alexametrics
23.2 C
Jember
Saturday, 25 June 2022

Kemiskinan Ekstrem dan Satu Data Perlindungan Sosial

Mobile_AP_Rectangle 1

Sejak tahun 2016, data ini pengelolaannya secara bertahap beralih dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) ke Kementerian Sosial yang berkembang menjadi DTKS dengan pemutakhirannya diserahkan ke pemerintah daerah. Walaupun pengembangan data terpadu ini sudah melalui proses panjang lebih dari 15 tahun, namun masalah utamanya, banyak daerah yang tidak melakukan pemutakhiran atau melakukan pemutakhiran data secara tergesa-gesa sehingga berdampak terhadap akurasi data yang dihasilkan. Hal ini terbukti dari data bahwa 93 persen DTKS 2020 masih sama dengan hasil PBDT 2015.

Menghapus kemiskinan ekstrem yang menjadi fokus utama pemerintah saat ini, tentu membutuhkan strategi jitu dalam pelaksanaannya. Keakuratan data penerima manfaat menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan, dikarenakan setiap rupiah yang digelontorkan kepada mereka yang saat ini terjerembab sebagai rumah tangga miskin ekstrem, sangat berpengaruh dalam mengangkat mereka kembali menjadi penduduk miskin bahkan naik menjadi penduduk berkategori tidak miskin. Penerapan prinsip satu data perlindungan sosial menjadi salah satu solusi terkait data terpadu kesejahteraan sosial. Penggunaan data berbasis nomor induk kependudukan (NIK) dijadikan standar utama dan satu-satunya yang digunakan untuk seluruh jenis program perlindungan sosial. Data harus mudah diakses semua kalangan, sehingga dapat dikoreksi semisal ditemukan rumah tangga yang tak seharusnya mendapat bantuan sosial.

Solusi selanjutnya, data penerima bantuan sosial yang saat ini berada di bawah naungan Dinas Sosial, harus dimutakhirkan secara akurat dan berkelanjutan. Kabupaten-kabupaten di Jawa Timur yang menjadi wilayah prioritas pengentasan kemiskinan ekstrem harus melakukan upaya extra ordinary, demi mencapai target pemerintah pusat maupun provinsi baik dalam melakukan pemutakhiran yang akurat maupun langkah-langkah strategis yang akan dilakukan dalam tiga tahun ke depan. Bantalan ekonomi yang akan diberikan nantinya harus dipastikan tersalurkan kepada mereka yang memang berhak menerima. Pelibatan tokoh masyarakat, adat, maupun agama dalam sebuah forum komunikasi publik menjadi salah satu terobosan yang dapat diterapkan dalam memastikan keakuratan data tersebut.

Mobile_AP_Rectangle 2

Pengentasan kemiskinan ekstrem memang perlu upaya luar biasa dari semua pihak, dan kita yakin kebijakan tersebut akan berhasil jika berpijak pada data berkualitas. Dengan penerapan satu data perlindungan sosial disertai pemutakhiran data yang akurat, maka diharapkan carut-marut data tersebut akan teratasi dan target nol persen kemiskinan ekstrem di Jawa Timur maupun secara nasional pada akhir tahun 2024 pun akan tercapai.

 

*) Penulis adalah Statistisi Ahli Pertama di Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jember.

- Advertisement -

Sejak tahun 2016, data ini pengelolaannya secara bertahap beralih dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) ke Kementerian Sosial yang berkembang menjadi DTKS dengan pemutakhirannya diserahkan ke pemerintah daerah. Walaupun pengembangan data terpadu ini sudah melalui proses panjang lebih dari 15 tahun, namun masalah utamanya, banyak daerah yang tidak melakukan pemutakhiran atau melakukan pemutakhiran data secara tergesa-gesa sehingga berdampak terhadap akurasi data yang dihasilkan. Hal ini terbukti dari data bahwa 93 persen DTKS 2020 masih sama dengan hasil PBDT 2015.

Menghapus kemiskinan ekstrem yang menjadi fokus utama pemerintah saat ini, tentu membutuhkan strategi jitu dalam pelaksanaannya. Keakuratan data penerima manfaat menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan, dikarenakan setiap rupiah yang digelontorkan kepada mereka yang saat ini terjerembab sebagai rumah tangga miskin ekstrem, sangat berpengaruh dalam mengangkat mereka kembali menjadi penduduk miskin bahkan naik menjadi penduduk berkategori tidak miskin. Penerapan prinsip satu data perlindungan sosial menjadi salah satu solusi terkait data terpadu kesejahteraan sosial. Penggunaan data berbasis nomor induk kependudukan (NIK) dijadikan standar utama dan satu-satunya yang digunakan untuk seluruh jenis program perlindungan sosial. Data harus mudah diakses semua kalangan, sehingga dapat dikoreksi semisal ditemukan rumah tangga yang tak seharusnya mendapat bantuan sosial.

