alexametrics
23.1 C
Jember
Monday, 27 June 2022

Save (Perempuan) Jember, Sahkan RUU PKS

Mobile_AP_Rectangle 1

Kekerasan seksual terus menjadi isu hangat hingga saat ini. Berbagai bentuk kekerasan terus berkembang dalam kehidupan masyarakat. Mulai dari kekerasan luring yang memerlukan kontak fisik, hingga kekerasan daring melalui media virtual. Dengan banyaknya kasus kekerasan seksual yang semakin meningkat dan peraturan yang ada, secara komprehensif belum dapat melindungi korban kekerasan seksual. Justru Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) yang disambut baik oleh masyarakat sebagai payung hukum yang dapat melindungi korban, dan memberikan hak-hak terhadap korban, telah resmi ditarik oleh Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Bentuk-bentuk kekerasan seksual sendiri sangat banyak mulai dari menghina, merendahkan, menyerang, dan tindakan lainnya terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang, dan fungsi reproduksi yang dilakukan secara paksa. Selain itu, Komnas Perempuan juga membagi bentuk kekerasan seksual menjadi 15, yaitu perkosaan, pemaksaan kehamilan, intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan, pemaksaan aborsi, pelecehan seksual, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, eksploitasi seksual, penyiksaan seksual, perdagangan perempuan dengan tujuan seksual, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, prostitusi paksa, diskriminasi perempuan, perbudakan seksual, kontrol seksual, dan pemaksaan perkawinan.

Seiring berkembangnya teknologi, kasus kekerasan bukan hanya terjadi pada fisik saja, tetapi juga sering terjadi pada nonfisik. Terlebih lagi bagi perempuan. Menurut Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan, jumlah kekerasan seksual terhadap perempuan selama 12 tahun terakhir sampai tahun 2020, angkanya naik mencapai 792 persen. Dan pada 2019 ada 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan di 33 provinsi. Kasus pemerkosaan menjadi kasus dengan catatan tertinggi dengan jumlah kasus sebanyak 9.039. Namun, jika dilihat dari fakta yang ada, menunjukkan bahwa banyak sekali korban kekerasan seksual yang tidak mau melapor karena adanya ancaman dari pelaku yang ditujukan kepada korban.

Mobile_AP_Rectangle 2

Adanya sikap menyalahkan korban merupakan anggapan bahwa kekerasan seksual sepenuhnya bukan salah pelaku. Namun, hal ini juga terjadi karena kesalahan korban yang sering dinilai mengundang pelaku untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan korban, yaitu tindakan seksual. Tindakan yang terus menyalahkan korban atau victim blaming sering dijadikan dasar pembenar atas kasus kekerasan seksual. Seperti pakaian yang dipakai korban dianggap mengundang pelaku untuk melakukan kekerasan seksual, korban yang keluar malam dan lewat di tempat sepi, dan sebagainya. Budaya ini membuat korban takut dan traumatis sehingga kasus kekerasan seksual tak kunjung terselesaikan.

Saat ini, kasus kekerasan terhadap perempuan mulai terungkap. Banyak korban kasus kekerasan seksual mulai berani melaporkan kejadian yang menimpanya. Beberapa tokoh publik menjadi ikon dan juru bicara antikekerasan terhadap perempuan. Hal itu karena mereka mengalaminya sendiri. Namun, jika diamati secara detail, masalah ini masih ditempatkan sebagai masalah kriminal. Tidak ada simpati yang ditunjukkan oleh masyarakat kepada korban kekerasan. Bahkan korban dihina dan diperlakukan tidak semestinya. Lebih ironisnya lagi, keluarga korban kekerasan seksual menganggap bahwa anggota keluarga yang menjadi korban sebagai aib yang harus ditutupi.

Sistem hukum yang ada saat ini belum menjamin penghapusan kekerasan seksual mencakup aspek pencegahan, perlindungan, pemulihan, dan pemberdayaan korban secara komprehensif. Aturan yang ada hanya menitikberatkan kekerasan seksual sebagai pelanggaran terhadap ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Sudah banyak terjadi kasus kekerasan seksual. Korbannya bukan hanya perempuan, tapi juga laki-laki. Ada juga orang dewasa dan sekarang sudah merambah ke usia remaja, anak-anak, bahkan balita.

