alexametrics
24.2 C
Jember
Monday, 15 August 2022

Kesiapan Smart Village di Jember

Mobile_AP_Rectangle 1

Seperti yang kita ketahui bahwa janji politik dari Bupati Jember adalah mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat melalui 7 program unggulan salah satunya adalah melalui penerapan program Smart Village dalam mendeteksi potensi dari desa untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran. Smart Village merupakan konsep yang diadopsi atau konsep turunan dari Smart City. Perbedaannya hanya terletak pada lokasi penerapannya. Smart City lahir dari pesatnya penggunaan teknologi informasi dalam seluruh aspek kehidupan mulai dari lingkungan pemerintah sampai dengan masyarakat telah mendorong beberapa kota di Indonesia untuk menerapkan keterhubungan pemanfaatan teknologi informasi yang ada berupa integrasi elemen-elemen kota untuk mendukung kesinambungan kehidupan perkotaan berbasis teknologi informasi (Essabela, 2016; Meijer, 2015).

BACA JUGA : Ini Besaran Reward Atlet Jember Peraih Medali pada Porprov Jatim VII

Keseriusan Pemerintah Kabupaten Jember untuk membangun Smart Village ini dilakukan oleh Bupati Jember H. Hendy Siswanto bersama Itqon Syauqi selaku Ketua DPRD menemui Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT). Program Smart Village merupakan alat dan sarana desa untuk mampu bersaing di dunia E-Commerce (22/10221). Kabupaten Jember mengalokasikan anggaran pada tahun untuk membangun ini melalui program pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten yang cerdas sekitar 4 M dan 7 M melalui pengembangan sumber daya teknologi informasi termasuk di pemerintahan desa (LKPJ 2021). Melalui anggaran yang besar ini jika tidak dibarengi dengan konsep dan desain yang matang, maka Implementasi E-Government Kabupaten Jember dengan dana yang besar namun tidak sebanding dengan hasil yang diharapkan. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memastikan konsep Smart City dan Smart Village dalam regulasi atau master plan ke depan yang akan menjadi acuan pembangunan digitalisasi menuju Kabupaten Jember cerdas sebagaimana yang diharapkan.

Mobile_AP_Rectangle 2

Berdasarkan hasil FGD yang dilakukan Asosiasi Kepala Desa bersama tim peneliti Kelompok Riset Public Finance and Public Affairs Governance (PFPAG) LP2M terkait dengan pelayanan publik, terutama peluang untuk pengembangan inovasi pemerintah desa melalui Smart Village dalam upaya membangun desa yang berkelanjutan dan berkesejahteraan yang melibatkan Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Jember (22/10221), salah satu yang muncul adalah Pemerintah Kabupaten Jember belum memiliki model pengembangan Smart Village yang akan dilakukan melalui master plan atau roadmap apalagi regulasi yang akan digunakan sebagai rujukan.

Berdasarkan kajian literatur salah satunya sebagaimana yang dilakukan Supriadi, H Fadli, dan Malik (2016) pengembangan Smart City berbeda dengan pengembangan Smart Village. Pengembangan Smart Village didasarkan kepada pendekatan dari bawah (bottom-up) atas prakarsa dan keinginan masyarakat, sehingga adanya penguatan kelembagaan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa melalui pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dengan pemanfaatan teknologi informasi sepenuhnya dilakukan dalam kapasitas pemerintah sebagai fasilitator.

Hal ini belum dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jember dengan mencoba untuk duduk bersama dengan beberapa desa yang didorong sebagai pilot project dalam pengembangan model Smart Village di Kabupaten Jember, kesannya bahwa Smart Village sekadar dimaknai sebagai fasilitasi pemanfaatan teknologi informasi sebagai tujuan atau goals yang kemudian diterapkan di desa melalui berbagai aplikasi yang akan di-launching dan diterapkan di desa dan oleh masyarakat. Sementara, masyarakat belum tentu tahu akan manfaat fasilitas tersebut akibatnya potensial program ini sulit dijamin keberlanjutannya.

