alexametrics
22.9 C
Jember
Thursday, 18 August 2022

Memahami Polemik Pengesahan LPP APBD Jember?

Mobile_AP_Rectangle 1

Baru-baru ini ada berbagai polemik pernyataan dan opini yang menyikapi pascagagalnya pembahasan Sidang Paripurna Pengesahan Perda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021 Kabupaten Jember. Hal ini disebabkan sidang tersebut hanya dihadiri hanya 28 orang, jumlah ini tak memenuhi persyaratan jumlah kuorum dua pertiga anggota DPRD Jember. Menjadi “menarik” bahwa tidak tercapainya kuorum ini terjadi pada saat sidang sudah injury time deadline waktu yaitu pada Minggu malam tanggal 31 Juli 2021.

Secara ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa waktu pembahasan yang diberikan kepada DPRD adalah 1 (satu) bulan sejak diterimanya Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dari Kepala Daerah. Sedangkan Persetujuan bersama rancangan Perda sebagaimana dimaksud dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dari kepala daerah, DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, kepala daerah menyusun dan menetapkan Perkada tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Masalahnya yang terjadi di Kabupaten Jember bahwa proses rapat paripurna digelar dengan agenda penyampaian nota pengantar Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Tahun Anggaran 2021 oleh Bupati Jember baru dilaksanakan pada Senin, 18 Juli 2022. Jika mengacu pada ketentuan proses ini sangat terlambat sekali dan ini mengharuskan bahwa dimulainya pembahasan Raperda LPP APBD, DPRD hanya mendapatkan ruang waktu kurang dari satu bulan sebagaimana aturan atau lebih tepatnya 13 hari. Padahal dalam kurun waktu 13 hari pembahasan tersebut menurut ketentuan bahwa DPRD idealnya melakukan beberapa hal terkait Raperda LPP APBD yang disampaikan eksekutif.

Mobile_AP_Rectangle 2

Pertama yang harus dilakukan adalah DPRD bersama eksekutif menguji kesesuaian angka-angka dalam Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021 dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021 dengan Perda tentang APBD 2021, serta Perda/Perkada tentang Perubahan APBD 2021, dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD 2021. Proses ini dilakukan dengan mencermati angka-angka dalam rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan yang tidak berkesesuaian dengan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan secara keseluruhan. Proses ini diperlakukan sebagai bagian dari evaluasi agar tidak terjadi penyimpangan dalam implementasi anggaran pada tahun berjalan dan tahun yang akan datang yang tidak sesuai dengan target dan kesepakatan yang dicapai pada saat penetapan APBD 2021 maupun perubahan APBD 2021.

Kedua, DPRD melakukan pembahasan tindak lanjut atas temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Kenapa pembahasan ini perlu dilakukan? Karena, berdasarkan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pembahasan akan tindak lanjut atas temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan ini merupakan bagian dari kewenangan DPRD dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Secara substansi dalam Permendagri tersebut mengatur beberapa hal sebagai berikut di antaranya 1) DPRD menerima laporan hasil pemeriksaan BPK, 2) DPRD melakukan pembahasan atas laporan hasil pemeriksaan BPK melalui rapat panitia kerja atas : a) Laporan hasil pemeriksaan keuangan jika didapatkan opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion); opini tidak wajar (adversed opinion); atau pernyataan menolak memberikan Opini (disclaimer of opinion). b) Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Pembahasan dilaksanakan dengan tahap sebagai berikut: a) Pembahasan atas laporan hasil pemeriksaan BPK dilakukan oleh DPRD paling lambat 2 (dua) minggu setelah menerima laporan hasil pemeriksaan BPK; b) Pembahasan oleh DPRD diselesaikan dalam waktu paling lambat 1 (satu) minggu; c) Dalam pelaksanaan pembahasan, DPRD dapat melakukan konsultasi dengan BPK dengan meminta BPK untuk Melakukan pemeriksaan lanjutan, dalam hal menemukan aspek-aspek tertentu dan/atau temuan di satuan kerja tertentu yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK yang memerlukan pendalaman lebih lanjut.