Laporan dari Komnas Perempuan bahwa jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol pada tahun 2020 sama seperti tahun sebelumnya yaitu kasus kekerasan dalam rumah tangga/ranah personal (KDRT/RP) yang mencapai jumlah 11.105 kasus. Perinciannya, kasus kekerasan fisik 4.783 kasus, kekerasan seksual sebanyak 2.807 kasus, psikis 2.056 kasus, dan ekonomi 1.459 kasus. Dari sekian banyaknya kasus kekerasan seksual hanya sedikit kasus yang bisa terselesaikan dengan advokasi yang baik, sedangkan sebagian besarnya tidak mampu terselesaikan.

Catahu Komnas Perempuan mencatatkan 431.471 kasus terhadap perempuan yang terdiri atas 421.752 kasus bersumber dari data kasus yang ditangani pengadilan agama, 14.719 kasus yang ditangani lembaga mitra pendayagunaan yang tersebar di Indonesia dan 1.419 kasus dari Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR).

Terdapat beberapa fakta yang sudah terjadi seperti contohnya kasus yang dilakukan oleh RH, seorang dosen di salah satu Universitas yang ada di Jember dan merupakan lulusan luar negeri. RH melakukan pelecehan seksual kepada keponakannya sendiri yang tinggal serumah dengannya. Korban memilih untuk melawan dengan merekam bukti percakapannya dengan tersangka melalui telepon yang diletakkan di bawah bantal.

- Advertisement -

Kekerasan seksual terus menjadi isu hangat hingga saat ini. Berbagai bentuk kekerasan terus berkembang dalam kehidupan masyarakat. Mulai dari kekerasan luring yang memerlukan kontak fisik, hingga kekerasan daring melalui media virtual. Dengan banyaknya kasus kekerasan seksual yang semakin meningkat dan peraturan yang ada, secara komprehensif belum dapat melindungi korban kekerasan seksual. Justru Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) yang disambut baik oleh masyarakat sebagai payung hukum yang dapat melindungi korban, dan memberikan hak-hak terhadap korban, telah resmi ditarik oleh Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Bentuk-bentuk kekerasan seksual sendiri sangat banyak mulai dari menghina, merendahkan, menyerang, dan tindakan lainnya terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang, dan fungsi reproduksi yang dilakukan secara paksa. Selain itu, Komnas Perempuan juga membagi bentuk kekerasan seksual menjadi 15, yaitu perkosaan, pemaksaan kehamilan, intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan, pemaksaan aborsi, pelecehan seksual, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, eksploitasi seksual, penyiksaan seksual, perdagangan perempuan dengan tujuan seksual, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, prostitusi paksa, diskriminasi perempuan, perbudakan seksual, kontrol seksual, dan pemaksaan perkawinan.

Seiring berkembangnya teknologi, kasus kekerasan bukan hanya terjadi pada fisik saja, tetapi juga sering terjadi pada nonfisik. Terlebih lagi bagi perempuan. Menurut Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan, jumlah kekerasan seksual terhadap perempuan selama 12 tahun terakhir sampai tahun 2020, angkanya naik mencapai 792 persen. Dan pada 2019 ada 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan di 33 provinsi. Kasus pemerkosaan menjadi kasus dengan catatan tertinggi dengan jumlah kasus sebanyak 9.039. Namun, jika dilihat dari fakta yang ada, menunjukkan bahwa banyak sekali korban kekerasan seksual yang tidak mau melapor karena adanya ancaman dari pelaku yang ditujukan kepada korban.

Adanya sikap menyalahkan korban merupakan anggapan bahwa kekerasan seksual sepenuhnya bukan salah pelaku. Namun, hal ini juga terjadi karena kesalahan korban yang sering dinilai mengundang pelaku untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan korban, yaitu tindakan seksual. Tindakan yang terus menyalahkan korban atau victim blaming sering dijadikan dasar pembenar atas kasus kekerasan seksual. Seperti pakaian yang dipakai korban dianggap mengundang pelaku untuk melakukan kekerasan seksual, korban yang keluar malam dan lewat di tempat sepi, dan sebagainya. Budaya ini membuat korban takut dan traumatis sehingga kasus kekerasan seksual tak kunjung terselesaikan.

