alexametrics
24.8 C
Jember
Sunday, 22 May 2022

Kemiskinan Ekstrem dan Satu Data Perlindungan Sosial

Mobile_AP_Rectangle 1

SEBANYAK lima kabupaten di Jawa Timur dijadikan pilot project program nasional percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem tahun ini, yakni Bangkalan, Sumenep, Probolinggo, Bojonegoro, dan Lamongan. Pemerintah pusat pun memasang target penurunan angka kemiskinan ekstrem secara nasional menjadi nol persen pada akhir tahun 2024 dengan menggelontorkan anggaran mencapai Rp 442,24 triliun sepanjang tahun 2021. Hal ini memperlihatkan keseriusan dan komitmen pemerintah pusat, khususnya Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dalam menangani kemiskinan ekstrem di tengah pandemi Covid-19.

Kemiskinan ekstrem sebagaimana didefinisikan oleh Bank Dunia adalah masyarakat yang hidup dengan pendapatan kurang dari USD 1,90 PPP (Purchasing Power Parity) per hari atau sekitar Rp 11.941 per kapita per hari atau Rp 358.233 per kapita per bulan. Kemiskinan ekstrem diukur menggunakan Absolute Poverty Measure yang konsisten antarnegara dan antarwaktu. Penduduk miskin ekstrem biasanya juga bekerja dengan upah rendah, tidak memiliki aset produksi sendiri, dan tidak punya tabungan sebagai penyangga ekonomi keluarga.

Data kemiskinan ekstrem Badan Pusat Statistik (BPS) hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2021, di Indonesia masih terdapat 4 persen atau 10,87 juta jiwa penduduk miskin ekstrem. Di Jawa Timur, pada tahun 2020, pada beberapa kabupaten tingkat kemiskinan ekstremnya lebih dari 10 persen. Dan sebanyak 15 Kabupaten, tingkat kemiskinan ekstremnya di atas angka nasional yang saat itu mencapai 4,2 persen. Besarnya jumlah penduduk Jawa Timur yang berada di dalam jurang kemiskinan ekstrem menjadikan Jatim sebagai salah satu wilayah yang mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat.

Mobile_AP_Rectangle 2

Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat berkunjung ke Gedung Grahadi, beberapa waktu yang lalu, secara khusus membahas dan merumuskan cara mengentaskan kemiskinan ekstrem di wilayah Jawa Timur. Wapres menegaskan bahwa besaran alokasi anggaran di tahun 2021 untuk penanggulangan kemiskinan bukanlah isu utama. Sebab, sesungguhnya alokasi anggaran dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah cukup besar. Namun demikian, tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana membuat program-program tersebut konvergen dan terintegrasi dalam menyasar sasaran yang sama. Konvergensi ini penting untuk memastikan berbagai program terintegrasi mulai dari saat perencanaan sampai pada saat implementasi di lapangan, sehingga dapat dipastikan diterima oleh masyarakat yang berhak.

Harus diakui, penyaluran bantuan sosial selama ini masih terkendala oleh akurasi data penerima manfaat. Di lapangan ditemui kasus keluarga yang berhak menerima bantuan justru tak menerima bantuan (exclusion error). Sebaliknya, keluarga mampu justru menerima bansos pemerintah (inclusion error). Namun, masyarakat juga perlu tahu meskipun masih belum sempurna, akurasi data target rumah tangga bansos di Indonesia cukup baik, mencapai 85 persen.

Sejak tahun 2005, pemerintah melalui BPS sebagai pelaksana di lapangan terus menyempurnakan data terpadu perlindungan sosial sebagai dasar penetapan sasaran penerima program bansos dan jaminan sosial. Saat itu dimulai dari Pendataan Sosial Ekonomi (PSE 2005) dan dimutakhirkan kembali datanya pada tahun 2008 yang hasilnya disebut sebagai Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS). Tahun 2011, data ini kembali di-update menggunakan metodologi yang lebih baik dari sebelumnya dengan starting point dari hasil Sensus Penduduk 2010. Pada periode pertama kepemimpinan Presiden Jokowi, dimutakhirkan kembali dengan “sensus” rumah tangga miskin yang diberi label Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2015 dengan melibatkan berbagai tokoh masyarakat untuk memusyawarahkan dan menyepakati daftar rumah tangga dalam data terpadu tersebut.

