Mengembalikan Kepercayaan Masyarakat terhadap Wakil Rakyat

Meski KPU sebagai penyelenggara belum mengumumkan secara resmi siapa saja anggota dewan yang berhak duduk di parlemen, paling tidak pleno penghitungan suara secara manual PPK di tingkat kecamatan cukup memberikan data akurat sebagai gambaran awal yang cukup menentukan. Artinya data itu sudah dinyatakan bisa dipercaya setelah ditanda tangani saksi dari perwakilan partai dan penyelenggara.

IKLAN

Selama lima tahun ke depan, para anggota legislatif terpilih akan diberikan amanat sebagai wakil rakyat. Tentu besar harapan masyarakat, bagaimana wakil-wakil mereka nantinya benar-benar bisa bertanggung jawab terhadap kewajiban yang sudah dipercayakan. Bagaimana keputusan yang diambil senantiasa berpihak pada kemaslahatan bersama bukan sekedar bermamfaat pada pendukung atau partai pengusungnya saja.

Dengan demikian, ada PR besar bagi para anggota legislatif untuk terus mengupayakan terciptanya suasana yang baik dan kondusif di pemerintahan sesuai topoksinya masing-masing. Untuk itu diperlukan sinergi antara anggota legislatif, ekskutif dan yudikatif mengawal tatanan pemerintahan guna mewujudkan tata kelola pemerintah sebagaimana amanat undang-undang dan aturan main yang ada.

Walau tidak keseluruhan, kita seringkali disuguhkan tontonan atau berita beberapa anggota legislatif mempunyai citra yang negatif. Mereka (para dewan) yang seharusnya menjadikan pahlawan bagi rakyat malah justru melakukan pengkhianatan. Beragam kasus semisal korupsi seperti menjadi tradisi yang hingga kini masih terus berjalan.

Sebenarnya, bukan hanya anggota legislatif yang melakukan penyimpangan demikian. Akan tetapi, para penentu kebijakan seperti para pemimpin juga banyak melakukan hal yang sama. KPK sebagai pihak yang berwenang hingga kini terus menerus melakukan pembersihan birokrasi. Kasus demi kasus terus ditangani tanpa henti. Korban korupsi adalah rakyat itu sendiri dan pelaksanaan pembangunan serta kemajuan sebuah daerah mengalami berbagai kendala.

Di titik ini, sebagian masyarakat akhirnya mengidap semacam trauma untuk menentukan pilihannya dan menyalurkan hak suaranya pada setiap pelaksanaan pemilu. Sehingga mereka memilih bukan lagi karena mengerti kualitas calon bersangkutan atau berdasar hati nurani. Akan tetapi memilih karena ada sesuatu yang diinginkan.

Saya beberapa kali mendengar ungkapan atau ujaran dari masyarakat desa bahkan salah tokoh dari mereka yang negatif terhadap calon anggota legislatif. Misalnya, kalau tidak punya banyak biaya jangan coba-coba mencalonkan diri sebagai anggota dewan biar tidak memalukan atau tinggal lelahnya saja. Hal ini seperti sudah menjadi kebiasaan yang dianggap salah kaprah dalam pertarungan merebutkan jatah kursi dewan yang sudah ditentukan.

Memang kalau mau bicara jujur, para anggota dewan harus menyiapkan dana besar untuk mengenalkan dan meyakinkan masyarakat agar memilih dirinya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena masyarakat sudah mulai sadar, kalau mereka seringkali memilih orang yang pandai berjanji kesejehteraan tapi ujung-ujungnya hanya pencitraan dan banyak melakukan penyimpangan.

Sebenarnya ini juga bukan murni kesalahan para calon atau anggota dewan. Tapi masyarakat juga punya andil menyumbang kesalahan tersebut. Misalnya tuntutan masyarakat yang begitu besar. Mau memilih kalau ada ganti upah nyoblos. Malah terkadang, sebagian orang memilih berdasarkan besarnya nominal yang diterima. Tidak hanya itu, ada orang yang sengaja bermain dengan melakukan statemen ‘ambil uangnya dan jangan pilih orangnya’.

Ada ungkapan yang menyatakan bahwa pemimpin yang baik akan lahir dari pemilih yang baik. Maka kita bisa merenungkan, mengapa pemimpin atau anggota dewan melakukan hal yang tidak baik maka jawaban sementaranya salah satu faktornya pemicunya adalah hal demikian.

Untuk itu, bagaimana ke depannya perlu ada evaluasi sekaligus solusi bagaimana para anggota legislatif bersama-sama menciptakan kondisi demokrasi yang aman dan tentram. Termasuk kesetiaan serta keistiqamahan menjaga amanat dan tanggung jawabnya sebagai anggota dewan. Termasuk mengembalikan citra negatif menjadi citra positif. Bukan lagi membangun pencitraan untuk menaikkan nilai tawar sebagaimana ketika dalam pencalonan.

Tentu para anggota legislatif bersama pihak terkait adalah orang yang diharapkan ikut memikirkan dan merasakan keprihatinan pada nasib maupun kondisi masyarakat yang sangat memerlukan uluran tangan. Kalau kebaikan demi kebaikan dilakukan sesuai undang-undang yang ditetapkan, kalau kesejahteraan demi kesejahteraan diupayakan, kalau pemerataan pembangunan ditingkatkan, kalau kasus korupsi berhasil ditiadakan, kalau pemerintahan gemar melakukan pembenahan dan perubahan, kalau kemajuan menjadi semangat pengabdian.

Maka kalau semua itu dilakukan sebagai tanaman dan kebiasaan. Besar harapan, para anggota dewan yang menjadi calon legislatif periode mendatang akan terpilih kembali tanpa harus menanggung beban dan tuntutan. Kita sangat merindukan wakil rakyat benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat walaupun tidak ikut memilih dirinya. Menjadwal diri mendengarkan aspirasi, bukan sekedar turun mendampingi rakyat ketika mencalonkan diri lima tahun sekali.

*) penulis adalah guru Bahasa Indonesia MA Nurut Taqwa Grujugan, Cermee, Bondowoso.

Reporter :

Fotografer :

Editor :