Melalui riset yang kami lakukan bersama dengan Tim LP2M UNEJ kami merekomendasikan bahwa model Smart Village yang harusnya dilakukan di Kabupaten Jember harus menyentuh pada 3 poin utama, pertama Smart Village adalah upaya mendorong pemerintah Desa Cerdas (Smart Village Government) hal ini bisa dilakukan dengan pengembangan kapasitas dan aplikasi di desa yang memudahkan pelayanan administrasi desa dan pelayan publik dari pemerintahan kabupaten yang dapat diintegrasikan ke desa, untuk mendorong ini perlu dilakukan melalui konsep top down dan sistem terintegrasi dari desa ke pemerintahan kabupaten dengan visi membangun satu data dalam pembangunan. Aplikasi yang bisa dikembangkan adalah pelayanan kepengurusan adminduk, sistem pelayanan administrasi surat menyurat dan arsip, sistem inventarisasi di manajemen aset desa, sistem keuangan desa, sistem musdes online, laporan keluhan warga ter-update, berita/pengumuman desa, pelayanan pembayaran PBB online, pelayanan permintaan data dan informasi, pelayanan permintaan fasilitasi penggunaan aset milik desa (peminjaman barang dan alat), sistem pengajuan data kemiskinan dan kesejahteraan sosial, serta statistik/data desa.

Kedua, Smart Village dikembangkan dalam rangka mendorong ekonomi di desa yang cerdas (Smart Economy). Berbeda dengan smart government maka pola yang dilakukan adalah sifatnya bottom-up, karena ini akan terkait dengan potensi di masing-masing desa yang berbeda. Maka partisipasi dari pemerintah desa untuk bisa mengidentifikasi potensi dengan mem-branding potensi desanya harus didorong dan difasilitasi. Ruang partisipasi juga terwadahi dalam pengembangan aplikasi yang akan dilakukan, peran pemerintah daerah bisa dengan memberikan hibah kompetisi dengan pengembangan aplikasi yang mem-branding karakter unggulan dan bisnis desa yang dibangun berdasarkan potensi desanya dan ini tentu bisa dilakukan dengan melibatkan BUMDes dan pendampingan perguruan tinggi atau komunitas relawan TIK.

Ketiga, Smart Village adalah harus mendorong masyarakat desa yang cerdas. Hal ini bisa dilakukan dengan bisa memerankan peran dari Kader Informasi Masyarakat (KIM) untuk bisa mendorong literasi digital pada masyarakat dan dalam jangka panjang bisa melahirkan komunitas-komunitas sosial maupun bisnis atau ekonomi kreatif dari masyarakat terutama generasi muda. Pola yang dapat dilakukan dengan membangun kolaborasi dengan komunitas melalui lomba konten kreator atau pengembangan aplikasi yang berbasis pada kreativitas budaya dan ekonomi lokal desa.

- Advertisement -

Seperti yang kita ketahui bahwa janji politik dari Bupati Jember adalah mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat melalui 7 program unggulan salah satunya adalah melalui penerapan program Smart Village dalam mendeteksi potensi dari desa untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran. Smart Village merupakan konsep yang diadopsi atau konsep turunan dari Smart City. Perbedaannya hanya terletak pada lokasi penerapannya. Smart City lahir dari pesatnya penggunaan teknologi informasi dalam seluruh aspek kehidupan mulai dari lingkungan pemerintah sampai dengan masyarakat telah mendorong beberapa kota di Indonesia untuk menerapkan keterhubungan pemanfaatan teknologi informasi yang ada berupa integrasi elemen-elemen kota untuk mendukung kesinambungan kehidupan perkotaan berbasis teknologi informasi (Essabela, 2016; Meijer, 2015).