- Advertisement -

SEBANYAK lima kabupaten di Jawa Timur dijadikan pilot project program nasional percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem tahun ini, yakni Bangkalan, Sumenep, Probolinggo, Bojonegoro, dan Lamongan. Pemerintah pusat pun memasang target penurunan angka kemiskinan ekstrem secara nasional menjadi nol persen pada akhir tahun 2024 dengan menggelontorkan anggaran mencapai Rp 442,24 triliun sepanjang tahun 2021. Hal ini memperlihatkan keseriusan dan komitmen pemerintah pusat, khususnya Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dalam menangani kemiskinan ekstrem di tengah pandemi Covid-19.

Kemiskinan ekstrem sebagaimana didefinisikan oleh Bank Dunia adalah masyarakat yang hidup dengan pendapatan kurang dari USD 1,90 PPP (Purchasing Power Parity) per hari atau sekitar Rp 11.941 per kapita per hari atau Rp 358.233 per kapita per bulan. Kemiskinan ekstrem diukur menggunakan Absolute Poverty Measure yang konsisten antarnegara dan antarwaktu. Penduduk miskin ekstrem biasanya juga bekerja dengan upah rendah, tidak memiliki aset produksi sendiri, dan tidak punya tabungan sebagai penyangga ekonomi keluarga.

Data kemiskinan ekstrem Badan Pusat Statistik (BPS) hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2021, di Indonesia masih terdapat 4 persen atau 10,87 juta jiwa penduduk miskin ekstrem. Di Jawa Timur, pada tahun 2020, pada beberapa kabupaten tingkat kemiskinan ekstremnya lebih dari 10 persen. Dan sebanyak 15 Kabupaten, tingkat kemiskinan ekstremnya di atas angka nasional yang saat itu mencapai 4,2 persen. Besarnya jumlah penduduk Jawa Timur yang berada di dalam jurang kemiskinan ekstrem menjadikan Jatim sebagai salah satu wilayah yang mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat berkunjung ke Gedung Grahadi, beberapa waktu yang lalu, secara khusus membahas dan merumuskan cara mengentaskan kemiskinan ekstrem di wilayah Jawa Timur. Wapres menegaskan bahwa besaran alokasi anggaran di tahun 2021 untuk penanggulangan kemiskinan bukanlah isu utama. Sebab, sesungguhnya alokasi anggaran dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah cukup besar. Namun demikian, tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana membuat program-program tersebut konvergen dan terintegrasi dalam menyasar sasaran yang sama. Konvergensi ini penting untuk memastikan berbagai program terintegrasi mulai dari saat perencanaan sampai pada saat implementasi di lapangan, sehingga dapat dipastikan diterima oleh masyarakat yang berhak.

Harus diakui, penyaluran bantuan sosial selama ini masih terkendala oleh akurasi data penerima manfaat. Di lapangan ditemui kasus keluarga yang berhak menerima bantuan justru tak menerima bantuan (exclusion error). Sebaliknya, keluarga mampu justru menerima bansos pemerintah (inclusion error). Namun, masyarakat juga perlu tahu meskipun masih belum sempurna, akurasi data target rumah tangga bansos di Indonesia cukup baik, mencapai 85 persen.

Sejak tahun 2005, pemerintah melalui BPS sebagai pelaksana di lapangan terus menyempurnakan data terpadu perlindungan sosial sebagai dasar penetapan sasaran penerima program bansos dan jaminan sosial. Saat itu dimulai dari Pendataan Sosial Ekonomi (PSE 2005) dan dimutakhirkan kembali datanya pada tahun 2008 yang hasilnya disebut sebagai Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS). Tahun 2011, data ini kembali di-update menggunakan metodologi yang lebih baik dari sebelumnya dengan starting point dari hasil Sensus Penduduk 2010. Pada periode pertama kepemimpinan Presiden Jokowi, dimutakhirkan kembali dengan “sensus” rumah tangga miskin yang diberi label Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2015 dengan melibatkan berbagai tokoh masyarakat untuk memusyawarahkan dan menyepakati daftar rumah tangga dalam data terpadu tersebut.