Solusi selanjutnya, data penerima bantuan sosial yang saat ini berada di bawah naungan Dinas Sosial, harus dimutakhirkan secara akurat dan berkelanjutan. Kabupaten-kabupaten di Jawa Timur yang menjadi wilayah prioritas pengentasan kemiskinan ekstrem harus melakukan upaya extra ordinary, demi mencapai target pemerintah pusat maupun provinsi baik dalam melakukan pemutakhiran yang akurat maupun langkah-langkah strategis yang akan dilakukan dalam tiga tahun ke depan. Bantalan ekonomi yang akan diberikan nantinya harus dipastikan tersalurkan kepada mereka yang memang berhak menerima. Pelibatan tokoh masyarakat, adat, maupun agama dalam sebuah forum komunikasi publik menjadi salah satu terobosan yang dapat diterapkan dalam memastikan keakuratan data tersebut.

Pengentasan kemiskinan ekstrem memang perlu upaya luar biasa dari semua pihak, dan kita yakin kebijakan tersebut akan berhasil jika berpijak pada data berkualitas. Dengan penerapan satu data perlindungan sosial disertai pemutakhiran data yang akurat, maka diharapkan carut-marut data tersebut akan teratasi dan target nol persen kemiskinan ekstrem di Jawa Timur maupun secara nasional pada akhir tahun 2024 pun akan tercapai.

 

*) Penulis adalah Statistisi Ahli Pertama di Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jember.

Sejak tahun 2016, data ini pengelolaannya secara bertahap beralih dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) ke Kementerian Sosial yang berkembang menjadi DTKS dengan pemutakhirannya diserahkan ke pemerintah daerah. Walaupun pengembangan data terpadu ini sudah melalui proses panjang lebih dari 15 tahun, namun masalah utamanya, banyak daerah yang tidak melakukan pemutakhiran atau melakukan pemutakhiran data secara tergesa-gesa sehingga berdampak terhadap akurasi data yang dihasilkan. Hal ini terbukti dari data bahwa 93 persen DTKS 2020 masih sama dengan hasil PBDT 2015.

Menghapus kemiskinan ekstrem yang menjadi fokus utama pemerintah saat ini, tentu membutuhkan strategi jitu dalam pelaksanaannya. Keakuratan data penerima manfaat menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan, dikarenakan setiap rupiah yang digelontorkan kepada mereka yang saat ini terjerembab sebagai rumah tangga miskin ekstrem, sangat berpengaruh dalam mengangkat mereka kembali menjadi penduduk miskin bahkan naik menjadi penduduk berkategori tidak miskin. Penerapan prinsip satu data perlindungan sosial menjadi salah satu solusi terkait data terpadu kesejahteraan sosial. Penggunaan data berbasis nomor induk kependudukan (NIK) dijadikan standar utama dan satu-satunya yang digunakan untuk seluruh jenis program perlindungan sosial. Data harus mudah diakses semua kalangan, sehingga dapat dikoreksi semisal ditemukan rumah tangga yang tak seharusnya mendapat bantuan sosial.

Solusi selanjutnya, data penerima bantuan sosial yang saat ini berada di bawah naungan Dinas Sosial, harus dimutakhirkan secara akurat dan berkelanjutan. Kabupaten-kabupaten di Jawa Timur yang menjadi wilayah prioritas pengentasan kemiskinan ekstrem harus melakukan upaya extra ordinary, demi mencapai target pemerintah pusat maupun provinsi baik dalam melakukan pemutakhiran yang akurat maupun langkah-langkah strategis yang akan dilakukan dalam tiga tahun ke depan. Bantalan ekonomi yang akan diberikan nantinya harus dipastikan tersalurkan kepada mereka yang memang berhak menerima. Pelibatan tokoh masyarakat, adat, maupun agama dalam sebuah forum komunikasi publik menjadi salah satu terobosan yang dapat diterapkan dalam memastikan keakuratan data tersebut.

Pengentasan kemiskinan ekstrem memang perlu upaya luar biasa dari semua pihak, dan kita yakin kebijakan tersebut akan berhasil jika berpijak pada data berkualitas. Dengan penerapan satu data perlindungan sosial disertai pemutakhiran data yang akurat, maka diharapkan carut-marut data tersebut akan teratasi dan target nol persen kemiskinan ekstrem di Jawa Timur maupun secara nasional pada akhir tahun 2024 pun akan tercapai.

 

*) Penulis adalah Statistisi Ahli Pertama di Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jember.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/