BACA JUGA : Ini Besaran Reward Atlet Jember Peraih Medali pada Porprov Jatim VII

Keseriusan Pemerintah Kabupaten Jember untuk membangun Smart Village ini dilakukan oleh Bupati Jember H. Hendy Siswanto bersama Itqon Syauqi selaku Ketua DPRD menemui Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT). Program Smart Village merupakan alat dan sarana desa untuk mampu bersaing di dunia E-Commerce (22/10221). Kabupaten Jember mengalokasikan anggaran pada tahun untuk membangun ini melalui program pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten yang cerdas sekitar 4 M dan 7 M melalui pengembangan sumber daya teknologi informasi termasuk di pemerintahan desa (LKPJ 2021). Melalui anggaran yang besar ini jika tidak dibarengi dengan konsep dan desain yang matang, maka Implementasi E-Government Kabupaten Jember dengan dana yang besar namun tidak sebanding dengan hasil yang diharapkan. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memastikan konsep Smart City dan Smart Village dalam regulasi atau master plan ke depan yang akan menjadi acuan pembangunan digitalisasi menuju Kabupaten Jember cerdas sebagaimana yang diharapkan.

Berdasarkan hasil FGD yang dilakukan Asosiasi Kepala Desa bersama tim peneliti Kelompok Riset Public Finance and Public Affairs Governance (PFPAG) LP2M terkait dengan pelayanan publik, terutama peluang untuk pengembangan inovasi pemerintah desa melalui Smart Village dalam upaya membangun desa yang berkelanjutan dan berkesejahteraan yang melibatkan Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Jember (22/10221), salah satu yang muncul adalah Pemerintah Kabupaten Jember belum memiliki model pengembangan Smart Village yang akan dilakukan melalui master plan atau roadmap apalagi regulasi yang akan digunakan sebagai rujukan.

Berdasarkan kajian literatur salah satunya sebagaimana yang dilakukan Supriadi, H Fadli, dan Malik (2016) pengembangan Smart City berbeda dengan pengembangan Smart Village. Pengembangan Smart Village didasarkan kepada pendekatan dari bawah (bottom-up) atas prakarsa dan keinginan masyarakat, sehingga adanya penguatan kelembagaan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa melalui pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dengan pemanfaatan teknologi informasi sepenuhnya dilakukan dalam kapasitas pemerintah sebagai fasilitator.

Hal ini belum dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jember dengan mencoba untuk duduk bersama dengan beberapa desa yang didorong sebagai pilot project dalam pengembangan model Smart Village di Kabupaten Jember, kesannya bahwa Smart Village sekadar dimaknai sebagai fasilitasi pemanfaatan teknologi informasi sebagai tujuan atau goals yang kemudian diterapkan di desa melalui berbagai aplikasi yang akan di-launching dan diterapkan di desa dan oleh masyarakat. Sementara, masyarakat belum tentu tahu akan manfaat fasilitas tersebut akibatnya potensial program ini sulit dijamin keberlanjutannya.

Melalui riset yang kami lakukan bersama dengan Tim LP2M UNEJ kami merekomendasikan bahwa model Smart Village yang harusnya dilakukan di Kabupaten Jember harus menyentuh pada 3 poin utama, pertama Smart Village adalah upaya mendorong pemerintah Desa Cerdas (Smart Village Government) hal ini bisa dilakukan dengan pengembangan kapasitas dan aplikasi di desa yang memudahkan pelayanan administrasi desa dan pelayan publik dari pemerintahan kabupaten yang dapat diintegrasikan ke desa, untuk mendorong ini perlu dilakukan melalui konsep top down dan sistem terintegrasi dari desa ke pemerintahan kabupaten dengan visi membangun satu data dalam pembangunan. Aplikasi yang bisa dikembangkan adalah pelayanan kepengurusan adminduk, sistem pelayanan administrasi surat menyurat dan arsip, sistem inventarisasi di manajemen aset desa, sistem keuangan desa, sistem musdes online, laporan keluhan warga ter-update, berita/pengumuman desa, pelayanan pembayaran PBB online, pelayanan permintaan data dan informasi, pelayanan permintaan fasilitasi penggunaan aset milik desa (peminjaman barang dan alat), sistem pengajuan data kemiskinan dan kesejahteraan sosial, serta statistik/data desa.

