Urgensi Desiminasi Moderasi Beragama untuk Guru Agama      

INDONESIA memiliki Bhinneka Tunggal Ika sebagai prinsip dasar berbangsa dan bernegara. Jika unity in diversity itu dijaga dengan baik, maka akan menjadi kekayaan bangsa Indonesia yang dikagumi oleh bangsa-bangsa lain. Jika tidak, maka menjadi biang terjadinya konflik antar warga negara serta menjadi ancaman yang dapat mencederai demokrasi.

IKLAN

Maka, harus ada upaya terencana dan terstruktur untuk menjaga kemajemukan Indonesia, khususnya memperkuat pemahaman dan pengamalan toleransi beragama di kalangan generasi penerus bangsa ini. Salah satu caranya adalah melalui peran guru. Guru diyakini sebagai aktor yang bisa meredam konflik maupun memberi pemahaman akan kemajemukan agama yang ada di Indonesia kepada peserta didiknya. Guru juga menjadi garda terdepan dalam hal toleransi beragama. Pemahaman guru yang keliru pasti berimbas pada pemahaman siswa yang salah. Hal ini menjadi starting point penanaman paham kegamaan yang ramah dan toleransi beragama di kalangan pelajar.   

Beberapa hasil penelitian tentang paham toleransi beragama membuat kita terhenyak dan tercengang penuh ketidakpercayaan. Atau paling tidak membuat kita berpikir bahwa ternyata perihal toleransi beragama dan isu-isu keagamaan krusial masih harus terus didiseminasikan kepada para guru, khususnya guru agama di sekolah dan di madrasah.

Salah satu hasil penelitian itu adalah yang telah dilakukan oleh tim PPIM (Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2016. Penelitian itu difokuskan mengenai pandangan para guru pendidikan agama Islam (PAI) di sekolah dan guru akidah akhlak dan fikih di madrasah di beberapa daerah di Indonesia mengenai toleransi beragama secara internal mau pun eksternal dan isu-isu keagamaan yang krusial lainnya seperti jihad, terorisme, negara Islam dan penerapan syariat Islam, pemimpin nonmuslim, serta kebebasan beragama.

Fokus penelitian yang dimaksud itu meliputi 11 kabupaten/kota, di antaranya  Mataram, Makasar, Garut, dan Pidie. Tentu ada alasan kuat mengapa daerah-daerah itu dipilih sebagai tempat penelitian. Pertama, pemilihan daerah-daerah itu dianggap mewakili cakupan wilayah Indonesia: bagian barat, tengah, dan timur. Kedua, pemerintah daerah di lokasi penelitian itu rata-rata memiliki perda keagamaan. Ketiga, diversitas pemeluk Islam di daerah-daerah tersebut. Organisasi masyarakat (ormas) Islam, seperti NU, Muhammadiyah, Nahdlatul Wathan, dan lain sebagainya terdapat di daerah-daerah itu. Dan keempat, di daerah-daerah itu ada pemeluk agama lain selain Islam meski dengan jumlah yang sangat kecil. Dengan demikian, penelitian tentang toleransi dan isu-isu keagamaan lainnya di daerah-daerah itu dipandang sangat tepat.      

Selanjutnya, ada beberapa alasan mengapa yang diteliti adalah pandangan guru PAI, guru akidah akhlak, dan guru fikih mengenai toleransi dan isu-isu keagamaan krusial. Pertama, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan, disebutkan bahwa guru PAI di sekolah dan di madrasah selain membentuk muslim yang baik (good moslem), juga bertanggungjawab membentuk warga negara yang baik (good citizen) dalam negara berdasar Pancasila dan UUD 1945. Jadi, guru PAI bertanggungjawab untuk menjalankan dua misi sekaligus, yakni misi keislaman dan misi kenegaraan.

Kedua, karena menjalankan dua misi tersebut, pandangan keagamaan mereka sangat mempengaruhi pemahaman dan pengamalan bergama dan bernegara peserta didik sekaligus yang paling bertanggungjawab. Bukankah guru itu menjadi role model yang digugu dan ditiru oleh para pelajarnya?

Dan ketiga, terdapat berbagai pandangan mengenai toleransi dan isu-isu keagamaan di kalangan guru PAI itu sendiri. Hal itu sangat dipengaruhi oleh pengalaman hidup dan hasil belajar tentang keislaman serta afiliasi/kecenderungan mereka kepada salah satu ormas Islam, yang kemudian menjadi keyakinan dan pengamalan keagamaan mereka.

Bagi guru yang dari lahir sampai sekarang domisilinya tidak pernah jauh dari komunitas muslim, umumnya akan mempunyai pandangan yang cenderung mendiskreditkan nonmuslim. Maka, mereka berpandangan tidak boleh memberi ucapan selamat natal kepada umat kristiani, misalnya. Mereka juga tidak setuju jika di wilayahnya didirikan rumah peribadatan umat agama lain. Mengenai makanan yang disuguhkan nonmuslim, mereka akan menerimanya tetapi akan diberikan kepada orang lain, karena diragukan kehalalan dan kebersihannya dari najis.

Membaca fenomena yang demikian, maka upaya Kemenag RI untuk mendesiminasikan moderasi beragama—khususnya untuk guru PAI di sekolah dan guru akidah akhlak dan fikih di madrasah—patut diacungi jempol, karena Athariqah ahammu minal maddah, wal  mudarris ahammu minat thariqah. Metode belajar lebih penting daripada materi ajar, akan tetapi guru jauh lebih penting daripada metode belajar.

*) Penulis adalah pengurus PP Nurul Ma’rifah Bondowoso.

Reporter :

Fotografer :

Editor :