alexametrics
24 C
Jember
Wednesday, 18 May 2022

Usul Penghapusan Paslon Petahana

Mobile_AP_Rectangle 1

PROSES Pilpres 2019 telah mencapai klimaksnya setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk menolak gugatan pemohon kubu paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno pada sidang pembacaan amar putusan yang dilaksanakan pada Kamis (27/6/2019). Dengan keputusan MK yang bersifat final dan mengikat tersebut, sengketa pilpres 2019 dianggap selesai. Selanjutnya, berdasar putusan MK tersebut, KPU menetapkan paslon 01 Joko Widodo dan KH. Ma’ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pada Minggu (30/6/2019).

Menariknya, meski yang digugat adalah Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), namun dalam rangkaian persidangan itu muncul juga dugaan dari pihak pemohon yang mengarah pada ketidaknetralan penyelenggara pemilu, aparat pemerintahan, dan pihak terkait, yang menguntungkan paslon petahana.

Oleh karena itu, usulan agar menghapus paslon petahana untuk pemilu selanjutnya penting untuk ditindaklanjuti. Maksudnya, agar didesain tidak ada periode kedua dan selanjutnya bagi pejabat politik yang dipilih langsung oleh rakyat dalam pilkades, pilbup/walikota, pilgub, utamanya pilpres. Cukup sekali menjabat dengan waktu yang (agak) lama. Bisa 6,7, atau 8 tahun. Mengapa? Alasan-alasan berikut bisa menjadi pertimbangan.

Mobile_AP_Rectangle 2

Pertama, jika semua paslon adalah nonpetahana, maka persaingan pasti lebih fair play dan meminimalisasi berbagai kecurigaan. Apakah bisa dipastikan bahwa tidak ada maksud berkampanye ketika paslon petahana menjalankan kegiatan kepemerintahan, lebih-lebih menjelang pemilu? Apalagi petahana memang diperbolehkan berkampanye dengan alasan cuti, di luar hari kerja, dan tidak menggunakan fasilitas negara. Belum lagi “amunisi” petahana yang lebih lengkap: jabatan dan kuasa yang masih melekat, jaringan yang terstruktur, sistematis, dan masif, dan lain sebagainya.

Kedua, modal sosialisasi masing-masing paslon relatif seimbang. Tidak akan ada seruan yang bersifat pejoratif seperti “Pilihlah yang memberikan bukti, bukan janji”, “Pilihlah yang sudah berpengalaman”, “Milih pemimpin rakyat kok coba-coba”, dan lain sebagainya. Berkaitan dengan ini  tentu saja paslon petahana dapat dengan mudah mengklaim dan membeberkan bukti-bukti keberhasilan selama periode pertama kepemimpinannya. Tentu kita masih ingat sindiran seorang menteri “Yang bayar gaji kamu siapa? Pemerintah atau siapa?” kepada seorang ASN bawahannya yang memilih desain nomor 2 untuk sosialisasi Pilpres 2019. Sedangkan bagi paslon nonpetahana, mau menunjukkan pengalaman dan bukti keberhasilan apa, lha wong menjabat saja belum.

Selain itu, tidak akan ada kecurigaan bahwa dana dan program pemerintah dimanfaatkan oleh paslon petahana untuk meraih simpati dan suara rakyat, seperti kenaikan gaji ASN dan honor kepala desa beserta perangkatnya, THR bagi ASN, serta pembagian sertifikat tanah secara massal, yang disengaja atau tidak, dilakukan menjelang pemilu.
Lalu, bagaimana jika ada penilaian bahwa petahana layak dipilih lagi agar keberhasilan yang dicapai dapat berlanjut dan lebih baik lagi? Jawabannya tentu masih teka-teki penuh misteri. Siapa yang bisa menjamin bahwa keberhasilannya itu akan berlanjut, bahkan lebih baik lagi? Adakah garansi bahwa di periode keduanya dia tidak kemaruk dan tidak menggunakannya sebagai aji mumpung? Atau jangan-jangan dia memanfaatkan atau dimanfaatkan oleh orang-orang di sekitarnya untuk mengembalikan ongkos politiknya.

