alexametrics
27.1 C
Jember
Wednesday, 10 August 2022

Indonesia Negara Demokrasi: No Gender Difference

Mobile_AP_Rectangle 1

Demokrasi di masa reformasi saat ini sangat mengkhawatirkan. Kebebasan seseorang pun masih dibilang tersimpul. Saat ini dinamika persoalan negara Indonesia adalah tentang perempuan yang menjadi perwakilan dalam ranah politik. Perempuan dianggap menjadi makhluk kedua atau second person setelah laki-laki. Di mana ia hanya perlu mengikuti perintah dari seorang imam. Sering sekali banyak yang menganggap bahwa seorang women tidak perlu menduduki jabatan di dalam pemerintahan karena mereka dianggap tidak mampu untuk menjalani bagian dari seorang leader.

Sering kali kita lihat bahwa partisipasi perempuan terhadap perpolitikan sangat sedikit atau rendah. Hal itu disebabkan oleh peranggapan seorang perempuan sebagai makhluk kedua dari laki-laki atau second person. Di Asia Tenggara, Indonesia menduduki posisi ketujuh sebagai negara yang di mana partisipasi perempuan dalam suatu parlemen sangat rendah. Hal itu dilihat dari data World Bank pada tahun 2019. Keterwakilan perempuan dalam ranah politik paling 30 persen. Hal itu pula telah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Akan tetapi, secara realitasnya 30 persen tersebut masih belum terpenuhi dalam melakukan partisipasi politik. Penilaian masyarakat dan marginalisasi masyarakat kepada perempuan dalam persoalan menjadi keterwakilan ataupun leader, menjadi suatu faktor penghambat perempuan untuk tidak ikut berpartisipasi dalam ranah perpolitikan.

Dalam suatu sistem demokrasi, tidak perlu adanya memarginalisasikan perempuan. Pada dasarnya setiap orang bisa untuk menjadi perwakilan dalam daerahnya masing-masing ataupun mereka bisa untuk menjadi leader. Seorang leader tidak harus seorang laki-laki. Akan tetapi, perempuan pun bisa menjadi pemimpin karena sejatinya seorang pemimpin hanya perlu dilihat dari bagaimana ia menjalankan kewajibannya, tanggung jawabnya, ketegasannya dan kepedulian mereka terhadap rakyatnya, no gender difference.

Mobile_AP_Rectangle 2

Negara Indonesia adalah negara demokrasi tetapi hal itu menyimpang seakan menjadi negara yang demo-crazy. Jika dikatakan sebagai negara yang demokrasi, hal itu terlalu jauh dari kata kebebasan yang akan diberikan kepada semua masyarakat, termasuk kebebasan seseorang dalam ranah politik. Partisipasi kaum hawa rendah karena perbedaan gender, yang di mana selalu dikaitkan dengan peran perempuan, sifat biologisnya, serta hak dan juga posisinya. Jika suatu negara itu demokrasi seharusnya tidak ada suatu perbedaan gender jika harus mengambil alih dalam ranah politik. Seperti yang kita ketahui pula bahwa tidak ada suatu larangan yang melarang seorang perempuan untuk menjadi perwakilan dalam daerah ataupun harus menjadi seorang pemimpin. Yang ada hanyalah suatu sistem demokrasi yang ada di Indonesia dengan memberikan kebebasan hak individu dalam hal apa pun termasuk dalam ranah politik.

Adanya suatu kekangan masyarakat kepada pihak perempuan dalam keterwakilannya dalam ranah politik maka akan memberikan rasa takut kepada perempuan untuk ikut andil. Stigma yang membuat seorang perempuan takut adalah karena banyaknya penilaian masyarakat bahwa perempuan tidak bisa memimpin dan mengambil keputusan serta perempuan selalu plinplan. Stereotip dan marginalisasi yang berkembang di masyarakat tentang perempuan dalam ranah politik akan membuat penilaian baru bahwasanya perempuan tidak sepatutnya ada di tempat ranah perpolitikan.

- Advertisement -

Demokrasi di masa reformasi saat ini sangat mengkhawatirkan. Kebebasan seseorang pun masih dibilang tersimpul. Saat ini dinamika persoalan negara Indonesia adalah tentang perempuan yang menjadi perwakilan dalam ranah politik. Perempuan dianggap menjadi makhluk kedua atau second person setelah laki-laki. Di mana ia hanya perlu mengikuti perintah dari seorang imam. Sering sekali banyak yang menganggap bahwa seorang women tidak perlu menduduki jabatan di dalam pemerintahan karena mereka dianggap tidak mampu untuk menjalani bagian dari seorang leader.

Sering kali kita lihat bahwa partisipasi perempuan terhadap perpolitikan sangat sedikit atau rendah. Hal itu disebabkan oleh peranggapan seorang perempuan sebagai makhluk kedua dari laki-laki atau second person. Di Asia Tenggara, Indonesia menduduki posisi ketujuh sebagai negara yang di mana partisipasi perempuan dalam suatu parlemen sangat rendah. Hal itu dilihat dari data World Bank pada tahun 2019. Keterwakilan perempuan dalam ranah politik paling 30 persen. Hal itu pula telah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Akan tetapi, secara realitasnya 30 persen tersebut masih belum terpenuhi dalam melakukan partisipasi politik. Penilaian masyarakat dan marginalisasi masyarakat kepada perempuan dalam persoalan menjadi keterwakilan ataupun leader, menjadi suatu faktor penghambat perempuan untuk tidak ikut berpartisipasi dalam ranah perpolitikan.