Saat ini, kasus kekerasan terhadap perempuan mulai terungkap. Banyak korban kasus kekerasan seksual mulai berani melaporkan kejadian yang menimpanya. Beberapa tokoh publik menjadi ikon dan juru bicara antikekerasan terhadap perempuan. Hal itu karena mereka mengalaminya sendiri. Namun, jika diamati secara detail, masalah ini masih ditempatkan sebagai masalah kriminal. Tidak ada simpati yang ditunjukkan oleh masyarakat kepada korban kekerasan. Bahkan korban dihina dan diperlakukan tidak semestinya. Lebih ironisnya lagi, keluarga korban kekerasan seksual menganggap bahwa anggota keluarga yang menjadi korban sebagai aib yang harus ditutupi.

Sistem hukum yang ada saat ini belum menjamin penghapusan kekerasan seksual mencakup aspek pencegahan, perlindungan, pemulihan, dan pemberdayaan korban secara komprehensif. Aturan yang ada hanya menitikberatkan kekerasan seksual sebagai pelanggaran terhadap ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Sudah banyak terjadi kasus kekerasan seksual. Korbannya bukan hanya perempuan, tapi juga laki-laki. Ada juga orang dewasa dan sekarang sudah merambah ke usia remaja, anak-anak, bahkan balita.

Laporan dari Komnas Perempuan bahwa jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol pada tahun 2020 sama seperti tahun sebelumnya yaitu kasus kekerasan dalam rumah tangga/ranah personal (KDRT/RP) yang mencapai jumlah 11.105 kasus. Perinciannya, kasus kekerasan fisik 4.783 kasus, kekerasan seksual sebanyak 2.807 kasus, psikis 2.056 kasus, dan ekonomi 1.459 kasus. Dari sekian banyaknya kasus kekerasan seksual hanya sedikit kasus yang bisa terselesaikan dengan advokasi yang baik, sedangkan sebagian besarnya tidak mampu terselesaikan.

Catahu Komnas Perempuan mencatatkan 431.471 kasus terhadap perempuan yang terdiri atas 421.752 kasus bersumber dari data kasus yang ditangani pengadilan agama, 14.719 kasus yang ditangani lembaga mitra pendayagunaan yang tersebar di Indonesia dan 1.419 kasus dari Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR).

Terdapat beberapa fakta yang sudah terjadi seperti contohnya kasus yang dilakukan oleh RH, seorang dosen di salah satu Universitas yang ada di Jember dan merupakan lulusan luar negeri. RH melakukan pelecehan seksual kepada keponakannya sendiri yang tinggal serumah dengannya. Korban memilih untuk melawan dengan merekam bukti percakapannya dengan tersangka melalui telepon yang diletakkan di bawah bantal.

Kekerasan seksual terus menjadi isu hangat hingga saat ini. Berbagai bentuk kekerasan terus berkembang dalam kehidupan masyarakat. Mulai dari kekerasan luring yang memerlukan kontak fisik, hingga kekerasan daring melalui media virtual. Dengan banyaknya kasus kekerasan seksual yang semakin meningkat dan peraturan yang ada, secara komprehensif belum dapat melindungi korban kekerasan seksual. Justru Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) yang disambut baik oleh masyarakat sebagai payung hukum yang dapat melindungi korban, dan memberikan hak-hak terhadap korban, telah resmi ditarik oleh Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Bentuk-bentuk kekerasan seksual sendiri sangat banyak mulai dari menghina, merendahkan, menyerang, dan tindakan lainnya terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang, dan fungsi reproduksi yang dilakukan secara paksa. Selain itu, Komnas Perempuan juga membagi bentuk kekerasan seksual menjadi 15, yaitu perkosaan, pemaksaan kehamilan, intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan, pemaksaan aborsi, pelecehan seksual, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, eksploitasi seksual, penyiksaan seksual, perdagangan perempuan dengan tujuan seksual, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, prostitusi paksa, diskriminasi perempuan, perbudakan seksual, kontrol seksual, dan pemaksaan perkawinan.