- Advertisement -

PROSES Pilpres 2019 telah mencapai klimaksnya setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk menolak gugatan pemohon kubu paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno pada sidang pembacaan amar putusan yang dilaksanakan pada Kamis (27/6/2019). Dengan keputusan MK yang bersifat final dan mengikat tersebut, sengketa pilpres 2019 dianggap selesai. Selanjutnya, berdasar putusan MK tersebut, KPU menetapkan paslon 01 Joko Widodo dan KH. Ma’ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pada Minggu (30/6/2019).

Menariknya, meski yang digugat adalah Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), namun dalam rangkaian persidangan itu muncul juga dugaan dari pihak pemohon yang mengarah pada ketidaknetralan penyelenggara pemilu, aparat pemerintahan, dan pihak terkait, yang menguntungkan paslon petahana.

Oleh karena itu, usulan agar menghapus paslon petahana untuk pemilu selanjutnya penting untuk ditindaklanjuti. Maksudnya, agar didesain tidak ada periode kedua dan selanjutnya bagi pejabat politik yang dipilih langsung oleh rakyat dalam pilkades, pilbup/walikota, pilgub, utamanya pilpres. Cukup sekali menjabat dengan waktu yang (agak) lama. Bisa 6,7, atau 8 tahun. Mengapa? Alasan-alasan berikut bisa menjadi pertimbangan.

Pertama, jika semua paslon adalah nonpetahana, maka persaingan pasti lebih fair play dan meminimalisasi berbagai kecurigaan. Apakah bisa dipastikan bahwa tidak ada maksud berkampanye ketika paslon petahana menjalankan kegiatan kepemerintahan, lebih-lebih menjelang pemilu? Apalagi petahana memang diperbolehkan berkampanye dengan alasan cuti, di luar hari kerja, dan tidak menggunakan fasilitas negara. Belum lagi “amunisi” petahana yang lebih lengkap: jabatan dan kuasa yang masih melekat, jaringan yang terstruktur, sistematis, dan masif, dan lain sebagainya.

Kedua, modal sosialisasi masing-masing paslon relatif seimbang. Tidak akan ada seruan yang bersifat pejoratif seperti “Pilihlah yang memberikan bukti, bukan janji”, “Pilihlah yang sudah berpengalaman”, “Milih pemimpin rakyat kok coba-coba”, dan lain sebagainya. Berkaitan dengan ini  tentu saja paslon petahana dapat dengan mudah mengklaim dan membeberkan bukti-bukti keberhasilan selama periode pertama kepemimpinannya. Tentu kita masih ingat sindiran seorang menteri “Yang bayar gaji kamu siapa? Pemerintah atau siapa?” kepada seorang ASN bawahannya yang memilih desain nomor 2 untuk sosialisasi Pilpres 2019. Sedangkan bagi paslon nonpetahana, mau menunjukkan pengalaman dan bukti keberhasilan apa, lha wong menjabat saja belum.

Selain itu, tidak akan ada kecurigaan bahwa dana dan program pemerintah dimanfaatkan oleh paslon petahana untuk meraih simpati dan suara rakyat, seperti kenaikan gaji ASN dan honor kepala desa beserta perangkatnya, THR bagi ASN, serta pembagian sertifikat tanah secara massal, yang disengaja atau tidak, dilakukan menjelang pemilu.
Lalu, bagaimana jika ada penilaian bahwa petahana layak dipilih lagi agar keberhasilan yang dicapai dapat berlanjut dan lebih baik lagi? Jawabannya tentu masih teka-teki penuh misteri. Siapa yang bisa menjamin bahwa keberhasilannya itu akan berlanjut, bahkan lebih baik lagi? Adakah garansi bahwa di periode keduanya dia tidak kemaruk dan tidak menggunakannya sebagai aji mumpung? Atau jangan-jangan dia memanfaatkan atau dimanfaatkan oleh orang-orang di sekitarnya untuk mengembalikan ongkos politiknya.