Dalam suatu sistem demokrasi, tidak perlu adanya memarginalisasikan perempuan. Pada dasarnya setiap orang bisa untuk menjadi perwakilan dalam daerahnya masing-masing ataupun mereka bisa untuk menjadi leader. Seorang leader tidak harus seorang laki-laki. Akan tetapi, perempuan pun bisa menjadi pemimpin karena sejatinya seorang pemimpin hanya perlu dilihat dari bagaimana ia menjalankan kewajibannya, tanggung jawabnya, ketegasannya dan kepedulian mereka terhadap rakyatnya, no gender difference.

Negara Indonesia adalah negara demokrasi tetapi hal itu menyimpang seakan menjadi negara yang demo-crazy. Jika dikatakan sebagai negara yang demokrasi, hal itu terlalu jauh dari kata kebebasan yang akan diberikan kepada semua masyarakat, termasuk kebebasan seseorang dalam ranah politik. Partisipasi kaum hawa rendah karena perbedaan gender, yang di mana selalu dikaitkan dengan peran perempuan, sifat biologisnya, serta hak dan juga posisinya. Jika suatu negara itu demokrasi seharusnya tidak ada suatu perbedaan gender jika harus mengambil alih dalam ranah politik. Seperti yang kita ketahui pula bahwa tidak ada suatu larangan yang melarang seorang perempuan untuk menjadi perwakilan dalam daerah ataupun harus menjadi seorang pemimpin. Yang ada hanyalah suatu sistem demokrasi yang ada di Indonesia dengan memberikan kebebasan hak individu dalam hal apa pun termasuk dalam ranah politik.

Adanya suatu kekangan masyarakat kepada pihak perempuan dalam keterwakilannya dalam ranah politik maka akan memberikan rasa takut kepada perempuan untuk ikut andil. Stigma yang membuat seorang perempuan takut adalah karena banyaknya penilaian masyarakat bahwa perempuan tidak bisa memimpin dan mengambil keputusan serta perempuan selalu plinplan. Stereotip dan marginalisasi yang berkembang di masyarakat tentang perempuan dalam ranah politik akan membuat penilaian baru bahwasanya perempuan tidak sepatutnya ada di tempat ranah perpolitikan.

Demokrasi di masa reformasi saat ini sangat mengkhawatirkan. Kebebasan seseorang pun masih dibilang tersimpul. Saat ini dinamika persoalan negara Indonesia adalah tentang perempuan yang menjadi perwakilan dalam ranah politik. Perempuan dianggap menjadi makhluk kedua atau second person setelah laki-laki. Di mana ia hanya perlu mengikuti perintah dari seorang imam. Sering sekali banyak yang menganggap bahwa seorang women tidak perlu menduduki jabatan di dalam pemerintahan karena mereka dianggap tidak mampu untuk menjalani bagian dari seorang leader.

Sering kali kita lihat bahwa partisipasi perempuan terhadap perpolitikan sangat sedikit atau rendah. Hal itu disebabkan oleh peranggapan seorang perempuan sebagai makhluk kedua dari laki-laki atau second person. Di Asia Tenggara, Indonesia menduduki posisi ketujuh sebagai negara yang di mana partisipasi perempuan dalam suatu parlemen sangat rendah. Hal itu dilihat dari data World Bank pada tahun 2019. Keterwakilan perempuan dalam ranah politik paling 30 persen. Hal itu pula telah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Akan tetapi, secara realitasnya 30 persen tersebut masih belum terpenuhi dalam melakukan partisipasi politik. Penilaian masyarakat dan marginalisasi masyarakat kepada perempuan dalam persoalan menjadi keterwakilan ataupun leader, menjadi suatu faktor penghambat perempuan untuk tidak ikut berpartisipasi dalam ranah perpolitikan.

Dalam suatu sistem demokrasi, tidak perlu adanya memarginalisasikan perempuan. Pada dasarnya setiap orang bisa untuk menjadi perwakilan dalam daerahnya masing-masing ataupun mereka bisa untuk menjadi leader. Seorang leader tidak harus seorang laki-laki. Akan tetapi, perempuan pun bisa menjadi pemimpin karena sejatinya seorang pemimpin hanya perlu dilihat dari bagaimana ia menjalankan kewajibannya, tanggung jawabnya, ketegasannya dan kepedulian mereka terhadap rakyatnya, no gender difference.

Negara Indonesia adalah negara demokrasi tetapi hal itu menyimpang seakan menjadi negara yang demo-crazy. Jika dikatakan sebagai negara yang demokrasi, hal itu terlalu jauh dari kata kebebasan yang akan diberikan kepada semua masyarakat, termasuk kebebasan seseorang dalam ranah politik. Partisipasi kaum hawa rendah karena perbedaan gender, yang di mana selalu dikaitkan dengan peran perempuan, sifat biologisnya, serta hak dan juga posisinya. Jika suatu negara itu demokrasi seharusnya tidak ada suatu perbedaan gender jika harus mengambil alih dalam ranah politik. Seperti yang kita ketahui pula bahwa tidak ada suatu larangan yang melarang seorang perempuan untuk menjadi perwakilan dalam daerah ataupun harus menjadi seorang pemimpin. Yang ada hanyalah suatu sistem demokrasi yang ada di Indonesia dengan memberikan kebebasan hak individu dalam hal apa pun termasuk dalam ranah politik.

Adanya suatu kekangan masyarakat kepada pihak perempuan dalam keterwakilannya dalam ranah politik maka akan memberikan rasa takut kepada perempuan untuk ikut andil. Stigma yang membuat seorang perempuan takut adalah karena banyaknya penilaian masyarakat bahwa perempuan tidak bisa memimpin dan mengambil keputusan serta perempuan selalu plinplan. Stereotip dan marginalisasi yang berkembang di masyarakat tentang perempuan dalam ranah politik akan membuat penilaian baru bahwasanya perempuan tidak sepatutnya ada di tempat ranah perpolitikan.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/