sisanya kader yang tetap setia pada HMI yang berasaskan Islam membentuk sebuah Majelis Penyelamat Organisasi atau biasa kita kenal HMI MPO.

Di atas merupakan contoh kecil, bagaimana tafsiran Pancasila menyebabkan perpecahan dalam tubuh HMI. Sebagai organisasi mahasiswa Islam terbesar dan tertua di Indonesia, perselisihan itu merupakan tragedi representasi di mana dalam dimensi kaum intelektual masih memperdebatkan tafsir Pancasila. Hal ini mempertontonkan kepada masyarakat seakan-akan ada tabir antara Pancasila dengan Islam.

Hubungan agama dan negara telah lama dipercakapkan oleh bangsa kita. Hingga hari ini pun masih ramai dibicarakan. Di sidang-sidang konstituante beberapa dasawarsa lalu, salah satu tema yang hangat diperdebatkan adalah posisi agama kaitannya dengan negara. Apakah mau mengambil pilihan negara agama atau negara sekuler. Seharusnya perdebatan ini selesai pada konsensus 18 Agustus 1945.

Solusi Ideal

Indonesia dengan heterogenitasnya merupakan kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya. Untuk itu, harus dikembangkan dan dibina. Sebaliknya apabila tidak dikelola dengan benar akan berkembang menjadi sesuatu yang menakutkan. Dulu keberagaman merupakan kekayaan bangsa yang paling dibanggakan, dibangun atas dasar tujuan dan kepentingan bersama, yaitu kemerdekaan Indonesia.

- Advertisement -

Pancasila seolah hilang dari memori kolektif bangsa, semakin jarang diucapkan, dikutip, dan diaktualisasikan dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (B.J. Habibie, 2011). Sebagai anak bangsa, sudah seharusnya kita menggelorakan spirit pancasila dalam agenda berfikir dan bergerak pada setiap lini kehidupan.

Jika kita buka lembaran sejarah negara pada tahun 1945, 28 Mei sidang BPUPKI dibuka dan 29 Mei hingga 1 Juni para pendiri bangsa duduk dalam forum membahas dasar – dasar negara. Konon kata John Titaley, tiga kekuatan ideologis dengan sengit bertarung dalam sidang itu adalah Nasionalisme, Islam, dan Sosialisme/Marxisme. 22 Juni BPUPKI membentuk panitia kecil (9 orang) berusaha keras mengintegrasikan gagasan hingga membuahkan hasil Piagam Jakarta.

Pada tanggal 18 Agustus Perdebatan panjang itu akhirnya menemukan titik temu: Pancasila dengan ke-5 sila yang kita kenal hari ini sebagai jalan tengah. Dan dengan lapang, semua agama, kepercayaan, dan etnik menerimanya. Pancasila sebagai dasar negara hasil dari sebuah kompromi agung, dari konsensus para pendiri bangsa dengan melihat fakta sosiologis masyarakat Indonesia yang heterogen sekaligus mempertimbangkan fakta teologis yang menjadi keyakinan masyarakat negeri kepulauan.

Pancasila jadi payung yang menaungi semua keragaman dan memberikan jaminan tentang tekad hidup dalam NKRI. Pancasila inilah sejatinya yang menjadi perekat kukuhnya negara persatuan. Padahal, sebelumnya masih berupa puak yang terserak, kerajaan tersebar dengan bahasa dan budaya yang juga berlainan.

Asas tunggal Orde Baru

Rekaman panjang masa orde baru dalam kaitan dengan Pancasila tidak boleh kita lupakan, kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) khususnya. Orde Baru meski dari pagi ke pagi mendengungkan kembali Pancasila dan UUD 1945, dalam praktiknya, Pancasila telah dikerdilkan menjadi sebuah ”ideologi tertutup”, dikerangkeng dalam penafsiran tunggal. Di luar tafsir penguasa dianggap bidah dan berbahaya.  Pancasila lengkap dengan P4-nya dijejalkan kepada publik lewat indoktrinasi, pemaksaan dan jauh dari yang disebut Jurgen Habermas penciptaan ruang deliberatif bagi terjadinya percakapan yang mengedepankan kesetaraan dan kekuatan nalar.

Penerapan apa yang disebut “Asas Tunggal Pancasila” pada tahun 1985 pemerintahan Suharto, dimaksudkan semua organisasi yang ada di Indonesia harus menerapkan Pancasila sebagai asasnya. Hal ini menjadi sebuah hal dilematis tersendiri bagi kader HMI. Hingga akhirnya sesuatu yang tidak diinginkan banyak orang terjadi pada kongres HMI di Padang.

Kongres ke-16 di Padang pada 1986, HMI pecah menjadi dua, yaitu biasa kita kenal dengan nama HMI DIPO dan HMI MPO. Hal ini terjadi lantaran HMI yang notabene adalah organisasi yang berasaskan Islam harus diganti dengan Pancasila. Kader yang menerima HMI berasaskan Pancasila disebut kader HMI DIPO sedangkan sisanya kader yang tetap setia pada HMI yang berasaskan Islam membentuk sebuah Majelis Penyelamat Organisasi atau biasa kita kenal HMI MPO.

Di atas merupakan contoh kecil, bagaimana tafsiran Pancasila menyebabkan perpecahan dalam tubuh HMI. Sebagai organisasi mahasiswa Islam terbesar dan tertua di Indonesia, perselisihan itu merupakan tragedi representasi di mana dalam dimensi kaum intelektual masih memperdebatkan tafsir Pancasila. Hal ini mempertontonkan kepada masyarakat seakan-akan ada tabir antara Pancasila dengan Islam.