SEBANYAK lima kabupaten di Jawa Timur dijadikan pilot project program nasional percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem tahun ini, yakni Bangkalan, Sumenep, Probolinggo, Bojonegoro, dan Lamongan. Pemerintah pusat pun memasang target penurunan angka kemiskinan ekstrem secara nasional menjadi nol persen pada akhir tahun 2024 dengan menggelontorkan anggaran mencapai Rp 442,24 triliun sepanjang tahun 2021. Hal ini memperlihatkan keseriusan dan komitmen pemerintah pusat, khususnya Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dalam menangani kemiskinan ekstrem di tengah pandemi Covid-19.

Kemiskinan ekstrem sebagaimana didefinisikan oleh Bank Dunia adalah masyarakat yang hidup dengan pendapatan kurang dari USD 1,90 PPP (Purchasing Power Parity) per hari atau sekitar Rp 11.941 per kapita per hari atau Rp 358.233 per kapita per bulan. Kemiskinan ekstrem diukur menggunakan Absolute Poverty Measure yang konsisten antarnegara dan antarwaktu. Penduduk miskin ekstrem biasanya juga bekerja dengan upah rendah, tidak memiliki aset produksi sendiri, dan tidak punya tabungan sebagai penyangga ekonomi keluarga.

Data kemiskinan ekstrem Badan Pusat Statistik (BPS) hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2021, di Indonesia masih terdapat 4 persen atau 10,87 juta jiwa penduduk miskin ekstrem. Di Jawa Timur, pada tahun 2020, pada beberapa kabupaten tingkat kemiskinan ekstremnya lebih dari 10 persen. Dan sebanyak 15 Kabupaten, tingkat kemiskinan ekstremnya di atas angka nasional yang saat itu mencapai 4,2 persen. Besarnya jumlah penduduk Jawa Timur yang berada di dalam jurang kemiskinan ekstrem menjadikan Jatim sebagai salah satu wilayah yang mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat berkunjung ke Gedung Grahadi, beberapa waktu yang lalu, secara khusus membahas dan merumuskan cara mengentaskan kemiskinan ekstrem di wilayah Jawa Timur. Wapres menegaskan bahwa besaran alokasi anggaran di tahun 2021 untuk penanggulangan kemiskinan bukanlah isu utama. Sebab, sesungguhnya alokasi anggaran dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah cukup besar. Namun demikian, tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana membuat program-program tersebut konvergen dan terintegrasi dalam menyasar sasaran yang sama. Konvergensi ini penting untuk memastikan berbagai program terintegrasi mulai dari saat perencanaan sampai pada saat implementasi di lapangan, sehingga dapat dipastikan diterima oleh masyarakat yang berhak.

Harus diakui, penyaluran bantuan sosial selama ini masih terkendala oleh akurasi data penerima manfaat. Di lapangan ditemui kasus keluarga yang berhak menerima bantuan justru tak menerima bantuan (exclusion error). Sebaliknya, keluarga mampu justru menerima bansos pemerintah (inclusion error). Namun, masyarakat juga perlu tahu meskipun masih belum sempurna, akurasi data target rumah tangga bansos di Indonesia cukup baik, mencapai 85 persen.

Sejak tahun 2005, pemerintah melalui BPS sebagai pelaksana di lapangan terus menyempurnakan data terpadu perlindungan sosial sebagai dasar penetapan sasaran penerima program bansos dan jaminan sosial. Saat itu dimulai dari Pendataan Sosial Ekonomi (PSE 2005) dan dimutakhirkan kembali datanya pada tahun 2008 yang hasilnya disebut sebagai Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS). Tahun 2011, data ini kembali di-update menggunakan metodologi yang lebih baik dari sebelumnya dengan starting point dari hasil Sensus Penduduk 2010. Pada periode pertama kepemimpinan Presiden Jokowi, dimutakhirkan kembali dengan “sensus” rumah tangga miskin yang diberi label Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2015 dengan melibatkan berbagai tokoh masyarakat untuk memusyawarahkan dan menyepakati daftar rumah tangga dalam data terpadu tersebut.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/