- Advertisement -

Baru-baru ini ada berbagai polemik pernyataan dan opini yang menyikapi pascagagalnya pembahasan Sidang Paripurna Pengesahan Perda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021 Kabupaten Jember. Hal ini disebabkan sidang tersebut hanya dihadiri hanya 28 orang, jumlah ini tak memenuhi persyaratan jumlah kuorum dua pertiga anggota DPRD Jember. Menjadi “menarik” bahwa tidak tercapainya kuorum ini terjadi pada saat sidang sudah injury time deadline waktu yaitu pada Minggu malam tanggal 31 Juli 2021.

Secara ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa waktu pembahasan yang diberikan kepada DPRD adalah 1 (satu) bulan sejak diterimanya Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dari Kepala Daerah. Sedangkan Persetujuan bersama rancangan Perda sebagaimana dimaksud dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dari kepala daerah, DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, kepala daerah menyusun dan menetapkan Perkada tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Masalahnya yang terjadi di Kabupaten Jember bahwa proses rapat paripurna digelar dengan agenda penyampaian nota pengantar Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Tahun Anggaran 2021 oleh Bupati Jember baru dilaksanakan pada Senin, 18 Juli 2022. Jika mengacu pada ketentuan proses ini sangat terlambat sekali dan ini mengharuskan bahwa dimulainya pembahasan Raperda LPP APBD, DPRD hanya mendapatkan ruang waktu kurang dari satu bulan sebagaimana aturan atau lebih tepatnya 13 hari. Padahal dalam kurun waktu 13 hari pembahasan tersebut menurut ketentuan bahwa DPRD idealnya melakukan beberapa hal terkait Raperda LPP APBD yang disampaikan eksekutif.

Pertama yang harus dilakukan adalah DPRD bersama eksekutif menguji kesesuaian angka-angka dalam Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021 dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021 dengan Perda tentang APBD 2021, serta Perda/Perkada tentang Perubahan APBD 2021, dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD 2021. Proses ini dilakukan dengan mencermati angka-angka dalam rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan yang tidak berkesesuaian dengan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan secara keseluruhan. Proses ini diperlakukan sebagai bagian dari evaluasi agar tidak terjadi penyimpangan dalam implementasi anggaran pada tahun berjalan dan tahun yang akan datang yang tidak sesuai dengan target dan kesepakatan yang dicapai pada saat penetapan APBD 2021 maupun perubahan APBD 2021.

Kedua, DPRD melakukan pembahasan tindak lanjut atas temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Kenapa pembahasan ini perlu dilakukan? Karena, berdasarkan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pembahasan akan tindak lanjut atas temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan ini merupakan bagian dari kewenangan DPRD dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Secara substansi dalam Permendagri tersebut mengatur beberapa hal sebagai berikut di antaranya 1) DPRD menerima laporan hasil pemeriksaan BPK, 2) DPRD melakukan pembahasan atas laporan hasil pemeriksaan BPK melalui rapat panitia kerja atas : a) Laporan hasil pemeriksaan keuangan jika didapatkan opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion); opini tidak wajar (adversed opinion); atau pernyataan menolak memberikan Opini (disclaimer of opinion). b) Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Pembahasan dilaksanakan dengan tahap sebagai berikut: a) Pembahasan atas laporan hasil pemeriksaan BPK dilakukan oleh DPRD paling lambat 2 (dua) minggu setelah menerima laporan hasil pemeriksaan BPK; b) Pembahasan oleh DPRD diselesaikan dalam waktu paling lambat 1 (satu) minggu; c) Dalam pelaksanaan pembahasan, DPRD dapat melakukan konsultasi dengan BPK dengan meminta BPK untuk Melakukan pemeriksaan lanjutan, dalam hal menemukan aspek-aspek tertentu dan/atau temuan di satuan kerja tertentu yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK yang memerlukan pendalaman lebih lanjut.

