alexametrics
23.8 C
Jember
Wednesday, 18 May 2022

Sosiologi Hukum Mengenai Urgensi Fenomena KDRT

Mobile_AP_Rectangle 1

KEHIDUPAN setelah menikah atau biasa disebut dengan rumah tangga merupakan sebuah keluarga inti yang terdiri atas suami, istri, dan anak. Dalam kehidupan berumah tangga, suatu keluarga sejatinya adalah kehidupan yang bahagia penuh dengan ketenteraman dan kedamaian, walaupun terdapat permasalahan semestinya bisa diselesaikan secara kekeluargaan tanpa adanya emosi. Namun, miris sekali rasanya, sampai saat ini masih saja ada kasus kekerasan di dalam rumah tangga. Fakta sosial ini telah lama terjadi bahkan berlanjut hingga saat ini. Perilaku tidak terpuji ini dapat menggoyahkan kehidupan berumah tangga, sehingga dalam hal ini dapat menyebabkan perceraian.

Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT sangat tidak dibenarkan dalam kehidupan berumah tangga dan telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia, kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Bab 1 tentang Ketentuan Umum Pasal 1 bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan oleh suami atau istri terhadap pasangannya, ataupun terhadap anak-anaknya dan orang lain yang ada dalam ruang lingkup keluarga tersebut. Dalam hal ini ruang lingkup rumah tangga sebagaimana yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Bab 1 tentang Ketentuan Umum Pasal 2 meliputi: a) suami, istri, anak; b) orang-orang yang mempunyai hubungan dengan suami, istri, dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga; dan atau c) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Mobile_AP_Rectangle 2

Larangan kekerasan dalam rumah tangga seperti yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Bab III tentang Larangan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 5 meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran anggota rumah tangga, sebagai berikut. Kekerasan fisik yang dimaksud adalah perbuatan yang dapat mengakibatkan atau menimbulkan rasa sakit ataupun jatuh sakit dan luka berat pada anggota tubuh seseorang. Kekerasan psikis yang dimaksud adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan dalam bertindak, timbulnya rasa tidak berdaya dan penderitaan berat pada pikiran seseorang. Kekerasan seksual yang dimaksud adalah perbuatan pemaksaan pada saat melakukan hubungan seksual terhadap istri ataupun orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut. Penelantaran anggota rumah tangga yang dimaksud adalah menelantarkan orang yang ada dalam ruang lingkup rumah tangga padahal menurut hukum yang berlaku wajib memberikan kehidupan dan pemeliharaan kepada orang (anggota rumah tangga) tersebut.

Sedangkan hukuman bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga seperti yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Bab VIII tentang Ketentuan Pidana Pasal 44 sampai Pasal 50.

Penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga melalui perlindungan terhadap korban seperti yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Bab IV tentang Hak-Hak Korban Pasal 10 meliputi perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan pelayanan bimbingan rohani.

Dalam sosiologi, KDRT dilihat sebagai fenomena yang ada dalam keluarga yang berhubungan dengan anggota keluarga dan masyarakat yang ada dalam lingkungan keluarga tersebut, seperti tetangga ataupun orang yang mempunyai hubungan khusus dengan keluarga tersebut. Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga tidak terlepas dari pengaruh dominasi dan kekuasaan pelaku terhadap korbannya, dominasi dan kekuasaan ini terbentuk karena pola pikir serta pandangan hidup berdasarkan lingkungan kebudayaan dan sistem nilai yang telah tertanam. Hasil analisis latar belakang keluarga dapat menjadi jawaban mengapa seseorang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga ini.

- Advertisement -

KEHIDUPAN setelah menikah atau biasa disebut dengan rumah tangga merupakan sebuah keluarga inti yang terdiri atas suami, istri, dan anak. Dalam kehidupan berumah tangga, suatu keluarga sejatinya adalah kehidupan yang bahagia penuh dengan ketenteraman dan kedamaian, walaupun terdapat permasalahan semestinya bisa diselesaikan secara kekeluargaan tanpa adanya emosi. Namun, miris sekali rasanya, sampai saat ini masih saja ada kasus kekerasan di dalam rumah tangga. Fakta sosial ini telah lama terjadi bahkan berlanjut hingga saat ini. Perilaku tidak terpuji ini dapat menggoyahkan kehidupan berumah tangga, sehingga dalam hal ini dapat menyebabkan perceraian.

Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT sangat tidak dibenarkan dalam kehidupan berumah tangga dan telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia, kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Bab 1 tentang Ketentuan Umum Pasal 1 bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan oleh suami atau istri terhadap pasangannya, ataupun terhadap anak-anaknya dan orang lain yang ada dalam ruang lingkup keluarga tersebut. Dalam hal ini ruang lingkup rumah tangga sebagaimana yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Bab 1 tentang Ketentuan Umum Pasal 2 meliputi: a) suami, istri, anak; b) orang-orang yang mempunyai hubungan dengan suami, istri, dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga; dan atau c) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Larangan kekerasan dalam rumah tangga seperti yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Bab III tentang Larangan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 5 meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran anggota rumah tangga, sebagai berikut. Kekerasan fisik yang dimaksud adalah perbuatan yang dapat mengakibatkan atau menimbulkan rasa sakit ataupun jatuh sakit dan luka berat pada anggota tubuh seseorang. Kekerasan psikis yang dimaksud adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan dalam bertindak, timbulnya rasa tidak berdaya dan penderitaan berat pada pikiran seseorang. Kekerasan seksual yang dimaksud adalah perbuatan pemaksaan pada saat melakukan hubungan seksual terhadap istri ataupun orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut. Penelantaran anggota rumah tangga yang dimaksud adalah menelantarkan orang yang ada dalam ruang lingkup rumah tangga padahal menurut hukum yang berlaku wajib memberikan kehidupan dan pemeliharaan kepada orang (anggota rumah tangga) tersebut.

Sedangkan hukuman bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga seperti yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Bab VIII tentang Ketentuan Pidana Pasal 44 sampai Pasal 50.

Penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga melalui perlindungan terhadap korban seperti yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Bab IV tentang Hak-Hak Korban Pasal 10 meliputi perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan pelayanan bimbingan rohani.

Dalam sosiologi, KDRT dilihat sebagai fenomena yang ada dalam keluarga yang berhubungan dengan anggota keluarga dan masyarakat yang ada dalam lingkungan keluarga tersebut, seperti tetangga ataupun orang yang mempunyai hubungan khusus dengan keluarga tersebut. Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga tidak terlepas dari pengaruh dominasi dan kekuasaan pelaku terhadap korbannya, dominasi dan kekuasaan ini terbentuk karena pola pikir serta pandangan hidup berdasarkan lingkungan kebudayaan dan sistem nilai yang telah tertanam. Hasil analisis latar belakang keluarga dapat menjadi jawaban mengapa seseorang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga ini.

KEHIDUPAN setelah menikah atau biasa disebut dengan rumah tangga merupakan sebuah keluarga inti yang terdiri atas suami, istri, dan anak. Dalam kehidupan berumah tangga, suatu keluarga sejatinya adalah kehidupan yang bahagia penuh dengan ketenteraman dan kedamaian, walaupun terdapat permasalahan semestinya bisa diselesaikan secara kekeluargaan tanpa adanya emosi. Namun, miris sekali rasanya, sampai saat ini masih saja ada kasus kekerasan di dalam rumah tangga. Fakta sosial ini telah lama terjadi bahkan berlanjut hingga saat ini. Perilaku tidak terpuji ini dapat menggoyahkan kehidupan berumah tangga, sehingga dalam hal ini dapat menyebabkan perceraian.

Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT sangat tidak dibenarkan dalam kehidupan berumah tangga dan telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia, kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Bab 1 tentang Ketentuan Umum Pasal 1 bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan oleh suami atau istri terhadap pasangannya, ataupun terhadap anak-anaknya dan orang lain yang ada dalam ruang lingkup keluarga tersebut. Dalam hal ini ruang lingkup rumah tangga sebagaimana yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Bab 1 tentang Ketentuan Umum Pasal 2 meliputi: a) suami, istri, anak; b) orang-orang yang mempunyai hubungan dengan suami, istri, dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga; dan atau c) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Larangan kekerasan dalam rumah tangga seperti yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Bab III tentang Larangan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 5 meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran anggota rumah tangga, sebagai berikut. Kekerasan fisik yang dimaksud adalah perbuatan yang dapat mengakibatkan atau menimbulkan rasa sakit ataupun jatuh sakit dan luka berat pada anggota tubuh seseorang. Kekerasan psikis yang dimaksud adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan dalam bertindak, timbulnya rasa tidak berdaya dan penderitaan berat pada pikiran seseorang. Kekerasan seksual yang dimaksud adalah perbuatan pemaksaan pada saat melakukan hubungan seksual terhadap istri ataupun orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut. Penelantaran anggota rumah tangga yang dimaksud adalah menelantarkan orang yang ada dalam ruang lingkup rumah tangga padahal menurut hukum yang berlaku wajib memberikan kehidupan dan pemeliharaan kepada orang (anggota rumah tangga) tersebut.

Sedangkan hukuman bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga seperti yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Bab VIII tentang Ketentuan Pidana Pasal 44 sampai Pasal 50.

Penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga melalui perlindungan terhadap korban seperti yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Bab IV tentang Hak-Hak Korban Pasal 10 meliputi perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan pelayanan bimbingan rohani.

Dalam sosiologi, KDRT dilihat sebagai fenomena yang ada dalam keluarga yang berhubungan dengan anggota keluarga dan masyarakat yang ada dalam lingkungan keluarga tersebut, seperti tetangga ataupun orang yang mempunyai hubungan khusus dengan keluarga tersebut. Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga tidak terlepas dari pengaruh dominasi dan kekuasaan pelaku terhadap korbannya, dominasi dan kekuasaan ini terbentuk karena pola pikir serta pandangan hidup berdasarkan lingkungan kebudayaan dan sistem nilai yang telah tertanam. Hasil analisis latar belakang keluarga dapat menjadi jawaban mengapa seseorang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga ini.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/