Kedua, Smart Village dikembangkan dalam rangka mendorong ekonomi di desa yang cerdas (Smart Economy). Berbeda dengan smart government maka pola yang dilakukan adalah sifatnya bottom-up, karena ini akan terkait dengan potensi di masing-masing desa yang berbeda. Maka partisipasi dari pemerintah desa untuk bisa mengidentifikasi potensi dengan mem-branding potensi desanya harus didorong dan difasilitasi. Ruang partisipasi juga terwadahi dalam pengembangan aplikasi yang akan dilakukan, peran pemerintah daerah bisa dengan memberikan hibah kompetisi dengan pengembangan aplikasi yang mem-branding karakter unggulan dan bisnis desa yang dibangun berdasarkan potensi desanya dan ini tentu bisa dilakukan dengan melibatkan BUMDes dan pendampingan perguruan tinggi atau komunitas relawan TIK.

Ketiga, Smart Village adalah harus mendorong masyarakat desa yang cerdas. Hal ini bisa dilakukan dengan bisa memerankan peran dari Kader Informasi Masyarakat (KIM) untuk bisa mendorong literasi digital pada masyarakat dan dalam jangka panjang bisa melahirkan komunitas-komunitas sosial maupun bisnis atau ekonomi kreatif dari masyarakat terutama generasi muda. Pola yang dapat dilakukan dengan membangun kolaborasi dengan komunitas melalui lomba konten kreator atau pengembangan aplikasi yang berbasis pada kreativitas budaya dan ekonomi lokal desa.

Seperti yang kita ketahui bahwa janji politik dari Bupati Jember adalah mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat melalui 7 program unggulan salah satunya adalah melalui penerapan program Smart Village dalam mendeteksi potensi dari desa untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran. Smart Village merupakan konsep yang diadopsi atau konsep turunan dari Smart City. Perbedaannya hanya terletak pada lokasi penerapannya. Smart City lahir dari pesatnya penggunaan teknologi informasi dalam seluruh aspek kehidupan mulai dari lingkungan pemerintah sampai dengan masyarakat telah mendorong beberapa kota di Indonesia untuk menerapkan keterhubungan pemanfaatan teknologi informasi yang ada berupa integrasi elemen-elemen kota untuk mendukung kesinambungan kehidupan perkotaan berbasis teknologi informasi (Essabela, 2016; Meijer, 2015).

BACA JUGA : Ini Besaran Reward Atlet Jember Peraih Medali pada Porprov Jatim VII

Keseriusan Pemerintah Kabupaten Jember untuk membangun Smart Village ini dilakukan oleh Bupati Jember H. Hendy Siswanto bersama Itqon Syauqi selaku Ketua DPRD menemui Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT). Program Smart Village merupakan alat dan sarana desa untuk mampu bersaing di dunia E-Commerce (22/10221). Kabupaten Jember mengalokasikan anggaran pada tahun untuk membangun ini melalui program pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten yang cerdas sekitar 4 M dan 7 M melalui pengembangan sumber daya teknologi informasi termasuk di pemerintahan desa (LKPJ 2021). Melalui anggaran yang besar ini jika tidak dibarengi dengan konsep dan desain yang matang, maka Implementasi E-Government Kabupaten Jember dengan dana yang besar namun tidak sebanding dengan hasil yang diharapkan. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memastikan konsep Smart City dan Smart Village dalam regulasi atau master plan ke depan yang akan menjadi acuan pembangunan digitalisasi menuju Kabupaten Jember cerdas sebagaimana yang diharapkan.

Berdasarkan hasil FGD yang dilakukan Asosiasi Kepala Desa bersama tim peneliti Kelompok Riset Public Finance and Public Affairs Governance (PFPAG) LP2M terkait dengan pelayanan publik, terutama peluang untuk pengembangan inovasi pemerintah desa melalui Smart Village dalam upaya membangun desa yang berkelanjutan dan berkesejahteraan yang melibatkan Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Jember (22/10221), salah satu yang muncul adalah Pemerintah Kabupaten Jember belum memiliki model pengembangan Smart Village yang akan dilakukan melalui master plan atau roadmap apalagi regulasi yang akan digunakan sebagai rujukan.

