23.2 C
Jember
Monday, 30 January 2023

Memperbaiki Tata Kelola Pembangunan Infrastruktur Desa

Mobile_AP_Rectangle 1

Pembangunan infrastruktur menjadi faktor utama bagi beberapa negara yang dengan cepat bertransformasi menjadi negara maju, seperti Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. Negara-negara industri kelas dunia ini tumbuh dengan berfondasi sektor pertanian yang kokoh. Dukungan infrastruktur yang menjangkau hingga wilayah terpencil membuat semua potensi dapat digali, diolah, diproduksi dan didistribusikan dengan sangat efisien. Tidak hanya potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia pun dapat dioptimalkan dengan adanya infrastruktur berkualitas yang mendukung terpenuhinya kebutuhan dasar warga.

Slogan “membangun Indonesia dari pinggiran” dengan memperkuat desa-desa menjadi sangat relevan dengan wacana di atas. Desa tidak lagi harus menunggu dari pusat, tapi dapat merumuskan sendiri rencana kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Kementerian Desa PDTT pun sudah memberikan arahan dan bahkan dengan menerjunkan tenaga pendamping desa agar pelaksanaan kegiatan dari dana desa sesuai ketentuan. Satu hal penting lagi, yaitu perlu arahan dari pemerintah kabupaten agar kegiatan desa dapat bersinergi dengan arah pembangunan Pemerintah Kabupaten. Banyak permasalahan akan bisa diselesaikan jika semua elemen bersinergi. Tentunya sesuai kewenangan masing-masing.

 

Mobile_AP_Rectangle 2

Mengedepankan aspek teknis

Kegiatan pembangunan infrastruktur membutuhkan SDM yang kompeten dan biaya relatif tinggi. Dalam struktur APBDes bahkan disinyalir mencapai 60 hingga 70 persen. Oleh karena itu, aspek teknis perlu terus didorong agar menjadi pertimbangan utama, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi. Situasi di desa umumnya didominasi aspek sosial politik (lokal) dan budaya dalam pengambilan keputusan. Pemerintah kabupaten perlu mengatur hal ini sehingga pembangunan infrastruktur desa tetap terarah dan setidaknya tidak tumpang tindih dengan arah kebijakan pemerintah kabupaten. Infrastruktur desa yang terbangun diharapkan dapat memberikan solusi permanen, bukan solusi sementara apalagi hanya memindahkan masalah ke desa lain.

Tidak semua permasalahan dapat diselesaikan oleh desa karena sifatnya tidak terbatas administrasi desa. Masalah pengelolaan sumber daya air misalnya, seperti penyediaan air baku air minum, irigasi dan pengendalian banjir, harus ditinjau menurut DAS (daerah aliran sungai). Apabila terjadi bencana, warga desa lah yang pertama terdampak. Untuk itu harus lebih proaktif dalam mencari solusi dan selalu berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten.

- Advertisement -

Pembangunan infrastruktur menjadi faktor utama bagi beberapa negara yang dengan cepat bertransformasi menjadi negara maju, seperti Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. Negara-negara industri kelas dunia ini tumbuh dengan berfondasi sektor pertanian yang kokoh. Dukungan infrastruktur yang menjangkau hingga wilayah terpencil membuat semua potensi dapat digali, diolah, diproduksi dan didistribusikan dengan sangat efisien. Tidak hanya potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia pun dapat dioptimalkan dengan adanya infrastruktur berkualitas yang mendukung terpenuhinya kebutuhan dasar warga.

Slogan “membangun Indonesia dari pinggiran” dengan memperkuat desa-desa menjadi sangat relevan dengan wacana di atas. Desa tidak lagi harus menunggu dari pusat, tapi dapat merumuskan sendiri rencana kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Kementerian Desa PDTT pun sudah memberikan arahan dan bahkan dengan menerjunkan tenaga pendamping desa agar pelaksanaan kegiatan dari dana desa sesuai ketentuan. Satu hal penting lagi, yaitu perlu arahan dari pemerintah kabupaten agar kegiatan desa dapat bersinergi dengan arah pembangunan Pemerintah Kabupaten. Banyak permasalahan akan bisa diselesaikan jika semua elemen bersinergi. Tentunya sesuai kewenangan masing-masing.