Baru-baru ini ada berbagai polemik pernyataan dan opini yang menyikapi pascagagalnya pembahasan Sidang Paripurna Pengesahan Perda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021 Kabupaten Jember. Hal ini disebabkan sidang tersebut hanya dihadiri hanya 28 orang, jumlah ini tak memenuhi persyaratan jumlah kuorum dua pertiga anggota DPRD Jember. Menjadi “menarik” bahwa tidak tercapainya kuorum ini terjadi pada saat sidang sudah injury time deadline waktu yaitu pada Minggu malam tanggal 31 Juli 2021.

Secara ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa waktu pembahasan yang diberikan kepada DPRD adalah 1 (satu) bulan sejak diterimanya Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dari Kepala Daerah. Sedangkan Persetujuan bersama rancangan Perda sebagaimana dimaksud dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dari kepala daerah, DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, kepala daerah menyusun dan menetapkan Perkada tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Masalahnya yang terjadi di Kabupaten Jember bahwa proses rapat paripurna digelar dengan agenda penyampaian nota pengantar Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Tahun Anggaran 2021 oleh Bupati Jember baru dilaksanakan pada Senin, 18 Juli 2022. Jika mengacu pada ketentuan proses ini sangat terlambat sekali dan ini mengharuskan bahwa dimulainya pembahasan Raperda LPP APBD, DPRD hanya mendapatkan ruang waktu kurang dari satu bulan sebagaimana aturan atau lebih tepatnya 13 hari. Padahal dalam kurun waktu 13 hari pembahasan tersebut menurut ketentuan bahwa DPRD idealnya melakukan beberapa hal terkait Raperda LPP APBD yang disampaikan eksekutif.

Pertama yang harus dilakukan adalah DPRD bersama eksekutif menguji kesesuaian angka-angka dalam Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021 dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021 dengan Perda tentang APBD 2021, serta Perda/Perkada tentang Perubahan APBD 2021, dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD 2021. Proses ini dilakukan dengan mencermati angka-angka dalam rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan yang tidak berkesesuaian dengan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan secara keseluruhan. Proses ini diperlakukan sebagai bagian dari evaluasi agar tidak terjadi penyimpangan dalam implementasi anggaran pada tahun berjalan dan tahun yang akan datang yang tidak sesuai dengan target dan kesepakatan yang dicapai pada saat penetapan APBD 2021 maupun perubahan APBD 2021.

Kedua, DPRD melakukan pembahasan tindak lanjut atas temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Kenapa pembahasan ini perlu dilakukan? Karena, berdasarkan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pembahasan akan tindak lanjut atas temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan ini merupakan bagian dari kewenangan DPRD dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Secara substansi dalam Permendagri tersebut mengatur beberapa hal sebagai berikut di antaranya 1) DPRD menerima laporan hasil pemeriksaan BPK, 2) DPRD melakukan pembahasan atas laporan hasil pemeriksaan BPK melalui rapat panitia kerja atas : a) Laporan hasil pemeriksaan keuangan jika didapatkan opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion); opini tidak wajar (adversed opinion); atau pernyataan menolak memberikan Opini (disclaimer of opinion). b) Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Pembahasan dilaksanakan dengan tahap sebagai berikut: a) Pembahasan atas laporan hasil pemeriksaan BPK dilakukan oleh DPRD paling lambat 2 (dua) minggu setelah menerima laporan hasil pemeriksaan BPK; b) Pembahasan oleh DPRD diselesaikan dalam waktu paling lambat 1 (satu) minggu; c) Dalam pelaksanaan pembahasan, DPRD dapat melakukan konsultasi dengan BPK dengan meminta BPK untuk Melakukan pemeriksaan lanjutan, dalam hal menemukan aspek-aspek tertentu dan/atau temuan di satuan kerja tertentu yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK yang memerlukan pendalaman lebih lanjut.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/