Seiring berkembangnya teknologi, kasus kekerasan bukan hanya terjadi pada fisik saja, tetapi juga sering terjadi pada nonfisik. Terlebih lagi bagi perempuan. Menurut Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan, jumlah kekerasan seksual terhadap perempuan selama 12 tahun terakhir sampai tahun 2020, angkanya naik mencapai 792 persen. Dan pada 2019 ada 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan di 33 provinsi. Kasus pemerkosaan menjadi kasus dengan catatan tertinggi dengan jumlah kasus sebanyak 9.039. Namun, jika dilihat dari fakta yang ada, menunjukkan bahwa banyak sekali korban kekerasan seksual yang tidak mau melapor karena adanya ancaman dari pelaku yang ditujukan kepada korban.

Adanya sikap menyalahkan korban merupakan anggapan bahwa kekerasan seksual sepenuhnya bukan salah pelaku. Namun, hal ini juga terjadi karena kesalahan korban yang sering dinilai mengundang pelaku untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan korban, yaitu tindakan seksual. Tindakan yang terus menyalahkan korban atau victim blaming sering dijadikan dasar pembenar atas kasus kekerasan seksual. Seperti pakaian yang dipakai korban dianggap mengundang pelaku untuk melakukan kekerasan seksual, korban yang keluar malam dan lewat di tempat sepi, dan sebagainya. Budaya ini membuat korban takut dan traumatis sehingga kasus kekerasan seksual tak kunjung terselesaikan.

Saat ini, kasus kekerasan terhadap perempuan mulai terungkap. Banyak korban kasus kekerasan seksual mulai berani melaporkan kejadian yang menimpanya. Beberapa tokoh publik menjadi ikon dan juru bicara antikekerasan terhadap perempuan. Hal itu karena mereka mengalaminya sendiri. Namun, jika diamati secara detail, masalah ini masih ditempatkan sebagai masalah kriminal. Tidak ada simpati yang ditunjukkan oleh masyarakat kepada korban kekerasan. Bahkan korban dihina dan diperlakukan tidak semestinya. Lebih ironisnya lagi, keluarga korban kekerasan seksual menganggap bahwa anggota keluarga yang menjadi korban sebagai aib yang harus ditutupi.

Sistem hukum yang ada saat ini belum menjamin penghapusan kekerasan seksual mencakup aspek pencegahan, perlindungan, pemulihan, dan pemberdayaan korban secara komprehensif. Aturan yang ada hanya menitikberatkan kekerasan seksual sebagai pelanggaran terhadap ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Sudah banyak terjadi kasus kekerasan seksual. Korbannya bukan hanya perempuan, tapi juga laki-laki. Ada juga orang dewasa dan sekarang sudah merambah ke usia remaja, anak-anak, bahkan balita.

Laporan dari Komnas Perempuan bahwa jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol pada tahun 2020 sama seperti tahun sebelumnya yaitu kasus kekerasan dalam rumah tangga/ranah personal (KDRT/RP) yang mencapai jumlah 11.105 kasus. Perinciannya, kasus kekerasan fisik 4.783 kasus, kekerasan seksual sebanyak 2.807 kasus, psikis 2.056 kasus, dan ekonomi 1.459 kasus. Dari sekian banyaknya kasus kekerasan seksual hanya sedikit kasus yang bisa terselesaikan dengan advokasi yang baik, sedangkan sebagian besarnya tidak mampu terselesaikan.

Catahu Komnas Perempuan mencatatkan 431.471 kasus terhadap perempuan yang terdiri atas 421.752 kasus bersumber dari data kasus yang ditangani pengadilan agama, 14.719 kasus yang ditangani lembaga mitra pendayagunaan yang tersebar di Indonesia dan 1.419 kasus dari Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR).

Terdapat beberapa fakta yang sudah terjadi seperti contohnya kasus yang dilakukan oleh RH, seorang dosen di salah satu Universitas yang ada di Jember dan merupakan lulusan luar negeri. RH melakukan pelecehan seksual kepada keponakannya sendiri yang tinggal serumah dengannya. Korban memilih untuk melawan dengan merekam bukti percakapannya dengan tersangka melalui telepon yang diletakkan di bawah bantal.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/