PROSES Pilpres 2019 telah mencapai klimaksnya setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk menolak gugatan pemohon kubu paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno pada sidang pembacaan amar putusan yang dilaksanakan pada Kamis (27/6/2019). Dengan keputusan MK yang bersifat final dan mengikat tersebut, sengketa pilpres 2019 dianggap selesai. Selanjutnya, berdasar putusan MK tersebut, KPU menetapkan paslon 01 Joko Widodo dan KH. Ma’ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pada Minggu (30/6/2019).

Menariknya, meski yang digugat adalah Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), namun dalam rangkaian persidangan itu muncul juga dugaan dari pihak pemohon yang mengarah pada ketidaknetralan penyelenggara pemilu, aparat pemerintahan, dan pihak terkait, yang menguntungkan paslon petahana.

Oleh karena itu, usulan agar menghapus paslon petahana untuk pemilu selanjutnya penting untuk ditindaklanjuti. Maksudnya, agar didesain tidak ada periode kedua dan selanjutnya bagi pejabat politik yang dipilih langsung oleh rakyat dalam pilkades, pilbup/walikota, pilgub, utamanya pilpres. Cukup sekali menjabat dengan waktu yang (agak) lama. Bisa 6,7, atau 8 tahun. Mengapa? Alasan-alasan berikut bisa menjadi pertimbangan.

Pertama, jika semua paslon adalah nonpetahana, maka persaingan pasti lebih fair play dan meminimalisasi berbagai kecurigaan. Apakah bisa dipastikan bahwa tidak ada maksud berkampanye ketika paslon petahana menjalankan kegiatan kepemerintahan, lebih-lebih menjelang pemilu? Apalagi petahana memang diperbolehkan berkampanye dengan alasan cuti, di luar hari kerja, dan tidak menggunakan fasilitas negara. Belum lagi “amunisi” petahana yang lebih lengkap: jabatan dan kuasa yang masih melekat, jaringan yang terstruktur, sistematis, dan masif, dan lain sebagainya.

Kedua, modal sosialisasi masing-masing paslon relatif seimbang. Tidak akan ada seruan yang bersifat pejoratif seperti “Pilihlah yang memberikan bukti, bukan janji”, “Pilihlah yang sudah berpengalaman”, “Milih pemimpin rakyat kok coba-coba”, dan lain sebagainya. Berkaitan dengan ini  tentu saja paslon petahana dapat dengan mudah mengklaim dan membeberkan bukti-bukti keberhasilan selama periode pertama kepemimpinannya. Tentu kita masih ingat sindiran seorang menteri “Yang bayar gaji kamu siapa? Pemerintah atau siapa?” kepada seorang ASN bawahannya yang memilih desain nomor 2 untuk sosialisasi Pilpres 2019. Sedangkan bagi paslon nonpetahana, mau menunjukkan pengalaman dan bukti keberhasilan apa, lha wong menjabat saja belum.

Selain itu, tidak akan ada kecurigaan bahwa dana dan program pemerintah dimanfaatkan oleh paslon petahana untuk meraih simpati dan suara rakyat, seperti kenaikan gaji ASN dan honor kepala desa beserta perangkatnya, THR bagi ASN, serta pembagian sertifikat tanah secara massal, yang disengaja atau tidak, dilakukan menjelang pemilu.
Lalu, bagaimana jika ada penilaian bahwa petahana layak dipilih lagi agar keberhasilan yang dicapai dapat berlanjut dan lebih baik lagi? Jawabannya tentu masih teka-teki penuh misteri. Siapa yang bisa menjamin bahwa keberhasilannya itu akan berlanjut, bahkan lebih baik lagi? Adakah garansi bahwa di periode keduanya dia tidak kemaruk dan tidak menggunakannya sebagai aji mumpung? Atau jangan-jangan dia memanfaatkan atau dimanfaatkan oleh orang-orang di sekitarnya untuk mengembalikan ongkos politiknya.

Previous articleMinggat Lagi
Next articleTerbawa hingga ke Muara

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/