Berdasarkan kajian literatur salah satunya sebagaimana yang dilakukan Supriadi, H Fadli, dan Malik (2016) pengembangan Smart City berbeda dengan pengembangan Smart Village. Pengembangan Smart Village didasarkan kepada pendekatan dari bawah (bottom-up) atas prakarsa dan keinginan masyarakat, sehingga adanya penguatan kelembagaan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa melalui pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dengan pemanfaatan teknologi informasi sepenuhnya dilakukan dalam kapasitas pemerintah sebagai fasilitator.

Hal ini belum dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jember dengan mencoba untuk duduk bersama dengan beberapa desa yang didorong sebagai pilot project dalam pengembangan model Smart Village di Kabupaten Jember, kesannya bahwa Smart Village sekadar dimaknai sebagai fasilitasi pemanfaatan teknologi informasi sebagai tujuan atau goals yang kemudian diterapkan di desa melalui berbagai aplikasi yang akan di-launching dan diterapkan di desa dan oleh masyarakat. Sementara, masyarakat belum tentu tahu akan manfaat fasilitas tersebut akibatnya potensial program ini sulit dijamin keberlanjutannya.

Melalui riset yang kami lakukan bersama dengan Tim LP2M UNEJ kami merekomendasikan bahwa model Smart Village yang harusnya dilakukan di Kabupaten Jember harus menyentuh pada 3 poin utama, pertama Smart Village adalah upaya mendorong pemerintah Desa Cerdas (Smart Village Government) hal ini bisa dilakukan dengan pengembangan kapasitas dan aplikasi di desa yang memudahkan pelayanan administrasi desa dan pelayan publik dari pemerintahan kabupaten yang dapat diintegrasikan ke desa, untuk mendorong ini perlu dilakukan melalui konsep top down dan sistem terintegrasi dari desa ke pemerintahan kabupaten dengan visi membangun satu data dalam pembangunan. Aplikasi yang bisa dikembangkan adalah pelayanan kepengurusan adminduk, sistem pelayanan administrasi surat menyurat dan arsip, sistem inventarisasi di manajemen aset desa, sistem keuangan desa, sistem musdes online, laporan keluhan warga ter-update, berita/pengumuman desa, pelayanan pembayaran PBB online, pelayanan permintaan data dan informasi, pelayanan permintaan fasilitasi penggunaan aset milik desa (peminjaman barang dan alat), sistem pengajuan data kemiskinan dan kesejahteraan sosial, serta statistik/data desa.

Kedua, Smart Village dikembangkan dalam rangka mendorong ekonomi di desa yang cerdas (Smart Economy). Berbeda dengan smart government maka pola yang dilakukan adalah sifatnya bottom-up, karena ini akan terkait dengan potensi di masing-masing desa yang berbeda. Maka partisipasi dari pemerintah desa untuk bisa mengidentifikasi potensi dengan mem-branding potensi desanya harus didorong dan difasilitasi. Ruang partisipasi juga terwadahi dalam pengembangan aplikasi yang akan dilakukan, peran pemerintah daerah bisa dengan memberikan hibah kompetisi dengan pengembangan aplikasi yang mem-branding karakter unggulan dan bisnis desa yang dibangun berdasarkan potensi desanya dan ini tentu bisa dilakukan dengan melibatkan BUMDes dan pendampingan perguruan tinggi atau komunitas relawan TIK.

Ketiga, Smart Village adalah harus mendorong masyarakat desa yang cerdas. Hal ini bisa dilakukan dengan bisa memerankan peran dari Kader Informasi Masyarakat (KIM) untuk bisa mendorong literasi digital pada masyarakat dan dalam jangka panjang bisa melahirkan komunitas-komunitas sosial maupun bisnis atau ekonomi kreatif dari masyarakat terutama generasi muda. Pola yang dapat dilakukan dengan membangun kolaborasi dengan komunitas melalui lomba konten kreator atau pengembangan aplikasi yang berbasis pada kreativitas budaya dan ekonomi lokal desa.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/