Hubungan agama dan negara telah lama dipercakapkan oleh bangsa kita. Hingga hari ini pun masih ramai dibicarakan. Di sidang-sidang konstituante beberapa dasawarsa lalu, salah satu tema yang hangat diperdebatkan adalah posisi agama kaitannya dengan negara. Apakah mau mengambil pilihan negara agama atau negara sekuler. Seharusnya perdebatan ini selesai pada konsensus 18 Agustus 1945.

Solusi Ideal

Indonesia dengan heterogenitasnya merupakan kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya. Untuk itu, harus dikembangkan dan dibina. Sebaliknya apabila tidak dikelola dengan benar akan berkembang menjadi sesuatu yang menakutkan. Dulu keberagaman merupakan kekayaan bangsa yang paling dibanggakan, dibangun atas dasar tujuan dan kepentingan bersama, yaitu kemerdekaan Indonesia.

Pancasila seolah hilang dari memori kolektif bangsa, semakin jarang diucapkan, dikutip, dan diaktualisasikan dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (B.J. Habibie, 2011). Sebagai anak bangsa, sudah seharusnya kita menggelorakan spirit pancasila dalam agenda berfikir dan bergerak pada setiap lini kehidupan.

Jika kita buka lembaran sejarah negara pada tahun 1945, 28 Mei sidang BPUPKI dibuka dan 29 Mei hingga 1 Juni para pendiri bangsa duduk dalam forum membahas dasar – dasar negara. Konon kata John Titaley, tiga kekuatan ideologis dengan sengit bertarung dalam sidang itu adalah Nasionalisme, Islam, dan Sosialisme/Marxisme. 22 Juni BPUPKI membentuk panitia kecil (9 orang) berusaha keras mengintegrasikan gagasan hingga membuahkan hasil Piagam Jakarta.

Pada tanggal 18 Agustus Perdebatan panjang itu akhirnya menemukan titik temu: Pancasila dengan ke-5 sila yang kita kenal hari ini sebagai jalan tengah. Dan dengan lapang, semua agama, kepercayaan, dan etnik menerimanya. Pancasila sebagai dasar negara hasil dari sebuah kompromi agung, dari konsensus para pendiri bangsa dengan melihat fakta sosiologis masyarakat Indonesia yang heterogen sekaligus mempertimbangkan fakta teologis yang menjadi keyakinan masyarakat negeri kepulauan.

Pancasila jadi payung yang menaungi semua keragaman dan memberikan jaminan tentang tekad hidup dalam NKRI. Pancasila inilah sejatinya yang menjadi perekat kukuhnya negara persatuan. Padahal, sebelumnya masih berupa puak yang terserak, kerajaan tersebar dengan bahasa dan budaya yang juga berlainan.

Asas tunggal Orde Baru

Rekaman panjang masa orde baru dalam kaitan dengan Pancasila tidak boleh kita lupakan, kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) khususnya. Orde Baru meski dari pagi ke pagi mendengungkan kembali Pancasila dan UUD 1945, dalam praktiknya, Pancasila telah dikerdilkan menjadi sebuah ”ideologi tertutup”, dikerangkeng dalam penafsiran tunggal. Di luar tafsir penguasa dianggap bidah dan berbahaya.  Pancasila lengkap dengan P4-nya dijejalkan kepada publik lewat indoktrinasi, pemaksaan dan jauh dari yang disebut Jurgen Habermas penciptaan ruang deliberatif bagi terjadinya percakapan yang mengedepankan kesetaraan dan kekuatan nalar.

Penerapan apa yang disebut “Asas Tunggal Pancasila” pada tahun 1985 pemerintahan Suharto, dimaksudkan semua organisasi yang ada di Indonesia harus menerapkan Pancasila sebagai asasnya. Hal ini menjadi sebuah hal dilematis tersendiri bagi kader HMI. Hingga akhirnya sesuatu yang tidak diinginkan banyak orang terjadi pada kongres HMI di Padang.

Kongres ke-16 di Padang pada 1986, HMI pecah menjadi dua, yaitu biasa kita kenal dengan nama HMI DIPO dan HMI MPO. Hal ini terjadi lantaran HMI yang notabene adalah organisasi yang berasaskan Islam harus diganti dengan Pancasila. Kader yang menerima HMI berasaskan Pancasila disebut kader HMI DIPO sedangkan sisanya kader yang tetap setia pada HMI yang berasaskan Islam membentuk sebuah Majelis Penyelamat Organisasi atau biasa kita kenal HMI MPO.

Di atas merupakan contoh kecil, bagaimana tafsiran Pancasila menyebabkan perpecahan dalam tubuh HMI. Sebagai organisasi mahasiswa Islam terbesar dan tertua di Indonesia, perselisihan itu merupakan tragedi representasi di mana dalam dimensi kaum intelektual masih memperdebatkan tafsir Pancasila. Hal ini mempertontonkan kepada masyarakat seakan-akan ada tabir antara Pancasila dengan Islam.

Hubungan agama dan negara telah lama dipercakapkan oleh bangsa kita. Hingga hari ini pun masih ramai dibicarakan. Di sidang-sidang konstituante beberapa dasawarsa lalu, salah satu tema yang hangat diperdebatkan adalah posisi agama kaitannya dengan negara. Apakah mau mengambil pilihan negara agama atau negara sekuler. Seharusnya perdebatan ini selesai pada konsensus 18 Agustus 1945.

Solusi Ideal

Indonesia dengan heterogenitasnya merupakan kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya. Untuk itu, harus dikembangkan dan dibina. Sebaliknya apabila tidak dikelola dengan benar akan berkembang menjadi sesuatu yang menakutkan. Dulu keberagaman merupakan kekayaan bangsa yang paling dibanggakan, dibangun atas dasar tujuan dan kepentingan bersama, yaitu kemerdekaan Indonesia.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/