Pada hari Senin 15 Oktober 2019 yang lalu ada peristiwa penting yang luput dari pengamatan sebagian  besar masyarakat. Peristiwa itu tidak lain, diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang yang diundangkan hanya berselang sehari setelah disahkan ini, yaitu diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2019 Nomor 186, tidak begitu popular mungkin disebabkan oleh 2 hal. Pertama, karena maraknya demonstrasi mahasiswa yang masif di berbagai kota di Indonesia menentang revisi Undang-Undang KPK yang dibarengi pula dengan kerusuhan berbau SARA di Papua. Kedua, hampir seluruh mata rakyat Indonesia waktu itu sedang tertuju kepada hari “H” pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih yang telah berhasil memenangkan pilpres dengan penuh dramatis.

Perubahan undang-undang yang hanya mengatur batas usia tersebut sebenarnya lahir dalam rangka sinkronisasi dengan undang-undang lain. Sebagaimana kita ketahui menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, yang disebut anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Sedangkan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah berumur 19 tahun dan pihak wanita sudah berumur 16 Tahun. Bagi pihak laki-laki menurut Undang-Undang Perlindungan Anak tentu tidak masalah karena sudah melebihi garis demarkasi antara anak, di satu pihak, dan bukan anak, di pihak lain.

Yang menjadi persoalan adalah batas usia minimal untuk menikah bagi perempuan. Kebolehan melakukan pernikahan bagi perempuan yang baru berusia 16 tahun jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 sebab usia 16 tahun menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 adalah masih masuk kategori anak-anak. Dengan kata lain, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sama halnya memberikan legalisasi terjadinya perkawinan anak-anak di bawah umur. Pendekatan kuantitatif mengenai kematangan jiwa raga seorang anak ini memang tidak terlepas  dari stigmatisasi bernada pesimistis, bahwa perkawinan yang terjadi di kalangan anak-anak cenderung akan berdampak buruk, seperti mudah cerai, melahirkan keturunan yang kurang sehat, dan sejumlah stigma negatif lainnya.

Di sisi lain, pembedaan usia nikah 19 tahun bagi pihak laki-laki dan 16 di pihak wanita menurut Mahkamah Konstitusi dianggap sebagai sikap diskriminasi. Sebagaimana kita ketahui  melalui putusannya Nomor 22/PUU-XV/2017, MK memberikan salah satu pertimbangan bahwa batas minimal perkawinan antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi terhadap pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan  hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Menurut MK ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga.

Retorika yuridis di atas tampaknya semakin menemukan dukungannya ketika harus dikaitkan dengan “program klasik kependudukan”. Dan, ini secara jelas telah diakui dalam penjelasan UU Nomor 16 Tahun 2019 yang secara implisit menyatakan bahwa pengunduran usia nikah tersebut untuk menekan laju angka kelahiran. Laju pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, secara statistik jelas akan mengganggu kenaikan pertumbuhan ekonomi. Bahkan, akan berdampak terhadap hasil pembangunan secara keseluruhan. Ketika program keluarga berencana (KB) awal-awal digalakkan di era Orde Baru, salah satu alasan mengapa kelahiran ‘harus’ dibatasi cukup dua anak bagi setiap pasangan adalah karena pembangunan tidak akan tidak mempunyai arti apa-apa bila laju pertumbuhan penduduk tidak terkendali. Selain pertimbangan diskriminasi, kiranya politik hukum demikian juga menjadi salah satu pertimbangan perubahan usia minimal nikah bagi perempuan.

Terlepas dari aneka retorika di atas, saat ini batas usia minimal diperbolehkan nikah pria dan wanita telah disamakan. Pada Pasal 7 ayat (1) tegas disebutkan : “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun”.