 

Mengedepankan aspek teknis

Kegiatan pembangunan infrastruktur membutuhkan SDM yang kompeten dan biaya relatif tinggi. Dalam struktur APBDes bahkan disinyalir mencapai 60 hingga 70 persen. Oleh karena itu, aspek teknis perlu terus didorong agar menjadi pertimbangan utama, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi. Situasi di desa umumnya didominasi aspek sosial politik (lokal) dan budaya dalam pengambilan keputusan. Pemerintah kabupaten perlu mengatur hal ini sehingga pembangunan infrastruktur desa tetap terarah dan setidaknya tidak tumpang tindih dengan arah kebijakan pemerintah kabupaten. Infrastruktur desa yang terbangun diharapkan dapat memberikan solusi permanen, bukan solusi sementara apalagi hanya memindahkan masalah ke desa lain.

Tidak semua permasalahan dapat diselesaikan oleh desa karena sifatnya tidak terbatas administrasi desa. Masalah pengelolaan sumber daya air misalnya, seperti penyediaan air baku air minum, irigasi dan pengendalian banjir, harus ditinjau menurut DAS (daerah aliran sungai). Apabila terjadi bencana, warga desa lah yang pertama terdampak. Untuk itu harus lebih proaktif dalam mencari solusi dan selalu berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten.

Pembangunan infrastruktur menjadi faktor utama bagi beberapa negara yang dengan cepat bertransformasi menjadi negara maju, seperti Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. Negara-negara industri kelas dunia ini tumbuh dengan berfondasi sektor pertanian yang kokoh. Dukungan infrastruktur yang menjangkau hingga wilayah terpencil membuat semua potensi dapat digali, diolah, diproduksi dan didistribusikan dengan sangat efisien. Tidak hanya potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia pun dapat dioptimalkan dengan adanya infrastruktur berkualitas yang mendukung terpenuhinya kebutuhan dasar warga.

Slogan “membangun Indonesia dari pinggiran” dengan memperkuat desa-desa menjadi sangat relevan dengan wacana di atas. Desa tidak lagi harus menunggu dari pusat, tapi dapat merumuskan sendiri rencana kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Kementerian Desa PDTT pun sudah memberikan arahan dan bahkan dengan menerjunkan tenaga pendamping desa agar pelaksanaan kegiatan dari dana desa sesuai ketentuan. Satu hal penting lagi, yaitu perlu arahan dari pemerintah kabupaten agar kegiatan desa dapat bersinergi dengan arah pembangunan Pemerintah Kabupaten. Banyak permasalahan akan bisa diselesaikan jika semua elemen bersinergi. Tentunya sesuai kewenangan masing-masing.

 

Mengedepankan aspek teknis

Kegiatan pembangunan infrastruktur membutuhkan SDM yang kompeten dan biaya relatif tinggi. Dalam struktur APBDes bahkan disinyalir mencapai 60 hingga 70 persen. Oleh karena itu, aspek teknis perlu terus didorong agar menjadi pertimbangan utama, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi. Situasi di desa umumnya didominasi aspek sosial politik (lokal) dan budaya dalam pengambilan keputusan. Pemerintah kabupaten perlu mengatur hal ini sehingga pembangunan infrastruktur desa tetap terarah dan setidaknya tidak tumpang tindih dengan arah kebijakan pemerintah kabupaten. Infrastruktur desa yang terbangun diharapkan dapat memberikan solusi permanen, bukan solusi sementara apalagi hanya memindahkan masalah ke desa lain.

Tidak semua permasalahan dapat diselesaikan oleh desa karena sifatnya tidak terbatas administrasi desa. Masalah pengelolaan sumber daya air misalnya, seperti penyediaan air baku air minum, irigasi dan pengendalian banjir, harus ditinjau menurut DAS (daerah aliran sungai). Apabila terjadi bencana, warga desa lah yang pertama terdampak. Untuk itu harus lebih proaktif dalam mencari solusi dan selalu berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca